Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR terpilih periode 2024-2029, Mardani Ali Sera menilai penambahan komisi akan ditentukan dengan jumlah kementerian yang ada.

Adapun, saat ini jumlah komisi yang ada di DPR sebanyak 11 komisi. Nantinya jika memang ada penambahan komisi, akan disesuaikan dengan jumlah kementerian yang ada di kabinet Prabowo-Gibran.

“Tentu [penambahan komisi] akan sangat ditentukan dengan jumlah kementerian,” ujar Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Mardani melanjutkan, dirinya berharap jumlah komisi tidak bengkak karena dikhawatirkan nantinya dapat menghambat gerak kerja DPR. Menurut dia, banyak urusan yang perlu dilakukan saat membuat komisi baru.

Akan tetapi, jika sudah diperhitungkan dengan baik, Mardani menyebut bisa langsung dijalankan saja soal penambahan komisi DPR.

“Harapan saya tidak terlalu membengkak karena kadang-kadang membuat kementerian baru itu urusan tetek bengeknya, mulai dari nomenklaturnya, DIPA-nya, struktur organisasi, macam-macamnya bisa menghambat geraknya. Kalau sudah diperhitungkan dengan baik, jalankan,” tutur politikus PKS itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penetapan jumlah komisi DPR akan dilakukan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober.

“Karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengungkapkan bocoran wacana penambahan komisi DPR, Eko menyebut yang awalnya ada 11 komisi nantinya bisa menjadi 13 komisi.

Akan tetapi, lanjut Eko, keputusan final jumlah komisi DPR akan ditetapkan dalam rapat DPR RI yang dimulai pada pukul 15.00 WIB. Kader Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan partainya siap berapapun jumlah komisi yang ada.

“Ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, nanti kita lihat jam 3 sejauh mana. Tetapi kami siap dari partai PAN mau 11 komisi oke, 13 komisi juga gak apa-apa. Tadi bocorannya 13 [komisi],” tutur Eko ketika dijumpai di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Nantinya, masing-masing anggota DPR dari PAN yang berhasil menempati kursi di Senayan ini akan terbagi ke masing-masing komisi dengan komposisi tiga hingga empat orang.

“Semuanya masing-masing anggota yang sebanyak 48 ini tentunya kita distribusikan, baik komposisinya 3 sampai 4 orang di masing-masing komisi yang ada,” kata Eko.

Eko turut menjelaskan penambahan komisi ini didasarkan pada wacana penambahan jumlah kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibran. Kemungkinan akan ada pemecahan beberapa kementerian, sehingga mitra komisinya pun akan berbeda.

Misalnya, kata dia, pemecahan dari Kemenkumham yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian HAM akan ada di komisi yang berbeda. Kemudian, Kemenparekraf nantinya Kementerian Pariwisata dan Kementerian atau Badan Ekonomi Kreatif akan bermitra dengan komisi yang berbeda juga.

“Artinya kan bisa aja misalnya gini, hukum dan HAM mungkin bisa aja hukum di komisi berapa, HAM-nya di komisi berapa. Atau misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pariwisatanya dimana, ekonomi kreatifnya apakah berbentuk kementerian atau berbentuk badan,” ujar Anggota DPR terpilih dari Dapil Jakarta I.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penetapan jumlah komisi DPR akan dilakukan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober.

“Karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan penetapan jumlah komisi DPR akan dilakukan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober.

Dengan demikian, lanjut Dasco, belum ada pembicaraan mengenai Komisi DPR saat pelantikan DPR besok, 1 Oktober 2024. Pasalnya, jumlah komisi akan menyesuaikan jumlah nomenklatur kementerian yang ada.

“Besok belum akan bicara soal komisi. Karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Adapun, Dasco menambahkan bahwa saat ini perihal jumlah komisi DPR masih baru direncanakan dan disimulasikan. Menurutnya, saat ini saja 11 komisi yang ada belum cukup banyak menampung lembaga mitra dari pemerintah, seperti ada di satu komisi yang mitranya terlalu banyak.

Lebih lanjut, Dasco juga tak memberikan banyak penjelasan dan menampik jika nantinya akan ada 13 komisi DPR di periode 2024-2029.

“Kami baru merencanakan, disimulasikan. Karena memang pada saat ini komisi yang 11 itu juga dirasakan ada terlalu banyak [mitranya], sehingga kemudian satu komisi akan dikembangkan dengan gabungan beberapa AKD yang disesuaikan dengan nantinya jumlah kementerian,” tuturnya.

Tak hanya itu, Politikus Gerindra ini juga menyebutkan jumlah nomenklatur kementerian masih bersifat dinamis, sehingga dirinya belum bisa memberikan kepastian soal jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Nanti mungkin H-5 itu baru bisa kita tahu dengan pasti nomenklaturnya berapa dan kemudian calon menterinya itu baru akan diumumkan tanggal 20 [Oktober],” pungkas Dasco.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menyebut wacana penambahan komisi di DPR akan lebih kuat jika masuk Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Sejauh ini, pria yang kerap disapa Cak Imin itu mengatakan belum ada pembahasan formal terkait penambahan komisi di DPR. Dia menilai perubahan tersebut bisa dilanjutkan pada periode selanjutnya.

"Sebetulnya tidak harus mengubah (UU) MD3 ya. Tapi lebih kuat lagi kalau diubah di dalam MD3, lebih bagus lagi," kata Cak Imin dalam siaran persnya, Jumat (27/9/2024).

Meskipun demikian, Politisi Fraksi PKB itu mengakui belum mengikuti perkembangan terakhir terkait penambahan komisi tersebut.

Cak Imin belum mengetahui alasan munculnya wacana penambahan komisi di DPR. Dia menyebut belum tahu apakah benar presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah jumlah kementerian.

"Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah. Tapi, apa benar kementerian yang nambah, kita juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silakan saja,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani mengungkap rencana penambahan komisi di DPR akan menyesuaikan jumlah kementerian yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto.

“Ini lagi dimatangkan. Dengan adanya rencana penambahan kementerian, jadi sepertinya ada kemungkinan harus ada penambahan komisi,” ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Penambahan komisi ini, lanjut Puan, dilakukan untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah dengan legislatif.

Lebih lanjut, Puan menyebut saat ini penambahan komisi sedang “digodok” sesuai dengan mekanisme yang ada.

"Jadi, itu kita sedang godok dan sesuai dengan mekanismenya, akan kita laksanakan ya sesuai dengan mekanismenya,” jelasnya.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan susunan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat, sehingga tidak menjadi celah untuk bagi-bagi jabatan.

“Ya makanya nanti akan kita lakukan sesuai dengan mekanisme dan kita bicarakan sesuai dengan musyawarah dan mufakat,” ucap Puan.