Bisnis.com, BANDUNG--Sebanyak 45 peserta dinyatakan lolos tes potensi seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2024-2028.

“Alhamdulillah pelaksanaan tes potensi berjalan lancar. Saya ucapkan selamat bagi para peserta yang sudah lolos dan dimohon untuk bersiap dalam tahapan selanjutnya,” ujar Ketua Tim Seleksi Calon Anggota KI Provinsi Jawa Barat Ahmad Alamsyah Saragih, dikutip Kamis (8/8/2024).

Menurut Alamsyah, ke-45 peserta ini diambil berdasarkan ranking terbaik dalam tes potensi. Sebelumnya, mereka telah lolos tes administrasi untuk kemudian menjadi 57 besar.

Dari 57 peserta yang lolos tes administrasi, 45 yang ikut tes potensi. "Tes Potensi bekerja sama dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Jabar dengan diawasi asesor kompeten di bidangnya," kata Alamsyah.

Selanjutnya, 45 peserta yang lolos tes potensi akan masuk ke tahapan psikotes, dinamika kelompok dan pembuatan makalah.

"Tahapan psikotes, dinamika kelompok, dan pembuatan makalan akan dilaksanakan 21-23 Agustus 2024," pungkas Alamsyah.

Komisi Informasi Pusat menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di eL Hotel Yogyakarta, Jumat (2/8). Melalui diskusi pada acara itu, diperlihatkan data bahwa IKIP untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selalu konsisten di 10 besar terbaik.

“Secara umum kita bisa mengatakan posisi DIY itu ada di 10 besar,” ucap Peneliti, Fransiskus Surdiasis, yang memimpin jalannya diskusi, Jumat (2/8).

Pada rekapitulasi hasil sementara IKIP di tahun 2024, skor DIY melampaui 80 yang berarti keterbukaan informasi publik di DIY masuk dalam kategori baik. Faktor yang mempengaruhi IKIP adalah keterbukaan informasi tentang politik, ekonomi, dan hukum, dan DIY mencapai angka di atas 80 persen dari seluruh faktor itu.

“Di aspek politik dan ekonomi itu kita konsisten naik. Hanya saja dimensi hukum kita agak turun-naik,” kata Frans sambil mempresentasikan data.

Untuk diketahui, IKIP adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana aksesibilitas informasi publik bagi masyarakat. IKIP mengevaluasi transparansi lembaga publik dalam menyediakan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk ketersediaan dokumen publik, responsivitas terhadap permintaan informasi, serta mekanisme penyampaian informasi kepada publik. Indeks ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menyebutkan kalau IKIP harus menyajikan indeks yang faktual dengan data sebenarnya di lapangan. Sebab, indeks ini sangat berpengaruh terhadap berkembangnya penyusunan regulasi terkait persebaran informasi di Indonesia.

“Semestinya kita tidak perlu berkecil hati jika ada data atau fakta yang belum maksimal di mata masyarakat. Fakta-fakta itu harus disajikan secara objektif, rasional, dan proporsional,” jelas Handoko.

Pada forum diskusi ini, hadir sejumlah akademisi, kelompok kerja (pokja), dan jurnalis. Mereka saling melemparkan pendapat terkait keterbukaan informasi dan penyebarluasannya di masyarakat DIY.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi (KI) Pusat mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya mempersiapkan dengan matang penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang.

Menurut mereka, KPU juga sudah seharusnya bisa mengantisipasi dan secepatnya mencari jalan keluar ketika terjadi kendala.

“Pada prinsipnya kan KPU masih punya banyak waktu nih, beberapa bulan, untuk memperbaiki sistemnya," kata Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Kantor KI Pusat, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Jumat (26/7/2024).

"Dan sebenarnya dari KPU Pusat kan tidak bekerja sendiri, secara struktural sampai ke provinsi maupun kabupaten/kota. Tinggal bagaimana sistem itu kemudian diberdayakan dan difungsikan dengan baik, ada kontrol yang baik,” sambung Rospita.

Rospita juga menyatakan KPU sudah harus belajar dari pengalaman dan memetakan potensi kendala teknis bakal dihadapi dalam penggunaan Sirekap dalam Pilkada 2024, berbekal pengalaman dari Pemilu dan Pilpres 2024 lalu.

“Tidak ada alasan kemudian KPU menyatakan bahwa sistemnya bermasalah, dan sebagainya, karena dengan anggaran yang begitu besar seharusnya itu dipersiapkan dengan matang,” ujar Rospita.

Rospita berharap KPU sudah berbenah soal perbaikan sistem rekapitulasi suara terkait keterbukaan informasi sehingga kendala yang lalu bisa dihindari dan tidak terulang.

Rospita juga menyatakan KI pusat dan daerah siap mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi maupun pemenuhan hak akses publik, termasuk kelompok difabel dan pasien yang dirawat di rumah sakit, dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Berita ini sudah tayang di Antaranews dengan judul: KI Pusat ingatkan KPU terkait kesiapan Sirekap dalam Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi (KI) Pusat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Mereka juga berharap KPU belajar dari pengalaman Pemilu 2024 dalam memenuhi kaidah keterbukaan informasi bagi seluruh kalangan publik terkait proses rekapitulasi suara.

“KPU harusnya belajar bagaimana memperbaiki sistem karena kalau kita bicara keterbukaan informasi yang paling penting adalah membangun sistem yang benar," kata Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KI Pusat Rospita Vici Paulyn di Kantor KI Pusat, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Jumat (26/7/2024).

Menurut Rospita, dengan pengalaman menggunakan Sirekap pada Pilkada 2020 dan Pemilu serta Pilpres 2024, KPU seharusnya sudah bisa mempelajari dan mengantisipasi hambatan terjadi dalam penggunaan sistem digital penghitungan suara itu.

Rospita kemudian mencontohkan kendala dalam penggunaan Sirekap pada Pemilu 2024 lalu, yakni ketika grafik yang sempat ditampilkan di laman KPU tidak berganti setelah beberapa saat karena ditengarai terdapat kendala teknis dan akhirnya berganti format.

Menurut Rospita, KPU masih mempunyai waktu buat menyiapkan dan mengantisipasi kendala yang berpotensi terjadi terhadap Sirekap supaya tidak menimbulkan praduga di tengah masyarakat.

Dia juga mengingatkan KPU supaya menjaga keterbukaan informasi Sirekap dalam Pilkada.

Rospita menyampaikan, KI pusat dan daerah juga akan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi maupun pemenuhan hak akses publik, termasuk kalangan difabel dan masyarakat yang dalam halangan seperti dirawat di rumah sakit, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

Berita ini sudah tayang di Antaranews dengan judul: KI Pusat ingatkan KPU terkait kesiapan Sirekap dalam Pilkada 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Informasi (KI) Pusat dan Daerah menyatakan bakal memantau langsung kesiapan akses hak pilih bagi kalangan difabel atau penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

“KI Pusat maupun Daerah akan turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan langsung, pra-pelaksanaan pilkada, bagaimana kemudian kesiapan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam hal memberikan akses dan hak pilih bagi penyandang disabilitas maupun kaum-kaum rentan lainnya,” kata Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Rospita Vici Paulyn di Kantor KIP, Jakarta, seperti dikutip dari Antaranews, Jumat (26/7/2024).

Rospita mengatakan, KI Pusat sudah berupaya menghimpun aspirasi terlebih dahulu terkait keterbukaan informasi melalui forum diskusi buat mengawal keterbukaan informasi Pilkada 2024.

Rekomendasi dari forum diskusi itu, kata Rospita, akan disampaikan secara langsung kepada penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Akan tetapi para komisioner dari kedua lembaga itu tidak dapat hadir.

Padahal menurut Rospita, keberadaan para komisioner KPU dan Bawaslu sangat diperlukan supaya mereka bisa mendengarkan langsung komitmen dari kedua institusi itu.

“Sehingga kami bisa meminta komitmen-komitmen langsung dari penyelenggara pemilu terkait bagaimana kesiapan sistemnya, bagaimana dukungan terhadap masyarakat yang misalnya tadi disabilitas," ujar Rospita.

"Kemudian yang di rumah sakit yang kami dapatkan temuan ternyata tidak semuanya mendapatkan hak pilihnya,” sambung Rospita.

Akan tetapi, kata Rospita, rekomendasi itu akan disampaikan dan mereka akan terus melakukan komunikasi dengan KPU dan Bawaslu.

Berita ini terbit di Antaranews dengan judul: KI pantau langsung kesiapan akses hak pilih Pilkada bagi difabel.