Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dan mengesahkan pengangkatan antarwaktu Iffa Rosita, sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sisa masa jabatan tahun 2022-2027.

Pengesahan Iffa Rosita berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108/P Tahun 2024 Tentang Pengesahan Pengangkatan Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum.

“Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucap Presiden Prabowo Subianto mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara, Selasa (5/11).

Pelaksanaan pelantikan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Dalam keterangannya usai pelantikan, Iffa Rosita mengatakan, ia sebagai pendatang baru di KPU RI akan lebih banyak melakukan diskusi dengan anggota KPU RI lainnya. Ia juga berharap dengan komposisi anggota KPU yang lengkap, Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, dengan penguatan kolektif kolegial, mitigasi-mitigasi permasalahan hukum di Pilkada 2024 bisa diatasi bersama-sama.

"Kita berharap Pilkada 2024 semuanya dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, dan kondusif,” ujar Iffa Rosita di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto melantik Iffa Rosita sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk masa jabatan 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/10/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Adapun Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena pelanggaran etik.

Acara pelantikan dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Presiden Prabowo kemudian memimpin sumpah janji yang diikuti oleh Iffa Rosita.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan.

Setelah pelantikan, Iffa Rosita menuju meja penandatanganan berita acara, yang diikuti oleh Presiden Prabowo yang turut menandatangani.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Anggota KPU RI Idham Holik, Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian

Berikut adalah susunan komisioner KPU masa jabatan 2022-2027:

1. Ketua KPU: Mochammad Afifuddin
2. Anggota:
   • Betty Epsilon Idroos
   • Parsadaan Harahap
   • Yulianto Sudrajat
   • Idham Holik
   • August Mellaz
   • Iffa Rosita

JAKARTA, KOMPAS.com - Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi besar mengurangi kegaduhan pascapemilu jika tidak mengalami kendala.

Dengan transparansi tinggi, sistem ini diyakini mampu menyajikan hasil Pilkada secara cepat dan akurat. Namun, beberapa kendala teknis masih perlu disempurnakan agar sistem ini benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas proses pemilu.

Praktisi keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sirekap sudah cukup baik dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Meski begitu, masalah teknis seperti kesalahan pembacaan pengenalan karakter optis (Optical Character Recognition) dan logika data yang belum sempurna, dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

Alfons menekankan, kesalahan seperti jumlah total suara lebih kecil dari salah satu pasangan calon dapat menimbulkan kecurigaan publik.

"Jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon dan data tersebut tetap ditampilkan," ujar Alfons.

Ketepatan data menjadi kunci utama agar hasil Sirekap tidak menimbulkan kegaduhan. Alfons menyarankan screening otomatis dan penyempurnaan logika sederhana dalam tabel data sebelum hasil ditampilkan ke publik.

Hal ini bisa mencegah kesalahan logis dan memastikan data yang tampil sudah sesuai dengan kenyataan.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan data juga menjadi faktor penting. KPU harus memastikan Sirekap bebas dari intervensi manual. Intervensi hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, dengan kontrol ketat dari pihak independen dan masyarakat.

Perbaikan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi Pilkada 2024 memberi harapan besar. Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan simulasi Sirekap di Depok dan Maros berhasil mencapai akurasi 99 persen.

"Waktu kami simulasi di Depok dan Maros, akurasinya mencapai 99 persen. Kami yakini ke depan akan lebih baik," kata Idham dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu (25/9/2024).

Dengan perbaikan signifikan yang dilakukan oleh KPU, Sirekap dapat mengurangi potensi sengketa pemilu yang sering kali menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Asalkan kendala teknis teratasi, Sirekap dapat menjadi instrumen kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan meredam potensi konflik pascapemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sirekap, sistem rekapitulasi suara elektronik yang digunakan pada Pilkada, menawarkan potensi besar untuk memberikan gambaran hasil pemilu secara akurat.

Kendati demikian, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis, mulai dari kesalahan Optical Character Recognition (OCR) sampai masalah logika data yang perlu segera diperbaiki.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu dalam memberikan gambaran hasil Pilkada yang cukup akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata praktisi dan pakar keamanan siber, Alfons Tanujaya, saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Meski begitu, sistem ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Sirekap berkaitan dengan OCR. Alfons mengatakan, kesalahan pembacaan oleh OCR dapat menyebabkan data yang dihasilkan berbeda dengan data asli.

Selain itu, masalah logika dalam tabel perhitungan suara turut menjadi sorotan.

"Jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon dan data tersebut tetap ditampilkan," ujar Alfons.

Jika hal itu terus terjadi, Alfons khawatir kondisi itu memicu kecurigaan publik terhadap validitas hasil yang ditampilkan oleh Sirekap.

Alfons menekankan pentingnya memperbaiki logika sederhana dalam tabel data. Sebelum ditampilkan, data perlu melalui koreksi (screening) otomatis agar tidak ada cacat logika, seperti jumlah total suara yang lebih kecil dari salah satu pasangan calon.

"Logika simpel dari tabel perlu disempurnakan dan sebelum ditampilkan sudah melalui screening otomatis," ucap Alfons.

Di samping itu, resolusi data yang dikirimkan juga menjadi perhatian. Data dengan resolusi rendah berpotensi menurunkan kualitas hasil rekapitulasi.

Menurut Alfons, kualitas data yang dikirimkan perlu diusahakan agar memiliki resolusi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum masuk ke dalam proses Sirekap.

Sirekap, kata Alfons, juga seharusnya tidak boleh diintervensi secara manual, kecuali dalam situasi khusus seperti kesalahan logika atau diskrepansi yang perlu diperbaiki.

Jika dilakukan intervensi maka harus dilakukan dengan transparan, dengan melibatkan pihak independen atau masyarakat dalam pengawasannya.

"Harus ada pihak independen atau masyarakat yang melakukan kontrol," kata Alfons.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah melakukan beberapa perbaikan terhadap Sirekap menjelang Pilkada 2024.

"Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi," kata Komisioner KPU Idham Holik, dalam rapat di DPR pada Rabu (25/9/2024).

Salah satu peningkatan signifikan adalah pada kemampuan pembacaan data dan optimasi pita lebar (bandwidth), yang diyakini mampu meningkatkan akurasi Sirekap hingga 99 persen berdasarkan simulasi di Depok dan Maros.

Akan tetapi, perbaikan teknis saja tidak cukup jika masalah logika data tidak segera dituntaskan. Dengan penyempurnaan logika dan pengawasan ketat, Sirekap dapat menjadi alat yang lebih andal dalam menjaga integritas proses pemilu di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) bakal digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Setelah mengalami berbagai masalah teknis pada pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan telah melakukan sejumlah perbaikan besar pada sistem ini. Namun, kekhawatiran muncul dari berbagai pihak.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sirekap sebenarnya mampu memberikan gambaran hasil pemilihan umum (Pemilu) yang lebih akurat dan ilmiah.

Meskipun demikian, masalah-masalah yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2024 belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik. Kesalahan logika pada sistem Sirekap, seperti total suara yang lebih kecil dari salah satu pasangan calon, sering memunculkan keraguan terhadap akurasi hasil pemilu.

"Sistem harus disempurnakan, logika data perlu diperbaiki. Sebelum data ditampilkan, seharusnya sudah melalui screening otomatis agar tidak ada kesalahan fatal," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Selain kesalahan logika, Alfons juga menyoroti kualitas perangkat keras (hardware) dan OCR (optical character recognition) yang kerap menjadi sumber masalah dalam memasukkan data.

Kesalahan pembacaan data melalui OCR dapat menyebabkan ketidaktepatan data yang masuk ke dalam sistem.

“Perlu ada peningkatan hardware agar data yang masuk lebih akurat,” tambah Alfons.

Alfons mengingatkan pentingnya menjaga integritas sistem Sirekap tanpa intervensi manual. Menurutnya, satu-satunya alasan intervensi manual hanya bisa dilakukan jika terjadi diskrepansi atau kesalahan logika, dan ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat.

"Harus ada kontrol independen dari masyarakat atau pihak luar untuk memastikan transparansi," ucap Alfons.

Dari sisi KPU, Komisioner Idham Holik menegaskan mereka telah melakukan perbaikan signifikan pada Sirekap, termasuk peningkatan lebar pita (bandwidth) buat mengatasi masalah lalu lintas (traffic) data.

"Simulasi yang dilakukan di Depok dan Maros menunjukkan akurasi Sirekap mencapai 99 persen," kata Idham saat rapat bersama Komisi II DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Idham menyampaikan, KPU berkomitmen menghadirkan sistem yang lebih andal pada Pilkada 2024. Dia juga menjelaskan, Sirekap akan menampilkan data hasil rekapitulasi dalam bentuk gambar atau PDF dari Formulir C1.

Data itu juga bisa diakses masyarakat dengan format yang lebih transparan.

"Hasil dari tingkat kecamatan akan ditampilkan dalam formulir B Hasil Kwk dan seterusnya. Jadi data yang akan kami tampilkan dalam bentuk image atau PDF adalah hasil rekapitulasi," papar Idham.

Dengan klaim perbaikan dari KPU, publik menunggu apakah Sirekap 2024 benar-benar mampu menghindari kekacauan teknis yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

Keakuratan sistem dan transparansi tetap menjadi ujian bagi Sirekap dalam memastikan hasil Pilkada yang dapat dipercaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menilai Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi menjadi alat hitung suara lebih akurat, dibandingkan metode hitung cepat (quick count) jika disempurnakan.

Dia menyebut sistem digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penghitungan suara sudah memiliki fondasi teknis yang kuat, tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan penting.

"Sirekap sebenarnya cukup membantu memberikan gambaran hasil Pilkada yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kira-kira mirip dengan Quick Count, dan secara teknis dan sumber data harusnya malah lebih baik daripada Quick Count yang dilakukan oleh lembaga independen," kata Alfons saat dihubungi pada Kamis (26/9/2024).

Menurut Alfons, kekurangan dalam sistem ini perlu segera diselesaikan supaya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu tetap terjaga.

Salah satu masalah yang kerap muncul, kata Alfons, adalah ketidaktepatan data akibat kesalahan logis serta kendala teknis seperti OCR (optical character recognition) yang tidak berfungsi optimal.

Alfons juga menekankan pentingnya penyempurnaan logika sederhana dalam tabel Sirekap.

“Hasil Sirekap tidak dapat dipercaya karena berbeda dengan data aslinya, dan hal ini disebabkan karena kesalahan hardware seperti OCR yang salah," ucap Alfons.

"Dan kesalahan logis yang tidak disempurnakan seperti jumlah total suara bisa lebih kecil dari jumlah salah satu paslon, dan data tersebut tetap ditampilkan,” lanjut Alfons.

Alfons menambahkan, sistem harus melalui screening otomatis untuk mencegah kesalahan logis yang berpotensi menimbulkan kecurigaan.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya standar kualitas data yang dikirimkan. Menurut Alfons, resolusi data yang diterima oleh Sirekap perlu seragam dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum diproses lebih lanjut.

Alfons mengingatkan supaya sistem Sirekap tetap dijalankan tanpa intervensi manual, kecuali terjadi kesalahan logika atau diskrepansi yang membutuhkan koreksi.

"Harus ada pihak independen atau masyarakat yang mengawasi setiap perubahan agar transparansi tetap terjaga," papar Alfons.

Sebelumnya diberitakan, KPU memastikan Sirekap akan kembali digunakan dalam Pilkada 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan sistem ini mengalami perbaikan signifikan pasca kendala teknis yang muncul pada Pilpres dan Pileg 2024.

“Kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi,” kata Idham dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Idham menjelaskan, data yang ditampilkan Sirekap nanti akan berasal dari Formulir C1 dalam bentuk gambar atau PDF. Hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan juga akan diperlihatkan menggunakan formulir B Hasil Kwk.

KPU optimistis akurasi Sirekap meningkat. Simulasi yang dilakukan di Depok dan Maros menunjukkan tingkat akurasi mencapai 99 persen.

“Kami yakini ke depan akan lebih baik,” ujar Idham.

Dengan berbagai perbaikan yang tengah dilakukan, baik pakar maupun KPU berharap Sirekap dapat menjadi solusi penghitungan suara yang lebih akurat dan transparan pada Pilkada 2024 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin meminta kepada para calon kepala daerah untuk menjual gagasan selama masa kampanye Pilkada 2024, bukan malah menjual kelemahan lawan politiknya.

Adapun masa kampanye Pilkada 2024 telah dimulai pada Rabu (25/9/2024) hari ini.

"Ya harapan kita kampanyenya damai, ramai, enggak ada ujaran-ujaran kebencian. Ya pokoknya menyenangkan semua pihak lah. Adu gagasan, bukan adu ujaran kebencian," ujar Afif di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Kita pengen pilkada kita berjalan lancar. Saling menjual gagasan-gagasan, visi-misi terbaiknya, bukan menjual kelemahan lawan-lawan politik," sambungnya.

Akan tetapi, Afif menormalisasi calon kepala daerah yang saling sindir selama masa kampanye.

Menurutnya, dalam hidup ini, manusia memang biasa saling sindir menyindir.

"Yang penting dia melanggar aturan atau tidak, kan begitu," ucap Afif.

Sementara itu, Afif mengingatkan bahwa aturan di dalam kampanye Pilkada 2024 sudah jelas.

Dia meminta para calon kepala daerah tidak melanggar aturan dan tidak menjadikan isu SARA ke dalam materi kampanyenya.

"Kalau selebihnya kan, ya namanya kampanye pasti ada situasi-situasi saling menghangatkan situasi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU RI periode 2022-2027.

Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR pada Selasa (10/9/2024).Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menjelaskan pergantian tersebut berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 1 huruf C bahwa anggota KPU RI berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat dan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 37 ayat 4 huruf A.

“Jika terdapat satu anggota KPU RI yang diberhentikan, maka digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelas Doli dalam siang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Doli juga menuturkan sebenarnya berdasarkan urutan ke-8, sesungguhnya yang berhak menggantikan Hasyim Asy'ari adalah Viryan Aziz. Sayangnya, hal itu tidak bisa terlaksana lantaran Viryan telat wafat.

“Namun, Saudara Viryan sudah meninggal dunia. Maka berdasarkan nomor urutan berikutnya lagi yaitu urutan ke-9, yang berhak menggantikan [Hasyim Asy'ari] yaitu Sodari Iffah Rosita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Doli berharap agar KPU RI dengan Komisi II DPR RI dapat bekerja sama dengan baik perihal kebijakan-kebijakan kepemiluan berikutnya.

“Komisi II DPR RI juga berharap agar komisioner KPU di masa jabatan tahun 2022-2027 sebagai pelaksana undang-undang sangat memahami posisi kelembagaan yang mempunyai komitmen membangun hubungan kerja sama yang konstruktif, antara DPR sebagai pembuat undang-undang dan KPU maupun Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang,” tutup dia.

Senada dengan Doli, Ketua DPR RI Puan Maharani juga berharap bahwa anggota KPU RI periode 2022-2027 dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, amanah, dan profesional,” tutur Puan. (Annisa Nurul Amara)

Profil Iffah Rosita

Diberitakan sebelumnya, Iffah merupakan anggota KPU Kaltim sejak 2019. Wanita kelahiran 30 April 1979 asal Samarinda ini sempat menjabat sebagai anggota KPU Kota Bontang 2014-2019.

Iffah juga berperan aktif di sejumlah organisasi di Bontang di antaranya, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kota Bontang, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bontang hingga Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Bontang.

Adapun, Iffah yang menamatkan pendidikan S2 Program Pascasarjana Universitas Mulawarman itu sempat menjadi Ketua Bidang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Samarinda.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan revisi PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 telah disahkan hari ini, Minggu (25/8/2024).

Ketua KPU Mochamad Afifuddin mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai pertimbangan dan berdialog dengan sejumlah pihak untuk akhirnya memasukuan Putusan 60 dan 70 ke PKPU.

"InsyaAllah hari ini seluruh usulan dan masukan PKPU setelah Putusan MK Nomor 60 dan 70 yang semalam sudah kita bahas karena pertimbangan kebutuhan mendesak dan seterusnya," ujarnya di kompleks Senayan, Minggu (25/8/2024).

Dia menambahkan, pertimbangan revisi PKPU segera disahkan yaitu terkait efektivitas waktu agar pihaknya lebih siap dalam menerima pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Lebih lanjut, kata Afif, apabila revisi PKPU ditetapkan hari ini maka tindaklanjutnya yaitu berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa segera diundangkan.

"Kami akan melakukan Harmonisasi dan sudah terkonsolidasi dengan teman teman kemenkumham, insyaallah sangat cepat untuk bisa di segerakan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 diharap bisa sedikit memperbaiki citra legislatif dan tidak nekat mengutak-atik aturan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

"Secara institusional, bagi DPR dan pemerintah ini kesempatan untuk memperbaiki citra minor di mata publik dengan mengikuti putusan MK. Sehingga kemungkinannya kecil bila 'bermain api' lagi," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Minggu (25/8/2024).

Dia berharap momentum gejolak politik menjelang Pilkada dan di ujung periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pengingat supaya pemerintah dan DPR tak lagi sewenang-wenang dalam membuat aturan tanpa mempertimbangkan konstitusi dan suara masyarakat.

"Di luar itu semua, momentum #kawalputusanMK bisa jadi titik balik demokratisasi di Tanah Air agar setiap aturan yang dibahas atau ditetapkan mengakomodasi partisipasi publik dan konstitusi," ujar Agung.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

Sebagai informasi MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memajukan agenda rapat terkait revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Semula, rapat ini bakal digelar pada Senin (26/8), namun secara mendadak dilakukan pada hari ini, Minggu, (25/8).

"Memang betul kita sudah merencanakan besok, jam 10. Tapi karena melihat dinamika, saya merasakan betul keinginan, kemudian keinginan adanya kepastian dari masyarakat Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPR RI, Achmad Doli Kurnia, saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Minggu (25/8).

Doli menjelaskan, dimajukan-nya agenda rapat ini juga untuk menghilangkan kekhawatiran di masyarakat terkait penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari keputusan PKPU ini terhadap DPR.

"Ada yang khawatir bahwa nanti kalau tidak segera diputuskan nanti ada dikhawatirkan ada penyimpangan-penyimpangan dan itu kan membuat kita menjadi pro-kontra di antara kita," jelas Doli.

Doli yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan DPR untuk memajukan agenda rapat ini. Selain itu, ia juga berkomunikasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Pemerintah juga setuju, lebih cepat lebih bagus dan Alhamdulillah yang memenuhi proses administrasi tata tertib (tatib) DPR, maka yang paling mungkin dan paling cepat dilakukan pagi ini alhamdulillah sudah selesai," ungkap dia.

Lebih lanjut, Doli menambahkan, pihaknya juga bakal menggelar rapat kembali pada Senin (26/8) pukul 10.00 WIB, untuk membahas tiga PKPU dan tiga Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Untuk tiga PKPU tersebut, di antaranya PKPU tentang logistik Pilkada 2024, PKPU tentang dana kampanye dan PKPU tentang kampanye.

"Sedangkan Perbawaslunya, yang pertama adalah Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Jadi yang PKPU ini harus juga disandingkan dengan Perbawaslu tentang pengawasan pencalonan. Kedua soal pengawasan kampanye, satu lagi saya lupa," tandasnya.

Untuk diketahui, DPR RI resmi menyetujui revisi PKPU No.8/2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024.

Pengesahan perubahan PKPU itu dilakukan untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Adapun, pengesahan perubahan PKPU itu disetujui dalam rapat Komisi II DPR RI bersama dengan Kemenkumham, Kemendagri, hingga KPU.

Asal tahu saja, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 70/PUU-XII/2024 menetapkan syarat usia calon kepala daerah yakni 30 tahun harus terpenuhi saat penetapan pasangan Pilkada ke KPU.

Sementara itu, pada putusan No.60/PUU-XXII/2024 MK juga merubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik peserta pemilu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diminta tegas melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, selepas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan KPU (PKPU) terbaru menjelang pendaftaran bakal calon kepala daerah.

Menurut Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati, KPU tetap perlu melakukan mitigasi risiko ketika PKPU yang sudah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) disepakati DPR.

"Maka, KPU perlu konsisten untuk tetap menetapkan karena kewajiban konsultasi bukan berarti KPU bisa diintervensi lebih jauh oleh DPR dengan menyelipkan kepentingan politis," kata Neni saat dihubungi pada Minggu (25/8/2024).

Neni mengatakan, jika KPU tidak menindaklanjuti putusan MK ini justru malah melanggar kode etik profesionalisme penyelenggara Pemilu.

"Bawaslu juga perlu mengawasi agar KPU tetap menindaklanjuti putusan MK dan termuat dalam PKPU," ujar Neni.

Diberitakan sebelumnya, Komisi II DPR RI secara resmi menyetujui revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah Pilkada 2024, Minggu (25/8/2024).

Keputusan itu dibacakan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU RI, yang membahas perubahan PKPU untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sudah sama-sama tahu bahwa draf PKPU tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodir. Tidak ada kurang, tidak ada lebih dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70,” ujar Doli di ruang rapat, Minggu (25/8/2024).

Doli kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir dalam forum, dan langsung mengetuk palu sebagai tanda persetujuan.

Sebagai informasi MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan.

Selain itu, MK menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU.