Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.