Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Oktober 2024 mencapai Rp 254,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari Rp 139,6 triliun untuk subsidi dan Rp 115,1 triliun untuk kompensasi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengeluaran untuk subsidi dan kompensasi energi itu dimaksudkan agar harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik bisa terjaga. "Dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi kita melalui harga listrik dan BBM yang terkendali," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menerangkan, realisasi subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp 254,7 triliun itu untuk konsumsi BBM sebanyak 13,476 juta kiloliter (KL) atau naik 1,1% dibandingkan realisasi konsumsi pada periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu untuk konsumsi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg konsumsinya mencapai 6.100 kg. Lalu, untuk listrik bersubsidi menembus angka 41,3 juta pelanggan atau naik 4,3% dibandingkan pelanggan tahun 2023.

Di samping itu, Kemenkeu juga telah menyalurkan subsidi non energi Rp 72,3 triliun per Oktober 2024. Dengan begitu total realisasi subsidi dan kompensasi yang telah dicairkan sebesar Rp 327 triliun.

"Untuk KUR yang bunganya disubsidi pemerintah saat ini adalah Rp 246,6 triliun, lebih tinggi 21% dari penyaluran tahun lalu," imbuhnya.

Lihat juga video: Dari PNS Jadi Content Creator, Ferry Irwandi: Saya Melihat Peluang

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga berkolaborasi dengan PT Vale Indonesia Tbk ( PT Vale ) mendorong penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di sektor pertambangan. Hal itu diwujudkan melalui penyediaan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) atau Pertamina Renewable Diesel untuk operasional alat berat di PT Vale.

Langkah ini sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) pada September lalu, di mana PT Vale menjadi pionir dalam mengadopsi HVO untuk operasional alat beratnya guna mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Kolaborasi ini disebut menjadi langkah nyata dalam menuju keberlanjutan industri di Indonesia.

"Penggunaan HVO, Pertamina Renewable Diesel tidak hanya menjadi solusi bahan bakar berkelanjutan, tetapi juga mendukung efisiensi operasional di industri tambang," ungkap Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/11/2024).

Maya menambahkan, hal ini pun sejalan dengan tujuan pemerintah dan komitmen perusahaan dalam mewujudkan swasembada energi, dimana produk HVO memiliki nilai TKDN lebih dari 99%. "Kami berharap kolaborasi ini menginspirasi sektor lain untuk beralih ke energi bersih demi masa depan yang lebih hijau," tambahnya.

Sementar, Direktur & Chief Operation and Infrastructure Officer PT Vale Abu Ashar menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan strategi besar perusahaan dalam dekarbonisasi dan pengurangan jejak karbon. Penggunaan HVO, kata dia, merupakan langkah strategis dalam mencapai target dekarbonisasi perusahaan. "Selain mendukung efisiensi operasional, bahan bakar ini membantu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan," imbuhnya.

Dalam uji coba, dua unit truk tambang, Komatsu dan Caterpillar menggunakan HVO dengan hasil mengurangi emisi karbon hingga 70% dan emisi gas rumah kaca hingga 80% dibandingkan diesel konvensional. Dalam sambutannya, Director of Product Support PT United Tractors Tbk Idot Supriadi mengatakan bahwa HVO mampu mempertahankan performa mesin sekaligus mendukung keberlanjutan operasional.

"Kami melihat HVO mampu mempertahankan performa mesin truk tambang sekaligus memberikan emisi yang lebih bersih, ini tentunya sangat bermanfaat bagi keberlanjutan operasional alat berat kami di industri pertambangan dan ini pun juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan," tegasnya.

Senada, Product Support Manager PT Trakindo Utama Semuel Tikupadang juga menyampaikan pentingnya bahan bakar terbarukan seperti HVO untuk menjaga kualitas lingkungan. "Kami melihat sendiri bagaimana HVO dari Pertamina Patra Niaga mampu meningkatkan efisiensi bahan bakar serta menjaga performa mesin truk Caterpillar yang kami operasikan bahkan dari hasil uji kami produk ini 100% compatible, artinya tidak perlu penambahan sparepart atau modifikasi lain. Ini adalah langkah signifikan untuk mendukung industri yang lebih ramah lingkungan," ujarnya.

Maya menegaskan, Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menyediakan solusi energi bersih yang dapat diterapkan di berbagai sektor. Melalui kolaborasi, kata dia, diharapkan dapat mendorong transformasi hijau yang lebih luas di Indonesia. "Kami berharap kerja sama ini dapat menginspirasi industri lain untuk bersama-sama mendukung masa depan yang lebih berkelanjutan," tutupnya.

Jakarta -

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

(ada/ara)

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Apakah Anda pernah merasa bingung saat tiba di pom bensin dan tak yakin sisi mana untuk mengisi bahan bakar mobil?

Meskipun Anda telah mengendarai mobil berkali-kali, terkadang momen ragu tersebut tetap muncul. Namun, ternyata jawabannya sudah ada di depan mata selama ini!

Simbol Panah di Indikator Bahan Bakar yang Jarang Diperhatikan

Mengutip ladbible.com, beberapa pengguna media sosial mengungkapkan bahwa banyak dari kita yang baru menyadari keberadaan simbol kecil di dashboard yang menunjukkan arah sisi tangki bahan bakar.

Simbol ini berupa gambar pompa bensin di indikator bahan bakar, dan yang menarik, ada panah kecil di sebelahnya. Panah tersebut menunjukkan ke sisi mana tangki bahan bakar berada.

Seorang pengguna X (sebelumnya Twitter) menulis, “Teman-teman, panah kecil di pengukur bahan bakar menunjukkan letak mulut tangki bensin. Gunakan ini untuk menghindari kesalahan atau goresan yang tidak perlu pada mobil Anda."

Inovasi Kecil yang Berdampak Besar bagi Pengemudi

Bagi sebagian pengemudi, mengetahui arti simbol ini menjadi "momen eureka."

Banyak yang mengaku sudah mengemudi selama puluhan tahun namun baru menyadari fungsi panah ini.

Bahkan, hampir setiap mobil keluaran sejak 2010 telah dilengkapi dengan panah kecil tersebut.

Seseorang menulis, “Sudah 35 tahun mengemudi, dan baru tahu kalau panah kecil di indikator bahan bakar menunjukkan sisi tempat tutup tangki.”

Meski bagi sebagian orang hal ini merupakan pengetahuan umum, bagi yang baru menyadarinya, penemuan ini sungguh menggembirakan.

Tidak perlu lagi khawatir salah sisi saat mengisi bahan bakar dan harus memutar arah di pom bensin!

Mengapa Simbol Ini Sering Terlewat?

Meskipun sederhana, simbol ini sering tidak diperhatikan karena pengemudi cenderung fokus pada angka bahan bakar dan bukan ikon di sebelahnya.

Namun, pengetahuan sederhana ini bisa mempermudah aktivitas berkendara sehari-hari dan mengurangi kebingungan saat tiba di pom bensin.

Jadi, lain kali saat Anda mengisi bahan bakar, lihatlah panah kecil ini – mungkin akan menyelamatkan Anda dari kerumitan kecil yang tak perlu!

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan besok akan mulai rapat perdana mengenai perubahan subsidi bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga listrik. Pihaknya akan membuat beberapa opsi formulasi skema subsidi yang baru.

Salah satu opsi yang masuk adalah penyaluran dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Karena menurutnya, tujuan subsidi adalah diberikan kepada warga negara yang berhak.

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," kata dia dalam konferensi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," jelasnya.

Adapun alasan harus ada skema baru untuk subsidi karena terjadi subsidi BBM hingga listrik dinilai tidak tepat sasaran. Bahlil menyebut angka kebocoran mencapai Rp 100 triliun.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun-lah," jelasnya.

Simak Video: Subsidi BBM-Listrik Tak Tepat Sasaran, Bahlil Bakal Kaji Jadi BLT

[Gambas:Video 20detik]

(ada/kil)

Jakarta -

Harga BBM jenis Pertamax tidak mengalami penyesuaian pada awal bulan ini. Tak seperti BBM lainnya yang ditawarkan Pertamina, Pertamax harganya masih ditahan tidak naik.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan harga BBM nonsubsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

Nah sejauh ini MOPS Ron 92 yang digunakan sebagai acuan harga Pertamax mengalami kenaikan yang sangat kecil, makanya harga Pertamax tidak dinaikkan. Dengan penyesuaian di awal November ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," jelas Heppy dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Pertamina hanya melakukan penyesuaian harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta Pertamina Dex dan Dexlite.

Pertamax Green yang harganya menjadi Rp 13.150 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 13.500 dari sebelumnya Rp 13.250 per liter, Dexlite menjadi Rp 13.050 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

"Pada November ini, Pertamina Patra Niaga memberikan promo & loyalty program di aplikasi MyPertamina. Selain itu, kami juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia," lanjut Heppy.

Harga BBM Pertamina per 1 November 2024:

• Pertamax Rp 12.100
• Pertamax Turbo Rp 13.500
• Pertamax Green 95: Rp 13.150
• Dexlite Rp 13.050
• Pertamina Dex Rp 13.440

(hal/rrd)

Jakarta -

Pemerintah akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Rencana ini dilakukan karena subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Pembahasan Subsidi tengah menggodok perubahan tersebut.

Selain itu Prabowo, kata Bahlil, meminta perubahan skema subsidi itu harus dimatangkan.

"Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang, maka siap untuk kita jalankan. Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

Ketika kembali ditegaskan apakah perubahan itu akan diterapkan tahun ini, Bahlil hanya meminta untuk didoakan.

"Doain aja," ucapnya singkat.

Bahlil menambahkan perubahan skema subsidi itu diarahkan untuk BBM dan listrik dulu. Sedangkan perubahan subsidi LPG 3 kg belum dibahas karena menyangkut keberlangsungan UMKM dan rumah tangga.

"Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM," ucapnya.

Perubahan skema subsidi yang disiapkan adalah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat beberapa opsi lainnya.

"Opsi A bisa ke BLT langsung, opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah, tapi belum ada keputusan," pungkasnya.

(ada/hns)

Jakarta -

PT Pertamina Patra Niaga buka-bukaan alasan menahan harga BBM Pertamax 92 di awal November 2024 ini. Penyesuaian harga dilakukan Pertamina hanya pada BBM jenis Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, serta Pertamina Dex dan Dexlite.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

"Evaluasi harga dilakukan berkala setiap bulan. Bisa naik, turun atau tetap. Bulan Oktober lalu semua harga BBM Non Subsidi Pertamina turun, pada November ini harga mengalami kenaikan sedikit kecuali Pertamax harganya tetap. Hal ini dikarenakan harga MOPS Ron 92 mengalami kenaikan relatif kecil sehingga harga Pertamax diputuskan tidak naik," jelas Heppy dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dengan penyesuaian di awal November ini maka untuk wilayah DKI Jakarta, Pertamax tetap di harga Rp 12.100 per liter.

Yang disesuaikan hanya Pertamax Green yang harganya menjadi Rp 13.150 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp 13.500 dari sebelumnya Rp 13.250 per liter, Dexlite menjadi Rp 13.050 dari sebelumnya Rp 12.700 per liter, dan Pertamina Dex di harga Rp 13.440 dari sebelumnya Rp 13.150 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

"Pada November ini, Pertamina Patra Niaga memberikan promo & loyalty program di aplikasi MyPertamina. Selain itu, kami juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia," lanjut Heppy.

Promo dan loyalty program yang ditawarkan Pertamina Patra Niaga antara lain setiap hari Senin ada I Dont Like Monday (promo hemat 300 per liter untuk pembelian Pertamax dengan aplikasi MyPertamina, minimal pembelian 30 ribu) dan setiap hari jumat ada promo Thanks God It's Fuel Day (promo hemat 300 per liter untuk pembelian minimal 250 ribu).

Untuk informasi lengkap mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses https://pertaminapatraniaga.com/page/harga-terbaru-bbm atau dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

(hal/rrd)

Jakarta -

Harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi keluaran PT Pertamina (Persero) resmi naik mulai 1 November 2024. Adapun harga BBM yang mengalami penyesuaian harga, yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara, harga Pertamax tetap.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, Kamis (31/10/2024), harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp 12.100 per liter. Sementara, untuk Pertamax Green naik dari Rp 12.700 menjadi Rp 13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp 13.250 naik menjadi Rp 13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp 12.700 naik menjadi Rp 13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp 13.150 menjadi Rp 13.440 per liter.

Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Sementara harga BBM Subsidi yaitu Pertalite tetap Rp 10.000/liter, dan Solar subsidi (Biosolar) Rp 6.800/liter.

Berikut daftar harga BBM nonsubsidi Pertamina mulai 1 November 2024:

Aceh

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp 11,100
Dexlite: Rp 11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp 11.500
Pertamax Turbo: Rp 12.800
Dexlite: Rp 12.450
Pertamina Dex: Rp 12.750

Jambi

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Lampung

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Jakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Banten

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Yogyakarta

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Bali

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp 12.100
Pertamax Turbo Rp 13.500
Pertamax Green 95: Rp 13.150
Dexlite Rp 13.050
Pertamina Dex Rp 13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp 12.650
Pertamax Turbo: Rp 14.100
Dexlite: Rp 13.650
Pertamina Dex: Rp 14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp 12.400
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua

Pertamax: Rp 12.400
Pertamax Turbo: Rp 13.800
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp 12.400
Dexlite: Rp 13.350
Pertamina Dex: Rp 13.730

(kil/kil)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk memenuhi ketersediaan energi nasional dapat dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi. Dalam hal ini, LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (31/6/2024).

Yuliot menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar. Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia pun bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Adapun upaya lainnya, yakni dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi. Meski demikian, lanjut Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fosil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100 untuk meningkatkan ketersediaan energi. Sejak Agustus 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, di mana campuran 35% biodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan. Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," imbuh dia.

(rrd/rrd)

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menilai, rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN) , sebagai upaya Pemerintah mendorong pengembangan bioethanol. Termasuk di antaranya, guna menekan perbedaan harga antara bioethanol dan bensin, agar lebih menarik bagi dunia usaha.

?Sekarang kan harga bioethanol sekitar Rp14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioethanol,? kata Abadi kepada media.

Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol.

Makanya jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol.

Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat.

?Jadi harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp12 ribuan. Enggak akan berubah,? ujar Abadi.

Penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena menurut Abadi, dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.

?Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23 persen. Tetapi, sampai saat ini kan masih 13-14 persen. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioethanol,? kata Abadi.

Abadi melanjutkan, ?Dengan mencampur 5% etanol dengan BBM misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.?

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

?Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,? kata Eniya.

Bisnis.com, JAKARTA - Selama ini, kita menghitung penggunaan bahan bakar kendaraan dengan melihat indikator bensin di dashboard mobil saja. Tanpa tahu pasti apakah pemakaiannya boros atau tidak.

Untuk mengetahui pemakaian atau konsumsi bahan bakar yang akurat, Fox Logger, merilis teknologi ultra sonic fuel sensor yang didukung kecerdasan buatan (AI).

Disebutkan, teknologi ini, bisa membantu memonitor konsumsi bahan bakar dengan akurat dan real-time, memungkinkan pemilik armada untuk mengidentifikasi penyimpangan yang dapat merugikan, seperti pencurian bahan bakar.

Ditenagai oleh teknologi Artificial Intelligence (AI), ultra sonic fuel sensor ini secara otomatis menganalisis pola konsumsi bahan bakar dan dapat mendeteksi anomali atau aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan.

Teknologi AI ini memungkinkan sistem untuk belajar dari pola penggunaan bahan bakar normal, sehingga jika terjadi penyimpangan yang tidak wajar, sistem akan segera memberikan notifikasi kepada manajemen.

Teknologi ini, mungkin sangat cocok dipakai bagi Anda yang memiliki bisnis.

"Dengan fuel sensor Fox Logger, Anda bisa memantau konsumsi bahan bakar real-time, deteksi penyimpangan, dan mendapatkan laporan terperinci," tulis Fox Logger di akun instagramnya.

Disebutkan, teknologi ini juga bisa memantau konsumsi bahan bakar setiap hari, cek lokasi dan waktu pengisian BBM, dan mencocokan jumlah BBM yang terisi dengan struk pembelian.

Cara pemakaian sensor ini ditempelkan pada tangki bahan bakar truk atau bus dan secara berkala mengirimkan data ke platform Fox Logger, di mana data tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik yang mudah dipahami.

“Dengan akurasi hingga 95%, teknologi ini tidak hanya memantau, tetapi juga mampu memprediksi perilaku konsumsi bahan bakar berdasarkan data historis yang terkumpul,” jelas Alamsyah Cheung, CEO IOTF.

Keunggulan lain dari fuel sensor ini, katanya, adalah integrasinya dengan GPS Tracker Fox Logger dan teknologi AI yang memungkinkan pengiriman dan analisis data secara real-time setiap menit.

Menurut Alamsyah, kemampuan ini sangat penting bagi perusahaan logistik yang operasionalnya bergantung pada ketepatan waktu dan keamanan, terlebih karena kendaraan sering kali beroperasi jauh dari jangkauan pengawasan langsung.

Dia mengatakan teknologi ini sangat cocok untuk mereka yang bergerak di bisnis logistik.