Jakarta -

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendapatkan laporan banyak nelayan yang masih kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Hal ini menjadi kendala operasional nelayan kecil.

"Terkait nelayan masih dikeluhkan BBM bersubsidi, kita belum bisa memberikan fasilitas bahan bakar bersubsidi yang mencukupi. Mereka masih sulit mendapatkan bahan bakar," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Hanan A Rozak dalam rapat dengan KKP, Rabu (6/11/2024).

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV Fraksi Nasdem Arif Rahman. Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan malah tidak tepat sasaran karena dirasakan oleh pelaku usaha besar.

"Ini problem. Kontrol KKP harus ketat. Nelayan-nelayan kaya tajir juga membeli BBM subsidi, harus ada kontrol yang jelas semacam membuat pakai IT-lah, harus jelas," terangnya.

Menanggapi hal tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengakui memang terjadi masalah BBM subsidi untuk nelayan. Trenggono juga mengungkap bagaimana banyak pengusaha yang nakal dan membuat stok BBM subsidi nelayan kosong.

"BBM ini terus terang dilema juga. Satu sisi BBM yang harus menjadi hak nelayan, nelayan juga bisa melaut karena kendala yang banyak sekali, ada biaya logistik, dibeli pengusaha, kalau dibeli pengusaha lebih murah dibandingkan harga komersial, sehingga di beberapa tempat stoknya sudah kosong," ungkapnya.

Trenggono mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan kebijakan atau skema baru subsidi energi agar tepat sasaran.

"Kemarin Pak Wamen sudah rapat di ESDM membicarakan subsidi BBM, jumlah dan seterusnya sedang diproses," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

(kil/kil)

Jakarta -

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan salah satu modal dalam menggerakan roda perekonomian. Dengan adanya subsidi, maka harga BBM pun menjadi lebih murah.

Kehadiran BBM subsidi dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan primer seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan sekolah.

Sebaliknya, jika subsidi BBM tidak ada makan harga bensin akan melonjak. Hal ini berimbas pada ongkos transportasi yang naik dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.

Agar BBM subsidi tepat sasaran, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang dituangkan dalam RAPBN 2025.

Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menyebut fakta distribusi subsidi yang ditujukan untuk rakyat belum merata. Oleh karenanya, teknologi digital bisa menjadi cara untuk menanggulangi masalah ini.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.

Pidato Prabowo sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas menggunakan teknologi berupa QR Code, CCTV, dan teknologi lain dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi.

Di samping itu, Pertamina sebagai BUMN di bidang energi juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM melalui program Subsidi Tepat. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, masyarakat harus mendaftarkan subsidi tepat di situs MyPertamina.

Sejak 1 Juli 2020 masyarakat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Pendaftaran subsidi tepat MyPertamina dapat dilakukan secara offline dan online.

Subsidi Mobil Listrik

Selain subsidi BBM, mobil listrik (EV) juga turut menjadi perhatian pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penting bagi bangsa ini untuk menjadi lebih adaptif di tengah persaingan global. Ia menyebut subsidi ini berkaitan dengan investasi.

"Seingat saya, kendaraan bermotor Rp 7 juta. Mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi pada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia," kata Jokowi.

Untuk mewujudkan ekosistem EV, pemerintah juga membangun SPKLU untuk mendukung mobil listrik dan motor listrik. Hingga saat ini, pembangunan SPKLU masih terus berlanjut.

Per Juli 2024, jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 1.882. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yaitu melakukan berbagai investasi dengan pihak lain, salah satunya adalah PT LBM Energi Baru Indonesia yang memproduksi bahan katoda baterai lithium.

(anl/ega)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah. Langkah ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan pemerintah. Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, (15/10).

Latif menerangkan, KKP terus berkomitmen untuk dapat memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

"Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10) lalu. Uji coba digitilisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap.

Peresmian SPBUN ini melibatkan kerjasama yg baik dg Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas dan Pertamina serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

Jakarta -

Rencana pemerintah mengatur pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober kemungkinan tak terealisasi. Adapun kebijakan tersebut bertujuan agar penyaluran BBM subsidi jadi lebih tepat sasaran.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, pihaknya memang masih mendalami rencana itu. Mekanisme yang tepat dibutuhkan agar eksekusi di lapangan berjalan rapi.

"Ya, kita masih didalami, sedang didalami, untuk melihat bahwa seperti apa sih tujuan pemerintah. Kan agar BBM ini diterima oleh yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk menuju ke sana, sedang mencari mekanisme yang pas, biar rapi lah di lapangan," katanya di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2024).

Saat dikonfirmasi apakah kebijakan itu akan terealisasi di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto, Agus tak bisa memastikan. Yang jelas, kata dia, pemerintah ingin menjamin bahwa penyaluran BBM sesuai dengan peruntukannya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pengaturan BBM subsidi masih dalam pembahasan. Ia mengatakan, aturan yang dikeluarkan akan mencerminkan keadilan.

"Gini, untuk BBM subsidi sampai sekarang kita masih bahas ya. Masih bahas agar betul-betul aturan yang dikeluarkan itu mencerminkan keadilan," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Saat ditanya apakah pengaturan dilakukan 1 Oktober, Bahlil memiliki firasat belum dilakukan. "Feeling saya, feeling saya belum," katanya.

Saksikan Live DetikSore:

(ily/das)

Jakarta -

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengungkap temuan mengejutkan soal penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite yang salah sasaran. Bahkan, 80 persen penggunanya merupakan kaum sejahtera!

Pada presentasinya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin menjelaskan, 80 persen BBM Pertalite dinikmati kelompok masyarakat di desil 5 hingga 10 yang masuk kategori sejahtera. Sementara kebutuhannya mencapai 19 juta KL selama setahun.

Penyaluran BBM subsidi lain seperti Solar juga salah sasaran, bahkan angkanya lebih parah. Kabarnya, 95 persen bahan bakar tersebut dinikmati kelompok mampu dengan konsumsi 15 juta KL per tahun.

"BBM subsidi hari ini disinyalir belum tepat sasaran, makanya kita usulkan supaya penyaluran BBM tepat sasaran yang saat ini sudah dimulai dari solar," ujar Rachmat Kaimuddin saat diskusi bersama jurnalis di Gedung Menko Marves, Jakarta Pusat Kamis malam (12/9).

Ilustrasi Pertalite Foto: Pertamina

Besaran dana yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM selalu berubah-ubah setiap tahun. Namun, rata-rata mereka mengeluarkan Rp 119 triliun untuk menjalankan program tersebut. Sementara subsidi terbesar yang pernah dikeluarkan terjadi pada 2022, yakni Rp 292 triliun!

Itulah mengapa, pemerintah ingin berhenti memberikan subsidi BBM kepada masyarakat sejahtera. Mereka melalui Kemenko Marves dan Pertamina akan melakukan pembatasan kepada sejumlah kelompok kendaraan.

"Pertanyaannya kalau ditanggung negara terus, angka APBN naik, dan tidak tepat sasarannya lebih tinggi. Alangkah baiknya kalau kita tanggung di APBN, dan dibuat lebih tepat sasaran," tegasnya.

Diskusi BBM rendah sulfur. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Kabarnya, pembatasan BBM subsidi akan dilakukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Nantinya, mobil dengan mesin 1.400cc atau lebih tak boleh membeli Pertalite. Sementara mobil diesel dengan mesin 2.000cc bakal diharamkan isi solar.

"Anggaplah skenario yang beredar di media itu benar, maka dampaknya tidak sampai 10 persen terhadap kendaraan (di Indonesia)," kata dia.

(sfn/dry)

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir 1.967 kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu Biosolar.

Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Edi Mangun di Jayapura, Papua, Rabu (7/8/2024), mengatakan pemblokiran dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan dengan data yang ada di Korps Lalu Lintas Kepolisian.

“Jadi 1.967 kendaraan tersebut diblokir karena adanya tindakan manipulasi dan penyalahgunaan data, termasuk penyalahgunaan QR Code dan modifikasi kendaraan,” katanya.

Menurut Edi, selain itu pada saat melakukan pendaftaran juga terdapat banyak pengguna terindikasi memalsukan identitas dengan mengedit dokumen dan foto yang hendak diunggah.

"Ada penyalahgunaan data termasuk informasi-informasi yang terkait dengan temuan-temuan audit eksternal, sehingga terdapat ketidaksesuaian data,” ujarnya.

Dia menjelaskan, oleh sebab itu program subsidi tepat ini sangat penting diawasi bersama agar meminimalisir penyalahgunaan pembelian BBM bersubsidi.

“Kami semua tahu penyalahgunaan biosolar ini sering sekali terjadi, maka dengan adanya program subsidi tepat maka Pertamina akan terus berupaya memastikan distribusi dapat lebih tepat sasaran dan tepat jumlah melalui dengan transaksi menggunakan QR Code,” katanya.

Dia menambahkan pihaknya turut mengapresiasi aparat penegak hukum yang secara konsisten mengungkap dan menindak tegas penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

“Kami apresiasi pihak TNI dan Polri yang sudah bahu-membahu mengungkap kasus demi kasus penyelewengan BBM subsidi ini oleh sebab itu Pertamina berharap agar semua bisa bersama-sama mengawasi keluarnya bensin tersebut," ujarnya.

Batang: Pasca terjadinya gempa sebesar 4,4 Skala Richer (SR) di Kabupaten Batang pada Minggu, 7 Juli 2024, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) memastikan penyaluran BBM dan LPG di Kabupaten Batang aman.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT), Brasto Galih Nugroho mengungkapkan, kondisi lembaga penyalur di Kabupaten Batang pasca gempa aman dan tidak ada gangguan.

"Pasca gempa, sarana dan fasilitas seperti SPBU, Pertashop, Bengkel Pemeliharaan Tabung (BPT), gudang agen, dan pangkalan yang berada di Kabupaten Batang terpantau normal," jelas Brasto.

Brasto menambahkan sempat terjadi mati listrik di Kabupaten Batang sekitar 20 menit sesaat setelah terjadi gempa. Namun setelahnya sudah kembali normal dan pelayanan di SPBU terus berlanjut. MI/Haryanto Mega

(CDE)