Anggota DPR Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR dalam Rapat Komisi XII yang berlangsung di Gedung Nusantara 1, Ruang Rapat Komisi XII DPR RI, Jakarta.

Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berjanjit mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebagai informasi, Komisi XII DPR memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi.

Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kemudian Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

JAKARTA,investor.id - Anggota DPR RI dari Fraksi  Partai Amanat Nasional (PAN), Putri Zulkifli Hasan, resmi menjabat sebaagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI. Sebagai bagian dari kepemimpinan Komisi XII, Putri berkomitmen mendukung penuh target swasembada energi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya merasa terhormat dan siap mengemban amanah ini. Bersama dengan mitra kerja Komisi XII, kami akan bekerja maksimal untuk mengawal program swasembada energi yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujar Putri Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Komisi XII DPR RI memiliki peran strategis dalam pengawasan dan legislasi terkait sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi dan hilirisasi. Mitra kerja Komisi XII meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dewan Energi Nasional (DEN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Sebagai pimpinan Komisi XII, Putri Zulkifli Hasan berkomitmen untuk mendorong berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan visi besar pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi Indonesia tidak boleh bergantung kepada negara lain. Khususnya terkait dengan bidang energi. Dengan potensi alam yang ada seharusnya Indonesia sudah bisa memiliki kemandirian energi.

“Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri, kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan bahwa  Indonesia kaya akan komoditas sumber daya alam yang bisa  menghasilkan energi. Misalnya kelapa sawit yang bisa diolah menjadi solar dan  bensin. Indonesia juga memiliki energi bawah tanah geothermal yang cukup. Selain itu Indonesia memiliki komoditas batu bara serta memiliki potensi energi dari air.

“Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi.  Kita juga harus mengelola air dengan baik, alhamdulillah kita punya sumber air yang cukup dan kita sudah punya teknologi menghasilkan air yang murah dan yang bisa memenuhi kebutuhan kita,” pungkas Prabowo.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan produksi mobil Maung untuk kendaraan dinas pribadi para menteri mulai diproduksi. Mobil pabrikan PT Pindad itu sudah dipakai duluan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai mobil kepresidenan.

Para jajaran Kabinet Merah Putih kabarnya mendapatkan arahan langsung dari Prabowo untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini dilakukan untuk mempromosikan Maung sebagai mobil dalam negeri.

"Maungnya sedang diproduksi. Sudah dong, kan sudah dipakai sama Pak Prabowo kemarin. Iya mulai lah, mulai kita produksi," ungkap Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut soal berapa banyak produksi Maung yang mau dilakukan, Prasetyo mengaku tak hapal datanya. Yang jelas dia menekan semangat pemerintah adalah untuk mengenalkan Maung sebagai mobil buatan dalam negeri.

"Saya nggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung. Iya, harus memberi contoh," ujar Prasetyo.

Dia mengatakan tahap pertama, pemerintah akan memenuhi kebutuhan mobil Maung untuk para menteri dan wakil menteri. Bila produksi mampu dilakukan dan dilanjutkan maka semua jajaran pejabat pemerintah akan diminta bisa menggunakan Maung juga, bahkan sampai ke level pemimpin daerah.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," beber Prasetyo.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto pernah mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja. Dia juga bilang mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70%.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, Rabu (30/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap penetapan pimpinan Komisi XII periode 2024-2029 dapat segera dilakukan pada minggu depan.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan bahwa DPR tidak ingin berlama-lama dalam menetapkan keputusan tersebut.

"Mudah-mudahan doanya saja minggu depan, kita juga nggak mau lama-lama. Kita tinggal tunggu masuknya daftar-daftar pimpinan dari partai-partai, kan baru seminggu, tapi InsyaAllah minggu depan sudah selesai," jawab Adies kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Adies menjelaskan bahwa proses ini sedikit memakan waktu karena belum ada usulan nama-nama dari fraksi-fraksi.

"Nama-namanya belum masuk. Kemudian ini kan komisi mungkin komisi baru, mungkin para fraksi-fraksi harus berhati-hati menunjuk perwakilannya di sana sebagai pimpinan, ya kita hargai saja. Jadi kita tunggu, ini tidak ada masalah yang signifikan," terangnya.

Meski demikian, Adies menyebut komposisi pimpinan sudah tetap, dengan ketua dari Golkar dan wakil ketua dari PDIP, Gerindra, NasDem, dan PAN.

“Itu sudah tetap, tinggal nama-namanya saja. Kita tunggu ya,” pungkasnya.

Istana menegaskan mobil Maung buatan Pindad bakal menjadi mobil dinas para jajaran Kabinet Merah Putih. Arahan ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi buka-bukaan rencana pengadaan mobil Maung tersebut. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih merencanakan pengadaan untuk mobil Maung.

Hasan pun kembali menekankan memang ada arahan untuk para menteri dari Prabowo untuk menggunakan mobil Maung secara langsung.

"Memang nanti menteri-menteri akan menggunakan mobil Maung. Ya kan kita perencanaan dulu ya, nanti soal detailnya nanti. Sabar dulu," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menegaskan rencana penggunaan mobil Maung untuk para menteri tidak akan dilakukan secara terburu-buru. Belum tentu dalam waktu dekat semua menteri akan diubah mobil dinasnya dengan Maung Pindad.

"Nanti kan ini melewati tahapan-tahapan ya, jadi sabar dulu. Bukan berarti hari ini kemudian besok sudah kejadian, nggak begitu. Jadi perlu direncanakan dulu pasti," beber Hasan Nasbi.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara, kata Hasan, akan menjadi dua instansi utama yang mengurus pengadaan mobil Maung Pindad.

"Nanti ada Kementerian Sekretaris negara yang ngurus itu sama Kementerian Keuangan," sebut Hasan.

Kebanggaan Prabowo

Intinya, Hasan menekankan Prabowo ingin industri dalam negeri bisa berkembang pesat. Salah satunya dengan penggunaan mobil Maung oleh para pejabat negara.

Prabowo sendiri sejauh ini sudah mencontohkan penggunaan Maung sebagai mobil dinas. Orang nomor satu di Indonesia sangat bangga menggunakan Maung.

"Pak Prabowo kan menggunakan itu (Maung) sebagai mobil kepresidenan. Dan beliau bangga dengan produksi Pindad, dan beliau memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, kepala badan juga untuk menggunakan mobil dinas yang sama," ungkap Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menegaskan semua anggota kabinet, mulai dari menteri sampai kepala badan bakal menggunakan mobil Maung buatan Pindad.

"Pokoknya yang di lingkungan anggota kabinet disuruh pakai itu. Termasuk kepala badan juga," sebut Hasan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto di kesempatan berbeda mengatakan mobil Maung memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 70 persen. Dia mengatakan PT Pindad menargetkan ada 5.000 unit mobil yang bisa diproduksi dalam 100 hari kerja.

"Untuk 30% itu dari Korea, Mercy, SsangYong ya lantai dasar, mesin, sama kerangka. Bagus mobil itu, luar biasa, sampeyan harus punya ya," ujar Putranto usai rapat bersama Komisi XIII DPR di gedung DPR RI Senayan, di hari yang sama.

Saksikan Live DetikPagi: