Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dua hari jelang purna tugas, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun dan mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan.

Beleid yang diteken Jokowi pada 18 Oktober 2024 atau saat masih menjabat sebagai presiden itu, sebelum digantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.

"Badan Pengelola Dana Perkebunan yang selanjutnya disebut Badan Pengelola Dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana," tulis pasal 1 Perpres No.132/2024, dikutip Rabu (23/10/2024).

Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan yang berkelanjutan. Adapun penghimpunan dana bersumber dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

Sementara itu, dana yang bersumber dari pelaku usaha perkebunan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi pungutan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya serta iuran. Pungutan atas ekspor komoditas tersebut wajib dibayar oleh pelaku usaha perkebunan yang melakukan ekspor komoditas perkebunan dan/atau turunannya. Selain itu, pelaku usaha industri berbahan baku hasil perkebunan, serta eksportir atas komoditas perkebunan dan/atau turunannya.

Adapun kekurangan pembayaran pungutan atas ekspor komoditas oleh pelaku usaha/eksportir dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan sebesar tarif yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Selanjutnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Saya kira perkebunan ini salah satu sektor yang dari sekian sektor di Kementerian Pertanian yang leading dari sisi teknologi pembibitannya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono ingin menumbuhkan komoditas-komoditas perkebunan seperti kopi, karet, cengkeh, kakao dan sebagainya menjadi juara di perdagangan dunia selain sawit.

"Saya kira perkebunan ini salah satu sektor yang dari sekian sektor di Kementerian Pertanian yang leading dari sisi teknologi pembibitannya. Kita juga siap, dari swastanya juga siap. Yang menjadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kita menumbuhkan, mengembalikan komoditi (perkebunan) lain menjadi juara di antara perdagangan dunia, apakah itu kopi, karet, cengkeh, kakao, pala. Bahkan kami mendapatkan informasi baru-baru ini ada komoditi namanya kratom. Kratom ini ekspor besar ke Amerika dan ini sudah dalam pembahasan yang akan diregulasikan," ujar Sudaryono di Tangerang, Banten pada Kamis.

Menurut dia, dengan komoditas perkebunan Indonesia menjadi juara di perdagangan dunia merupakan keuntungan sekaligus mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Ini menjadi satu keuntungan bagaimana kita mensejahterakan rakyat kita, memberi untung kepada swasta, dan menambah pundi-pundi devisa negara," katanya.

Selain itu, Sudaryono juga menyampaikan bahwa minyak atsiri juga memiliki peluang sebagai komoditas unggulan melalui produk essetial oil.

"Bagaimana ini kita bina semua, intinya adalah bagaimana produk kita cukup untuk rakyat kita, selebihnya kita ekspor sebanyak-banyaknya. Dengan ekspor itu, maka rakyat petani kita sejahtera, eksportir perusahaannya untung, dan negara mendapatkan keuntungan dan devisa. Itu yang kita inginkan," katanya.

Sebagai informasi, sektor perkebunan merupakan salah satu penyumbang PDB besar di luar sektor mineral dan migas.

"Ada banyak cara kita melaksanakan perdagangan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, bahwa kita usahakan, kita berusaha semaksimal mungkin memberikan nilai tambah dari semua komoditas yang kita ekspor," kata Sudaryono.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Heru Tri Widiarto mengatakan bahwa Perkebunan Indonesia Expo merupakan momentum tepat bagi para pengusaha yang ingin menunjukkan produk pertaniannya menuju pasar ekspor.

"Perlu diketahui bahwa dalam gelaran ini kami menghadirkan berbagai pengusaha besar yang dapat menambah jejaring bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan kualitasnya agar bisa ekspor," ujar Heru Tri Widiarto.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan fokus Indonesia saat ini meningkatkan volume ekspor, terutama untuk komoditas perkebunan.

Hal ini disampaikan Sudaryono saat rapat koordinasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (10/9/2024). Rapat ini dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kita laporkan semuanya. Termasuk saat saya berada di Belgia, Belanda dan Perancis dalam memperkuat volume ekspor kita, khususnya untuk komoditas perkebunan seperti sawit, kakao, kopi dan juga aneka rempah," kata Sudaryono dalam siaran pers Kementan, Kamis (11/9/2024).

Diketahui, Sudaryono baru saja melakukan kunjungan kerja ke Belgia, Belanda, dan Perancis.

Di Perancis misalnya, politikus Partai Gerindra tersebut bertemu dengan perwakilan dari Asosiasi Peternak dan Petani Perancis. Pertemuan itu bertujuan memperkuat kerja sama bilateral di sektor pertanian dan peternakan antara kedua negara.

"Kami ingin mendorong semua potensi yang sangat besar ini untuk dimanfaatkan dan bisa meningkatkan nilai ekspor ke Eropa yang selama ini sedikit mengalami kesulitan,” kata Sudaryono saat rakor, kemarin.

Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga menyampaikan perkembangan food estate dan cetak sawah di Humbang Hasundutan, Sumater Utara dan Merauke, Papua.

"Kita sampaikan progres food estate di Humbang Hasundutan dan juga cetak sawah di Merauke yang saat ini berjalan dengan sangat baik," ujar Sudaryono.

Wamentan mengatakan bahwa food estate dan cetak sawah adalah dua program penting untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mempercepat akselerasi swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

JAKARTA, investor.id–Sebanyak 11 komoditas perkebunan menjadi prioritas pembangunan pertanian tahun depan, atau saat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mulai menjalankan roda pemerintahan secara penuh. Pembangunan pertanian perkebunan itu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan hilirisasi. Ke-11 komoditas itu adalah sawit, kelapa, kakao, karet, lada, pala, cengkeh, nilam, tebu, aren, dan sagu.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), kontribusi komoditas perkebunan mencapai US$ 33,8 miliar atau 93,17% dari total nilai ekspor sektor pertanian nasional 2023 sekitar US$ 36,3 miliar. Lima komoditas penyumbang ekspor perkebunan terbesar adalah sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao.

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG BARAT -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, semua komoditas perkebunan dan pertanian harus masuk dalam industrialisasi serta hilirisasi. Hal itu dilakukan demi meningkatkan nilai jual komoditas

"Semua komoditas pertanian kita harus masuk kepada industrialisasi dan masuk ke hilirisasi. Saya melihat di depan banyak produk kopi yang kemasannya sudah bagus dan siap untuk di ekspor," ujar Jokowi di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, Jumat (12/7/2024).

Dengan adanya industrialisasi dan hilirisasi komoditas perkebunan ataupun pertanian, Jokowi berharap, nilai jualnya bisa meningkatkan. Sehingga menunjang kesejahteraan petani. "Semua harusnya bisa dilakukan pengemasan yang siap ekspor seperti yang ada di sini," katanya.

Jokowi menjelaskan seharusnya perdagangan komoditas perkebunan dan pertanian di berbagai daerah saat ini tidak dilakukan dalam bentuk bahan mentah, melainkan menjadi beragam produk turunan. Dia pun mendorong semua petani mengolah hasil panen sebelum diekspor.

"Sebaiknya perdagangan komoditas ekspor ini bukan dalam bentuk mentah yang berpuluh-puluh atau sejak ratusan tahun kita lakukan. Komoditas dalam bentuk mentah ini harus di hilirisasi menjadi produk turunan," ucap Jokowi.

Menurut dia, proses hilirisasi juga dapat dilakukan di Provinsi Lampung untuk beberapa komoditas unggulan, seperti kopi hingga sawit. "Ini harus di hilirisasi tidak hanya kopi, cokelat, sawit semuanya bisa, baik komoditas perkebunan tapi juga komoditas pertanian," ujar Jokowi.

Salah seorang petani kopi asal Desa Kambahang, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat,, Syafrudin berharap, adanya dukungan pemerintah dalam penerapan hilirisasi produk kopi. Caranya melalui pembangunan gudang sekaligus pabrik kopi lokal. "Harapannya memang ada gudang penyimpanan kopi dan pabrik kopi langsung di sini."

Syafrudin mengatakan, selama ini, petani setempat menjual hasil panen kopi hanya dalam bentuk biji atau belum dipanggang. Sehingga harga jual di pasar terbilang rendah tak menghasilkan nilai tambah. "Dengan industrialisasi dan hilirisasi kopi ini setidaknya bisa membantu petani agar kopi tidak dijual terlalu murah karena ada penampungan yang jelas," katanya.

Menurut Syafrudin, jika ada proses industrialisasi maka pasar dan kualitas kopi ke depannya bisa terjaga dengan baik. Pasalnya, petani tidak lagi memetik biji kopi asal-asalan. Sementara itu, petani menyampaikan ke RI 1 agar bisa membantu pasca panen seperti alat pengering kopi sederhana untuk gabungan kelompok tani kopi