IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta para petani sawit di Indonesia ikut menanam padi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan dalam rangka mendukung program swasembada.

Diungkapkan Sudaryono, para petani sawit bisa memanfaatkan lahan perkebunan mereka untuk melakukan tanam tumpang sari padi gogo. Mengingat padi gogo merupakan jenis padi yang dapat ditanam di luar lahan sawah.

"Lahan baku sawah kita kan 7,4 juta hektare, sementara lahan perkebunan sawit kita 17 juta hektare. Kalau sawitnya sudah tinggi memang kita tidak bisa tanam di bawah. Tapi kalau yang melakukan peremajaan bisa kita tanami secara masif," ujar Wamentan, Kamis (7/11/2024).

Wamentan Sudaryono menjelaskan, ada dua keuntungan utama bagi petani sawit yang memanfaatkan tumpang sari padi gogo. Pertama, petani dapat memperoleh keuntungan tambahan karena padi gogo bisa ditanam dalam waktu singkat.

Kedua, padi gogo adalah salah satu komoditas pangan strategis yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat, yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Padi, jagung, kedelai, dan hortikultura adalah komoditas pangan yang dibutuhkan oleh jutaan orang setiap hari. Dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari ini, kita tidak hanya menambah produksi pangan, tetapi juga mendukung swasembada pangan," kata dia.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa program tumpang sari ini juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, karena dengan memaksimalkan potensi lahan sawit, Indonesia bisa meningkatkan produksi pangan domestik.

“Dengan memanfaatkan lahan sawit, kita bisa menambah pasokan pangan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono alias Mas Dar, mengungkapkan bahwa pemerintah akan selalu mendukung industri kelapa sawit serta menetapkan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dan memperkuat kapasitas industri nasional.

“Apalagi, merujuk kisah the Goose with the Golden Eggs, menurut Sudaryono, industri kelapa sawit ibarat “angsa yang bertelur emas” bagi Indonesia. Karena itu, menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga dengan baik serta merawatnya agar industri sawit itu terus bertelur emas dan mensejahterakan bangsa Indonesia.” jelas Sudaryono dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Bali, Kamis (7/11/2024).

Hal itu juga menguatkan pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto. Menurut dia, pemerintah berharap banyak pada industri kelapa sawit nasional. Oleh sebab itu, diharapkan semua pihak bisa bekerja sama dan bersinergi dalam mendorong komoditas strategis ini bersama dengan pemerintah.

“Sikap kita terhadap EUDR (European Union Deforestation Regulation) sudah sangat jelas, bahwa kita menentang kebijakan tersebut,” kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto saat membuka International Palm Oil Conference 2024, di Bali yang berlangsung 7-8 November 2024.

Adapun langkah pemerintah yang menunjukkan dukungan terhadap industri sawit tersebut dilakukan guna mengatasi berbagai hambatan ekspor minyak sawit di pasar global. Dia memastikan saat ini pemerintah telah mengenali berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Misalnya tekanan dari luar terhadap industri sawit terkait dengan isu-isu lingkungan yang kian marak.

Di sisi lain, di dalam negeri pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas. Untuk diketahui, industri kelapa sawit nasional sendiri merupakan hal yang penting bagi perekonomian Indonesia. minyak sawit Indonesia saat ini menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia, atau setara dengan 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Selain itu, kelapa sawit sendiri turut membuka lapangan kerja bagi jutaan orang.

Menurut Airlangga, sikap dan komitmen ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Terutama mengenai pangan dan energi yang fokus dalam mendorong pemenuhan pasokan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor, serta menjamin keberlanjutan daya tahan ekonomi dan tujuan-tujuan pelestarian lingkungan.

“Kita sudah memperkenalkan beberapa strategi yang dilakukan untuk mengelola produksi minyak sawit yang kemudian mendorong basis ekonomi, energi dan ketahanan pangan sekaligus melakukan perlindungan terhadap lingkungan,” ujarnya.

Strategi yang dimaksud termasuk meningkatkan program replanting petani sawit seperti program peremajaan sawit rakyat (PSR) sejak 2017. Pemerintah juga mendorong adopsi tata kelola perkebunan yang lebih baik dan panen yang lebih tinggi. Ketiga mendorong sertifikasi di industri minyak sawit seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil).

Dukungan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan, Budi Santoso, yang menyampaikan sambutan melalui video. Ia berharap konferensi sawit internasional 2024 dapat menghasilkan masukan yang konstruktif bagi kementerian perdagangan. Terutama, untuk mendukung tiga fokus utama kemendag saat ini. Pemerintah tengah berkonsentrasi pada program pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Saya dan jajaran kemendag berkomitmen untuk mendukung dan terus bersinergi dengan para pemangku kepentingan di industri sawit,” ujar Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

Dukungan tersebut akan diberikan baik melalui penerbitan kebijakan maupun melalui kemudahan akses pasar dalam perjanjian perdagangan

JAKARTA - Pemerintah mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit untuk mendukung implementasi program mendatori B50. Peningkatan pencampuran biodiesel untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mendukung pertanian lokal.

"Dengan mengadopsi B35 pada 2023, Indonesia telah mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan menghemat lebih dari USD7,9 miliar untuk impor bahan bakar fosil," ujar Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono dalam acara IPOC 2025, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

Dia mengungkapkan strategi dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit di antaranya mendorong program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dengan menggunakan varietas unggul. Selanjutnya, mendukung perusahaan perkebunan untuk meningkatkan hasil panen dengan menerapkan Good Agriculture Practices (GAP) dan varietas kelapa sawit yang lebih produktif.

Penerapan sistem sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan kebijakan perubahan penggunaan lahan yang lebih ketat juga dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Selain itu, perlunya mendorong inisiatif peningkatan hasil, penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas kelapa sawit petani.

Saat ini, minyak kelapa sawit Indonesia menyumbang sekitar 25% dari produksi minyak nabati dunia atau 59% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Produksi Crude Palm Oil (CPO)/minyak sawit Indonesia pada tahun 2023 sebesar 47,08 juta ton, di mana 10,2 juta ton digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri untuk pangan, 2,3 juta ton untuk industri oleokimia, 10,6 juta ton untuk biodiesel dan 23,98 juta ton untuk ekspor. "Industri kelapa sawit ini ibaratnya adalah angsa bertelur emas yang sangat penting bagi Indonesia," kata dia.

Industri kelapa sawit, imbuhnya, tidak hanya menjadi sumber utama pendapatan nasional, tetapi juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari 16 juta orang yang bekerja di industri kelapa sawit (on farm dan off farm), termasuk petani skala kecil di berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, industri kelapa sawit merupakan tulang punggung perekonomian. "Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara berkelanjutan, efisien, dan kompetitif," jelasnya.

Kinerja Industri Sawit

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan, hingga Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34,7 juta ton dengan ekspor termasuk biodiesel dan oleokimia mencapai lebih dari 20,1 juta ton. Ekspor tersebut menyumbang sekitar USD17.349 juta terhadap devisa negara atau mencapai 10 persen.

Sementara, konsumsi domestik tercatat sebanyak 15,6 juta ton. Namun, kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36,2 juta ton dengan ekspor mencapai 21,9 juta ton senilai lebih USD20.597 juta.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono optimistis sepanjang tahun 2024, industri kelapa sawit memiliki kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Harga telah menunjukkan tren kenaikan dan puncaknya diproyeksikan akan terjadi pada tahun depan. "Optimisme ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk program biodiesel B40 yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mempengaruhi dinamika produksi dan ekspor," jelasnya.

Jakarta -

Pemerintah terus mengejar swasembada pangan, termasuk daging dan susu sapi. Untuk meningkatkan produksi kedua komoditas tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) tidak akan melakukan impor, tapi dengan pengawalan investasi.

Wamentan Sudaryono menekankan pemerintah tidak akan melakukan impor susu atau sapi melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pihaknya membuka ruang bagi pengusaha lokal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Menurutnya, pihaknya hanya memberikan asistensi dan menyiapkan lahan bagi perusahaan yang ingin membangun industri ini.

"Yang impor kan bukan negara, tetapi perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi dan mengembangkan sapi di Indonesia. Kita kawal dan Kementan beri asistensi ataupun menyiapkan lahan," kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan Kementan juga terus berupaya mendatangkan investor agar mau membangun industri sapi perah dan sapi potong. Untuk swasembada daging dan susu, dia menilai tidak bisa mengandalkan indukan sapi yang ada. Untuk itu, diperlukan sapi baru dari investor dalam dan luar negeri.

Dia menambahkan saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Dengan rincian, 1,3 juta sapi perah dan 700 ribu sapi potong. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya terus mendorong agar hal tersebut realisasi.

"Setiap perusahaan beda-beda. Ada yang rencana impornya seratus ribu, puluhan ribu, lima ratus, atau dua ratus. Dari komitmen, totalnya sekitar 2 juta ekor dengan 1,3 juta ekor sapi perah dan 700 ribu sapi pedaging. Ini kan orang janji, kerjaan kita ya ngejar agar ini segera terealisasi," jelasnya.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor susu dari Vietnam. Namun, pihaknya mengajak investor dari negara tersebut untuk membangun industri sapi perah di Indonesia.

Dia pun berharap peningkatan produksi daging dan susu ini mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan mendatangkan sapi baru, kami harap kebutuhan untuk program ini dapat terpenuhi," katanya.

(rrd/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, sudah ada lebih dari 140 perusahaan dari dalam dan luar negeri berkomitmen memasok sapi untuk program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sudaryono menyebutkan, terdapat 55 industri sapi perah yang berkomitmen berinvestasi. Sementara itu, untuk industri sapi potong ada sekitar 77 perusahaan.

“(Industri) sapi perahnya 55, kalau yang sapi pedagingnya ada berapa, tadi saya lihat sudah lebih dari 60 itu. Sekitar 77-an. Jadi kalau ditotal mungkin sudah lebih dari 140 perusahaan ya,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi dengan BUMN Pangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Sudaryono mengatakan, 140 perusahaan itu berasal dari dalam dan luar negeri. Terkait perusahaan luar negeri, Sudaryono mengatakan bahwa pasokan sapinya beragam.

“Ada yang impornya banyak, ada yang puluhan ribu, ada juga yang berapa ratus gitu, ada yang cuma 200. Ya kita sesuaikan,” ujar Sudaryono.

Namun, Sudaryono menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut baru sebatas berkomitmen atau MoU dan belum kontrak. “Nah kita ya harus kejar, bos,” kata dia.

“Kerjaan kami ini, sekarang itu nguber-nguber (mengejar) mereka, ‘eh elu sudah janji, mesti segera realisasi’, gitu,” ucap Sudaryono.

Sudaryono menyatakan bahwa Kementerian Pertanian siap memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut.

“Bagaimana mereka mendatangkan sapi, sapinya datang, dipelihara, daging dan susunya tuh ada jaminan penjualan. Intinya kan begitu,” kata Sudaryono.

Sebelumnya, Kementan memproyeksikan akan mengimpor sapi satu juta ekor untuk pemerintahan Prabowo Subianto lima tahun ke depan. Impor sapi itu untuk mendukung program makan bergizi gratis.

“Jumlahnya 1 juta untuk lima tahun ke depan. Itu sapinya,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, impor sapinya nantinya akan dilakukan pihak swasta.

“Kita sinergi, tapi kita upayakan semua legalitas dipermudah,” ujar Amran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mempermasalahkan fenomena para petani yang belakangan menjadi konten kreator di platform Tiktok. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membela aktivitas yang dilakukan para petani tersebut.

"Terus apa salahnya? Saya kira selama dia tidak melanggar hukum ya kita hargai," ujar Sudaryono di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Sudaryono menyampaikan aktivitas itu justru memberikan dampak positif dengan adanya pemasukan tambahan untuk para petani. Selain itu, Sudaryono menilai kegiatan tersebut juga mendorong publisitas aktivitas para petani bagi masyarakat luas, terutama di perkotaan.

"Kalau alih (profesi) sih tidak, dia tetap bertani, tapi dia dapat lumayan (tambahan pendapatan) jadi content creator," ucap Sudaryono.

Sudaryono tak sependapat dengan fenomena beralihnya para petani menjadi konten creator. Sudaryono menyebut aktivitas platform TikTok bukan indikator utama dalam penurunan jumlah atau minat petani.

"Bukan karena TikTok juga, ini perlu kita kaji," sambung Sudaryono.

Sudaryono menyampaikan peningkatan jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor yang menyebabkan para petani beralih profesi. Hal ini lantaran luas lahan produksi tak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

"Kadi ini ada juga kaitannya dengan penambahan penduduk sehingga kelihatannya, kok yang bertani tua-tua semua. Karena saat anaknya sudah sarjana, keuntungan dari bertani tidak cukup," ucap dia.

Kementan, lanjut Sudaryono, terus mendorong peningkatan jumlah petani milenial. Sudaryono mengatakan Kementan gencar melakukan modernisasi pertanian dengan menggunakan teknologi yang memerlukan keterlibatan anak muda.

"Kita ada program namanya YES itu program youth seperti petani milenial, sudah jalan beberapa tahun dan hasilnya baik, walaupun tidak semasif yang kita inginkan, tapi sebagai awalan, ini saya kira hal yang baik," kata Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Indonesia akan mengurangi impor daging, susu, hingga kedelai guna menuju cita-cita swasembada pangan pada 2028.

Wamentan Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah bakal menggenjot swasembada pangan. Sejauh ini, kata dia, Indonesia belum swasembada daging dan susu.

Pemerintah juga mempertimbangkan untuk swasembada bawang putih, kedelai, serta komoditas pangan lain yang masih impor.

“Intinya yang semua pangan yang impor harus swasembada,” ujar Sudaryono Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Menteri dan Kepala Badan untuk membahas upaya Indonesia mencapai swasembada pangan di 2028, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, perlu kerja sama dan koordinasi yang baik antar kementerian/lembaga untuk mencapai swasembada pangan di 2028.

Dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional.

“Satu tim harus kerjasama yang baik untuk mencapai swasembada pangan tahun 2028,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Adapun rapat koordinasi itu dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Lalu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Menteri Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan sejumlah kementerian dan badan.

Diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Gizi Nasional, dan Badan Pangan Nasional.

Dalam pidato perdananya, Prabowo menegaskan agar Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia.

Dia optimistis, Indonesia dapat mencapai swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun. “Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya, Minggu (20/10/2024).

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menggelar rapat bersama sejumlah menteri berkaitan dengan pangan. Rapat itu utamanya membahas bagaimana mengejar target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia swasembada pangan pada 2028.

Adapun menteri yang hadir di antaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Zulhas mengatakan pihaknya telah melakukan rapat beberapa kali untuk membahas kejar target swasembada pangan 2028. Sementara hari ini, rapat berlangsung selama 2,5 jam di kantor Kementerian Kehutanan.

"Kita berkejaran dengan waktu. Pak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kita ingin agar negeri kita ini swasembada pangan. Setelah itu kita terus, siang rapat, malam juga rapat, melakukan rapat koordinasi untuk belajar masalah dan mencari solusinya agar 2028 itu kita bisa swasembada pangan," kata dia usai rapat di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Menurut Zulhas untuk mencapai swasembada pangan itu, pemerintah harus berkolaborasi menjamin ketersediaan pangan Indonesia. Dia mencontohkan, Kementerian Pertanian menjadi kementerian yang penting untuk menggenjot produksi dalam negeri, namun tidak dapat berjalan sendiri.

"Kalau mau pupuk harus ke BUMN, kalau dia perlu air untuk mengairi sawahnya dia perlu irigasi dari Kementerian PU, KemenPU yang menentukan. Kalau dia perlu bibit baru dia nggak bisa harus BRIN yang meneliti. Kalau nanti Menteri Pertanian perlu cek lahan perlu Bupati/Gubernur. Kalau perlu lahan maka mesti ke Menteri Kehutanan," jelas dia.

Ditemui di lokasi yang sama, Wamentan Sudaryono mengatakan untuk mengejar swasembada pangan ada berbagai macam komoditas, mulai dari beras, daging, susu, kedelai, hingga bawang putih.

Intinya kejar target swasembada pangan tidak hanya kepada beras, sejumlah komoditas lain juga akan menjadi perhatian pemerintah.

"Yang masih kurang belum swasembada harus kita genjot, sementara yang belum daging, susu. Kemudian bawang putih juga kita akan pikirkan, kedelai dan seterusnya. Intinya yang semua impor harus swasembada," tuturnya.

Lihat Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

(ada/das)

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 3 juta hektare (ha) program cetak sawah terwujud dalam empat tahun ke depan.

"Memang kita targetnya kan 3 juta hektare dalam 3-4 tahun ke depan," ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/10).

Sudaryono mengatakan program cetak sawah merupakan sebuah kebutuhan mendesak. Pasalnya, penduduk Indonesia makin bertambah, namun sawah tak pernah bertambah.

Karenanya, pemerintah mau tidak mau harus melakukan program cetak sawah untuk memenuhi pangan warga.

"Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta (hektare) itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan," kata dia.

Sudaryono membantah jika program cetak sawah ini ingin menebang pepohonan yang ada di hutan.

Ia mencontohkan program ini akan menggunakan lahan rawa yang tak pernah dimanfaatkan untuk dimaksimalkan. Salah satunya dengan memaksimalkan drainase hingga meminimalisir tingkat keasaman lahan, sehingga lahan bisa ditanami.

"Mengenai status lahan, saya kira macam-macam. Ada yang status lahan milik perorangan, ada yang milik juga perusahaan, yang memang, intinya lahan itu adalah milik negara, adalah milik perorangan, intinya adalah kita cetak sawah, nanti tinggal kita atur skema komersialnya," kata dia.

Sudaryono juga memastikan TNI turut dilibatkan dalam program cetak sawah Kementan ini. Bahkan, ia mengatakan TNI turut membantu satuan khusus bernama Batalion Penyangga Daerah Rawa.

Ia menilai pelibatan TNI dalam program cetak sawah ini sudah berlangsung di Merauke.

"Ada, bahkan di TNI sendiri itu dibentuk satuan namanya Batalion Penyangga Daerah Rawa. Jadi memang dipastikan untuk mamastikan program pertanian kita jalan," kata dia.

"Enggak hanya TNI, Polri juga kebetulan kemarin dari Mabes Polri juga sepakat untuk mendukung program ketahanan pangan ini, bagaimana Polri bisa juga ikut bukan hanya sebagai yang selama ini perannya adalah dalam hal Satgas Pangan," tambah Sudaryono.

Di tempat sama, Mentan Amran Sulaiman mengatakan Presiden Prabowo Subianto menugaskan dirinya untuk mempercepat pelaksanaan program cetak sawah.

Ia mengatakan Kementan telah memulai program ini di Merauke dan Kalimantan Tengah. Ke depannya program ini akan bergulir di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan hingga Kalimantan Barat.

"Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah. Kemudian yang kedua adalah kita memberi perhatian pada petani dari segi hulu sarana produksi, termasuk pupuk. Beliau sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100 persen yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani," kata Amran.

Jakarta -

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepadanya dan jajaran Kementerian Pertanian untuk melanjutkan program food estate. Proyek ini perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

Apalagi saat ini penduduk di Indonesia masih akan terus bertambah dengan adanya bonus demografi. Dia bilang suka tidak suka food estate untuk menjaga ketahanan pangan harus dilakukan.

"(Food estate) Harus dilaksanakan. Gini loh, ketahanan pangan ini adalah sebuah keharusan. Orangnya makin banyak penduduknya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilaksanakan," ujar Sudaryono kepada wartawan di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

"Ini untuk menjamin pangan kita. Bukan untuk diri kita tahun ini, tahun depan, tapi untuk beberapa puluh tahun ke depan," lanjutnya.

Nah sejalan dengan upaya ketahanan pangan dengan menggenjot food estate. Pemerintahan Prabowo, kata Sudaryono, akan fokus juga mengembangkan ketahanan energi dengan sumber-sumber energi terbarukan.

Beberapa sumber energi terbarukan pun dapat ditemui di tanaman-tanaman pangan. Mulai dari sawit ataupun tebu.

"Ketahanan energi dari mana? Dari renewable energy. Sawit, tebu, dari mana-mana. Kita mengarah ke sana dan kita mampu," ujar Sudaryono.

Dia menekankan Indonesia mampu melakukan itu semua. Apalagi dengan modal tanah yang subur, matahari sepanjang tahun, dan juga sumber daya manusia yang mumpuni.

"Tanah kita subur, petani kita rajin, matahari sepanjang tahun. Tidak ada alasan lain untuk tidak swasembada pangan dan pelan-pelan kita swasembada energi," tegas Sudaryono.

(hal/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA - Sudaryono, salah satu orang dekat Presiden Prabowo Subianto resmi ditunjuk sebagai wakil menteri pertanian (wamentan) mendampingi Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kabinet Merah Putih.

Jabatan wamentan bukanlah pertama kalinya buat Sudaryono. Sebab, jelang lengsernya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Sudaryono telah ditunjuk sebagai Wamentan, menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, yang resmi dibebastugaskan pada Juli 2024.

Penunjukannya sebagai wamentan lantas sempat ramai diperbincangkan. Bagaimana tidak, Sudaryono ternyata memiliki kedekatan dengan Prabowo Subianto, yang kala itu telah ditetapkan sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hubungan keduanya berawal pada 2010, saat Sudaryono kembali ke Indonesia usai menempuh pendidikan di Jepang. Dia bergabung dengan Prabowo Subianto sebagai asisten pribadi.

Pada 2020, Sudaryono kemudian menempati posisi sebagai wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo. Setelahnya, dia terpilih menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah (Jateng) pada 2023.

Sukses menjadi Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah (Jateng), Sudaryono sempat didapuk sebagai calon gubernur Jawa Tengah dari Partai Gerindra.

Selain menjadi politikus, Sudaryono juga malang melintang di dunia usaha. Pria lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengawali karir profesional sejak 2014, tepatnya di Nusantara Energy sebagai corporate secretary.

Pada 2018, dia masuk ke dunia industri media, sebagai CEO Garuda TV. Sejak 2019, dia juga dipercaya sebagai CEO PT Nusantara Telematics System dan chairman PT Sahabat Sejati Sejahtera Farma sejak 2020.

Sebelum menjadi lulusan IPB, Sudaryono sempat mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara 2000-2003. Pada 2004-2009, dia kemudian kembali mendapat beasiswa di Akademi Pertahanan Nasional, Jepang. Di sana, dia fokus pada teknik mesin sebagai ilmu inti dan bidang teknologi.

Sepulangnya dari Jepang, dia melanjutkan pendidikan di program S2 Magister Manajemen di salah satu universitas di Jerman dan S3, IPB.

Jakarta -

Kementerian Pertanian buka-bukaan alasan pemerintah perlu mengimpor sapi. Diperkirakan akan ada 1,3 juta sapi yang diimpor di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, impor ini dilakukan salah satunya untuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menegaskan, bukan berarti pemerintah meninggalkan peternak lokal dengan memilih impor.

"Mohon tidak misleading bahwa seolah-olah kita meninggalkan rakyat, peternak, bukan. Terus kok mengimpor sih, kan kita ada peternak lokal?," kata Sudaryono, ditemui di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Sudaryono menjelaskan, Indonesia memiliki kebutuhan susu yang sangat besar. Karena itu, apabila RI tidak mengimpor sapi hidup, maka kebutuhan tersebut akan sulit terpenuhi.

"Kalau nggak datangkan sapi hidup, mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sapinya beranak-pinak sampai banyak. Kita penduduknya 270 juta, jumlah ternak kita 12 juta, ya kurang," ujarnya.

Ia juga menilai, dari produk-produk pangan yang rutin dikonsumsi masyarakat Indonesia, yang paling jauh dari swasembada ialah daging dan susu. Menurutnya, tidak ada cara lain untuk swasembada selain memperbanyak indukan sapi hidup.

"Jadi kalau ada orang yang ngomong-ngomong anti-impor-anti-impor, kalau kita nggak datangkan sapi hidup, selamanya kita impornya impor, impor daging dan impor susu. Nah kita ingin impor barang hidup, nanti didistribusi sebagian, dikelola oleh masyarakat, menjadi mitra, ya itu kan sudah dilakukan juga kan di Greenfields, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain kan sudah lakukan itu," terangnya.

Sudaryono menambahkan, saat ini sudah ada lebih dari 46 perusahaan yang bersedia untuk mengimpor sapi. Perusahaan itu terdiri atas perusahaan lokal hingga koperasi. Dari jumlah tersebut, total komitmen impor yang dikantonginya mencapai 1,3 juta ekor sapi.

"Asal impornya disesuaikan, terserah perusahaannya. Ya kan tentu saja ada pertimbangan mengambil dari negara yang iklimnya sama, itu lebih baik kan, Mexico, Brazil, dan seterusnya.

Saat ini, komitmen tersebut masih dalam proses. Kementerian Pertanian tengah membantu proses perizinan serta menyiapkan lahan untuk pemeliharaan sapi.

(shc/kil)