Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Titiek Soeharto mengucapkan selamat ulang tahun untuk presiden terpilih Prabowo Subianto yang sedang berulang tahun ke-73 pada Kamis (17/10/2024) hari ini.

"Selamat ulang tahun Bapak Prabowo," kata Titiek di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, seperti dilihat dalam tayangan Kompas TV.

Titiek pun mendoakan yang terbaik kepada mantan suaminya itu.

Dia berharap Prabowo panjang umur dan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk lima tahun ke depan.

"Panjang umur, sehat walafiat. Semoga bisa bermanfaat yang maksimal untuk bangsa dan negara," ujar Titiek.

Titiek selaku anggota DPR 2024-2029 juga akan menghadiri pelantikan Prabowo menjadi presiden pada Minggu (20/10/2024).

Ia menyebutkan, anaknya bersama Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Hediprasetyo, juga akan menghadiri pelantikan.

"Kan saya anggota dewan. Ada (Didit). Insya Allah Mas Didit, tapi kan duduknya lain-lain," kata Titiek.

Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ayahnya adalah Sumitro Djojohadikusumo, seorang begawan ekonomi Indonesia dan ibunya adalah Dora Sigar.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Titiek Soeharto Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/15242231/titiek-soeharto-ucapkan-selamat-ulang-tahun-ke-prabowo.

IDXChannel - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, pembangunan Kompleks Parlemen atau Gedung DPR/MPR di IKN siap dilelang pada 2025.

Danis menjelaskan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyusunan desain bangunan terlebih dahulu sebelum masuk dalam proses lelang pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Itu sangat mungkin (lelang pembangunan gedung DPR/MPR IKN) di tahun 2025, desain sedang kita siapkan," kata Danis kepada IDXChannel, Rabu (9/10/2024).

Lebih jauh, Danis menjelaskan, saat ini alokasi lahan untuk pembangunan kompleks legislatif tersebut sudah ditetapkan. Berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, bersebelahan dengan Istana Presiden.

"Lahan sudah ada, itu ada di kiri kanan Istana, ada yudikatif dan legislatif, kalau luasnya belum hafal saya kita detailnya," kata Danis.

Selain kompleks legislatif di IKN, Danis mengatakan, kompleks perkantoran lembaga Yudikatif juga targetkan masuk dalam tahap lelang tahun depan. Lokasinya juga akan berada di samping Istana Presiden.

Sehingga, dijelaskan Danis, nantinya Istana Presiden akan diapit oleh Lembaga Yudikatif dan Lembaga Legislatif jika keduanya telah rampung. Namun, proses lelang tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai 2025, menyesuaikan budget anggaran yang dialokasikan.

"(Target lelang 2025) itu ada gedung DPR/MPR, kompleks yudikatif. Legislatif dulu yang pertama (kita lelang), kedua yudikatif, kita ingin semua berjalan, tapi semua kan kita menyesuaikan budget juga," kata dia.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan evaluasi setelah beberapa bagian pagarKompleks Parlemen roboh pada aksi unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada pada Kamis (22/8/2024) kemarin.

"Mengenai pagar yang roboh mungkin kita akan evaluasi pada kesekjenan," kata Wakil Ketu DPRSufmi Dasco Ahmad dalam jumpa pers di Gedung DPR, Kamis malam.

Dasco menyebutukan, Sekretariat Jenderal DPR akan menentukan sikap soal pagar yang dirobohkan oleh massa tersebut.

Menurut dia, bisa saja DPR memutuskan merenovasi pagar apabil pagar tersebut dianggap sudah tidak kuat.

"Apakah sudah waktunya direnovasi atau memang kemudian masih cukup kuat," kata politikus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, pengunjuk rasa yang menolak revisi UU Pilkada berhasil menjebol pagar gedung DPR di Komleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Awalnya, para demonstran berhasil menyingkirkan kawat penghalau yang dipasang oleh petugas.

Namun, para demonstran tetap berupaya merangsek ke dalam dengan menjebol pagar gedung DPR.

"Buka, buka, buka pintu, buka pintunya, sekarang juga," kata mereka.

Tak lama berselang, para demonstran pun berhasil merobohkan pagar gedung DPR.

Setelah pagar dijebol, sejumlah demonstran pun merangsek ke bagian dalam pagar area Kompleks Parlemen.