JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Albert Aries meminta aparat penegak hukum (APH) tidak mengedepankan pendekatan penghukuman terhadap guru yang melakukan tindakan tegas terhadap murid.

Pesan ini Albert sampaikan seiring banyaknya guru-guru di sekolah yang dijerat hukum pidana karena mereka mendisiplinkan anak didiknya.

“Harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yang artinya tidak menitikberatkan pada penghukuman dengan mengutamakan proses penyelesaian di luar pengadilan," kata Albert, Selasa (6/11/2024).

Menurut Albert, polisi, jaksa, hingga hakim perlu meninggalkan paradigma lama seiring akan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada 2026 mendatang.

Aparat harus sudah mulai beralih dari pandangan penegakan hukum sebagai sarana pembalasan atau lex talionis.

Selain itu, Albert juga menyebut, dalam hukum terdapat asas disipliner yang menjadi alasan penghapus pidana di luar KUHP. Asas ini berlaku bagi para guru.

“Termasuk orangtua untuk mendisiplinkan murid/anak-anak secara proporsional dan batas-batas kewajaran,” tutur Albert.

Ia menambahkan, Polri telah memulai mengedepankan restorative justice menyangkut kasus yang menyinggung guru.

Korps Bhayangkara itu telah meneken memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Nomor 53/XII/2012 dan Nomor 1003/XX/2012 tentang penanganan para guru yang mendisiplinkan murid mereka.

“Kita berharap APH lain juga memiliki paradigma serupa agar hukum pidana tidak lagi dijadikan sarana pembalasan,” kata Albert.

Sebagai informasi, saat ini publik tengah menyoroti kasus pidana yang menjerat guru honorer di SD Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani (36).

Guru honorer itu kini tengah menjalani persidangan karena disebut memukul seorang siswa berinisial MCD.

Belakangan diketahui, MCD merupakan anak dari anggota polisi yang bertugas di Polsek Baito. Ia mengaku luka di pahanya timbul akibat dipukul Supriyani. Berdasar pada laporan polisi di kantornya sendiri itu, guru honorer itu pun ditangkap.

Penahanan itu kemudian ditangguhkan atas izin dari Kepala Pengadilan Negeri Andoolo. Meski sudah ditangguhkan, Supriyani tetap harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Andoolo, Konawe Selatan.

Menteri Sekolah Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, berencana bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Tujuannya membahas kasus guru honerer di SDN 4 Baito Konawe Selatan Supriyani yang dduga menganiaya siswa.

Pertemuan itu direncanakan terjadi usai acara Retreat di Akademi Militer Magelang 25-27 Oktober 2024.

“Setelah nanti dari Magelang kami dari kementerian akan bertemu dengan Pak Kapolri karena kasus seperti ini memang terus saja berulang,” kata Abdul Mu’ti dalam Acara Silaturahmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama media di kantornya di Jakarta Selatan, Rabu (23/10).

“[Termasuk] soal Konawe tadi saya ketemu dengan Pak Kapolri secara langsung dan saya terima nanti juga kami rencanakan untuk mungkin [dibahas kembali] setelah pulang dari Magelang,” sambungnya.

Menurutnya, kasus kekerasan dalam sekolah merupakan tantangan pendidikan yang sampai saat ini masih perlu dihadapi. Sehingga harus ada pembahasan yang tuntas.

“Ini memang menjadi bagian dari tantangan kita bersama-sama bagaimana agar lembaga pendidikan ini menjadi lembaga pendidikan yang menyenangkan, terbebas dari segala macam bentuk tekanan, baik psikologis maupun fisik," tutur Sekum Muhammadiyah itu.

"Sehingga semua anak dapat belajar dengan aman, dengan nyaman, dan menjadi generasi Indonesia yang hebat,” ujar Mu’ti.

Mu'ti juga akan mengangkat Supriyani sebagai Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ibu Supriyani sekarang sedang proses melamar PPPK dan insyaallah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK,” kata dia.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Andoolo menangguhkan penahanan Supriyani.

Dikutip dari Kendarinesia, Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, S.H mengungkapkan, penangguhan itu berdasarkan pertimbangan kondisi Supriyani yang saat ini memiliki balita yang masih membutuhkan sosok ibu.

Atas pertimbangan itu, penahanan dirinya lantas ditangguhkan dengan jaminan tak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan hadir dalam setiap agenda persidangan atas kasusnya tersebut.

"Terdakwa masih memiliki anak balita yang butuhkan pengasuhan dari ibunya," ungkap Andre, pada Selasa (22/10).

Kasus dugaan penganiayaan guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, terhadap seorang murid menuai pro dan kontra.

Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan akan mengangkat Supriyani sebagai Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Ibu Supriyani sekarang sedang proses melamar PPPK dan insyaallah kami akan bantu afirmasi untuk beliau dapat diterima sebagai guru PPPK,” kata Abdul Mu’ti dalam Acara Silaturahmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Pengangkatan ini merupakan komitmen Mu’ti dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang nyaman bagi para pendidik. Sehingga pada masa mendatang tidak ada lagi kasus serupa.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk bagaimana guru-guru ini dapat mengajar dengan baik dan mudah-mudahan juga kasus seperti ini sekali lagi tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang,” ujar Mu’ti.

Abdul Mu’ti mengatakan, pihaknya akan turut membantu Supriyani selama proses seleksi. Dia harap status Guru Supriyani dapat berubah menjadi PPPK.

“Beliau kan sekarang sedang apply untuk PPPK. Nah kita bantu untuk pada saat ikut tes, mudah-mudahan dapat diterima,” ucap Mu’ti.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Andoolo menangguhkan penahanan Supriyani.

Dikutip dari Kendarinesia, Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, S.H mengungkapkan, penangguhan itu berdasarkan pertimbangan kondisi Supriyani yang saat ini memiliki balita yang masih membutuhkan sosok ibu.

Atas pertimbangan itu, penahanan dirinya lantas ditangguhkan dengan jaminan tak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan hadir dalam setiap agenda persidangan atas kasusnya tersebut.

"Terdakwa masih memiliki anak balita yang butuhkan pengasuhan dari ibunya," ungkap Andre, pada Selasa (22/10).

Mahasiswi baru Universitas Lakidende (Unilaki) di Kabupaten Konawe berinisial SR diduga mengalami tindakan perundungan berujung penganiayaan oleh seniornya, inisial AN dan beberapa rekannya.

Keluarga korban SR, RN membenarkan dugaan perundungan itu. Ia menuturkan perundungan terjadi saat korban mengikuti masa orientasi atau biasa dikenal dengan Ospek tanggal 18-19 September 2024.

Akibat tindakan itu, keluarga yang tidak terima memilih melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian.

“Iya keluarga sudah buat laporan ke polisi tanggal 20 September kemarin,” kata RN kepada wartawan, pada Minggu malam (22/9).

Awalnya, dugaan perundungan itu terjadi di dalam lingkungan kampus, pada Rabu (18/9). Terduga pelaku AN diduga memukul kepala kiri bagian telinga menggunakan sepatu hak. Selain itu, teman AN juga diduga melakukan penganiayaan.

Dugaan penganiayaan kedua terjadi di kawasan bendungan Ameroro Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Konawe, pada Kamis (19/9). Di tempat ini, korban diduga dianiaya menggunakan tangan dan sepatu hak. Teman AN juga diduga ikut melakukan penganiayaan.

“Kejadiannya itu dua kali, pertama di kampus dan kedua di bendungan. Mereka pukul pakai sepatu hak tinggi di bagian telinganya,” bebernya.

Atas peristiwa itu, korban SR pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun, setelah membuat laporan, korban ternyata harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sakit atas perbuatan para terduga pelaku.

Sementara, Rektor Unilaki Prof La Karimuna mengecam aksi dugaan perundungan itu. Menurutnya, kasus perundungan berujung penganiayaan yang dilakukan senior mahasiswi Unilaki itu dinilai mencederai citra pendidikan.

"Kami dari Pihak Universitas Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior kepada juniornya yang dilakukan di luar kampus," bebernya.

Ia mengaku telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut. Pihaknya juga akan memberikan sanksi berat jika dugaan perundungan itu benar-benar terjadi.

"Pihak kampus dan yayasan akan mengambil sikap tegas, menjatuhkan hukuman hingga pemecatan jika terbukti," ungkapnya.

RSUD Konawe Berdiri Lebih dari Tiga Dekade, dari Zaman Soeharto Hingga Jokowi

KONTAN.CO.ID – KONAWE. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe telah melewati beragam tranformasi dari masa ke masa. Lebih dari tiga dekade, RSUD Konawe menjadi pelayan bagi kebutuhan medis di tanah Sulawesi Tenggara.

Di balik tampilannya yang kini megah dan modern bak hotel berbintang, RSUD Konawe ternyata menyimpan sejarah panjang yang belum banyak diketahui. Tak hanya bangunannya saja yang berubah, nama dan pengelolaannya juga sudah pernah berganti.

Sejarah mencatat bahwa Rumah Sakit (RS) milik Kabupaten Konawe ini berdiri pada tanggal 27 Agustus 1988. Pada masa itu, peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia ke-2 yakni Soeharto.

Pada awalnya, RSUD Konawe dikenal oleh masyarakat dengan nama Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Kendari. Hal tersebut karena daerah Konawe kala itu masih bernama Kabupaten Kendari.

Status RSU Kendari pun masih bertipe D dengan pelayanan dan fasilitas yang belum begitu memadai saat itu. Barulah setelah 9 tahun beroperasi, status RS naik menjadi tipe C pada tahun 1997.

Kemudian, perubahan besar terjadi saat Kendari menjadi kota madya dan membuat Konawe menjadi kabupaten tersendiri. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe.

Wilayah Kabupaten Daerah Tk. II Kendari berubah nama menjadi Kabupten Konawe dengan ibukota Unaaha pada tanggal 28 September 2004 Alhasil, RSU Kendari yang bertempat di Kecamatan Unaaha menjadi aset dari Kabupaten Konawe yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe.

Seiring berjalannya waktu, RSUD Konawe mulai beralih ke proses Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tahun 2010. Hingga akhirnya pada 2014, RSUD Konawe statusnya sudah menjadi BLUD secara penuh atau sekarang dikenal sebagai BLUD RS Konawe.

Bersamaan dengan perubahan status pengelolaan tersebut, RSUD Konawe juga diperjuangkan untuk bertransformasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Konawe, Kery Saiful Konggasa, pembangunan rumah sakit baru menjadi salah satu janji paling dinanti oleh masyarakat Konawe.

Tahun 2014, Pemda Konawe mengajukan pinjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kemudian satuan kerja tersebut dilebur ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Permohonan pinjaman kepada PT SMI meminta persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Namun, pemda Konawe baru mendapat kepercayaan dari PT SMI untuk pembangunan rumah sakit pada tahun 2016. Kucuran dana dari PT SMI kepada RSUD Konawe tercatat sebesar Rp 231 miliar yang pinjamannya mulai tahun 2016 dengan tenor 8 tahun.

Pada 17 Februari 2017, Kery Saiful secara resmi membuka acara penancapan tiang panjang rumah sakit. Pembangunan tersebut ditargetkan selesai dalam jangka waktu 18 bulan dan dikerjakan oleh kontraktor BUMN yakni PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Direktur BLUD RS Konawe Abdul Rahman Matta menuturkan, pembangunan RSUD Konawe akhirnya rampung pada tahun 2018 dan diresmikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tepatnya pada tanggal 29 Agustus 2018. Sementara itu, terkait pelunasan pinjaman kepada PT SMI diakui telah diselesaikan tahun ini.

"Alhamdulillah, kami dibantu dana pinjaman dari PT SMI. Sehingga, jadilah gedung seperti yang bisa kita lihat saat ini,” ungkap Pria yang akrab disapa Dokter Boby tersebut kepada Kontan.co.id, Selasa (10/9).

Adapun pembiayaan berbentuk pinjaman daerah tersebut dipergunakan untuk membiayai pekerjaan fisik pembangunan gedung pelayanan kesehatan dan rawat inap, serta pengadaan alat kesehatan.

Dokter Bobby yang juga merupakan ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Konawe mengungkapkan, fasilitas layanan kesehatan di RSUD Konawe pun kian lengkap usai dikunjungi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Mei 2024 lalu.

Di samping meninjau pelayanan, alat kesehatan hingga fasilitas di RSUD Konawe, Jokoei turut mengirimkan alat-alat kesehatan yakni cath lab, CT Scan, mammogram, serta beberapa peralatan terkait kesehatan ibu dan anak.

Ke depan, Boby mengharapkan adanya tambahan ruang rawat inap dan tempat tidur di RSUD Konawe. Keinginan tersebut karena melihat tingkat keterisian RSUD Konawe cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu yang seringkali membuat pasien harus menunggu bergantian untuk mengisi kamar.

"Kami mengharapkan tambahan dari ruang rawat inap tersebut. Selain itu, kami menghimbau masyarakat untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun memang terpapar sakit, maka diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat,’’ imbuh Boby.

Adapun RSUD Konawe memilki enam gedung utama dan tiga gedung penunjang. Secara rinci, Gedung A berfungsi untuk tempat Instalasi Gawat Darurat (IGD), kebidanan, poli dan bedah sentral.

Gedung B berfungsi untuk poli klinik dan rekam medik. Gedung C berfungsi untuk laboratorium, radiologi dan medical check-up.Sementara itu, Gedung D berfungsi untuk apotek dan ruang rawat inap. Sedangkan, Gedung E dan F semuanya khusus diperuntukkan untuk rawat inap pasien.

RSUD Konawe memiliki daya tampung lebih dari 450.000 orang. Rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional yang melayani empat kabupaten, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara.

Rujukan regional ini menunjukan bahwa RSUD Konawe bisa dibilang kualitasnya setara dengan rumah sakit provinsi. Adapun RSUD Konawe merupakan rumah sakit tipe C dan mendapatkan akreditasi sebagai RS Bintang Lima atau setara tingkat Paripurna, setelah dinyatakan lulus akreditasi paripurna oleh Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS)

Punya Alat Lengkap dan Canggih, RSUD Konawe Jadi Andalan Masyarakat Konawe

KONTAN.CO.ID – KONAWE. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe memiliki peranan penting bagi pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe dan sekitarnya. Kelengkapan alat kesehatan dan pelayanannya menjadi andalan bagi masyarakat Konawe, Sulawesi Tenggara.

Direktur BLUD RS Konawe Abdul Rahman Matta mengungkapkan, RSUD Konawe memang telah menjadi kepercayaan bagi masyarakat kabupaten Konawe. Hal itu karena sarana dan prasarana cukup lengkap dan canggih untuk melayani berbagai keluhan kesehatan masyarakat Konawe.

Bahkan, RSUD Konawe menjadi rumah sakit rujukan regional yang melayani empat kabupaten sekitar yakni Kolaka Timur, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Konawe. Selain dari rujukan rumah sakit, RSUD Konawe juga menerima rujukan pasien dari 29 puskesmas yang berada di Kabupaten Konawe.

Rujukan regional ini menunjukan bahwa RSUD Konawe bisa dibilang kualitasnya setara dengan rumah sakit provinsi. Adapun RSUD Konawe merupakan rumah sakit tipe C dan mendapatkan akreditasi sebagai RS Bintang Lima atau setara tingkat Paripurna.

Abdul Rahman atau akrab dengan sapaan Dokter Boby mengatakan, saat ini RSUD Konawe memiliki sekitar 204 kamar tidur. Sementara itu, tingkat keterisian RSUD Konawe terbilang tinggi yang diklaim mencapai 80%.

Adapun RSUD yang dikelola melalui skema Badan Layanan Umum (BLU) ini memilki enam gedung utama dan tiga gedung penunjang. Gedung A berfungsi untuk tempat Instalasi Gawat Darurat (IGD), kebidanan, poli dan bedah sentral.

Sementara itu, Gedung B berfungsi untuk poli klinik dan rekam medik. Gedung C berfungsi untuk laboratorium, radiologi dan medical check-up. Kemudian, Gedung D berfungsi untuk apotek dan ruang rawat inap.Sedangkan, Gedung E dan F semuanya khusus diperuntukkan untuk rawat inap pasien.

‘’Memang juga ada beberapa pasien yang dirujuk dari kabupaten sebelah seperti Kolaka Timur. Karena memang kami memiliki beberapa prasarana yang bisa diandalkan seperti unit cuci darah atau hemodialisa, dan kami juga memiliki pemeriksaan CT Scan,’’ ujar dokter Boby saat diwawancarai Kontan.co.id, Selasa (10/9).

Dokter Boby menambahkan, fasilitas layanan kesehatan di RSUD Konawe pun kian lengkap usai dikunjungi oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Mei 2024 lalu. Selain agenda berkunjung, Jokowi turut mengirimkan alat kesehatan yakni cath lab, CT Scan, mammogram, serta beberapa peralatan terkait kesehatan ibu dan anak.

Ke depan, Boby berharap adanya tambahan ruang rawat inap dan tempat tidur di RSUD Konawe. Hal itu karena tingkat keterisian RSUD Konawe cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu yang seringkali membuat pasien harus menunggu bergantian untuk mengisi kamar.

"Kami mengharapkan tambahan dari ruang rawat inap tersebut. Selain itu, kami menghimbau masyarakat untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalaupun memang terpapar sakit, maka diharapkan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat,’’ imbuh Boby.

Bisnis.com, KENDARI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat sebanyak enam desa pada tiga kecamatan di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), terdampak banjir dan tanah longsor .

"Enam desa tersebut adalah Desa Awunio, Desa Sawah, dan Sesa Lamotau di Kecamatan Kolono. Kemudian Desa Ambesea dan Laeya di Kecamatan Laeya, serta Desa Lelekaa di Kecamatan Wolasi," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik BPBD Sultra Dedet Ilnary Yusta di Kendari, Selasa (9/7/2024).

Ia mengatakan data tersebut merupakan laporan yang diterima dari BPBD Konawe Selatan sejak 3 Juli 2024.

Dedet menjelaskan banjir yang merendam Desa Awunio, Sawah, dan Lamotau di Kecamatan Kolono akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi pada Rabu (3/7) malam hingga Kamis (4/7) pagi sehingga Kali Sena meluap di daerah itu.

Sementara banjir di Desa Ambesea dan Laeya di Kecamatan Laeya juga akibat intensitas curah hujan yang tinggi sehingga Kali Ambesea meluap dan merendam 80 rumah warga Desa Laeya.

Kemudian hujan juga melanda di Kecamatan Wolasi sejak 3 - 4 Juli 2024 menyebabkan jalan provinsi yang menghubungkan Kota Kendari dan Punggaluku di Desa Lelekaa terbelah sehingga arus lalu lintas terganggu meski tidak memutuskan jalur transportasi yang menghubungkan ruas jalan tersebut.

"Akibat hujan Lebat menyebabkan tanah jatuh sehingga jalan poros yang menghubungkan Kendari sampai Punggaluku di Desa Lelekaa terbelah memanjang kurang lebih sekitar 4 meter dengan lebar 5 - 45 sentimeter," ujarnya.

Dari data yang diterima dari BPBD Konawe Selatan, kata dia, terdapat juga fasilitas umum yang terdampak banjir antara lain satu masjid dan pasar.

Ia berpesan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca saat ini dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya banjir susulan.

"Kami mengimbau masyarakat agar mengamankan barang berharga, terutama elektronik dan harta benda lainnya ke tempat yang lebih tinggi dan aman," ucap Dedet.