PT PLN (Persero) menjalin kolaborasi dengan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dalam menghadirkan pasokan listrik untuk pabrik Smelter Feronikel di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kolaborasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini akan memanfaatkan listrik bersih sebesar 150 Megavolt Ampere (MVA) melalui 112.940 unit Renewable Energy Certificate (REC) atau setara dengan 112,9 Megawatt Hour (MWH) per tahunnya.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan smelter merupakan salah satu proyek strategis untuk mendukung hilirisasi mineral di Indonesia. Oleh karenanya, PLN berkomitmen memenuhi kebutuhan listrik dan memberikan pelayanan terbaik untuk industri smelter.

"Industri smelter membutuhkan energi listrik yang sangat besar dan PLN siap memenuhinya dengan pasokan listrik yang andal, berkualitas, dan harga yang kompetitif. PLN juga siap melengkapi kebutuhan sektor industri dengan memberikan produk dan layanan yang inovatif dan ramah lingkungan," ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Selain itu, Darmawan menekankan bahwa PLN sebagai BUMN pemegang mandat kelistrikan nasional berkomitmen untuk terus menjalin berkolaborasi dan memastikan pasokan listrik ke seluruh pelosok negeri. Hal ini dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian dan menciptakan multiplier effect untuk seluruh masyarakat.

"Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," imbuhnya.

Sementara itu Direktur Utama Antam, Nico Kanter menjelaskan kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mendukung upaya perusahaan dalam melakukan transformasi teknologi dan mengurangi emisi karbon.

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam implementasi sinergi BUMN dalam mendukung hilirisasi dengan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Kolaborasi ini manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh kedua belah pihak, tetapi juga bagi upaya nasional menuju net zero emission pada tahun 2060," ujar Nico.

Diketahui, Smelter Feronikel yang dikelola oleh Unit Bisnis Pertambangan Nikel Kolaka (UBP Nikel Kolaka) tersebut merupakan salah satu fasilitas kunci dalam rantai hilirisasi mineral. UBP Nikel Kolaka memiliki kapasitas produksi feronikel mencapai 27.000 ton nikel dalam feronikel (TNi) per tahun yang ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri bahkan ekspor sampai dengan Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Taiwan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar) Budiono mengatakan pihaknya siap menyuplai kebutuhan listrik smelter PT Antam di Kolaka dan sektor industri di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pihaknya menjamin suplai listrik bersih di Sulselrabar dalam kondisi cukup dengan tingkat pembangkit energi terbarukan sebesar 45,78%, salah satu yang tertinggi di Indonesia.

"Industri smelter membutuhkan pasokan listrik yang besar dan berkualitas. Hal ini menjadi bukti, para pemilik smelter bisa fokus pada bisnis inti perusahaan, sementara kami akan menyediakan kebutuhan listrik pelanggan," ujar Budiono.

Selain Smelter Antam, kata dia, di wilayah kerja PLN UID Sulselrabar sudah ada delapan pelanggan tegangan tinggi yang telah mempercayakan kebutuhan layanan kelistrikannya kepada PLN dengan total daya 612 MVA.

"Adapun kerja sama ini bukan hanya menguntungkan bagi kedua BUMN, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal dan nasional," pungkas Budiono.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyoroti kasus guru honorer, Supriyani, yang menjadi tersangka usai dituduh menganiaya siswa anak polisi di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Menurutnya kasus Suryani menjadi contoh betapa rentannya posisi profesi guru saat ini, terutama guru honorer.

“Guru honorer seperti Ibu Supriyani sering kali berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka tidak hanya harus memenuhi tanggung jawab mengajar, tetapi juga berhadapan dengan risiko hukum dalam proses mereka melakukan pembinaan pada murid,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Esti menilai, sistem pendidikan yang seharusnya melindungi guru dan memberi mereka dukungan dalam menjalankan tugas, justru malah menjadi ancaman tersendiri bagi para guru.

"Yang paling mencolok dalam kasus Ibu Supriyani adalah terkait intervensi dan reaksi orang tua siswa yang menurut saya berlebihan. Terutama ketika salah satu pihak memiliki kekuasaan atau pengaruh, tentunya ini membebani guru," ujar Esti.

"Fenomena seperti ini tidak jarang terjadi dalam sistem pendidikan kita. Padahal reaksi atau intervensi yang terlalu berlebihan dan tidak proporsional justru dapat merusak proses pendidikan," imbuh Legislator dari Dapil DI Yogyakarta itu.

Politikus PDIP ini mengingatkan, profesi guru dilindungi yang salah satunya tertuang dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Perlindungan ini mencakup perlindungan dari kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil. Aturan tersebut juga mengatur perlindungan guru dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain yang terkait dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan.

"Profesi guru jelas memiliki perlindungan saat dirinya melakukan proses belajar mengajar. Namun kasus Supriyani menunjukkan intervensi orang tua serta intimidasi yang dapat mengancam keamanan guru dalam menjalankan perannya," papar Esti.

Esti mendorong pemerintah dan satuan pendidikan untuk ikut memberikan pendampingan sesuai amanat Peraturan Kemendikbud 10/2017 pasal 2 hingga 4, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah.

“Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum untuk guru yang bermasalah dengan hukum. Ini Ibu Supriyani malah cari bantuan hukum sendiri. Pemberian janji peningkatan status sebagai guru PPPK saja tidak cukup karena Ibu Supriyani terjerat kasus hukum saat sedang melaksanakan tugas," ucap Esti.

"Beliau yang telah mendedikasikan hidupnya bagi pendidikan anak bangsa berhak mendapat perlindungan dari Pemerintah,” jelas dia.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya menyatakan akan mengangkat Supriyani menjadi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur afirmasi. Jaminan ini diberikan Kemendikdasmen usai kasus Supriyani mendapat sorotan publik.

Esti mengatakan bantuan hukum dari pemerintah semakin diperlukan mengingat adanya dugaan intimidasi dan pemerasan terhadap Supriyani.

“Kita sepakat penganiayaan pada anak tidak dapat dibenarkan, tapi pendampingan hukum yang maksimal dapat membantu membuka fakta yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini,” ungkapnya.

Saat ini Supriyani berstatus sebagai terdakwa dan kasusnya sudah mulai disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan. Namun penahanan Supriyani ditangguhkan oleh hakim dengan pertimbangan terdakwa memiliki anak yang masih berusia balita.

Terlepas dari kasus Supriyani, Anggota dewan yang juga bertugas di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menekankan guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan. Esti mengatakan hal ini lantaran guru tak hanya bertugas mengajar, tetapi juga membimbing dan membentuk karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan etika.

"Beban guru hari ini sangat berat dan banyak tantangan. Karena yang terjadi sekarang itu guru kurang punya power untuk memberikan pembinaan ke siswa dalam bentuk disiplin karena fenomena reaksi orang tua yang sedikit-sedikit membawa masalah ke ranah hukum,” ucap Esti.

Esti tak menampik memang benar terjadi berbagai kasus kekerasan guru kepada anak muridnya. Namun ia menyebut tidak semua tindakan disiplin yang diterapkan guru merupakan bentuk kekerasan sehingga tak bisa disamaratakan.

Ia mengatakan, seharusnya sistem pendidikan nasional Indonesia dapat memastikan bahwa guru, orang tua, dan siswa dapat bekerja sama. Esti menyebut, kerja sama antar pihak ini demi mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

"Guru harus diberikan ruang untuk mendisiplinkan dan membimbing siswa, sementara siswa tetap mendapatkan perlindungan yang layak," tutur dia.

Dalam kasus ini, kuasa hukum maupun Supriyani menyatakan pada saat hari kejadian yang dituduhkan, Supriyani berada di kelas berbeda dengan anak pelapor. Sebab Supriyani bukan merupakan wali kelas siswa MC.

Supriyani yang telah mengabdi sebagai guru honorer selama 16 tahun tersebut dituduh menganiaya pada pukul 10.00 WITA. Menurut pihak LBH, waktu kejadian tidak dapat dibenarkan mengingat di jam tersebut seluruh siswa sudah pulang.

Dalam dakwaan kejaksaan, anak pelapor disebut dipukul satu kali dengan sapu. Sementara berdasarkan kesaksian guru lain yang melihat langsung kondisi siswa, luka anak pelapor itu terlihat seperti luka melepuh, bukan seperti bekas luka pukulan.

Supriyani mengaku diminta untuk mengakui tuduhan penganiayaan terkait penetapannya sebagai tersangka saat penyidikan di kepolisian. Ia menyatakan tak pernah mengaku menganiaya korban dan permintaan maaf yang disampaikannya dilakukan agar masalah cepat berlalu.

Permintaan maaf Supriyani disalahartikan oleh pihak pelapor yang menganggap Supriyani mengakui melakukan pemukulan kepada anak. Sebelum penyidikan, proses mediasi telah dilakukan beberapa kali, namun pihak pelapor tak mau berdamai sehingga proses hukum terus berlanjut.

Sementara soal dugaan pemerasan, hal ini terkait dengan adanya permintaan dari pihak pelapor kepada Suryani untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta jika ingin berdamai.

Karena pihak sekolah hanya menyanggupi untuk membayar Rp 10 juta, pihak pelapor disebut tak mau berdamai karena tuntutan denda yang dimintanya tidak dapat dipenuhi.

“Kalau hal tersebut benar terjadi, ini menjadi preseden yang buruk dalam sistem pendidikan kita. Dan kami meminta pemerintah hadir untuk memberi bantuan dan perlindungan bagi Ibu Supriyani. Kita juga berharap pengadilan dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi semua pihak,” kata Esti.

KONAWE SELATAN, iNews.id – Polda Sultra membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan kasus guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan, Supriyani hingga dipenjara.

Supriyani diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu murid yang merupakan anak angota Polsek Baito berinisial Apida MCD. Dia kemudian dijebloskan ke Lapas Perempuan selama sepekan.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana mengatakan, tim khusus itu dibentuk sebagai respons atas dugaan pelanggaran prosedur penanganan kasus guru honorer Supriyani.

Kasus itu viral di media sosial dan menjadi perbincangan netizen. Sebab, dalam penangan kasus tersebut diduga terjadi permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan oknum polisi yang berdinas di Polsek Baito kepada terlapor, Supriyani.

“Salah satu yang didalami tim internal polda adalah mengenai pengambilan barang bukti sapu dan pemeriksaan saksi yang masih di bawah umur oleh penyidik Polsek Baito,” kata Wakapolda saat berkunjung ke Kantor Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, tim internal Polda Sultra akan memperdalam penyelidikan, termasuk terkait dugaan barang bukti berupa sapu ijuk bukan diambil penyidik Polsek Baito, melainkan oleh orang tua korban langsung dari sekolah.

Polda Sultra berkomitmen mengawal kasus ini secara transparan dan akan memastikan hasil kerja tim internal yang telah dibentuk dapat segera diketahui dalam waktu dekat. "Kami minta masyarakat cooling down melihat hal ini sebagai proses hukum yang kita tangani," ujarnya.

Dia menuturkan, hasil kerja dari tim khusus internal Polda Sultra yang dibentuk diusahakan akan dapat segera diketahui dan diumumkan ke publik dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani guru honorer SDN 4 Baito 4 yang dipenjara karena dituduh memarahi anak polisi, Selasa (22/10/2024).

Begitu keluar dari pintu tahanan, tangis haru Supriyani beserta keluarga dan rekan kerja sesama guru pun pecah tak terbendung.

Supriyani sebelumnya telah mendekam di penjara selama sepekan di Lapas Perempuan Kelas 3 Kendari. Dia ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak oknum polisi.

Atas tuduhan tersebut, Supriyani dan kuasa hukumnnya merasa keberatan dan menilai proses penahahan itu sangat janggal.

Supriyani mengaku bersyukur akhirnya bisa keluar setelah sepekan dipenjara. “Alhamdulillah. Saya bersyukur bisa pulang ke rumah. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa saya dapatkan,” ucapnya dengan terisak. 

Supriyani juga membantah tuduhan dirinya menganiaya muridnya. Dia mengaku sudah 16 tahun jadi guru honorer dan tidak pernah menganiaya siswanya. “Tidak pernah menganiaya. Terima kasih semuanya yang telah membantu saya,” katanya.

Editor: Kastolani Marzuki

KENDARI, investor.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya permintaan “uang damai” kepada guru honorer bernama Supriyani. Sebelumnya, viral di media sosial soal dugaan permintaan uang Rp 50 juta menimpa oknum guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan permintaan uang yang beredar di berbagai media dengan besaran Rp 50 juta untuk mendamaikan kasus tersebut tidak benar atau hoaks.

"Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Konawe Selatan dalam rilisnya," ucap Iis Kristian seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).

Menurut Iis Kristian, pihak penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan guru honorer Supriyani dan siswa SD berinisial MC tersebut menetapkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka guru honorer tersebut.

"Ini adalah sebagai rasa empati Polri khususnya penyidik yang menangani perkara ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, Polda Sultra bersama dengan Polres Konawe Selatan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedural serta sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang ada.

"Sesuai dengan undang-undang khusus kaum rentan. Dalam hal ini anak sebagai korban termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi ruang keadilan serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa terlapor adalah sebagai tenaga pengajar," paparnya.

Iis Kristian lanjut menerangkan, pihaknya terus membuka diri terkait dengan informasi penanganan kasus tersebut sebagai wujud transparansi dan komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan.

Sebelumnya, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, bernama Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid kelas 1 atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito pada 25 April 2024.

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga menempuh upaya mediasi bersama dengan pemerintah setempat. Namun, jalan damai tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian meningkatkan status ke penyidikan, serta melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan atau P21.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KONAWE SELATAN, iNews.id - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya kriminalisasi terhadap Supriyani guru honorer di Konawe Selatan yang dipenjara atas kasus dugaan penganiayaan. Korban penganiayaan yakni murid kelas I SDN 4 Baito yang merupakan anak polisi.

"Secara fakta, pembuktian materiel kasus ini sudah terpenuhi. Saya yakinkan tidak ada kriminalisasi dan rekayasa di kasus ini," ujar Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, Rabu (23/10/2024).

Dia menegaskan, Polda Sultra berjanji akan membuka kasus ini dengan transparan sebagai upaya memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

"Kasus ini tidak ada unsur politik, murni permasalahan hukum," katanya.

Selain itu, Polda Sultra telah mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan.

Supriyani diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu murid yang merupakan anak angota Polsek Baito berinisial Apida MCD.

"Dari hasil penyelidikan awal tidak ditemukan indikasi kriminalisasi, namun kami tetap akan menelusuri lebih lanjut kasus ini merespons informasi yang beredar di masyarakat," ucapnya.

Baca Juga

Penahanan Guru Honorer di Konawe Selatan Ditangguhkan Kasus Marahi Anak Polisi

Selain dugaan pelanggaran prosedur, penanganan kasus ini juga disertai kabar adanya permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan anggota Polri kepada tersangka.

Menurutnya, tim internal Polda Sultra akan memperdalam penyelidikan, termasuk terkait dugaan barang bukti berupa sapu ijuk bukan diambil penyidik Polsek Baito, melainkan oleh orang tua korban langsung dari sekolah.

Polda Sultra disebutnya berkomitmen mengawal kasus ini secara transparan dan akan memastikan hasil kerja tim internal yang telah dibentuk dapat segera diketahui dalam waktu dekat.

"Kami minta masyarakat cooling down melihat hal ini sebagai proses hukum yang kita tangani," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, KENDARI - Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara (Sultra), menetapkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang ada di Bumi Anoa mengalami kenaikan menjadi Rp2.400 per kg pada periode pertama Oktober 2024.

Kepala Bidang Perkebunan Disbun Sultra, Akbar Effendi, di Kendari, Sabtu (19/10/2024), mengatakan bahwa perkembangan harga kelapa sawit di Sultra semakin membaik yaitu kenaikannya rata antara Rp100, sehingga harga kelapa sawit saat ini mencapai Rp2.400 per kg.

"Jika dibandingkan pada periode di bulan September 2024 lalu harga tertinggi TBS kelapa sawit sebesar Rp2.300 per kg," katanya.

Akbar menjelaskan bahwa kenaikan harga TBS kelapa sawit tersebut berdasarkan harga minyak sawit mentah atau CPO yang cenderug stabil di pasaran dengan rata-rata harga Rp12.545 per kg dengan indeks K 83%.

"Kenaikan harga tersebut juga berdasarkan CPO dan indeks K yang diajukan oleh beberapa perusahaan perkebunan sawit (PKS) yang ada di Sultra untuk menentukan harga per TBS nya," ujarnya.

Harga TBS kelapa sawit di Bumi Anoa, kata dia, diperkirakan akan terus mengalami kenaikan di tahun 2024 karena bahan baku kelapa sawit kurang maksimal menghasilkan buah di perkebunan plasma sawit maupun buah yang ada di perusahaan kelapa sawit.

Akbar menambahkan bahwa dengan kenaikan harga yang cenderung stabil tersebut bisa berdampak bagi petani plasma maupun petani swadaya yang ada di Sultra, karena bisa membuat petani kelapa sawit di daerah itu sejahtera.

"Diharapkan harga TBS kelapa sawit di Sultra terus mengalami kenaikan, supaya petani-petani plasma maupun swadaya kita bisa sejahtera dengan kenaikan harga tersebut," jelasnya.

Diketahui perusahaan kelapa sawit di Sultra yaitu PT. Tani Prima Maksmur, PT. Sultra Prima Lestari, PT. Damai Jaya Lestari Konawe Utara, PT Damai Jaya Lestari Kolaka, PT Utama Agrindo Mas, PT Gunung Andalan Sukses, PT Marbaujaya Indahraya, PT Madindra Inti Sawit, dan PT Karya Alam Perdana.

Mahasiswi baru Universitas Lakidende (Unilaki) di Kabupaten Konawe berinisial SR diduga mengalami tindakan perundungan berujung penganiayaan oleh seniornya, inisial AN dan beberapa rekannya.

Keluarga korban SR, RN membenarkan dugaan perundungan itu. Ia menuturkan perundungan terjadi saat korban mengikuti masa orientasi atau biasa dikenal dengan Ospek tanggal 18-19 September 2024.

Akibat tindakan itu, keluarga yang tidak terima memilih melaporkan kejadian itu kepada aparat kepolisian.

“Iya keluarga sudah buat laporan ke polisi tanggal 20 September kemarin,” kata RN kepada wartawan, pada Minggu malam (22/9).

Awalnya, dugaan perundungan itu terjadi di dalam lingkungan kampus, pada Rabu (18/9). Terduga pelaku AN diduga memukul kepala kiri bagian telinga menggunakan sepatu hak. Selain itu, teman AN juga diduga melakukan penganiayaan.

Dugaan penganiayaan kedua terjadi di kawasan bendungan Ameroro Desa Anggopiu, Kecamatan Uepai, Konawe, pada Kamis (19/9). Di tempat ini, korban diduga dianiaya menggunakan tangan dan sepatu hak. Teman AN juga diduga ikut melakukan penganiayaan.

“Kejadiannya itu dua kali, pertama di kampus dan kedua di bendungan. Mereka pukul pakai sepatu hak tinggi di bagian telinganya,” bebernya.

Atas peristiwa itu, korban SR pun melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun, setelah membuat laporan, korban ternyata harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami sakit atas perbuatan para terduga pelaku.

Sementara, Rektor Unilaki Prof La Karimuna mengecam aksi dugaan perundungan itu. Menurutnya, kasus perundungan berujung penganiayaan yang dilakukan senior mahasiswi Unilaki itu dinilai mencederai citra pendidikan.

"Kami dari Pihak Universitas Lakidende dan Yayasan Lakidende Razak Porosi mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh mahasiswa senior kepada juniornya yang dilakukan di luar kampus," bebernya.

Ia mengaku telah membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut. Pihaknya juga akan memberikan sanksi berat jika dugaan perundungan itu benar-benar terjadi.

"Pihak kampus dan yayasan akan mengambil sikap tegas, menjatuhkan hukuman hingga pemecatan jika terbukti," ungkapnya.

Bisnis.com, KENDARI - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menggagalkan penyelundupan 106 kilogram daging babi dan telur bebek tanpa dokumen atau ilegal yang akan masuk ke wilayah Bumi Anoa itu.

Salah seorang petugas Karantina Sultra Nichlah Rifqiah saat ditemui di Kendari, Rabu (19/9/2024), mengatakan bahwa daging babi dan telur bebek ilegal tersebut berasal dari Batam yang hendak dimasukkan ke wilayah Sultra melalui Bandara Haluoleo dengan menggunakan pesawat udara, Senin (16/9/2024).

"Ditemukan petugas karantina di dalam styrofoam yang berlapis kardus dan karung asal dari Batam tanpa dilengkapi Dokumen Karantina dari daerah asal," kata Nichlah Rifqiah.

Setelah menemukan daging dan telur bebek ilegal itu, pihaknya langsung melakukan penahanan karena barang-barang itu tidak memiliki sertifikat sanitasi produk karantina hewan.

“Penahanan kami lakukan setelah mengetahui bahwa daging tersebut tidak dilengkapi sertifikat sanitasi produk karantina hewan atau KH-12 dari daerah asal dan tidak melaporkan serta menyerahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penegakan Hukum Balai Karantina Sultra Abd. Rachman menyampaikan bahwa penahanan daging babi dan telur bebek ilegal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 pasal 35 ayat (1) huruf a dan c tentang Karantina Hewan ,Ikan, dan Tumbuhan.

“Untuk melalulintaskan media pembawa hewan ataupun produknya wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari daerah asal, maka dilakukan penahanan dan pemilik diberi waktu selama 3 hari untuk melengkapi dokumen karantina,” kata Abd. Rachman.

Dia menambahkan bahwa dalam melakukan tindakan penahanan, Karantina Sultra Tengah berkoordinasi bersama instansi terkait yakni Bandara Haluoleo.

“Jadi, pemilik yang akan melalulintaskan produk hewan harus memenuhi seluruh persyaratan dokumen dan memastikan hewan yang dilalulintaskan itu sehat agar tidak terjadi penahanan di daerah tujuan sebagai upaya untuk mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) di wilayah Sultra," tambahnya.

KENDARI, iNews.id - Polisi bergerak cepat merespons isu viral mengenai gerbang wisata Kendari-Toronipa yang belum lama diresmikan sudah banyak kerusakan. Proyek berbanderol Rp32,8 miliar ini diduga menjadi objek korupsi.

Direktur Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) Kombes Pol Bambang Wijanarko mengungkapkan, penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra telah mulai mengumpulkan data terkait proyek tersebut sejak Kamis (12/9/2024).

“Kami telah mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan guna memulai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pembangunan gerbang wisata Kendari. Penyelidikan ini masih dalam tahap awal dan minggu depan kami akan mulai mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait,” ujar Bambang Wijanarko, Senin (16/9/2024) 

Bambang menegaskan, dalam kasus ini belum ada pemeriksaan resmi yang dilakukan.

"Jadi sejauh ini belum ada pihak yang diperiksa,” katanya. 

Baca Juga

Viral Gerbang Wisata Kendari-Toronipa Senilai Rp33,8 Miliar, Dinding Banyak Lubang

Menurutnya dalam penanganan kasus dugaan korupsi ini, Polda Sultra berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Sultra untuk mengaudit investigasi proyek tersebut. 

“Koordinasi dengan Inspektorat sangat penting untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara dalam proyek pembangunan gerbang wisata Kendari ini,” ucapnya.

Diketahui, kasus ini menjadi sorotan publik setelah proyek gerbang Kendari-Toronipa yang diharapkan menjadi ikon baru Kota Kendari mengalami sejumlah kendala dan memicu dugaan penyimpangan dalam proses pembangunannya.

Editor: Donald Karouw

Bisnis.com, KENDARI - Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut bahwa realisasi penyaluran dana desa di wilayah Bumi Anoa per 13 September 2024 mencapai Rp1,331 triliun dari total dipa sebesar Rp1,522 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari, Minggu (15/9/2024), mengatakan bahwa berdasarkan data, realisasi penyaluran dana desa hingga tahap II di 1.908 desa dari 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara tersebut telah mencapai angka 87,47% dari total pagu.

"Jadi, dari 15 kabupaten di Sulawesi Tenggara penerima dana desa, sebanyak tujuh kabupaten telah tuntas menyalurkan dana desanya hingga tahap ke II, terdiri dari Kabupaten Muna, Wakatobi, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Muna Barat, dan Kabupaten Buton selatan," kata Syarwan.

Ia menyebutkan dari total keseluruhan desa penerima dana desa dari pemerintah tersebut, terdapat juga satu desa di Kabupaten Buton, Sultra, yang tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menyalurkan dana desa pada tahun ini dikarenakan terdapat permasalahan di internal desa mereka.

"Karena adanya permasalahan di salah satu desa di kabupaten Buton, sehingga mereka tidak dapat memenuhi syarat salur seperti yang disyaratkan dalam pencairan dana desa," ujarnya.

Syarwa mengungkapkan terus memberikan imbauan ke pemerintah kabupaten se-Sulawesi Tenggara untuk terus memantau desa penerima dana desa di wilayah masing-masing.

Hal itu dilakukan untuk segera memberitahukan kepada pemerintah desa agar memenuhi syarat salur dana desa. Sebab, dengan tersalurnya dana desa ini perekonomian di desa akan semakin baik demi kesejahteraan warga desa.

"Kami imbau pemerintah daerah untuk kiranya dapat mengimbau aparat desanya untuk segera memenuhi syarat salur dana desanya," jelas Syarwan.

Bisnis.com, KENDARI - Dinas Perkebunan dan Hortikultura (Disbun) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat harga kopra hitam di tingkat pedagang antarpulau di Kota Kendari mengalami kenaikan Rp1.000 menjadi Rp12.000 per kg pada minggu kedua September 2024.

"Saat ini, harga kopra hitam naik mencapai Rp12.000 per kg dibandingkan pada bulan sebelumnya yang Rp11.000 per kg," kata Kepala Bidang Perkebunan Disbun Sultra Akbar Effendi di Kendari, Sultra, Minggu (15/9/2024).

Ia mengatakan bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan tingginya permintaan pasar dari luar daerah, sedangkan produksi kopra hitam di daerahnya terbatas.

Harga kopra hitam di pedagang antarpulau di Kota Kendari, kata dia, kemungkinan akan terus mengalami kenaikan pada bulan ini, sebab tingginya permintaan di pasar dari luar daerah tersebut.

"Semoga kenaikan harga tersebut para petani kopra dapat memanfaatkannya dengan baik, sebab kenaikan harga itu dapat meningkatkan pendapatan mereka," kata Akbar.

Kenaikan harga tersebut juga menjadi penyemangat bagi petani kopra di daerah Sultra.

Data perkembangan harga Pusat Informasi Pasar (PIP) Disbun Sultra menyebutkan harga jenis komoditas perkebunan lainnya yang berada di Bumi Anoa seperti, kakao nonfermentasi seharga Rp115.000 per kg, cengkeh kering Rp90.000 per kg, pinang kupas Rp4000 per kg, kemiri gelondongan Rp8000 per kg, pala kulit Rp45.000 per kg, pala kupas Rp60.000 per kg, bunga pala atau fuly Rp200.000 per kg, dan tandan buah segar Rp2.300 per kg.

Bisnis.com, KENDARI - Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyebut realisasi pendapatan di wilayah Bumi Anoa periode 9 Agustus 2024 mencapai Rp2,4 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sultra Syarwan saat ditemui di Kendari, Senin (12/8/2024), mengatakan bahwa realisasi sebesar Rp2,4 triliun itu berasal dari penerimaan dalam negeri, yakni penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

"Dari sektor perpajakan di Sultra tercatat ada sebesar Rp1,8 triliun lebih dan dari sektor PNBP sebesar Rp521 miliar," kata Syarwan.

Dia menyebutkan bahwa jumlah realisasi pendapatan itu dari penerimaan dalam negeri perpajakan dan PNBP tersebut mengalami kontraksi secara tahun ke tahun atau year on year (yoy).

"Untuk Penerimaan Perpajakan secara yoy mengalami kontraksi sebesar 5,11 persen, sementara penerimaan PNBP mulai mengalami pertumbuhan sebesar 0,3 persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp15,16 triliun dari total pagu sebesar Rp26,24 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah atau TKD.

"Jika dipersentase total realisasi Belanja Negara sebesar 56,94 persen dari pagu, terdiri dari Belanja K/L sebesar 55,70 persen dari pagu dan TKD sebesar 57,47 persen dari pagu," ujarnya lagi.

Menurut Syarwan, secara tahun ke tahun (yoy), belanja K/L tumbuh sebesar 1,74% dan belanja TKD juga meningkat mencapai 11,38 persen.

Pada belanja K/L, realisasi belanja tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp796,94 miliar atau 17,75% dari total realisasi di wilayah Provinsi Sultra.

Sedangkan pertumbuhan belanja tertinggi (yoy) pada KPU dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN masing-masing sebesar 39,9% dan 28% yang berasal dari penyerapan anggaran untuk tahapan kegiatan Pemilu dan Pilkada 2024, serta pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).