Jakarta (ANTARA) - Keputusan pemerintah untuk menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk perbaikan performa properti, khususnya segmen kondominium.

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat, dalam jumpa pers Jakarta Property Highlight H1 2024 di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa performa sektor kondominium di Jakarta mengalami pergerakan yang lambat dalam beberapa tahun ini.

Ia mendapati rata-rata tingkat penjualan kondominium pada semester I-2024 berkisar 96 persen, meningkat hanya 0,6 persen dibanding semester lalu.

“Saat ini kami melihat dari sekitar 23 ribu unit kondominium yang siap huni, hanya 13 persen dari stok tersebut yang memberlakukan PPN DTP, umumnya pada kelas menengah dan tersebar di area non CBD Jakarta,” ujarnya.

Ia menyebut beberapa proyek kondominium yang memberlakukan PPN DTP dalam penjualannya menyatakan peningkatan penjualan 3-4 persen dari semester sebelumnya. Meski tidak terlalu signifikan, tetapi menurutnya cukup memberikan harapan pada pergerakan transaksi kondominium pada awal tahun 2024.

"PPN DTP memang tidak dipungkiri membantu memberikan magnitude terhadap penjualan kondominium baru. Sejak diberlakukan pada 2021 sampai tahun ini, insentif ini memberikan cukup stimulus terhadap penjualan hunian, terutama rumah tapak dan tidak terkecuali di sektor kondominium," ucap Syarifah.

Kebijakan insentif PPN DTP adalah sebuah program insentif fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada 2021 untuk merangsang sektor properti. Dalam program ini, pemerintah menanggung sebagian atau bahkan seluruh pajak pertambahan nilai (PPN) yang seharusnya dibayarkan oleh pembeli properti.

Insentif tersebut diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (27/8) menyatakan bahwa pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kelas menengah sebagai motor penggerak perekonomian.

Menurut data dari Kementerian Keuangan, di sepanjang tahun 2024, terdapat sekitar 22.000 unit hunian terserap dengan menggunakan insentif PPN DTP.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

Seperti diketahui, norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Pasalnya, peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut cukup jelas," ujar Tholabi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” ucap Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” kata Tholabi.

Dia pun menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk remaja yang sudah menikah.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

Seperti diketahui, norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Pasalnya, peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut cukup jelas," ujar Tholabi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” ucap Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” kata Tholabi.

Dia pun menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk remaja yang sudah menikah.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Bakhtiar, mengatakan, penyediaan kontrasepsi (kondom) bagi siswa dan remaja adalah legalisasi seks di luar nikah.Pemerintah diminta mencabut peraturan ini, karena membahayakan generasi remaja.

Hal ini disampaikan Bakhtiar merespon keputusan pemerintah terkait dengan PP No. 28 tahun 2024 terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja.Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Pasal 103 ayat 1 dan 4 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Peraturan ini perlu ditinjau ulang dan dipertimbangkan kembali untuk direvisi kalau tidak akan dibatalkan.“Peraturan ini berpotensi besar membahayakan masa depan anak bangsa,” kata Bakhtiar, Selasa (6/8/2024).

Dijelaskannya, aturan ini tidak sejalan dengan norma-norma agama, susila dan budaya ketimuran yang dianut di Indonesia.Edukasi kesehatan reproduksi semestinya diletakan di atas dasar nilai-nilai Pancasila dan universal agama yang menjauhkan siswa dan remaja dari perilaku seks bebas.

Kedua, lanjut Bakhtiar, kebijakan ini dapat menjadi pintu masuk bagi pelegalan terhadap aktivitas seks bebas atau seks di luar nikah bagi siswa dan remaja. “Tentu, siswa dan remaja akan menganggap seksualitas dapat diatasi dengan mekanisme teknis lantaran adanya akses langsung ke alat kontrasepsi dengan tidak memperhatikan aspek agama, sosial, emosional dan sejenisnya,” paparnya.

Seiring dengan itu, menurut Bakhtiar, aturan ini berpotensi pula untuk membawa pada pemikiran bahwa hubungan seks di luar nikah dapat diterima asalkan menggunakan alat kontrasepsi tanpa mempertimbangkan resiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur.

Sehubungan dengan hal itu, kata Bakhtiar, pemerintah semestinya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan memastikan keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa dan negara terutama bagi generasi bangsa ke depannya.

“Olehsebab itu, kita meminta pada pemerintah untuk merivisi kembali jika tidak akan membatalkan peraturan dimaksud yang sejalan dengan norma-norma agama, susila dan budaya yang mayoritas dianut oleh bangsa ini,” papar Bakhtiar.

Bakhtiar meminta DPR melakukan tekanan terhadap pemerintah untuk menyuarakan hal ini. Jika peraturan ini dibiarkan berlaku akan membahayakan masa depan anak bangsa ke depannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat, Bakhtiar, mengatakan, penyediaan kontrasepsi (kondom) bagi siswa dan remaja adalah legalisasi seks di luar nikah.Pemerintah diminta mencabut peraturan ini, karena membahayakan generasi remaja.

Hal ini disampaikan Bakhtiar merespon keputusan pemerintah terkait dengan PP No. 28 tahun 2024 terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja.Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Pasal 103 ayat 1 dan 4 mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Peraturan ini perlu ditinjau ulang dan dipertimbangkan kembali untuk direvisi kalau tidak akan dibatalkan.“Peraturan ini berpotensi besar membahayakan masa depan anak bangsa,” kata Bakhtiar, Selasa (6/8/2024).

Dijelaskannya, aturan ini tidak sejalan dengan norma-norma agama, susila dan budaya ketimuran yang dianut di Indonesia.Edukasi kesehatan reproduksi semestinya diletakan di atas dasar nilai-nilai Pancasila dan universal agama yang menjauhkan siswa dan remaja dari perilaku seks bebas.

Kedua, lanjut Bakhtiar, kebijakan ini dapat menjadi pintu masuk bagi pelegalan terhadap aktivitas seks bebas atau seks di luar nikah bagi siswa dan remaja. “Tentu, siswa dan remaja akan menganggap seksualitas dapat diatasi dengan mekanisme teknis lantaran adanya akses langsung ke alat kontrasepsi dengan tidak memperhatikan aspek agama, sosial, emosional dan sejenisnya,” paparnya.

Seiring dengan itu, menurut Bakhtiar, aturan ini berpotensi pula untuk membawa pada pemikiran bahwa hubungan seks di luar nikah dapat diterima asalkan menggunakan alat kontrasepsi tanpa mempertimbangkan resiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur.

Sehubungan dengan hal itu, kata Bakhtiar, pemerintah semestinya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini dan memastikan keputusan yang diambil benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan bangsa dan negara terutama bagi generasi bangsa ke depannya.

“Olehsebab itu, kita meminta pada pemerintah untuk merivisi kembali jika tidak akan membatalkan peraturan dimaksud yang sejalan dengan norma-norma agama, susila dan budaya yang mayoritas dianut oleh bangsa ini,” papar Bakhtiar.

Bakhtiar meminta DPR melakukan tekanan terhadap pemerintah untuk menyuarakan hal ini. Jika peraturan ini dibiarkan berlaku akan membahayakan masa depan anak bangsa ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengatur penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom hanya boleh digunakan oleh remaja yang sudah menikah.

Penggunaan alat kontrasepsi tersebut diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya dikutip dari siaran resmi, Selasa (6/8/2024).

Syahril menuturkan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi

Dalam PP Kesehatan tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Lantas, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

JAKARTA, investor.id – Masih banyak pria tak mau menggunakan kondom karena alasan tak alami dan tak nyaman saat digunakan untuk berhubungan seks. Padahal, kondom efektif mencegah kehamilan dan 98% efektif mengurangi risiko penularan infeksi menular seksual (IMS).

Febrizky Yahya selaku Konselor dan Sex Educator Tiga Generasi menyampaikan pemahaman masyarakat pada fungsi dan efektifitas kondom sudah tinggi. Namun sayangnya,  penggunaannya masih terbilang rendah.

“Pada hasil survei kami tercatat 86% responden memahami kondom efektif sebagai pengendali kehamilan dan 93% memahami penularan IMS seperti HIV/AID dapat dicegah dengan kondom. Sayangnya, persepsi kondom yang mengurangi kepuasan pengguna dan pasangannya masih menjadi barrier utama penggunaan kondom,” ungkap Febrizky.

Namun, lanjut Febrizky, hasil survei juga mengungkapkan, para pria tertarik menggunakan kondom jika ada jenis kondom yang tipis dan terasa alami saat digunakan.

“Kondom merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang terbukti mampu mencegah kehamilan sekaligus mengurangi risiko penularan infeksi menular seksual (IMS) dengan tingkat efektifitas sebesar 98%, ketika digunakan dengan benar. Ternyata, survei pun juga mengungkap bahwa lebih dari 80% responden akan merasa tertarik  menggunakan kondom, jika ada jenis kondom yang sangat tipis, memberikan kenyamanan ekstra, tidak memiliki tip, dan mengikuti bentuk organ intim pria saat dipakai,” jelas Febry.

Kebutuhan kondom tipis dan terasa alami itu, dipenuhi Okamoto dengan meluncurkan 0.03 Real Fit, inovasi kondom latex tipis tanpa tip. Mr Ryota Isetani selaku Direktur Okamoto Industries (HK) Ltd. menjelaskan, inovasi kondom latex tipis tanpa tip yang disematkan pada varian 0.03 Real Fit ini merupakan terobosan terbaru yang diciptakan mengikuti bentuk alami organ intim pria, sehingga seluruh bagian organ intim bisa merasakan sensasi sentuhan alami yang maksimal.

“Inovasi ini merupakan bagian dari upaya Okamoto menjawab preferensi masyarakat pada kondom impian yang tak hanya memberikan perlindungan maksimal, namun juga tetap memastikan kenyamanan dan pengalaman bersama pasangan yang lebih natural. Tak hanya itu, Okamoto 0.03 Real Fit merupakan bagian dari 0.03 series yang terkenal sangat tipis, hanya 0.03mm secara merata dari pangkal hingga ujungnya,” tambah Isetani.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News