Bisnis.com, JAKARTA - Pengenaan cukai hasil tembakau (CHT) dinilai tak efektif untuk menekan tingkat konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Terlebih, fungsi CHT saat ini dinilai memiliki tujuan lain yaitu mendongkrak penerimaan negara.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan kebijakan cukai hanya memindahkan pos konsumsi rokok dari golongan I ke golongan II dan III yang dinilai lebih murah.

"Pemerintah ini memang nggak ada niatnya untuk mengurangi konsumsi rokok. Jadi memang cukai itu sudah bergeser fungsinya. Cukai dijadikan salah satu sumber penerimaan," kata Piter kepada wartawan, dikutip Jumat (27/9/2024).

Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan CHT atau rokok sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024 yang mencapai Rp132,8 triliun atau tumbuh 5% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi CHT mendominasi penerimaan cukai yang telah mencapai Rp138,4 triliun

Dalam hal ini, Piter menilai pemerintah belum menunjukkan upaya lain untuk menekan konsumsi rokok. Terlebih, kenaikan cukai rokok dalam beberapa tahun terakhir tak signifikan menurunkan pravelensi rokok yang masih tinggi.

Merujuk pada data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tercatat bahwa perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun.

Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).

Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

"Pencegahan atau mengurangi konsumsi rokok itu bukan melalui cukai. Orang akan mengurangi konsumsi rokok ketika ruang merokoknya itu memang dibatasi," tuturnya.

Dalam hal ini, dia menyebut peraturan daerah (Perda) yang dapat mengelola tata ruang untuk merokok di ruang publik. Untuk penerapannya pun dia menilai perlunya sanksi dan denda bagi yang melanggar.

Pemerintah terus berupaya mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat melalui berbagai cara mulai dari menaikkan tarif cukai hingga yang paling baru adanya larangan penjualan rokok secara eceran.

Bahkan sejak awal tahun 2024, harga rokok hasil tembakau sudah naik. Hal tersebut lakukan seiring dengan pemberlakukan ketentuan harga jual eceran (HJE) minimum dan tarif cukai hasil tembakau (CHT) per batang.

Kenaikan cukai rokok tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Berdasarkan beleid tersebut, harga jual minimal per batang dan tarif cukai naik dan hal ini menyebabkan harga rokok per bungkus juga menjadi lebih mahal. Tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kenaikan tarif cukai tersebut merupakan hasil dari pertimbangan beberapa hal. "Berupa pilar pada pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, target penerimaan, dan pemberantasan rokok ilegal," kata Nirwala dikutip Kamis (4/1).

Larangan Penjualan Rokok Ketengan

Pemerintah berencana menaikan tarif CHT pada 2025. DPR dikabarkan sudah memberikan lampu hijau terkait kenaikan tarif CHT yang akan diberlakukan pada tahun depan tersebut.

Pada Juni 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan persetujuan dari DPR tersebut. "Kami sudah dapat persetujuan untuk menyesuaikan tarif cukainya pada 2025, intensifikasi," kata Askolani.

Upaya pembatasan konsumsi rokok tidak sampai situ. Presiden Joko Widodo bahkan resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7).

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (…) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektrik,” tulis Pasal 343 ayat 1c PP No 28/2024.

Selain melarang penjualan rokok eceran, beleid ini juga melarang penjualan rokok tembakau dan elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Hal ini ditulis dalam Pasal 434 ayat 1e.

PP yang diundangkan dan diberlakukan mulai 26 Juli 2024, Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan pasal 452 PP Kesehatan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat. PP tersebut juga memuat memuat pengaturan terkait Kesehatan termasuk pengamanan zat adiktif.

Dalam pasal 434, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik yang menggunakan mesin layan diri dan kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun. Penjualan rokok juga dilarang secara eceran per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Penerimaan Cukai Rokok Anjlok

Penerimaan cukai rokok sepanjang Januari 2024 bahkan mengalami penurunan Rp 600 miliar dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Angkanya menjadi Rp 17,89 triliun atau sekitar 7,27% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Mengutip publikasi APBN KiTa Kementerian Keuangan edisi Februari 2024, penurunan kinerja tersebut terjadi karena produksi dan tarif efektif pada bulan November 2023 dan adanya pelunasan maju cukai rokok ke 2023.

“Tarif efektif tersebut dipengaruhi oleh produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) golongan 1 yang memiliki tarif tinggi terus mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan jenis lainnya,” tulis publikasi APBN KiTa Februari 2024 dikutip Rabu (28/2).

Pemerintah terus berupaya mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat melalui berbagai cara mulai dari menaikkan tarif cukai hingga yang paling baru adanya larangan penjualan rokok eceran per batang.

Bahkan sejak awal tahun 2024, harga rokok hasil tembakau sudah naik. Hal tersebut lakukan seiring dengan pemberlakukan ketentuan harga jual eceran (HJE) minimum dan tarif cukai hasil tembakau (CHT) per batang.

Kenaikan cukai rokok tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua atas PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Berdasarkan beleid tersebut, harga jual minimal per batang dan tarif cukai naik dan hal ini menyebabkan harga rokok per bungkus juga menjadi lebih mahal. Tarif cukai rokok naik rata-rata sebesar 10% pada 2023 dan 2024.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan kenaikan tarif cukai tersebut merupakan hasil dari pertimbangan beberapa hal. "Berupa pilar pada pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, target penerimaan, dan pemberantasan rokok ilegal," kata Nirwala dikutip Kamis (4/1).

Larangan Penjualan Rokok Ketengan

Pemerintah berencana menaikan tarif CHT pada 2025. DPR dikabarkan sudah memberikan lampu hijau terkait kenaikan tarif CHT yang akan diberlakukan pada tahun depan tersebut.

Pada Juni 2024, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan persetujuan dari DPR tersebut. "Kami sudah dapat persetujuan untuk menyesuaikan tarif cukainya pada 2025, intensifikasi," kata Askolani.

Upaya pembatasan konsumsi rokok tidak sampai situ. Presiden Joko Widodo bahkan resmi melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang diundangkan pada Jumat (26/7).

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik (…) secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektrik,” tulis Pasal 343 ayat 1c PP No 28/2024.

Selain melarang penjualan rokok eceran, beleid ini juga melarang penjualan rokok tembakau dan elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Hal ini ditulis dalam Pasal 434 ayat 1e.

PP yang diundangkan dan diberlakukan mulai 26 Juli 2024, Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan produk tembakau dan rokok elektronik.

Berdasarkan pasal 452 PP Kesehatan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat. PP tersebut juga memuat memuat pengaturan terkait Kesehatan termasuk pengamanan zat adiktif.

Dalam pasal 434, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik yang menggunakan mesin layan diri dan kepada orang yang berusia di bawah 21 tahun. Penjualan rokok juga dilarang secara eceran per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Penerimaan Cukai Rokok Anjlok

Penerimaan cukai rokok sepanjang Januari 2024 bahkan mengalami penurunan Rp 600 miliar dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Angkanya menjadi Rp 17,89 triliun atau sekitar 7,27% dari target dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Mengutip publikasi APBN KiTa Kementerian Keuangan edisi Februari 2024, penurunan kinerja tersebut terjadi karena produksi dan tarif efektif pada bulan November 2023 dan adanya pelunasan maju cukai rokok ke 2023.

“Tarif efektif tersebut dipengaruhi oleh produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM) golongan 1 yang memiliki tarif tinggi terus mengalami penurunan lebih dalam dibandingkan jenis lainnya,” tulis publikasi APBN KiTa Februari 2024 dikutip Rabu (28/2).

Bisnis.com, JAKARTA – Downtradingrokok atau peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah kian marak terjadi setelah pemerintah mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Pergeseran tersebut terpantau dari laporan pemerintah yang menyebutkan adanya penurunan produksi pada rokok golongan I, yang mana terkena tarif cukai lebih tinggi atau di atas Rp1.000 per batang/gram.

Sementara golongan II dan III yang memiliki tarif cukai di bawah Rp1.000 per batang/gram, justru mencatat pertumbuhan produksi double digit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyoroti kondisi pergeseran perdagangan rokok yang terjadi ini. Padahal, penerapan tarif cukai secara multiyears ini sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tembakau di masyarakat.

"Hal ini akibat terjadinya downtrading terhadap golongan rokok kelompok yang lebih murah. [Pemerintah] terus berupaya melakukan pengawasan penindakan terhadap rokok ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercatat mengantongi Rp221,8 triliun penerimaan cukai pada 2023 atau sebesar 97,6% dari target Perpres No. 75/2023.

Penerimaan cukai yang menurun sebagai dampak kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok.

Hal ini ditandai dengan penurunan produksi rokok mencapai 1,8% (yoy). Golongan I mengalami penurunan produksi paling besar yang mencapai -14%, meskipun produksi golongan II naik 11,6% dan golongan III sebesar 28,2%.

Meskipun demikian, penerimaan cukai juga terbantu oleh meningkatnya kebutuhan minuman mengandung etil alkohol dampak dari meningkatnya sektor pariwisata.

Sebelum penerapan tarif multiyears atau pada 2022, penerimaan cukai secara umum mencapai Rp226,88 triliun, atau meningkat 16,04% dibandingkan tahun sebelumnya.

Utamanya, ditopang oleh komponen CHT mencapai realisasi Rp218,62 triliun yang berkontribusi 95,05% terhadap total penerimaan cukai. Pendapatan CHT berhasil meningkat sebesar Rp29,81 triliun atau 15,79% (yoy).

Sementara untuk tahun ini hingga akhir Juni 2024, total produksi rokok tercatat tumbuh namun akibat terjadinya downtrading, berdampak pada penurunan CHT dari Gol I sekitar Rp4,5 triliun, sementara peningkatan dari Gol II hanya Rp0,3 triliun.