Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp 600 triliun. Data itu didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai September 2024.

"Meningkatnya literasi keuangan masyarakat tidak menutup fakta bahwa judi online masih merajalela. PPATK mencatat transaksi terkait judi online hingga bulan September 2024 mencapai lebih dari Rp 600 triliun. Ini merupakan kerugian besar bagi bangsa karena nilai transaksi tersebut tidak memberi nilai tambah kepada masyarakat," kata dia dalam acara Perangi Judi Online, Bangun Ekosistem Keuangan Digital yang Aman di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2024).

Budi Arie menyebut selain kerugian finansial, judi online juga berdampak pada aspek psikologis di masyarakat yang mencakup depresi maupun kasus-kasus ekstrem seperti pembunuhan, perceraian, dan sebagainya.

"Pemerintah terus berupaya secara maksimal untuk mencegah dan memberantas judi online," jelasnya.

Budi Arie mengungkapkan sejak 2017 hingga 14 Oktober 2024 Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya penanganan judi online. Pertama, pemutusan akses lebih dari 4,7 juta konten judi online.

"(Kedua) Penanganan sekitar 72 ribu konten judi online yang disisipkan pada situs dan lembaga pemerintahan dan dunia pendidikan," terangnya.

Ketiga, Kominfo telah mengajukan permohonan pemblokiran 7.599 rekening bank terkait judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, pengajuan pemblokiran 573 akun e-wallet termasuk 16 akun Gopay terkait judi online kepada Bank Indonesia.

Bahkan, Budi Arie menyebut penggunaan e-wallet atau dompet digital menjadi modus baru dalam transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 5,6 triliun.

"Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi kita semua,"pungkasnya.

Simak Video 'Kominfo Wanti-wanti Masyarakat soal Format Judol Berbentuk Game':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(ada/ara)

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi enggan mengungkap insial T yang diduga pengendali bisnis judi online di Indonesia. Budi justru berkelakar sosok tersebut merupakan ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Mayor Teddy.

"Kalau (inisial) T kan banyak, masa Mayor Teddy?," ujar Budi di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Juli 2024.

Budi membantah insial T yang disebut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, merupakan Tommy Soeharto. Budi meminta awak media bertanya langsung kepada Benny.
"Kalau tanya insial-insial, tanya yang buat inisial jangan tanya kita," jelasnya.

Selain itu, Budi menegaskan area penegakan hukum terkait judol menjadi kewenangan dari aparat kepolisian. Ia hanya bertanggung jawab atas tindakan pencegahan.

"Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bidang pencegahan," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku sudah pernah melaporkan sosok inisial T yang diduga pengendali bisnis judi online di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ia sampaikan dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Negara.

"Boleh ditanya kepada Menko saat itu Pak Mahfud MD. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu," ujar Benny.

(ADN)