Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menegaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) terkait Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) telah diterbitkan dan siap untuk segera diimplementasikan.

Sandi mengungkapkan, meski menunggu kebijakan teknis dari Kapolri, eksekusi program ini sebenarnya sudah dapat dimulai.

“Saat ini, untuk kelengkapan administrasi, Peraturan Kepolisian (Perpol) sedang diharmonisasi dengan lembaga terkait,” kata Sandi di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, sesuai perintah Kapolri, kita bisa segera action untuk menindaklanjuti program presiden dalam mencegah dan menanggulangi masalah korupsi di Indonesia,” ucap Sandi.

Sandi menyampaikan, pembentukan Kortas Tipikor merupakan upaya penguatan struktur organisasi Polri dalam penanganan kasus korupsi, dengan mengembangkan Direktorat Tindak Pidana Korupsi menjadi Kortas Tipikor.

Evaluasi Seabad Pendidikan Tinggi Hukum Artikel Kompas.id Inisiatif ini untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga dan memastikan penanganan korupsi berjalan efektif, meliputi pencegahan, penegakan hukum, serta pelacakan aset hasil korupsi.

“Penanggulangan korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah Polri bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya dalam memberantas korupsi yang telah menjadi ancaman serius bagi bangsa ini,” ucap Sandi.

Menurutnya, Kortas Tipikor dibentuk sebagai upaya konkret dari komitmen Kapolri untuk mengatasi korupsi dengan pendekatan kolaboratif yang lebih efektif.

Kortas Tipikor juga mencakup aspek preventif, di samping penindakan dan pemulihan aset, guna memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

“Jadi ada sisi pencegahannya, ada sisi penegakan hukumnya, dan ada juga sisi penelusuran asetnya. Ada banyak hal yang turut kita kerjakan bersama,” kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Perpres Kortas Tipikor Terbit, Polri Siap Eksekusi Program Anti-korupsi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/30/22511641/perpres-kortas-tipikor-terbit-polri-siap-eksekusi-program-anti-korupsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bukti keseriusan Polri dalam memberantas korupsi.

Yudi menjelaskan, sebelumnya tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi berada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di bawah Bareskrim.

"Saat ini, dengan status sebagai Korps yang langsung berada di bawah Kapolri, ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam memerangi korupsi," ungkap Yudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2024).

Ia merasa gembira dengan pembentukan korps baru ini, yang dianggapnya sebagai terobosan dalam upaya pemberantasan rasuah.

Yudi juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakomodir aspirasi terkait pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi ini.

Usulan pembentukan korps ini sebelumnya datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam beberapa kesempatan menekankan perlunya percepatan pemberantasan korupsi.

"Termasuk merekrut 44 mantan pegawai KPK sebagai cikal bakal korps pemberantasan korupsi yang saat ini tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi," tambahnya.

Yudi menjelaskan, korps ini akan mengedepankan empat hal, yakni pencegahan korupsi, pembinaan, penindakan melalui penyelidikan dan penyidikan, serta perbaikan sistem.

"Pembentukan tata kelola pelayanan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi," ujarnya.

Ia berharap, korps ini dapat menjawab permasalahan korupsi yang terus berkembang, mengingat para pelaku korupsi semakin canggih dalam melakukan aksinya, baik dalam mengambil uang panas maupun menyembunyikannya.

"Modus korupsi sebagai kejahatan luar biasa semakin canggih dan lintas negara, termasuk upaya pencucian uang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Kortas Tipikor di bawah naungan Polri, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortas Tipikor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi Pasal 20A Ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024.