JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harhap mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa kebijakan impor gula oleh Menteri Perdagangan (Mendag) yang menjabat setelah Thomas Trikasih Lembong.

Sebagaimana diketahui, Tom Lembong saat ini berstatus tersangka kasus korupsi karena mengeluarkan izin impor gula di saat stok gula dalam negeri mengalami surplus pada 2015-2016 lalu.

“(Kejaksaan harus mengungkap) apakah kebijakan impor impor gula oleh menteri menteri berikutnya sesuai prosedur atau tidak yang berpotensi pidana juga,” kata Yudi dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (1/10/2024).

Menurut Yudi, Kejagung semestinya tidak berpuas diri dengan hanya menetapkan dua orang tersangka yakni, Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PErusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016 berinisial CS.

Ia mendorong Kejagung mengembangkan perkara ini dan memberantas mafia impor gula sampai tuntas. Dengan tindakan tegas ini, menurutnya, masyarakat akan menerima dampak positif.

“Masyarakat akan mendapatkan harga gula yang layak serta penerimaan negara tidak bocor,” ujar Yudi.

Mantan ketua Wadah Pegawai KPK itu juga mendesak Tom Lembong menjadi justice collaborator dengan mengungkap jaringan mafia impor.

Menurut dia, pengusaha importir gula yang diuntungkan dari kebijakan Tom Lembong 9 tahun silam saat ini sudah sangat mungkin bisnisnya menggurita dan bahkan menjadi mafia impor.

Di sisi lain, sebagai Menteri Perdagangan Tom Lembong tentu mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin impor.

Sebab, sebelum menjabat Mendag Tom Lembong dikenal sebagai orang profesional dan mematuhi standard operating procedure (SOP).

“Tom Lembong tahu siapa saja yang terlibat dala proses keluarnya izin impor gula,” kata Yudi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai saat ini Indonesia terus mengimpor gula meskipun Tom Lembong sudah tidak menjabat mendag sejak Juli 2016.

Pada 2016 misalnya, Indonesia mengimpor gula 4.746.047 ton dan 4.484.099 ton pada 2017. Kemudian, pada 2018 impor gula melonjak menjadi 5.539.678 ton dan turun menjadi 4.090.053 ton pada 2019.

Lalu, impor gula kembali melonjak menjadi 5.539.678 ton pada 2020 dan 5.482.616 ton pada 2021. Kemudian, pada 2022, angka impor kembali naik menjadi 6.007.602 ton. Angka tersebut tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Lalu, pada 2023,Indonesia kembali mengimpor gula 5.069.455 ton.

Adapun Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong adalah Enggartiasto Lukita (2016-2019), Agus Suparmanto (2019-2020), Muhammad Lutfi (2020-2022), hingga Zulkifli Hasan (2022-2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap menilai, pembentukan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bukti keseriusan Polri dalam memberantas korupsi.

Yudi menjelaskan, sebelumnya tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi berada di Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) di bawah Bareskrim.

"Saat ini, dengan status sebagai Korps yang langsung berada di bawah Kapolri, ini merupakan bukti keseriusan Polri dalam memerangi korupsi," ungkap Yudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2024).

Ia merasa gembira dengan pembentukan korps baru ini, yang dianggapnya sebagai terobosan dalam upaya pemberantasan rasuah.

Yudi juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengakomodir aspirasi terkait pembentukan Korps Pemberantasan Korupsi ini.

Usulan pembentukan korps ini sebelumnya datang dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dalam beberapa kesempatan menekankan perlunya percepatan pemberantasan korupsi.

"Termasuk merekrut 44 mantan pegawai KPK sebagai cikal bakal korps pemberantasan korupsi yang saat ini tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi," tambahnya.

Yudi menjelaskan, korps ini akan mengedepankan empat hal, yakni pencegahan korupsi, pembinaan, penindakan melalui penyelidikan dan penyidikan, serta perbaikan sistem.

"Pembentukan tata kelola pelayanan ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi," ujarnya.

Ia berharap, korps ini dapat menjawab permasalahan korupsi yang terus berkembang, mengingat para pelaku korupsi semakin canggih dalam melakukan aksinya, baik dalam mengambil uang panas maupun menyembunyikannya.

"Modus korupsi sebagai kejahatan luar biasa semakin canggih dan lintas negara, termasuk upaya pencucian uang," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membentuk Kortas Tipikor di bawah naungan Polri, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortas Tipikor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri," bunyi Pasal 20A Ayat (1) Perpres 122 Tahun 2024.

Jakarta: Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mempertanyakan alasan lembaga antikorupsi yang baru membuka penyidikan terkait obstruction of justice atau perintangan penanganan kasus suap yang menyeret buronan Harun Masiku. Langkah hukum KPK itu mestinya dilakukan sejak dulu.

"Tanggapan mengenai KPK yang membuka peluang penyidikan baru terkait perintangan penyidikan, bahwa kenapa enggak dari dulu dilakukan?" kata Yudi saat dihubungi Medcom.id, Minggu, 21 Juli 2024.

Yudi mendukung strategi KPK dalam memburu Harun tersebut. Bahwa, lanjut dia, mencari buronan tidak bisa langsung mencari sosok yang dicari.
"Menangkap buronan tidak mungkin bisa dilakukan dengan langsung ke Harun Masiku-nya, tetapi cari pihak-pihak yang diduga menyembunyikan Harun Masiku, membiayai Harun Masiku atau tahu tempat persembunyian Harun Masiku selama ini," jelas Yudi.

Baca juga: Harun Masiku Diyakini dapat Perlindungan

Dia menambahkan kasus ini tidak akan selesai bila Harun tak tertangkap. Pengenaan pasal merintangi juga semestinya dilakukan KPK secepatnya kepada pihak terduga kuat.

"Jika KPK punya bukti kuat ada obstruction of justice dalam persembunyian Harun ya tetapkan saja sebagai tersangka. Jangan terlalu lama," ujar Yudi.

Sebelumnya, KPK memeriksa mantan istri terpidana Saeful Bahri, Dona Berisa terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dengan tersangka sekaligus buronan Harun Masiku pada Kamis, 18 Juli 2024. Penyidik meyakini ada perintangan dalam penanganan perkara itu dan berencana membuka kasus obstruction of justice.

“(Saksi) hadir, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM (Harun Masiku) dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Juli 2024.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meminta semua pihak turut mengawasi proses pemilihan anggota Dewan Pengawas (Dewas) lembaga antirasuah.

Yudi mengatakan, seleksi anggota Dewas yang terbuka untuk umum baru digelar tahun ini sementara sebelumnya ditunjuk ppresiden.

Ia mewanti-wanti proses seleksi anggota Dewas tidak memilih sosok yang tidak berintegritas dan bermasalah.

"Alih-alih mengawasi kerja dan prilaku etik pimpinan dan pegawai KPK malah menjadi pelindung mereka yang melanggar etik," kata Yudi dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (17/7/2024).

Yudi mengatakan, Dewas KPK dalam waktu ke depan harus diisi oleh orang- orang yang berani menindak pegawai dan pimpinan yang melanggar etik.

Mereka harus berani menjatuhkan danksi dan menegakkan zero tolerance terhadap perbuatan yang melanggar etik.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu mengatakan, selama 2019-2024, banyak laporan dan persidangan dugaan pelanggaran etik.

Hal ini membjat tidak menjadi jaminan pimpinan lembaga antirasuah ke depan tidak melakukan pelanggaran.

"Pimpinan terpilih periode berikutnya juga tidak akan melanggar etik sehingga harus ada Dewas yang kuat dan berani menghukum pimpinan KPK yang melanggar etik," kata Yudi.

Berdasarkan laporan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK dan anggota Dewas KPK, sebanyak 525 orang telah mendaftarkan diri.

Jumlah pendaftar calon pimpinan adalah 318 orang, terdiri dari 298 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Sementara jumlah pendaftar calon anggota Dewas sebanyak 207 orang terdiri dari 184 laki-laki dan 23 perempuan.