Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidik membuka peluang untuk menetapkan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19 pada 2020.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya masih membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak individu tambahan maupun korporasi terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren.

"Seandainya itu ada korporasi yang terlibat dan menikmati yang digunakan secara aktif untuk mengambil keuntungan dengan secara melawan hukum, itu kita akan tetapkan sebagai tersangka termasuk tambahan tersangka individu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Meski demikian, Tessa menyebut penetapan individu tambahan atau korporasi sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan mekanisme gelar perkara atau expose.

Adapun sejauh ini KPK telah memeriksa berbagai saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara itu. Contohnya, pada pekan ini, Kamis (7/11/2024), penyidik memeriksa dua orang swasta yaitu Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar serta Direktur PT Inkubisc Steven Kusuma.

Keduanya dimintai konfirmasi atas dokumen yang disita oleh penyidik KPK, terkait dengan spesifikasi barang bansos termasuk harga beli dari supplier dan harga jualnya ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut soal materi pemeriksaan terhadap dua orang saksi itu. Namun, dia memastikan penyidik mendalami harga beli dan harga jual bansos itu karena adanya indikasi ketidakwajaran harga.

"Tentunya kalau wajar kan tidak mungkin ada perkara pidana yang ditangani oleh KPK, pastinya akan ada selisih baik itu kemahalan yang juga akan dihitung oleh teman-teman yang menghitung perhitungan kerugian negara ya," ungkap pria yang juga merupakan penyidik pada kasus tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menduga terdapat 6 juta paket bansos Presiden yang diduga dikorupsi pada pandemi Covid-19 lalu. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Terdapat 2 juta paket sembako di masing-masing tahap.

Alat bukti kasus tersebut ditemukan ketika KPK melakukan penyidikan pada kasus suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu," ungkap Tessa pada keterangan terpisah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen yang memuat komponen bantuan sosial (bansos) presiden berikut harga beli dari supplier.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, dalam dokumen itu juga termuat nilai komponen bansos presiden ketika dijual kepada pihak Kementerian Sosial (Kemensos).

“Penyitaan dokumen terkait spesifikasi barang bansos dalam pengadaan termasuk harga beli (dari Supplier) dan harga jualnya (Ke Kemensos),” kata Tessa dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).

Tessa mengatakan, materi terkait penyitaan barang bukti ini dikonfirmasi oleh tim penyidik kepada dua orang saksi dari pihak swasta pada Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan informasi dari pihak internal KPK, kedua saksi itu adalah Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha (ALA), Teddy Munawar dan Direktur PT INKUBISC, Steven Kusuma.

Adapun bansos presiden merupakan program yang dilaksanakan Kemensos untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Dalam perkara dugaan korupsi bansos presiden ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni, Ivo Wongkaren.

Kasus ini awalnya terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras (BSB) di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren.

BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di wilayah Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA). Ia kemudian menjadi salah satu tersangka dalam kasus Bansos Presiden ini.

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos. Distribusi itu dilaksanakan oleh PT BGR selaku perusahaan logistik.

Ia telah divonis 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan penjara, serta uang pengganti Rp 62.591.907.120.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) sebagai saksi dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, HH diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Betul, saudara HH hadir hari ini di Gedung Merah Putih KPK," kata Tessa saat dikonfirmasi, Senin (5/8/2024).

Tessa tidak mengatakan apa yang didalami tim penyidik kepada HH dalam pemeriksaan hari ini.

Ia hanya menyebut agenda hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya digelar pada Jumat (26/7/2024).

Selebihnya, juru bicara belakang penyidik itu mengatakan HH dimintai keterangan menyangkut pengadaan bansos untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Infonya sudah selesai," ujar Tessa.

Sebelum memeriksa Herman Hery, penyidik telah menggeledah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Kemudian, penyidik juga menggeledah kediaman Herman Hery di kawasan elite Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

“Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen,” kata Tessa, Jumat (26/7/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi Bansos Presiden terungkap dalam dakwaan perkara distribusi BSB di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren (IW).

BSB ditujukan kepada 10 juta KPM pada PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dokumen menyangkut pengadaan bantuan sosial Bantuan Presiden (Bansos Banpres) dalam surat elektronik atau e-mail.

Bansos Presiden tersebut digelontorkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19 di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim penyidik telah mendalami dokumen itu kepada seorang saksi dari perusahaan yang diduga terkait perkara ini.

“Dipanggil penyidik untuk hadir terkait dokumen e-mail proses pengadaan Bansos Banpres,” kata Tessa saat dihubungi, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan informasi yang Kompas.com terima dari pihak KPK, saksi tersebut bernama Noor Rachmat (NR).

Ia menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum di PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), salah satu bekas perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun demikian, tidak ada informasi lebih lanjut dari pihak KPK menyangkut isi dokumen dimaksud.

Sejauh ini, KPK telah mengungkap nilai kontrak pengadaan Bansos Presiden itu mencapai Rp 900 miliar. Angka tersebut merupakan biaya dari pengadaan tahap 3, 5, dan 6.

Total Bansos Banpres dari tiga tahap pengadaan Banpres itu 6 juta paket.

“Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp 900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu,” tutur Tessa.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni, Ivo Wongkaren.

Sebagian informasi kasus dugaan korupsi Bansos Presiden juga terungkap dalam dakwaan perkara distribusi bantuan sosial beras (BSB) di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren.

BSB ditujukan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di wilayah Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

Ia kemudian menjadi salah satu tersangka dalam kasus Bansos Presiden ini.

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

Distribusi itu dilaksanakan oleh PT BGR selaku perusahaan logistik.

Ia telah divonis 8 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan penjara, serta uang pengganti Rp 62.591.907.120.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri surat elektronik (surel) atau email terkait dengan pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden pandemi Covid-19.

Penelusuran email pengadaan bansos presiden itu dilakukan saat memeriksa seorang saksi dari PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik, Senin (22/7/2024). Saksi itu yakni Kepala Divisi Hukum BGR Logistik Noor Rachmat.

Untuk diketahui, BGR merupakan perusahaan pelat merah yang terseret dalam kasus bansos sebelumnya yakni berkaitan dengan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH).BGR sejatinya telah dibubarkan pada 2021 lalu, dan digabungkan ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero.

"Dipanggil Penyidik untuk hadir terkait dokumen email proses pengadaan Bansos Banpres," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Adapun jumlah paket bansos presiden yang diduga dikorupsi pada saat pandemi yakni sekitar 6 juta paket. Pada keterangan sebelumnya, Tessa menjelaskan 6 juta paket itu terdiri dari paket sembako presiden yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Masing-masih tahap itu berisi 2 juta paket sembako.

"Tahap 3, 5 dan 6 per tahap itu kurang lebih sekitar 2 juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan 2 juta ya, 6 juta paket," terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu enggan memerinci lebih lanjut apabila seluruh paket bansos dimaksud dikorupsi. Dia mengatakan hal itu sudah masuk ke materi penyidikan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi bansos presiden itu merupakan pengembangkan perkara korupsi bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Lembaga antirasuah menyebut alat bukti terkait bansos presiden ditemukan ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus Juliari 2020 lalu.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik memnduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

"Update terakhir terkait potensi kerugian negara untuk bansos banpres senilai Rp250 miliar. Ini masih sementara ya, masih bisa berubah nanti," kata Tessa secara terpisah.

Tessa, yang juga merupakan penyidik pada kasus Juliari, menyebut modus dugaan korupsi pada kasus bansos presiden serupa dengan kasus suap sebelumnya. Para tersangka diduga menurunkan kualitas bansos yang disalurkan ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Bedanya, pasal yang dikenakan pada kasus bansos presiden yakni pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atau mengenai kerugian keuangan negara.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Selain kasus bansos presiden, KPK sebelumnya telah mengembangkan kasus Juliari dengan mengusut perkara penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) 2020-2021.

Salah satu terdakwa yang sudah divonis di pengadilan yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren. Ivo kini menjadi tersangka dalam kasus bansos presiden.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat sekitar 6 juta paket bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako yang dikorupsi pada kasus bansos presiden Covid-19.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, total 6 juta paket itu terdiri dari paket sembako presiden yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Masing-masih tahap itu berisi 2 juta paket sembako.

"Tahap 3, 5 dan 6 per tahap itu kurang lebih sekitar 2 juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan 2 juta ya, 6 juta paket," terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu enggan memerinci lebih lanjut apabila seluruh paket bansos dimaksud dikorupsi. Dia mengatakan hal itu sudah masuk ke materi penyidikan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi bansos presiden itu merupakan pengembangkan perkara korupsi bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Lembaga antirasuah menyebut alat bukti terkait bansos presiden ditemukan ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus Juliari 2020 lalu.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik memnduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

"Update terakhir terkait potensi kerugian negara untuk bansos banpres senilai Rp250 miliar. Ini masih sementara ya, masih bisa berubah nanti," kata Tessa secara terpisah.

Tessa, yang juga merupakan penyidik pada kasus Juliari, menyebut modus dugaan korupsi pada kasus bansos presiden serupa dengan kasus suap sebelumnya. Para tersangka diduga menurunkan kualitas bansos yang disalurkan ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Bedanya, pasal yang dikenakan pada kasus bansos presiden yakni pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atau mengenai kerugian keuangan negara.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu," ucapnya.

Selain kasus bansos presiden, KPK sebelumnya telah mengembangkan kasus Juliari dengan mengusut perkara penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) 2020-2021. Salah satu terdakwa yang sudah divonis di pengadilan yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren. Ivo kini menjadi tersangka dalam kasus bansos presiden.

Presiden Joko Widodo pun (Jokowi) memberi jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 pada 2020.

Hal ini disampaikan olehnya saat melakukan peninjauan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/6/2024).

“Ya, itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Jadi, silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum,” ujarnya kepada wartawan.