Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp38 miliar terkait kasus korupsi pembayaran komisi agen di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo pada periode 2017-2020.

Pada Selasa (27/8/2024), KPK menahan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Sahat Lumban Tobing (SHT), mantan Direktur Jasindo yang menjabat sejak 2013-2020, dan Toras Sotarduga Panggabean (TSP), pemilik serta pengendali PT Mitra Bina Selaras (MBS).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, kedua tersangka diduga mengambil manfaat dari pembayaran komisi agen yang dibayarkan oleh Jasindo ke PT Mitra Bina Selaras (MBP). Perusahaan swasta itu disebut tidak melakukan kewajibannya sebagai agen sehingga mengurangi keuntungan Jasindo, yang akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Bahwa perbuatan tersangka SHT bersama-sama dengan tersangka TSP yang yang diduga mengambil manfaat dari pembayaran komisi agen telah menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp38 miliar," ujar Alex, sapaannya, pada konferensi pers, dikutip Minggu (1/9/2024).

Alex menjelaskan bahwa perkara itu awalnya bermula pada 2016. Pada saat itu, Divisi Pemasaran dan Perbankan Jasindo tengah menjajaki kerja sama melayani asuransi perbankan salah satunya dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bank pelat merah itu lalu mensyaratkan Jasindo untuk membayar Fee Based Income sebagai komisi karena telah memasarkan dan menggunakan produk Jasindo. Namun, BUMN jasa asuransi itu disebut memiliki kelemahan dalam sistem pengajuan pembayaran Fee Based Income.

Pada suatu pertemuan, SHT dan TSP, yang ternyata teman sekolah, mulai membahas peluang kerja sama di mana TSP akan menalangi pembayaran Fee Based Income tersebut, dan selanjutnya menerima pembayaran komisi agen bersama keuntungan yang telah disepakati. Keduanya juga menyepakati agar TSP mendapatkan 10% dari total komisi agen yang dibayarkan, serta 90% lainnya diberikan ke kantor cabang.

Tidak hanya itu, kedua tersangka juga membicarakan soal pendirian suatu agen asuransi dan didaftarkan menjadi salah satu agen Jasindo melalui Kantor Cabang S. Parman. Perusahaan itu lalu dibangun pada 2017 bernama PT Mitra Bina Selaras (MBS). Keponakan TSP dan pengurus KSP Dana Karya menjadi pengrus perusahaan itu.

Menurut KPK, pada 22 Maret 2017, PT MBS ditunjuk sebagai agen Jasindo tanpa kelengkapan dokumen sebagaimana diatur dalam tata cara penunjukan keagenan. Meski demikian, PT MBS berhasil memperluas keagenannya ke Semarang, Makassar dan Jakarta.

Dengan modus tersebut, PT MBS mengajukan pembayaran komisi agen atas prestasi yang telah dilakukan. Padahal, hal tersebut dilakukan melalui pembuatan polis asuransi berkode akuisisi 200 dengan agen MBS sehingga seolah-olah penutupan asuransi diperoleh atas prestasi pemasaran produk asuransi.

"Bahwa PT Mitra Bina Selatas dari mulai didirikan sampai dengan menerima komisi agen tidak terdaftar di OJK sesuai dengan peraturan OJK," jelas Alex.

Reaksi Jasindo atas Penapatan Tersangka Mantan Direksi

Jasindo, yang menjadi anggota BUMN Asuransi dan Penjaminan alias Indonesia Financial Group (IFG) menyatakan dukungan penuh atas proses hukum yang dilakukan KPK. Menurut Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema, perusahaan mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi termasuk oleh pihak-pihak eksternal yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Ini merupakan komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip kepatuhan atas peraturan yang berlaku," katanya, dikutip dari situs resmi Jasindo.

Pihak Jasindo juga disebut akan sangat kooperatif dan terus berkoordinasi dengan KPK untuk proses hukum tersebut.

Tidak hanya itu, Jasindo juga menyoroti kasus lainn yang menyeret perusahaan asuransi itu. Selain kasus pembayaran komisi agen, KPK turut mengusut dugaan korupsi pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni 2015-2020.

Brellian menyebut dua kasus yang ditangani KPK itu terjadi sebelum 2019. Sejak 2021, terangnya perusahaan telah melakukan transformasi di segala lini, baik bisnis maupun tata kelola.

"Sehingga, manajemen memastikan bahwa proses hukum ini tidak akan mengganggu operasional dan kegiatan perusahaan," tulisnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di BUMN tersebut.

"Kalau dari kami mendukung penuh. Usut sampai tuntas karena merugikan perusahaan dan juga ini enggak bisa dibiarkan," ujar Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, dalam keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Jasindo. Tersangka tersebut adalah Direktur Operasi PT Jasindo periode 2013-2018, Sahata Lumban Tobing (SHT), dan pemilik serta pengendali PT Mitra Bina Selaras, Torras Sotarduga Panggabean (TSP).

Penetapan dua tersangka tersebut terkait dengan dugaan korupsi pembayaran komisi agen pada periode 2017-2020. Brellian memastikan bahwa Jasindo akan kooperatif dan terus berkoordinasi dengan KPK terkait proses hukum tersebut.

"Kami mendukung penuh Pak Menteri BUMN untuk melakukan aksi bersih-bersih BUMN," sebutnya.

Brellian juga menegaskan bahwa penetapan dua tersangka tersebut oleh KPK tidak akan mengganggu operasional dan kinerja perseroan. Jasindo telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Suap sebagai bukti tegas penolakan terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungan BUMN.

"Di tahun 2021 kami melakukan transformasi melalui jajaran direksi yang baru. Proses hukum yang terjadi saat ini tentu tidak mengganggu proses bisnis dan operasional kami," kata dia.

Sebagai informasi, Jasindo mencatatkan pertumbuhan kinerja positif per Juli 2024 dengan rincian premi bruto Rp 1,9 triliun atau naik 24 persen secara tahunan, laba bersih Rp 71,54 miliar atau naik 21 persen secara tahunan, serta hasil underwriting Rp 211,28 miliar atau naik 26,85 persen secara tahunan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Sahata dan Torras adalah teman lama yang melakukan pemufakatan jahat setelah bertemu kembali dalam acara reuni sekolah. Mereka sepakat untuk melakukan sindikat korupsi pembayaran komisi agen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 38 miliar," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di BUMN tersebut.

"Kalau dari kami mendukung penuh. Usut sampai tuntas karena merugikan perusahaan dan juga ini enggak bisa dibiarkan," ujar Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema, dalam keterangan resmi, Rabu (28/8/2024).

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Jasindo. Tersangka tersebut adalah Direktur Operasi PT Jasindo periode 2013-2018, Sahata Lumban Tobing (SHT), dan pemilik serta pengendali PT Mitra Bina Selaras, Torras Sotarduga Panggabean (TSP).

Penetapan dua tersangka tersebut terkait dengan dugaan korupsi pembayaran komisi agen pada periode 2017-2020. Brellian memastikan bahwa Jasindo akan kooperatif dan terus berkoordinasi dengan KPK terkait proses hukum tersebut.

"Kami mendukung penuh Pak Menteri BUMN untuk melakukan aksi bersih-bersih BUMN," sebutnya.

Brellian juga menegaskan bahwa penetapan dua tersangka tersebut oleh KPK tidak akan mengganggu operasional dan kinerja perseroan. Jasindo telah menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti-Suap sebagai bukti tegas penolakan terhadap praktik-praktik korupsi di lingkungan BUMN.

"Di tahun 2021 kami melakukan transformasi melalui jajaran direksi yang baru. Proses hukum yang terjadi saat ini tentu tidak mengganggu proses bisnis dan operasional kami," kata dia.

Sebagai informasi, Jasindo mencatatkan pertumbuhan kinerja positif per Juli 2024 dengan rincian premi bruto Rp 1,9 triliun atau naik 24 persen secara tahunan, laba bersih Rp 71,54 miliar atau naik 21 persen secara tahunan, serta hasil underwriting Rp 211,28 miliar atau naik 26,85 persen secara tahunan.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa Sahata dan Torras adalah teman lama yang melakukan pemufakatan jahat setelah bertemu kembali dalam acara reuni sekolah. Mereka sepakat untuk melakukan sindikat korupsi pembayaran komisi agen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 38 miliar," kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Operasi Ritel PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo periode 2013-2018, Sahata Lumban Tobing dan pemilik PT Mitra Bina Selaras (MBS) Toras Sotarduga Panggabean.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, Sahata dan Toras merupakan teman lama yang melakukan pemufakatan jahat setelah kembali bertemu dalam acara reuni sekolah.

Mereka bersepakat dalam sindikat korupsi pembayaran komisi agen perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

“Menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 38 miliar,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Alex mengatakan, Sahata juga menduduki jabatan Direktur Operasi dan Ritel tahun 2018–2019 dan Direktur Pengembangan Bisnis tahun 2019-2020.

Perkara ini berawal pada 2016 ketika Divisi Pemasaran dan Perbankan PT Jasindo menjajaki kerja sama asuransi dengan perusahaan perbankan, yakni Bank Mandiri.

Pihak Mandiri menetapkan syarat harus ada pembayaran fee based income sebagai komisi kepada Bank Mandiri karena memasarkan dan menggunakan PT Jasindo.

Beberapa waktu kemudian, Sahata dan Toras bertemu dalam acara reuni sekolah. Mereka saling bercerita mengenai pekerjaan yang sedang dijalani.

Sahat menjelaskan dirinya merupakan Direktur PT Jasindo sementara Toras menjalankan bisnis properti dan memiliki Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Karya.

“Dari perkenalan tersebut, tersangka Sahata menyampaikan bahwa ada peluang kerja sama dengan PT Jasindo tetapi memerlukan dana yang besar,” ujar Alex.

Sahata dan Toras kemudian menindaklanjuti rencana tersebut. Mereka kembali bertemu dengan membawa bawahan masing-masing selama kurun 2016-2017.

Mereka membicarakan PT Jasindo yang tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan pihak bank. Namun, PT Jasindo memiliki kelemahan dalam pembayaran fee based income.

Sahata lantas mengajak Toras bekerja sama untuk menalangi terlebih dahulu kewajiban fee based income.

PT Jasindo nantinya akan mengembalikan uang itu melalui mekanisme pembayaran komisi agen berikut keuntungannya.

“Toras setuju untuk bekerja sama dengan tersangka Sahata,” ujar Alex.

Tidak hanya penalangan uang, dua teman lama itu juga merencanakan pendirian perusahaan asuransi. Perusahaan didirikan oleh Toras dan didaftarkan menjadi agen PT Jasindo melalui Kantor Cabang S Parman.

Setelah didaftarkan, Sahata menyatakan akan memperluas program agensi PT Jasindo di kantor cabang lain.

Keduanya juga bersepakat bahwa dana talangan akan dikembalikan dengan jatah 10 persen untuk Toras dari total komisi agen yang dibayarkan melalui sejumlah perusahaan agen yang didirikan.

“Sisanya sebesar 90 persen akan diberikan kepada kantor cabang yang nantinya akan dipergunakan yang salah satunya untuk kepentingan tersangka Sahata,” tutur Alex.

Pada Februari 2017, Toras mendirikan sejumlah PT Mitra Bina Selaras atau PT MBS dengan struktur kepengurusan yang diisi keluarganya sendiri.

Mereka kemudian mengajukan permohonan agar PT MBS menjadi agen PT Jasindo tanpa disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana aturan yang berlaku.

Setelah mendapat penunjukan dari PT Jasindo, PT MBS membuka melebarkan kerjasama keagenan di kantor cabang PT Jasindo yakni di Semarang, Makassar, dan Pemuda Jakarta.

Setelah kerja sama dilakukan di kantor-kantor cabang, pelaku membuat polis asuransi dengan kode akuisisi 200 dengan PT MBS.

“Sehingga seolah-olah penutupan asuransi tersebut diperoleh atas prestasi pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh PT MBS,” tutur Alex.

Kantor-kantor cabang PT Jasindo kemudian merekapitulasi penutupan asuransi dan menghitung nilai komisi agen PT MBS untuk diajukan ke kantor pusat.

Modus pun berlanjut, data hasil rekapitulasi dari PT Jasindo Pusat disebarkan kantor cabang ke PT MBS. Selanjutnya, PT MBS membuat surat permohonan pembayaran dengan kop dan tanda tangan.

“Seolah-olah PT Mitra Bina Selaras mengajukan pembayaran komisi agen atas prestasi yang telah dilakukan,” ujar Alex.

Padahal, belakangan terungkap PT MBS itu sejak didirikan hingga menerima komisi abal-abal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Agen asuransi dan badan usahanya wajib terdaftar di OJK,” kata Alex.

Karena perbuatannya, mereka ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama.

Sahata ditahan di Rutan KPK Cabang kavling C1 atau KPK lama. Semantara, Toras dijebloskan ke Rutan KPK Cabang Kavling K4 atau Gedung Merah Putih.

“Terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024,” tutur Alex.