Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sebanyak tujuh orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. "Telah ditemukan bukti permulaan yang cukup," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Selain Gubernur Kalsel Sahbirin Noor (SHB), tersangka lainnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Ahmad Solhan (SOL), Kepala Bidang Cipta Karya Yulianti Erlynah (YUL), pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad (AMD), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean (FEB).

Tersangka lainnya adalah dua orang dari pihak swasta, yaitu Sugeng Wahyudi (YUD) dan Andi Susanto (AND).

Ghufron menjelaskan, mereka terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dan perwakilannya di Kalsel. Status hukum tersebut diberikan setelah KPK memeriksa semua orang yang tertangkap dan bukti yang ditemukan.

"Telah diekspose pimpinan KPK," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di lingkungan Pemprov Kalsel sejak Minggu (6/10/2024) hingga Senin (7/10/2024). Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, operasi kali ini terkait dengan korupsi pengadaan barang dan jasa.

Menurut Alex, praktik korupsi ini masih sulit dihindari karena rawan terjadi persekongkolan dalam penunjukan pelaksana proyek oleh penyelenggara negara.

"Betul (OTT di Pemprov Kalsel). Biasa perkara PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa). Belum ada solusi jitu untuk menghilangkan praktik korupsi PBJ," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2024).

Alex juga mendapatkan informasi bahwa sejumlah uang diterima oleh orang kepercayaan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.

"Patut diduga (OTT terkait Gubernur Kalsel Sahbirin Noor). Uang baru sampai di tangan orang yang diduga kepercayaan gubernur. Dalam banyak kasus, memang suap atau gratifikasi diberikan lewat orang-orang kepercayaan dari penyelenggara negara," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Jadi Tersangka", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/08/16185881/kpk-tetapkan-gubernur-kalsel-sahbirin-noor-jadi-tersangka.

Inspektur Investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) Brigjen Polisi Kurniawan Affandi mengatakan pihaknya akan mengakomodir seluruh pengawasan dan pengaduan masyarakat. Ruang pengaduan sudah dibuka melalui kanal aplikasi yang tersedia saat ini.

"Semua yang masuk ke kanal aplikasi akan kami tindaklanjuti dengan melakukan investigasi. Adapun terkait kerahasiaan pelapor kami pastikan bisa terjaga dengan baik," ujar Kurniawan usai menghadiri kerja sama penanganan tindak pidana korupsi antara Kementan-KPK di auditorium Inspektorat Jenderal Kementan, Jumat, 4 Oktober 2024.

Menurut Kurniawan ruang pengaduan ini merupakan komitmen pemberantasan korupsi sesuai arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Dia ingin, Kementan menjadi Kementerian yang bersih dan bisa melibatkan lebih banyak pihak untuk mengawal jalannya pembangunan.

"Kami siap mengakomodir pengawasan internal dan eksternal di Kementan. Termasuk tindak lanjut pelanggaran disiplin dari pegawai. Jika ada yang seperti itu kami akan berkomunikasi langsung dengan eselon yang bersangkutan," katanya.

Saat ini, lanjut Kurniawan, Kementan menargetkan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan untuk kemajuan pertanian Indonesia.

"Dan ini merupakan kebijakan dari Pak Menteri yang menginginkan pertanian itu clear untuk mencapai WBK dan WBBM. Karena itu kita harus melakukan pengawasan," katanya.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Setyo Budiyanto mengajak masyarakat Indonesia untuk berperan aktif melakukan pengawasan kinerja di lingkup Kementan. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena pertanian merupakan sektor dasar yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

"Sebagai ruang pengaduan, kami telah menyiapkan Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat atau Kaldu Emas, kemudian ada juga Saluran Informasi Internal Kementan atau Sintan," ujar Budi

Budi mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pertanian adalah satu kesatuan yang telah melakukan kerjasama sejak lama. Kehadiran KPK bahkan mampu meminimalisir praktek pidana yang merugikan para petani.

"Saya sudah koordinasi dengan KPK untuk merapihkan apa saja yang ada di Kementan agar tidak terjadi tsunami (pidana korupsi). Karena itu saya istilahkan ini adalah pencegahan pasca penindakan," katanya.

Mengenai hal ini, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Eko Marjono mengapresiasi langkah Kementan dalam mengantisipasi tindak pidana korupsi dengan membuat kanal aplikasi pengaduan. Menurut dia langkah ini merupakan bagian dari penguatan whistleblower system yang telah dijalankan.

Eko berharap langkah tersebut dapat diikuti oleh banyak kementerian dan lembaga negara agar bisa memperkuat pencegahan dan tindakan korupsi di Indonesia.

"Kami sudah bekerjasama dengan Kemenpan RB untuk membuat laporan yang terintegrasi dengan KPK. Dengan begitu, semua kementerian dan lembaga menyediakan saluran pengaduan yamg sama dan harapannya menjadi sistem deteksi dini," katanya.

Berdasarkan hasil survei lebih dari 40% kecurangan dalam organisasi berasal dari pengaduan masyarakat. Lalu 60% lainnya merupakan pengaduan dari internal.

"Ini menunjukan pentingnya pengaduan atau ruang pengaduan bagi masyarakat. Kami bersyukur laporan yang kami terima cukup bagus cukup banyak responnya. Jadi dengan kegiatan ini prinsipnya kerahasiaan seluruh pegawai terjaga," jelasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan modus celah korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Modusnya beragam, mulai dari pengondisian lelang hingga menaikkan harga pengadaan.

Dikutip dari Instagram @official.kpk, hingga 22 Januari 2024 KPK telah menangani sebanyak 339 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan berbagai macam modus. Berdasarkan hasil survei Penilaian Integritas (SPI) 2023, pengadaan barang dan jasa menjadi sektor dengan tingkat korupsi tertinggi.

"Sejak tahun 2004, KPK telah menangani sedikitnya 339 kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa dengan modus yang beragam, mulai dari pengondisian lelang hingga markup harga pengadaan," tulis keterangan akun Instagram tersebut, Kamis (1/8/2024).

Survei penilaian integritas 2023 juga mengungkapkan bahwa responden menilai bahwa 53% hasil pengadaan barang dan jasa tidak bermanfaat. Sebanyak 58% responden menilai kualitas pengadaan barang dan jasa rendah. Menurut 57% responden, ada nepotisme dalam pengadaan barang dan jasa.

Adapun modusnya, seperti korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, suap/gratifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses PBJ. Kemudian menaikkan harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan harga asli. Terakhir, pembayaran tetap dilakukan, tapi barang/jasa tidak ada.

"Lalu apa langkah KPK untuk menutup celah korupsi yang terjadi dan membentuk sektor pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan?

Untuk menutup celah korupsi yang terjadi KPK menyampaikan beragam upaya dan strategi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD), seperti memperkuat independensi unit pelaksanaan dan pengawas, seperti unit pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) dan inspektorat di K/L/PD, mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta audit yang teratur untuk mencegah korupsi, serta, pengadaan barang dan jasa yang wajib dilakukan melalui e-catalog.

"Melalui Satranas PK, meluncurkan fitur pengawasan e-Audit pada katalog elektronik pengadaan barang dan jasa sehingga dalam proses pengadaan dapat mengedepankan transparansi yang terdapat pengawasan yang optimal untuk menutup celah korupsi yang terjadi," jelasnya.

Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 2023:

1. Korupsi pembangunan pemeliharaan rel kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan nilai suap Rp 14,5 miliar
2. Korupsi pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City dengan nilai suap Rp 924,6 juta dan sejumlah barang mewah
3. Korupsi proyek pelebaran jalan dan pengadaan listrik dan PJU perumahan di pemerintahan Kabupaten Bima, NTB dengan nilai suap sebesar Rp 8,6 miliar
4. Korupsi pengadaan jalan di Kalimantan Timur dengan nominal suap Rp 1,4 miliar
5. Korupsi pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara dengan nominal suap Rp 2,2 miliar

Simak juga Video: Ekspresi Soetikno Seusai Divonis Bebas di Kasus Korupsi Pesawat Garuda

[Gambas:Video 20detik]