Bisnis.com, JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, rapat panitia khusus Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perwakilan dari pemerintah tidak hadir.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) Bambang Wuryanto mengatakan rapat pembahasan dibatalkan karena masa persidangan sudah habis.

“Nasibnya tidak bisa di-carry over [dilimpahkan ke periode selanjutnya]. Jadi, dimulai dari awal. Jadi jangan lagi ada yang ngomong bahwa nanti akan ada pengesahan undang-undang keamanan siber,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019).

Bambang menjelaskan bahwa pembahasan RUU KKS akan dimulai dari nol. Artinya, legislatif diskusi terlebih dahulu dengan eksekutif menentukan siapa yang akan menjadi pengaju inisiatif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa Pilkada Serentak 2024 masih terancam oleh serangan ransomware.

Hal ini disampaikan Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Pilkada itu seperti yang kita alami, beberapa kali selama ini adalah terutama ancaman ransomware," ujar Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menjelaskan bahwa ransomware dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain dapat menurunkan atau menghapus konten dan data, serta pencurian data.

"Juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan defacement. Web defacement itu jadi tampilannya itu jadi diubah," jelas Hinsa.

Ia mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan operasi pengamanan siber untuk menghadapi ancaman ini.

Dalam setiap operasi pengamanan, terdapat tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

"Cuma untuk operasi pengamanan siber itu relatif lebih panjang. Karena apa? Semua sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan sebagainya, harus kita lihat, bagaimana sistemnya, kemudian di mana kelemahannya, baru kita membuat perangkat-perangkat yang memang harus untuk mendukung keamanannya," jelas Hinsa.

Lebih lanjut, Hinsa menyatakan bahwa perwakilan BSSN telah ditempatkan di KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Secara umum kita sudah siap, mulai gelar sarana prasarana untuk masing-masing KPUD, KPU kabupaten/kota, dan provinsi, sudah kita pasang dan kita monitor dari Jakarta," kata Hinsa.

Seluruh informasi ini juga telah dia sampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI yang berlangsung secara tertutup.

Jakarta: Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa sistem aplikasi milik pemerintah saat ini rentan terhadap penyisipan judi online. Menurut Hinsa, kerentanan ini sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjadikan aplikasi pemerintah sebagai media perjudian ilegal.

1. Kerentanan Sistem Pemerintah Dimanfaatkan untuk Judi Online

Banyak aplikasi yang dimiliki pemerintah tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai. Hal ini dimanfaatkan oleh penyusup untuk menjadikan aplikasi tersebut tempat perjudian ilegal.

"Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah karena itu kan, aplikasi yang rentan itu kan, disisipin menjadi tempatnya dia main judi online," kata Hinsa di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2024.

Baca juga: Video Denny Cagur Promosi Judi Online Kembali Viral, Ini Kata Polisi

2. Tidak Dipatuhinya Standar Keamanan Sistem

Hinsa menyebutkan bahwa ancaman penyusupan ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan standar keamanan dalam aplikasi pemerintah. Beberapa aplikasi tidak sepenuhnya mengikuti aturan keamanan digital yang ditetapkan.
"Banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistem pemerintahan itu banyak yang disisipin itu. Karena apa? Lemah, jadi dia standar-standar yang ditentukan dia tidak laksanakan sehingga judi ini menyisipkan di situ," ujarnya.

3. Kurangnya Pemantauan dan Perbaikan Berkala

Sistem keamanan yang tidak diawasi secara berkala menjadi faktor rentannya aplikasi pemerintah terhadap penyusupan. BSSN telah memperingatkan lebih dari 1.200 sistem yang memiliki potensi kerentanan.

"Itu sudah kita lakukan dan hampir berapa yang kita ituin, sudah 1.200 yang kita sudah ingatkan dan kita suruh diperbaiki sama yang punya sistemnya," kata Hinsa.

4. Upaya Penghapusan Melalui Komdigi

Untuk mengatasi permasalahan ini, BSSN juga meminta dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Mereka bekerja sama untuk menghapuskan atau menutup akses aplikasi yang terinfeksi konten judi online.

"Dan kita juga minta juga ke Kominfo ini takedown, ini takedown," tegas Hinsa.

5. Tantangan Peningkatan Keamanan Digital Pemerintah

Kerentanan sistem ini menunjukkan besarnya tantangan pemerintah dalam meningkatkan keamanan digital. Platform judi online yang terus berkembang semakin memperumit upaya menjaga keamanan aplikasi pemerintah.

6. Pentingnya Pemantauan Terus-Menerus

BSSN menekankan pentingnya pemantauan berkelanjutan terhadap aplikasi pemerintah. Hal ini diharapkan dapat memastikan standar keamanan tetap dijalankan dengan ketat. Dengan pengawasan yang lebih baik, BSSN berharap potensi penyisipan judi online bisa dicegah.

7. Langkah Pencegahan untuk Sistem Pemerintah yang Lebih Aman

Hinsa mengimbau agar setiap pengelola aplikasi pemerintah menerapkan standar keamanan secara menyeluruh. Hal ini penting untuk menjaga data dan integritas keamanan digital di sistem pemerintah, sekaligus mengurangi potensi penyusupan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bekerja secara maksimal dalam mengamankan Pilkada Serentak 2024.

Salah satu perhatian utama adalah potensi peretasan terhadap situs dan layanan milik pemerintah serta pengawasan Pemilu.

“Keamanan pilkada di situs-situs milik KPU dan penyelenggara pemilu, khususnya di pemerintah, harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada yang meng-hack atau mengganggu, karena itu sangat berbahaya,” ujar Aher di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Aher menambahkan, BSSN bersama pemangku kepentingan terkait juga harus meningkatkan pengamanan data, terutama yang berkaitan dengan Pilkada serentak.

Ia menegaskan, keamanan data merupakan faktor penting dalam kelancaran pesta demokrasi yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Data-data seperti DPT (Daftar Pemilih Tetap) itu sangat penting. Jika DPT diganggu, dihilangkan, atau diperbanyak, hal itu dapat mengganggu proses demokratisasi Pilkada,” kata Aher.

Sebagai informasi, BSSN dan Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja pada Kamis (7/11/2024) untuk membahas program kerja 100 hari pertama serta kesiapan pengamanan Pilkada serentak 2024.

Ketua BSSN Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Usulan ini merupakan bagian dari Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital di berbagai tingkat pendidikan guna mendukung digitalisasi ekonomi.

Hinsa juga mengusulkan agar RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Pembentukan UU ini dianggap sejalan dengan Asta Cita pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

Namun demikian, rapat yang awalnya digelar secara terbuka berubah menjadi tertutup ketika pembahasan memasuki isu-isu sensitif terkait Pilkada serentak 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengungkapkan, sistem-sistem elektronik pemerintah rentan terhadap penyusupan judi online.

Pernyataan ini disampaikan Hinsa setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (7/11/2024).

"Kalau kami dari BSSN tentunya melihat kerentanan dari sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Aplikasi yang rentan itu bisa disisipkan menjadi tempat untuk bermain judi online," jelas Hinsa kepada wartawan.

Hinsa menambahkan, penyusupan terjadi karena adanya standar-standar yang tidak diterapkan dengan baik.

Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin menyusupkan judi online ke dalam sistem pemerintah.

"Karena apa? Lemah. Jadi, standar-standar yang ditentukan tidak dilaksanakan sehingga judi (online) ini bisa menyisipkan dirinya di situ," ungkap Hinsa.

Ia juga mengeklaim bahwa BSSN telah melakukan upaya pencegahan untuk mengatasi masalah ini.

"Sudah 1.200 sistem yang kami ingatkan dan kami suruh diperbaiki oleh pemilik sistemnya. Kami juga meminta kepada Kominfo untuk melakukan tindakan tegas," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeklaim bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah oke untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebut bahwa pihaknya sudah lama berkoordinasi dengan KPU.

"Kemudian ketika mereka membangun Sirekap itu juga tentu kita lihat dari sisi kemananan," kata Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai persiapan pilkada, Kamis (7/11/2024).

"Laporan kemarin ke saya, hasil monitor dari teman-teman, secara umum it's okay," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebuah sistem elektronik perlu diperhatikan dari dua sisi.

Pertama, dari segi keandalan, sejauh mana sebuah sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik.

Kedua, BSSN melihat dari sisi keamanan, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk menambah keamanan sistem elektronik tersebut.

Ia mengaku, KPU sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai arahan BSSN saat saling berkoordinasi tentang pengembangan Sirekap.

"Tentu keandalan itu, antara mereka dengan si pengembang," tegas dia.

Namun, BSSN mengaku tidak dapat memastikan apakah Sirekap dapat dipastikan 100 persen aman dari penyusupan atau peretasan jelang Pilkada Serentak 2024.

"Di ruang siber tidak ada istilah seratus persen itu aman. Yang diutamakan itu adalah bagaimana upaya kita, bagaimana antisipasi kita, bagaimana ketajaman kita membuat prediksi dan apa yang kita lakukan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini KPU RI meluncurkan Sirekap Mobile untuk Pilkada Serentak 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan help desk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengusulkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) DPR RI.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan hal itu sesuai dengan salah satu visi yang tercantum dalam Asta Cita, yakni meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi dan telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.

"Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber," kata Hinsa saat memaparkan rencana program 100 hari kerjanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Hinsa berharap RUU itu dapat menjadi bagian dari program 100 hari kerja lembaganya sebagai program sistem pertahanan dan keamanan negara.

Ia mengeklaim, RUU tersebut akan memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada BSSN untuk melakukan pekerjaannya.

Selain itu, BSSN juga ingin agar pemerintah dapat menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Hinsa mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari Asta Cita untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yaitu mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

"Kegiatan yang akan dilakukan BSSN pada topik ini adalah peningkatan literasi digital pada berbagai tingkatan pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi," kata Hinsa.

"Output yang dicapai yang diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber," ujar dia menambahkan.

Pensiunan tentara itu berharap literasi digital kepada siswa terkait dengan kemananan siber dapat dilaksanakan, semisal melalui seminar atau lokakarya kepada siswa sekolah di semua tingkatan soal keamanan siber dan sandi.

"Meningkatnya literasi digital terkait kemanan siber dan sandi kepada mahasiswa, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum kriptografi kepda para praktisi dan akademisi secara daring," kata Hinsa soal output yang diharapkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengusulkan agar pemerintah menerapkan kurikulum yang memuat materi literasi keamanan siber.

Hinsa mengatakan, hal ini merupakan perwujudan dari Asta Cita untuk memperkuat pendidikan sains dan teknologi, yaitu mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

"Kegiatan yang akan dilakukan BSSN pada topik ini adalah peningkatan literasi digital pada berbagai tingkatan pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi," kata Hinsa saat memaparkan rencana program 100 hari kerjanya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Kamis (7/11/2024).

"Output yang dicapai yang diharapkan adalah terselenggaranya koordinasi yang baik dengan kementerian/lembaga dalam rangka penyusunan kurikulum materi literasi keamanan siber," ujar dia menambahkan.

Pensiunan tentara itu berharap literasi digital kepada siswa terkait dengan kemananan siber dapat dilaksanakan, semisal melalui seminar atau lokakarya kepada siswa sekolah di semua tingkatan soal keamanan siber dan sandi.

"Meningkatnya literasi digital terkait kemanan siber dan sandi kepada mahasiswa, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tren post-quantum kriptografi kepda para praktisi dan akademisi secara daring," kata Hinsa soal output yang diharapkan.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di era perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, digitalisasi menjadi pilar penting dalam memperkuat fondasi pemerintahan modern.

Digitalisasi tidak hanya sekadar adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah langkah strategis yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan efisien.

Dengan adanya teknologi digital, proses administrasi dan pelayanan publik dapat dijalankan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat.

Ditunjuk sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Perpres 82/2023, Perum Peruri berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema “Big Data and AI for Digital Government Improvement” di Balai Subono Mantofani, Kantor Peruri Jakarta pada Selasa (29/10).

Acara ini fokus membahas pemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

Direktur Digital Business Peruri, Farah Fitria Rahmayanti menyampaikan bahwa Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama Ina Digital merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, "dimana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna," ujar Farah dalam siaran pers, Jumat (1/11).

Dalam diskusi tersebut, Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, Imam Resti M, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork.

Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan. Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Chief of DTO Kementerian Kesehatan, Setiaji, juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

Ina Digital sebagai bagian dari Peruri menyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik.

Head of Government Digital Solution and Service Digital Peruri, Median Yuli Hartanto, mengharapkan kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif,” ujar Median.

IDXChannel– Peruri berkolaborasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN) kolaborasi dalampemanfaatan teknologi terkini, khususnya Big Data dan Artificial Intelligence (AI).

Hal tersebut dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik di Indonesia, sejalan dengan asas cita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam menciptakan pemerintahan berbasis digital.

Untuk itu, Peruri dan BSre-BSSN menyelenggarakan acara BE TALK dengan tema Big Data and AI for Digital Government Improvement.

Direktur Digital Business PERURI, Farah Fitria Rahmayanti mengatakan, Pemanfaatan Big Data dan AI dalam pemerintahan dapat membantu proses pengambilan keputusan dan merumuskan kebijakan yang sesuai berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Peruri sebagai GovTech Indonesia yang diberi nama INA DIGITAL merupakan penyelenggara keterpaduan layanan digitalisasi pemerintah yang fokus terhadap penggunaan teknologi terkini guna menyediakan layanan dengan prinsip user-centric, di mana desain dan pengembangannya berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna," katanya dalam rilis Jumat (1/11/2024).

Dalam diskusi tersebut, Imam Resti M. selaku Kepala Bidang Tata Kelola BSrE, menggarisbawahi tiga kunci penting dalam upaya transformasi digital yaitu growth mindset, innovation, dan teamwork. Imam menjelaskan, membangun pola pikir yang adaptif sangat penting untuk perkembangan yang berkelanjutan dan menciptakan budaya yang terbuka terhadap kemajuan.

Dia juga menyatakan bahwa keberhasilan transformasi digital bergantung pada sinergi dan keterlibatan semua pihak.

Setiaji selaku Chief of DTO Kementerian Kesehatan juga membagikan pengalamannya dalam penerapan teknologi digital di sektor kesehatan. Ia menjelaskan bagaimana data dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setiaji berharap bahwa kolaborasi antara teknologi dan industri kesehatan dapat terus ditingkatkan untuk mencapai sistem dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik ke depannya.

INA DIGITAL sebagai bagian dariPerurimenyoroti pentingnya mengutamakan pengalaman pengguna (user experience) dalam mengembangkan produk atau layanan digital untuk memastikan bahwa produk yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.

xSetiap fitur dirancang untuk memudahkan akses pengguna dan memastikan bahwa pengguna dapat memahami dan memanfaatkan layanan yang tersedia dengan baik," tuturnya.

Head of Government Digital Solution and Service DigitalPeruriMedian Yuli Hartanto mengharapkan,kegiatan ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

“Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong pemanfaatan teknologi dalam menghadapi tantangan di masa depan dan menjadi langkah awal untuk dapat memanfaatkan teknologi dan menciptakan solusi yang inovatif,” kata Median.



(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Tiga tahun yang lalu, siapa yang menyangka hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi cikal bakal ibu kota masa depan Indonesia? Kami, di Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN), tak pernah lupa bagaimana perjalanan ini dimulai dengan tantangan luar biasa.

Sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, kantor yang belum siap digunakan, hingga honorarium bulanan yang ditangguhkan hanyalah sebagian dari rintangan yang harus kami hadapi. Tak terhitung pula berapa banyak keraguan dan kritik yang menghujani kami-membangun sebuah kota dari nol bukanlah tugas yang mudah.

Namun, hari ini, dengan penuh kebanggaan, kita dapat melihat IKN tidak lagi hanya sebagai konsep, tetapi sebagai megaproyek nyata yang mulai diwujudkan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bersama dengan dukungan luar biasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) yang saat ini keduanya dipimpin oleh Pak Basuki Hadimoeljono, telah menunjukkan bahwa visi besar ini bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai.

Slogan "Tiada Hari Tanpa Cor" yang kini viral di kalangan anak muda dan terpampang di salah satu bangunan di IKN mencerminkan semangat kerja keras yang terus kami junjung setiap hari.

Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Keraguan dan pertanyaan mengenai relevansi serta keberhasilan IKN kerap muncul. Walaupun begitu, Presiden Jokowi memilih untuk tetap mengambil risiko besar ini karena beliau yakin bahwa untuk mengejar kemajuan bangsa, sering kali kita harus berani mempertaruhkan banyak hal.

Kami sejalan dengan keyakinan tersebut. Sebagai akademisi, kami berusaha memanfaatkan pengetahuan kami untuk membangun bangsa Indonesia, salah satunya dengan mempertaruhkan kredensial dengan mengambil risiko untuk memimpin pembangunan IKN, khususnya di bidang transformasi hijau dan digital.

Kala itu, kami menerima tantangan besar ini untuk mendampingi Pak Bambang Susantono dalam mengawal pembangunan IKN. Visi besar Presiden Jokowi inilah yang terus kami pegang teguh dalam setiap langkah, fokus pada keberlanjutan dan penerapan teknologi hijau serta digital.

Visi ini lebih dari sekadar pembangunan fisik infrastruktur semata; ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045-sebuah cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan strategis kami, seperti Cetak Biru Kota Cerdas, Pedoman Bangunan Gedung Cerdas, Roadmap Pembangunan Rendah Karbon, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Meski sempat mendapat cemoohan dari berbagai pihak, kami tetap teguh melangkah dan terus menyempurnakan yang sudah ada. Di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo, arah strategis ini akan terus kami lanjutkan, memastikan IKN berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bermanfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia-bukan sekadar wacana kosong dan 'omon-omon' semata.

Membangun IKN bukan sekadar membangun infrastruktur fisik atau 'hardware' saja, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi atau 'software' dan, yang paling penting, mengembangkan sumber daya manusianya atau 'brainware'. Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam visi pembangunan IKN, sejalan dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo yang menegaskan percepatan proyek IKN dalam Sidang Kabinet pada 12 Agustus 2024.

Kami telah mempelajari secara saksama visi dan misi Prabowo-Gibran, terutama dalam hal kesinambungan proyek-proyek yang sudah dibangun bersama Presiden Jokowi. Salah satu kunci utama yang menjadi landasan visi Presiden Terpilih Prabowo adalah keberlanjutan, dan ini menjadi fondasi yang akan terus kami pegang teguh dalam pembangunan IKN.

Filosofi keberlanjutan ini juga tercermin dalam salah satu pidato Presiden Terpilih Prabowo, di mana beliau menyampaikan bahwa, "Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menangis, (tetapi) dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, (tetap akan) berdiri lagi."

Filosofi ini sangat relevan dengan perjalanan kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN dalam membangun IKN yang penuh dengan tantangan-jatuh bangun adalah bagian dari proses. Namun, semangat pantang menyerah seperti yang diungkapkan Presiden Terpilih Prabowo itulah yang mendorong kami terus maju.

Kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, yang mayoritas diisi oleh orang muda bangsa, bertekad memastikan bahwa visi besar IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan akan tetap terwujud.

Berbagai teknologi canggih telah diterapkan untuk mendukung visi efisiensi dan keberlanjutan, mulai dari sensor perkotaan dan bangunan cerdas, hingga pengendalian pembangunan yang menggunakan drone dan kecerdasan buatan (AI).

Kami juga telah dengan tanggap mengantisipasi potensi risiko bencana dengan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan pengoperasian Nusantara Command Center di IKN sebagai forest city sesuai yang diarahkan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Nusantara Command Center tidak hanya akan berfungsi sebagai pengendali situasi darurat saja, melainkan juga meningkatkan efisiensi layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh penghuni kota.

Tak hanya itu, kami tengah mempersiapkan trem otonom dan taksi terbang sebagai moda transportasi cerdas unggulan masa depan, sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Nusantara Knowledge and Technology Hub juga sedang dikembangkan sebagai jembatan emas penghubung antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan industri, menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif guna mendukung terciptanya kota cerdas yang terintegrasi.

Kolaborasi dengan universitas, perusahaan, dan lembaga internasional dari berbagai negara-negara maju terus dijajaki untuk mendukung IKN sebagai pusat inovasi dan kemajuan teknologi, menjadikannya sebagai urban living lab yang ideal untuk menyerap best practices dari seluruh dunia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui uji coba atau Proof of Concept (PoC) teknologi, yang tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa visi besar IKN dapat diimplementasikan, tetapi juga untuk menguji keandalan konsep serta kualitas teknologi tersebut. Melalui PoC, kami yakin bahwa akan terjadi transfer of knowledge dari inovasi terbaik dunia, baik kepada pemerintah maupun pelaku industri dalam negeri.

Hal ini penting agar kedepannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi mandiri yang bersumber dari potensi sumber daya manusia terbaik bangsa. PoC juga sejatinya merupakan upaya preventif dan langkah strategis untuk menilai apakah suatu teknologi menawarkan harga terbaik-yakni harga termurah dengan kualitas tertinggi, untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terpisah.

Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar gagasan atau wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan cerdas.

Kami percaya IKN adalah lompatan besar yang membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan bukti nyata dari tekad bangsa untuk menjadi lebih unggul, merangkul masa depan dengan keyakinan.

Di tengah laju globalisasi, IKN hadir sebagai simbol harapan, membawa Indonesia menuju era baru sebagai negara maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan.

Di balik berbagai capaian kami di IKN, terdapat tim teknokrat yang luar biasa dalam merumuskan program-program unggulan. Ibarat seorang pendekar yang mahir menggunakan kemampuan fisik dan senjatanya, kami yang berkiprah di ranah sipil berusaha mengabdikan diri kepada negara dengan mengoptimalkan kajian, inovasi, dan teknologi.

Terbukti, per Oktober 2024, puluhan ribu orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berkunjung ke IKN melalui aplikasi IKNOW, layanan terpadu yang kami kelola dan awasi. Untuk memastikan keamanan data pengguna, kami telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui skema IT Security Assessment untuk meminimalisir risiko kebocoran data.

Dengan begitu, antusiasme yang luar biasa untuk menyaksikan langsung bagaimana kota masa depan Indonesia sedang dibangun, akan diiringi oleh teknologi tepat guna terbaik yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuninya.

Menghadapi transisi pemerintahan, kami tetap berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN dan Indonesia, apa pun tantangan yang muncul di depan, dengan sumber daya yang tersedia - bahkan bila itu hanya sekedar "bambu runcing" saja. Karena kami yakin Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu untuk mencintai rakyat dan membangun Indonesia menjadi lebih adil dan makmur.

Kami percaya, perjuangan kami saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu-Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, Bung Tomo, dan lain-lain-yang rela bertaruh nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Semangat merekalah yang menjadi inspirasi kami dalam mewujudkan visi Indonesia maju dengan membangun Indonesia yang terhormat dan bermartabat.

Jika suatu saat nanti garis tangan pengabdian kami dicukupkan atau bahkan diberikan amanah dan penugasan di tempat lain oleh pimpinan, komitmen kami tidak akan berubah, karena visi kami sejalan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari, di mana rakyatnya bangga menggunakan produk-produk buatan negeri sendiri.

Mohammed Ali Berawi
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara
Guru Besar Universitas Indonesia

(ang/ang)

Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka. Proses penyelidikan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keterlibatan BSSN dinilai penting untuk memperkuat bukti dalam proses penyelidikan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, di Mabes Polri pada Selasa (24/9).

Himawan tak menyebut secara rinci sudah ada atau belum pihak yang dimintai keterangan terkait kasus itu. Dia hanya menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelidiki kasus kebocoran data tersebut.

"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," ujar dia.

Sebelumnya, kebocoran data diduga kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran 6,6 juta data NPWP, termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri.

Data itu dijual oleh entitas bernama Bjorka di darkweb dengan harga murah saja, 10 ribu dolar AS atau setara Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323). Di dalam sampel data yang dia bocorkan, terdapat nama-nama orang VVIP Indonesia. Bjorka juga memberikan pesan dalam bahasa Inggris yang artinya:

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna".