BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan, akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang bagi daerah yang dimenangi kotak kosong dan dipimpin oleh pejabat sementara.

"Kami akan mengadakan Pilkada kembali yang detail tahapannya akan kita bahas, itu rencananya di bulan September 2025. Jadi rencananya di bulan September," kata Ketua Umum Mochamad Afifuddin di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (10/11/2024).

Afif mengatajan, KPU akan membahas proses pelaksanaan Pilkada ulang dengan Komisi II DPR setelah tahapan Pilkada 2024 selesai.

"Cuman tahapannya nanti kita akan bahas setelah proses pilkada berjalan lah ya," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersepakat untuk menggelar Pilkada kembali 2025, jika pilkada suatu daerah dimenangkan kotak kosong.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung pada Selasa (10/9/2024) malam dan menjadi kesimpulan sementara untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja berikutnya bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP.

“Secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Selasa (10/9/2024) malam.

Menurut Doli, rapat Komisi II lanjutan bersama KPU, Kemendagri, Bawaslu, dan DKPP akan digelar pada 27 September 2024.

Salah satu fokus pembahasannya mengenai aturan penyelenggaraan Pilkada ulang pada 2025 untuk daerah yang dimenangkan kotak kosong.

“Komisi Il DPR RI akan membahasnya lebih lanjut bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan 1 (satu) pasangan calon,” kata Doli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon meminta UU Pilkada mengatur agar opsi memilih kotak kosong tersedia di setiap wilayah yang menggelar pilkada, tak hanya daerah dengan calon tunggal.

Pasal-pasal yang diuji antara lain Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, serta Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 digugugat ke Mahkamah Konstitusi.

Heriyanto (Pemohon I), Ramdansyah (Pemohon II), dan Raziv Barokah (Pemohon III) menilai pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena pasangan calon kepala daerah banyak yang tidak memperhatikan kehendak rakyat, melainkan mengutamakan pilihan elit partai politik.

"Kami melihat justru pasangan yang ada itu lebih banyak dihasilkan dari yang namanya kandidasi buying atau pork barrel politic juga didalamnya Yang Mulia,” ujar Heriyanto selaku Pemohon dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 125/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Menurut para pemohon, bakal pasangan calon kepala daerah di sejumlah wilayah tidak diusung untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan penguasa.

Bahkan, karena koalisi gemuk tersebut dibentuk mengakibatkan hanya ada satu pasangan calon kepala daerah, sehingga akan ada pertarungan melawan kotak kosong.

Namun, para Pemohon menginginkan konsep kotak kosong berlaku juga atas daerah yang memiliki dua atau lebih pasangan calon kepala daerah.

Hal ini sebagai bentuk penolakan pemilih untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang ada.

Pada pokoknya, para Pemohon menginginkan ada fasilitasi terhadap keberadaan suara kosong atau blank vote dengan mengakui keberadaan kotak kosong di dalam surat suara bagi daerah yang memiliki dua atau lebih pasangan calon.

Pokok permohonan juga meminta agar suara kosong sebagai suara sah dan mempengaruhi keterpilihan dari hasil pilkada.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 79 ayat (1) UU 1/2015, Pasal 94 UU 8/2015, serta Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti yang dimohonkan para Pemohon.

Ketua MK, Suhartoyo yang memimpin sidang mempertanyakan argumen para pemohon terkait permintaan fasilitas kotak kosong tersebut.

Karena menurut Suhartoyo, jika kotak kosong diterapkan, Pilkada akan sulit mencapai pasangan calon yang konkret terpilih.

"Kalau hanya blank vote dan kemudian untuk representasi suara kosong berarti kan tidak muncul figurnya di sini, bagaimana kemudian itu bisa terpecahkan, para Pemohon bisa memberikan elaborasi di dalam posita termasuk ada dampak tidak di petitumnya, kalau ada petitumnya harus diselaraskan,” ujar Suhartoyo.

Sebelum menutup persidangan, Suhartoyo mengatakan para Pemohon memiliki waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan.