Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank asing di Indonesia berkomitmen untuk tidak menambah porsi pembiayaan ke sektor batu bara. Hal ini seiring dengan target nol emisi karbon atau Net Zero Emission (NZE) yang dicanangkan pemerintah.

Managing Director, Head of Global Corporate and Institutional Banking for Indonesia MUFG Bank, Ltd. Michael Sugirin mengatakan bahwa bank asing umumnya sudah lebih dulu mengambil langkah untuk menghentikan pembiayaan sektor batu bara, karena dorongan dari global yang lebih dulu datang.

“Dari MUFG-nya yang masih financing ke arah coal tinggal 10 [coal plan], tapi itu kan perlu transisi. Kita enggak paksa [berhenti] yang eksisting kita lihat progress dan kita bantu untuk transisi. Tapi [kredit baru] kita tidak,” ujarnya dalam Media Networking, Rabu (26/8/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, memang sejumlah bank-bank asing seperti PT Bank UOB Indonesia, di mana saham mayoritasnya dimiliki oleh United Overseas Bank asal Singapura, lalu Citi Indonesia sudah mulai secara terbuka dan aktif menyatakan komitmen mereka untuk menghentikan atau mengurangi pembiayaan ke sektor batu bara.

Bank UOB Indonesia sebelumnya juga menyatakan komitmennya untuk tidak menambah porsi pembiayaan ke sektor batu bara.

Pada kisaran kuartal akhir tahun lalu, Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendukung pencapaian target program pemerintah, yaitu nol emisi karbon atau net zero karbon (NZE) pada 2060.

"UOB ini memang punya policy untuk ikut Singapura dan Indonesia. Apalagi di Singapura [target program NZE] lebih awal yaitu 2050, sehingga 2039 kita komit harus exit batu bara," ujarnya pada awak media usai agenda UOB Gateway to ASEAN Conference 2023, Rabu (11/10/2023).

Dia pun menyebut untuk sisa waktu 16 tahun sebelum tenggat waktu yang ditentukan perusahaan, pihaknya bakal mendorong diversifikasi bisnis para nasabah korporasinya untuk beralih membidik sektor pertambangan lain, seperti nikel, emas bahkan masuk ke industri kendaraan listik (EV).

"Kendati demikian, nasabah-nasabah yang masih di sektor batu bara ya tetap saat kita continue. Kita nggak akan langsung exit, kita perlu pikirkan dampaknya," ucapnya.

Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) juga melakukan perubahan strategis dalam pendekatan bisnis mereka terhadap sektor pertambangan, khususnya batu bara. Langkah ini diklaim untuk mendukung pencapaian target program pemerintah dalam Environment, Social, dan Governance (ESG).

Adapun, komitmennya ini sejalan dengan Citigroup secara global yang menyalurkan kredit ke segmen ESG sebesar US$1 triliun sampai 2030, di mana total pembiayaan sudah mencapai US$348,5 miliar per Desember 2022.

Meski akan melakukan pengurangan pendanaan ke sektor batu bara, namun hal itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara sekaligus. Pasalnya, untuk saat ini batu bara tetap dibutuhkan setidaknya 10 hingga 30 tahun lagi sebagai sumber daya listrik.

Peningkatan Eksposur Sektor Batu Bara

Sebaliknya sebagian bank domestik termasuk bank negara justru menunjukkan peningkatan dalam eksposur mereka terhadap sektor batu bara.

Menanggapi hal tersebut, Michael menyebut bahwa ada bank-bank domestik sebenarnya telah memiliki kebijakan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dia menyebut kenaikan eksposur terhadap sektor batu bara mungkin disebabkan oleh pergeseran pembiayaan, di mana bank-bank asing yang sudah berhenti menyalurkan kredit ke sektor ini beralih ke bank-bank Himbara.

“Mungkin karena bank asing sudah tidak lagi, jadi pindah ke Himbara. Tapi pasti akan ke arah sana [keberlanjutan], tapi tinggal waktu,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, kondisi penyaluran kredit di sektor pertambangan, khususnya batu bara masih meningkat di tengah gencarnya langkah perbankan dalam menyalurkan pembiayaan hijau di Tanah Air.

Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2024, total penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan dan penggalian sekitar 8% dari total kredit.

Jika diasumsikan berdasarkan capaian kredit bank RI per Juni 2024 yang mencapai Rp7.478 triliun, maka kredit yang disalurkan ke sektor tambang mencapai Rp598,24 triliun. Itu artinya, angka ini naik Rp269,8 triliun atau tumbuh 82,15% dari bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 yang mencapai Rp328,43 triliun.

Apabila dibandingkan secara tahunan, kredit ke sektor ini tumbuh 136,3% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp253,17 triliun per Juni 2023.

Sebenarnya tren penyaluran kredit tambang yang terus meningkat telah terlihat sejak 2021, di mana saat itu angkanya Rp153,8 triliun. Saat itu porsiannya hanya menyentuh 2,67% dari total kredit.

Kemudian, pada 2022 angkanya kembali naik menjadi Rp237,39 triliun atau tumbuh 54,35% yoy. Saat itu, porsiannya kembali meninggi menjadi 3,7% dari total kredit.

Pada Desember 2023, kredit ke sektor ini mencapai Rp290,47 triliun. Porsiannya mencapai 4,1% dari total kredit saat itu.

Selanjutnya, angka ini terus meningkat pada awal tahun yaitu Januari 2024 menjadi Rp298,44 triliun. Adapun, porsi kredit ini sebesar 4,23% dari total kredit.

Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga lima bulan pertama 2024 yaitu Mei 2024, di mana kredit ke sektor pertambangan mencapai Rp328,43 triliun, tumbuh 28,09% yoy dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp256,41 triliun. Porsinya mencapai 4,45% dari total kredit.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan dalam pemberian kredit/pembiayaan tersebut, bank diwajibkan untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan antara lain harus memiliki serifikat AMDAL, sebagaimana menjadi pertimbangan dalam penetapan kualitas kredit yang saat ini diatur dalam POJK No.40/2019 dan POJK No.51/2017.

“Selain itu, OJK juga telah menerbitkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang merupakan transformasi dari Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (13/8/2024).

Adapun, TKBI merupakan klasifikasi aktivitas ekonomi yang mendukung upaya dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Di mana, taksonomi dapat digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia.

Lebih lanjut, kata Dian, dalam penyaluran kredit ataupun pembiayaan termasuk ke sektor pertambangan, tentunya bank akan melihat potensi bisnis ke depan yang juga sejalan dengan kepentingan nasional dengan tetap memperhatikan manajemen risikonya.

Dian menyampaikan dalam perencanaan strategi ke depan, saat ini beberapa bank telah memiliki target NZE untuk mendukung target pemerintah pada 2060 yang tentunya juga telah mempertimbangkan bauran penyaluran portofolionya.

Bisnis.com, JAKARTA – Suku bunga kredit baru mengalami kenaikan secara bulanan pada Juli 2024. Kenaikan ini terjadi di tengah keputusan Bank Indonesia (BI) menahan laju suku bunga acuannya di level 6,25% yang ditetapkan sejak April 2024 lalu.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), periode Agustus 2024, BI memang telah menetapkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 6,25%. Alhasil, BI menahan laju suku bunga acuannya tersebut selama empat bulan secara berturut-turut.

Seiring dengan kebijakan moneter BI itu, tercatat suku bunga kredit baru mengalami kenaikan secara bulanan, ditengah kecenderungan penurunan suku bunga kredit agregat. Berdasarkan laporan asesmen BI, suku bunga kredit baru mengalami kenaikan sebesar 13 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya, menjadi 9,81% pada Juli 2024 dari 9,68% pada Juni 2024.

Kenaikan ini juga terlihat pada tren kuartalan, sebagaimana ditunjukan oleh arah Rata-Rata Bergerak (RRB) tiga bulanan untuk suku bunga kredit baru.

“Kendati demikian, kenaikan suku bunga kredit baru belum diikuti dengan kenaikan suku bunga tertimbang untuk kredit agregat, sejalan dengan berlanjutnya penyesuaian suku bunga kredit lama dan masih terbatasnya pencairan kredit baru,” tulis BI dalam laporannya yang dikutip Minggu (25/8/2024).

Adapun, kenaikan suku bunga kredit baru terjadi pada hampir seluruh kelompok bank, kecuali pada bank umum swasta nasional (BUSN). Kenaikan suku bunga kredit baru pada mayoritas kelompok bank tergolong sejalan dengan peningkatan suku bunga DPK di bulan Juli 2024 yang mencapai 3,03% dari bulan sebelumnya 2,99%.

Tercatat, bunga kredit baru di kantor cabang bank asing mencapai 9,84% per Juli 2024, naik dari bulan sebelumnya yang hanya 8,67% per Juni 2024. Kemudian, suku bunga kredit baru di bank pelat merah atau BUMN pun mengalami kenaikan dari 8,5% ke 8,53%, atau kenaikan paling rendah dibandingkan kategori lainnya.

Lalu, suku bunga di bank pembangunan daerah mengalami kenaikan dari 9,35% menjadi 10,19%. Sementara, kondisi berbeda dialami suku bunga kredit baru di bank umum swasta nasional yang turun dari 10,54% ke 10,51%.

Pada laporan yang sama, suku bunga kredit seluruh sektor prioritas KLM mengalami penurunan di bulan Juli 2024, dengan penurunan terbesar pada sektor listrik-gas-air (LGA), sementara pada sektor prioritas lainnya penurunan suku bunga relatif menyebar merata.

Bila dirinci, suku bunga kredit LGA mencapai 7,78% dari sebelumnya 8,13%. Kemudian, otomotif dari 8,79% menjadi 8,78%. Penurunan juga diikuti oleh jasa sosial dan pendidikan serta perdagangan yang masing-masing menjadi 8,95% dan 10,20% dari sebelumnya 8,96% dan 10,22%.

Tren penurunan ini sejalan dengan risiko kredit (Non-Performing Loan atau NPL) sektor-sektor tersebut yang terjaga di level yang relatif lebih rendah dibanding industri perbankan.

Sementara itu, suku bunga kredit sektor-sektor non-KLM masih terus meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, meski relatif terbatas, meningkat 1 bps menjadi 10,37% pada Juli 2024.