Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai perkiraan, tingkat gagal bayar kredit perbankan di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan. Berbagai upaya pun dilakukan bank dalam memitigasi risiko pemburukan kualitas kredit.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Hal serupa pun terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang 80% portofolio kreditnya berasal dari sektor UMKM. Hingga periode semester I/2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%.

Secara rinci, segmen kecil menjadi yang paling tinggi kenaikannya sekitar 76 basis poin (bps) menjadi 5,05%. Dilanjutkan, kredit segmen mikro yang NPL-nya naik 72 bps menjadi 2,95%.

Sejalan dengan itu, BRI tampaknya juga menurunkan portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro. Kontribusi kredit segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso pun membenarkan bahwa itu menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang bahwa jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tersebut, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso bilang bahwa dalam hal ini BRI telah memperketat kriteria risk accpetance dan portfolio guideline. Sementara, untuk portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank, itu pun dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk kredit-kredit bermasalah yang dimiliki BRI, maka akan dilakukan opsi restrukturisasi. Adapun, ia bilang saat ini bank masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi disitulah pencadangan akan berbicara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga bilang BRI turut meningkatkan biaya pencadangan yang dimilik. Tak main-main, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun, berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI.

Ia mengungkapkan bahwa memang salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Tak hanya BRI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tampak mengalami kenaikan NPL di segmen UMKM. Mengutip presentasi perusahaan dalam situs resminya, BCA mencatat NPL di segmen itu naik 210 bps secara tahunan menjadi 15,9%.

Sedikit berbeda dengan BRI, itu tak menyusutkan hasrat BCA dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan kredit UMKM di separuh pertama 2024 yang tumbuh 12,7% YoY menjadi Rp 114,4 triliun.

“BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali,” ujar Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

Selain itu, Hera juga bilang pihaknya selalu menjaga CKPN pada level yang solid dengan membentuknya secara pruden. Hal ini terefleksi pada rasio NPL coverage sebesar 190,2% dan LAR coverage sebesar 71,2%.

“Pembentukan provisi kredit senantiasa kami evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga sangat memadai untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi,” ujar Hera.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang memang ada kenaikan NPL di umkm terutama pasca pencabutan program restrukturisasi Covid-19.

Ia memproyeksikan NPL UMKM masih di sekitar 4,2% sampai 4,3% setidaknya hingga kuartal 4 tahun ini. Selanjutnya, ada harapan mulai melandai seiring dengan kemungkinan penurunan bunga.

“Kemungkinan landai di kuartal 4 seiring denagn tren bunga mulai melandai dan menjelang akhir tahun ada peningkatan tren belanja masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sesuai perkiraan, tingkat gagal bayar kredit perbankan di segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan. Berbagai upaya pun dilakukan bank dalam memitigasi risiko pemburukan kualitas kredit.

Seperti diketahui, saat ini rasio kredit bermasalah (NPL) segmen UMKM sedang dalam tren kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat NPL UMKM periode Mei 2024 berada di level 4,27%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya di level 4,26%.

Hal serupa pun terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang 80% portofolio kreditnya berasal dari sektor UMKM. Hingga periode semester I/2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%.

Secara rinci, segmen kecil menjadi yang paling tinggi kenaikannya sekitar 76 basis poin (bps) menjadi 5,05%. Dilanjutkan, kredit segmen mikro yang NPL-nya naik 72 bps menjadi 2,95%.

Sejalan dengan itu, BRI tampaknya juga menurunkan portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro. Kontribusi kredit segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso pun membenarkan bahwa itu menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang bahwa jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tersebut, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso bilang bahwa dalam hal ini BRI telah memperketat kriteria risk accpetance dan portfolio guideline. Sementara, untuk portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank, itu pun dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk kredit-kredit bermasalah yang dimiliki BRI, maka akan dilakukan opsi restrukturisasi. Adapun, ia bilang saat ini bank masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi disitulah pencadangan akan berbicara,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga bilang BRI turut meningkatkan biaya pencadangan yang dimilik. Tak main-main, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun, berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI.

Ia mengungkapkan bahwa memang salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Tak hanya BRI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tampak mengalami kenaikan NPL di segmen UMKM. Mengutip presentasi perusahaan dalam situs resminya, BCA mencatat NPL di segmen itu naik 210 bps secara tahunan menjadi 15,9%.

Sedikit berbeda dengan BRI, itu tak menyusutkan hasrat BCA dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan kredit UMKM di separuh pertama 2024 yang tumbuh 12,7% YoY menjadi Rp 114,4 triliun.

“BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali,” ujar Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA.

Selain itu, Hera juga bilang pihaknya selalu menjaga CKPN pada level yang solid dengan membentuknya secara pruden. Hal ini terefleksi pada rasio NPL coverage sebesar 190,2% dan LAR coverage sebesar 71,2%.

“Pembentukan provisi kredit senantiasa kami evaluasi dari waktu ke waktu, sehingga sangat memadai untuk menutup potensi penurunan nilai kredit yang mungkin terjadi,” ujar Hera.

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan bilang memang ada kenaikan NPL di umkm terutama pasca pencabutan program restrukturisasi Covid-19.

Ia memproyeksikan NPL UMKM masih di sekitar 4,2% sampai 4,3% setidaknya hingga kuartal 4 tahun ini. Selanjutnya, ada harapan mulai melandai seiring dengan kemungkinan penurunan bunga.

“Kemungkinan landai di kuartal 4 seiring denagn tren bunga mulai melandai dan menjelang akhir tahun ada peningkatan tren belanja masyarakat,” ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyaluran pembiayaan perbankan syariah ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan pada awal Kuartal II-2024.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) telah menyalurkan pembiayan ke sektor UMKM sebesar Rp 96,73 triliun per April 2024.

Jumlah tersebut naik 8,4% secara tahunan (yoy) dari posisi tahun lalu yang sebesar Rp 89,23 triliun per April 2023. Sementara itu, jika melihat kinerja pembiayaan UMKM pada sejumlah bank syariah, juga mencatatkan peningkatan signifikan.

BCA Syariah misalnya, bank ini menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp 1,9 triliun per Juni 2024, atau tumbuh positif sebesar 18,63% yoy dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan, dari total pembiayaan bank yang sebesar Rp 9,53 triliun per Juni 2024, komposisi pembiayaan UMKM menempati posisi kedua terbesar setelah pembiayaan komersial.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan UMKM, Pranata menyebut kualitas pembiayaan masih terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio NPF yang rendah di level 0,17% per Juni 2024.

Penyaluran pembiayaan pada sektor UMKM merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sampai dengan akhir tahun ini, salah satu strategi BCA Syariah adalah dengan memperluas kerjasama dengan komunitas pengusaha terutama pengusaha kecil dan menengah, serta memperkuat sinergi dengan induk usaha untuk penyaluran pembiyaan dengan skema inti plasma

Senada, Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mencatatkan peningkatan penyaluran pembiayaan UMKM, yakni mencapai Rp 46,69 triliun sampai Mei 2024. Jumlah tersebut tumbuh 17,05% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tren pembiayaan UMKM BSI terus mengalami peningkatan. Ini tidak lepas dari perkembangan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah serta gaya hidup masyarakat yang mulai melihat perbankan syariah sebagai salah satu alternatif pembiayaan,” kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi belum lama ini

Salah satu upaya BSI dalam mengembangkan UMKM adalah melalui UMKM Center yang ada di tiga daerah, yaitu Aceh, Yogyakarta, dan Surabaya di Jawa Timur. Saat ini BSI memiliki 3.156 UMKM binaan di ketiga wilayah tersebut.

“Pembiayaan UMKM BSI berfokus pada bisnis-bisnis yang resilience, kuat, dan berkelanjutan. Ini karena BSI ingin memberikan manfaat tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga bagi alam melalui pembiayaan yang berkelanjutan,” imbuh Hery.

Senada, Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji mengatakan, pihaknya melihat potensi pembiayaan ke sektor UMKM yang cukup besar tahun ini.

"Namun seiring dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan, Bank Muamalat tidak menargetkan pertumbuhan pembiayaan di sektor UMKM yang agresif pada tahun ini, tapi kami akan menjaga pertumbuhan pembiayaan UMKM di level moderat pada tahun ini." ungkap dia kepada Kontan.

Sejalan dengan itu, Hayunaji menyebit kualitas asset atau rasio NPF segmen UMKM juga senantiasa diajag pada level yang sesuai dengan ketentuan regulator.

Lebih lanjut Bank Muamalat akan fokus pada kualitas portofolio yang sehat dan sesuai dengan risk appetite yang acceptable.

"Sektor industri yang menjadi fokus penyaluran pembiayaan UMKM di Bank Muamalat antara lain adalah sektor pendidikan dan kesehatan," ungkap dia.