MOSKOW,investor.id – Krisis politik di Prancis bisa terus berlanjut hingga pemilihan presiden (pilpres). Pasalnya, hasil pemilu parlemen negara itu telah menimbulkan kekhawatiran apakah perubahan kepemimpinan setelah pilpres 2027 akan dapat menenangkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan koalisi tengah negara itu.

Anggota Parlemen Eropa terpilih Prancis Thierry Mariani mengatakan hal ini, ketika hasil pemilihan parlemen Prancis membuat negara itu menghadapi parlemen gantung. Saat ini, tidak ada partai yang memegang mayoritas di Prancis.

Front Populer Baru (NFP) adalah aliansi luas terdiri dari partai kiri keras France Unbowed dengan gabungan partai Sosialis, Hijau, dan Komunis. Aliansi ini keluar sebagai pemenang dalam putaran kedua, meraih 182 kursi di Majelis Nasional.

Koalisi tengah yang didukung Presiden Emmanuel Macron berada di urutan kedua dengan 161 kursi. Sedangkan sayap kanan National Rally (RN), yang dipimpin di parlemen oleh Marine Le Pen, memenangkan 142 kursi.

"Saya khawatir kita belum berada di akhir kekacauan dalam kehidupan politik Prancis. Semua mata sekarang tertuju pada 2027 dan pemilihan presiden sehingga National Rally dapat berkuasa dan benar-benar mengubah arah negara kita," jelas Mariani, dikutip kantor berita Rusia Sputnik, Kamis.

Mariani merupakan salah satu penampil teratas daftar partai RN. Ia mengatakan, hasil pemilu memicu rasa ketidakadilan yang kuat di kalangan publik.

Dia berpendapat, kerja sama yang bersifat tidak wajar antara pemimpin France Unbowed Jean-Luc Melenchon dan partai Renaissance liberal Macron dilihat sebagai pengkhianatan terhadap tuntutan publik untuk perubahan kebijakan radikal.

Saat negosiasi koalisi sedang berlangsung, hasil yang mungkin tampak adalah berbagai kepentingan yang saling bertentangan. "Terdiri dari tokoh-tokoh dengan ideologi dan strategi yang bertentangan, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial dan hilangnya kredibilitas politik," prediksi Mariani.

Meskipun tidak memiliki mayoritas mutlak, para pemimpin aliansi NFP menyerukan kepada Macron untuk memilih seorang perdana menteri (PM) dari jajaran mereka. Macron menolak pengunduran diri PM Prancis Gabriel Attal dan meminta Macron untuk tetap memimpin demi menjaga "stabilitas".

Pemerintah minoritas akan membutuhkan dukungan diam-diam dari partai-partai politik lain, kemungkinan besar dari sayap kiri, kata Mariani.

"Para teknokrat sudah berada di pemerintahan. Emmanuel Macron hampir tidak memberi ruang bagi para menterinya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki kedalaman politik dan menghilang dari kehidupan publik secepat mereka masuk," sebutnya.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News