REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) menanggapi video viral tentang seorang terdakwa dengan dugaan kasus penipuan yang mengaku sebagai anggota TNI AD aktif yang berdinas di Kopassus Cijantung, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi memberikan klarifikasi resminya terkait status keanggotaan terdakwa dan situasi yang sebenarnya.

Kristomei menjelaskan, bahwa pria yang ada dalam video viral tersebut, yaitu James Makapedua, telah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan TNI AD. Sehingga pernyataan terdakwa yang mengaku sebagai prajurit TNI AD aktif, apalagi berdinas di Kopassus Cijantung adalah tidak benar.

"Saudara James Makapedua telah diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan TNI AD berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor: Kep/14/II/2008 tanggal 11 Februari 2008. Alasan pemberhentiannya karena yang bersangkutan melakukan desersi dan pernikahan ganda," ujar Kristomei di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kristomei menjelaskan, pangkat terakhir James Makapedua saat berdinas di TNI AD adalah Sersan Kepala (Serka). Sementara dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa terlihat mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) TNI AD berpangkat Pelda lengkap dengan baret merah Kopassus, yang tidak seharusnya ia kenakan.

Hal itu mengingat statusnya yang sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari TNI AD. Kristomei menegaskan, yang bersangkutan tak berhak mengenakan seragam dan baret Kopassus.

"Karena Saudara James Makapedua sudah bukan anggota TNI AD lagi, maka yang bersangkutan tidak berhak mengenakan seragam maupun atribut TNI lagi. Sementara untuk sidang di pengadilan umum, sudah tepat ya, karena Saudara James sudah berstatus warga sipil," ujar Kristomei.

Sebagai informasi, kasus yang menjerat James Makapedua saat ini adalah kasus dugaan penipuan atau penggelapan. Sidang keduanya dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2024 di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

Mengaku anggota Kopassus...

Video Jems menjalani persidangan viral di beberapa kanal media sosial, khususnya di Tiktok. Dia menjalani persidangan dengan memakai seragam loreng lengkap dengan baret merah.

Jems yang dikawal polisi bersenjata pun mengadukan hal yang menimpanya kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dia sebagai anggota militer, seharusnya tidak menjalani sidang di peradilan umum.

"Kami memohon kepada pemimpin kami, kepada Panglima TNI supaya mengklarifikasi kasus ini. Itu saja dan ini adalah kasus perdata yang dipaksakan jadi tindak pidana," ujar Jems dalam video yang viral dikutip Republika.co.id di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dia pun menegaskan, PN Tangerang seharusnya tidak berhak memprosonya. "Karena kami masih berstatus anggota TNI Angkatan Darat khususnya grup Kopassus yang ada di Cijantung," kata Jems seusai keluar dari ruang sidang 06 PN Tangerang.

Dia datang ke PN Tangerang mengenakan seragam loreng dengan baret merah komando serta brevet lengkap. Jems tidak paham, mengapa ia bisa disidang di peradilan umum. Dia mengaku, sengaja memakai pakaian dinas lapangan (PDL) untuk menghadiri persidangan.

"Kami tidak mengerti hal itu, tetapi intinya bahwa, kami membuktikan, kami bukan masyarakat sipil biasa, kami adalah anggota TNI Angkatan Darat, dan saya menggunakan uniform (seragam) seperti ini saya bisa mempertanggungjawabkan," ujar Jems.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masih ingat dengan video viral seorang bocah bernama Yohanes Game Marchal Lau alias Joni, yang memanjat tiang bendera saat HUT ke-73 RI di NTT pada 2018? Dia kala itu mendapat pujian karena masih berusia 13 tahun, namun sanggup memanjat tiang untuk membetulkan bendera agar bisa berkibat. Kali ini, ia muncul lagi membuat kaget publik lantaran membuat pengakuan gagal masuk seleksi bintara TNI AD.

Padahal, Joni sudah dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa daftar menjadi TNI kala diundang ke Istana. Joni ternyata gagal lolos seleksi prajurit Calon Bintara (Caba) PK Reguler TNI AD tahun anggaran 2024.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Kristomei Sianturi membenarkan alasan Joni gagal lolos seleksi TNI AD. Ternyata tinggi Joni masih di bawah standar. "Tidak memenuhi syarat dari aspek tinggi badan minimal 160 cm untuk daerah tertinggal," kata Kristomei di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dalam rekrutmen prajurit TNI, normalnya tinggi badan minimal pria 165 sentimeter (cm) dan wanita 160 cm. Namun, ada kebijakan afirmasi di daerah tertinggi dan terluar, yaitu tunggi pria menjadi minimal 160 cm. Namun, tinggu Joni baru 155 cm. Atas alasan itu, ia mendorong Joni untuk bisa lebih mempersiapkan diri saat pendaftaran seleksi tahun depan.

Meski begitu, Kristomei tetap mengapresiasi penghargaan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Mendikbud Muhadjir Effendy. Berkat aksi heroik Joni ketika upacara 17 Agustus 2018, ia pun bisa mengharumkan nama pribadi dan kampungnya.

Hanya saja, menurut Kristomei, penghargaan yang diperoleh Joni tidak bisa mempengaruhi hasil seleksi yang dilakukan TNI AD. "Piagam penghargaan tersebut tidak menyebutkan bahwa yang bersangkutan wajib diterima masuk TNI AD," kata Kristomei.

Sebelumnya, aksi Joni membuat decak kagum hingga dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana. Saat bertemu RI 1, Joni mengaku bercita-cita sebagai tentara. Mendengar hal itu, Jokowi lantas menyuruh Joni untuk mendaftarkan dirinya ke panglima dan akan langsung diterima.

"Pengen jadi tentara? Ya sudah nanti langsung daftar ke Panglima, langsung diterima kamu," jelas Jokowi saat itu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi dan promosi terhadap 256 perwira tinggi (pati) TNI tiga matra. Mutasi itu berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 dan hasil sidang Wanjakti pada 18 Juli 2024.

Di antara yang dimutasi adalah Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dari Mayjen R Nugraha Gumilar kepada Brigjen Hariyanto. Nugraha akan menjadi dosen Universitas Pertahanan (Unhan).

Adapun Hariyanto sebelumnya merupakan Kepala Staf Kodam (Kasdam) XVII/Cenderawasih. Dengan promosi tersebut, Hariyanto akan berpangkat mayjen sebagai Kapuspen TNI.

Pos Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) juga diganti dari Brigjen Kristomei Sianturi diserahkan kepada Kolonel Wahyu Yudhayana. Kristomei digeser menjadi Komandan Resimen Taruna (Danmentar) Akmil. Adapun Wahyu yang akan berpangkat brigjen sebelumnya menjabat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat (Kapuskodalad).

Pergeseran juga menimpa Wakil Komandan Kodiklatad dari Mayjen Kunto Arief Wibowo kepada Mayjen Izak Pangemanan. Mayjen Kunto digeser menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Setjen Wantannas. Adapun Mayjen Izak meninggalkan pos Pangdam XVII/Cenderawasih dan akan digantikan Mayjen Rudi Puruwito.

Untuk posisi Pangdivif 1 Kostrad yang ditinggalkan Mayjen Rudi Puruwito akan diduduki Brigjen Novi Rubadi Sugito. Novi yang sebelumnya merupakan Kasdivif 1 Kostrad akan mendapat kenaikan satu bintang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mendukung aksi pelaporan yang dilakukan pihak keluar korban Rico Sempurna Pasaribu (RSP) terhadap Koptu HB ke Puspom AD. Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) AD Brigadir Jenderal (Brigjen) Kristomei Sianturi mengatakan, otoritasnya akan menindaklanjuti pelaporan terkait dengan pembakaran hingga tewas satu keluarga wartawan Tribrata TV di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara (Sumut) tersebut.

Kristomei menerangkan, pelaporan itu resmi sudah di tangan Puspom AD pada Jumat (12/7/2024). Dari pelaporan tersebut, kata Kristomei, Puspom AD sudah berkordinasi dengan Pomdam-1 Bukit Barisan di Sumut. Karena kata Kristomei, kasus tersebut, peristiwanya ada di Sumut, yang diduga melibatkan terlapor Koptu HB.

“Locus kejadiannya ada di wilayah Kodam-1 BB (Bukit Barisan). Dan Puspom AD sudah menyampaikan kepada pelapor bahwa Kodam-1 BB, sudah membuka posko pengaduan perihal kasus tersebut,” ujar dia kepada Republika, Jumat (12/7/2024).

Puspom AD, kata Kristomei memastikan, dalam koordinasi dengan Pomdam Bukit Barisan, internalnya memerintahkan tindak lanjut. “Bahwa kami TNI AD akan menindaklanjuti setiap informasi, indikasi, dan pelaporan-pelaporan yang sudah ada. Bahkan kami sangat berterimakasih atas pelaporan tersebut, dan kami meminta masyarakat yang memiliki informasi, dan mengetahui tentang dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus tersebut untuk menyampaikan,” kata Kristomei.

Akan tetapi, kata Kristomei, sampai saat ini pihak TNI AD belum menentukan sikap atas Koptu HB selaku terlapor. Karena, kata dia, perlu adanya penyelidikan, dan penyidikan sebagai respons atas seluruh informasi yang disampaikan pihak keluarga korban.

Akan tetapi, dia menegaskan, TNI AD tidak akan mentolerir terhadap para prajuritnya yang bersalah lantaran terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi, kata Kristomei tindakan tegas akan dijatuhkan terhadap terlapor jika terbukti benar menjadi dalang dalam kasus pembunuhan satu keluarga itu.

“Kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetapi apabila memang nantinya terbukti bersalah, atau melanggar hukum, TNI AD akan memproses hukum secara tegas terhadap anggota tersebut,” kata Kristomei.

TNI AD, pun meminta kepada masyarakat, agar tak terburu-buru mengambil kesimpulan atas setiap dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran hidup-hidup satu keluarga pewarta lokal di Kabanjahe, Karo tersebut. “Kita jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Tetap mengedepankan praduga tidak bersalah,” kata dia.

Pada Kamis (11/7/2024), Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara kembali menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat dalam kasus pembakaran rumah wartawan Rico Sempurna Pasaribu di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo. "Kami sudah tetapkan B sebagai tersangka baru dalam kasus pembakaran rumah Rico Sempurna Pasaribu," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Kamis (11/7/2024).

Hadi mengatakan B ditangkap di Kabupaten Karo setelah petugas menangkap eksekutor pembakaran rumah korban yakni RAS pada Sabtu (6/7/2024) dan YST, Ahad (7/7/2024). Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa tersangka B tersebut yang memerintahkan kedua pelaku lainnya membakar rumah korban Rico Sempurna Pasaribu

"Tersangka B menyuruh YST membakar, serta memberikan uang Rp130 ribu kepada RAS untuk dibelikan minyak Pertalite dan solar yang digunakan membakar rumah korban," tutur Hadi.

Kemudian, dia mengatakan, RAS bersiap dengan menggunakan sepeda motor. Setelah api menyala, kedua pelaku kabur dan membuang botol bekas campuran bahan bakar minyak (BBM) sekitar 30 meter dari tempat kejadian perkara.

"Aksi pembakaran ini terekam sangat jelas dari analisa kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah korban Sempurna Pasaribu," kata dia.

Dalam peristiwa kebakaran tersebut mengakibatkan empat korban jiwa, yakni Rico Sempurna Pasaribu, Efprida Boru Ginting (istri), Sudiinveseti Pasaribu (anak), dan Lowi Situngkir (cucu) pada Kamis (27/6) dini hari.

Sebelumnya, Hadi menegaskan, tersangka YHS dan YST bukan dari kalangan militer. “Kedua tersangka itu, RHS dan YST dari sipil,” kata Hadi saat dihubungi Republika, Selasa (9/7/2024).