JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dalam pertemuan itu, keduanya berdiskusi mengenai peningkatan pertahanan negara dan kesejahteraan prajurit.

Kepada Menhan, KSAD memaparkan kondisi nyata satuan-satuan jajaran TNI AD, termasuk alutsista, pemeliharaan, perawatan, serta progres pembangunan di berbagai satuan.

"Selain itu, KSAD juga menyoroti peningkatan fasilitas latihan, rehabilitasi rumah dinas prajurit, pengembangan satuan-satuan komando kewilayahan (Koramil), dan upaya pembangunan satuan baru untuk mendukung roda perekonomian di berbagai daerah," tulis keterangan Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Selasa.

Maruli juga melaporkan operasional satuan-satuan TNI AD yang bertugas di dalam maupun luar negeri.

Beberapa program unggulan TNI AD pun tak luput dari pembahasan, antara lain program ketahanan pangan dan manunggal air yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menhan Sjafrie pun mengapresiasi berbagai upaya TNI AD tersebut, utamanya dalam peningkatan kesejahteraan prajurit serta pembangunan sarana dan prasarana satuan.

Menhan juga menekankan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui peningkatan kemampuan prajurit, satuan, dan peralatan yang dibutuhkan.

"Menhan juga menegaskan tentang pentingnya penguatan kemampuan tempur, intelijen, dan teritorial sebagai elemen kunci dalam menjaga pertahanan negara," tulis Dispenad.

Menurut Menhan, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI menjadi momentum awal kebangkitan pertahanan negara yang diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional melalui efisiensi sumber daya yang dimiliki.

Kunjungan ke Mabesad ini merupakan kunjungan kerja pertama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sejak dilantik dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menhan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Mabes TNI di Cilangkap.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, belum mendapatkan perintah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menambah personel TNI dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL).

"Itu yang mengelola semua dari Panglima TNI, kalau saya hanya posisi bersiap. Kalau memang butuh untuk menambah pasukan ke sana, tentu disiapkan," kata Maruli di Jakarta, Minggu (13/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut Maruli, TNI Angkatan Darat (AD) masih fokus untuk memikirkan bagaimana cara membantu kondisi di sana dari sisi yang lain.

"Jadi, kalau bagaimana, itu tentu akan dibahas di tingkat Mabes TNI," ujar jenderal bintang empat TNI AD itu.

Lebih lanjut, Maruli mengatakan, serangan tembak militer Israel (IDF) yang mengakibatkan dua personel TNI terluka juga akan menjadi bagian dari pembahasan.

Maruli mengatakan, jika ada kejadian, khususnya terhadap pasukan yang ada di luar negeri maka TNI tentu segera mengevaluasi kondisi terkini.

“Jadi, mudah-mudahan bisa tetap aman dan TNI bisa bekerja seperti biasa. Kalau cedera personel kemarin tentu akan jadi bahan evaluasi, kami coba memikirkan agar tidak terjadi hal yang lebih fatal lagi ke depannya," ujarnya.

Dia juga mengatakan, sampai saat ini TNI masih dalam posisi memantau dan menunggu kondisi terkini yang terjadi di Lebanon. Sebab, Indonesia tergabung dengan pasukan dari negara lain.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto pada 10 Oktober 2024, menyatakan bahwa prajurit TNI yang bertugas bersama UNIFIL terkena serangan tembak militer Israel (IDF).

Hariyanto mengatakan, personel TNI itu terluka akibat rekoset baku tembak IDF dan Hizbullah.

Namun, menurut dia, prajurit yang terkena serangan tembak itu mengalami luka ringan pada kaki dan dalam kondisi normal.

"Pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 05.05 waktu setempat di Tower Pengamatan (OP 14) Naqoura telah terjadi aktivitas saling tembak antara IDF dan Hizbullah, terdengar ledakan dari kedua belah pihak," kata Kapuspen TNI.

"Situasi kontak tembak terus terjadi dan tank Merkava IDF mulai terpantau keberadaannya di seputaran Green Hill. Rekoset (peluru nyasar) luncuran mengenai menara pengamatan (OP 14) yang diduduki oleh personel pengamat situasi,” ujarnya lagi.

Sementara itu, berdasarkan siaran resmi UNIFIL yang dikeluarkan tidak lama setelah insiden itu menyebut bahwa tank Merkava IDF membidik dan menembak ke arah menara pengamat di Markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon.

Kemudian, UNIFIL mengingatkan bahwa serangan apa pun yang sengaja ditujukan kepada prajurit pasukan perdamaian merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Nomor 1701 Dewan Keamanan PBB.

"Kami menindaklanjuti masalah ini dengan IDF (militer Israel)," kata UNIFIL dalam pernyataan resminya yang dikutip di Jakarta pada 10 Oktober 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pembentukan Angkatan Siber yang bakal menjadi matra keempat di tubuh TNI berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan, hal itu sudah pasti terjadi karena hampir semua negara di dunia pun sudah membuat lembaga pertahanan untuk urusan siber.

"Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang, sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Maruli mengatakan, TNI AD juga bakal menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar mempunyai organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber. Menurutnya, SDM yang akan mengisi Angkatan Siber itu pun bakal berpengaruh terhadap keamanan.

Menurut menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu duduk bersama membahas hal itu. "Nanti bagaimana mungkin, apa perlu dibagi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengakui pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI. "Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga di MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Satuan siber itu menurutnya bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil. Nantinya, kata dia, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjamin akan segera tanggap terhadap laporan masyarakat dan menindak tegas personel TNI AD yang terlibat bisnis ilegal.

"Ya kalau ada hukumnya ilegal laporkan pasti tindakan kita cepat kok. Kalau ilegal mana berani kita ilegal, orang media nyorot-nyorot terus, masyarakat dikit-dikit surat sekarang," kata Maruli kepada awak media di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Maruli menyampaikan hal itu terkait kekhawatiran masyarakat jika TNI terlibat dalam bisnis ilegal, menyusul wacana penghapusan pelarangan bisnis dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Maruli mengatakan, jika terbukti ada anggota TNI AD terlibat bisnis ilegal maka dipastikan akan mendapat sanksi hukum.

"Ya kalau ilegal hukumnya kita lebih takut. Ya saya bilang gini, kalau ilegal pasti ada hukumnya ya," ujar Maruli.

Maruli juga meminta masyarakat tak perlu khawatir melaporkan anggota TNI yang diduga terlibat bisnis ilegal karena menurut dia penegakan hukum di Tanah Air semakin membaik.

"Sudah yakinilah sekarang negara semakin baik. Ya kalau memang sudah melanggar aturan laporkan saja, Anda WA saja sekarang, saya cek. Kalau ada melihat ilegal-ilegal laporkan saya ya," ucap Maruli.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan supaya personel militer tetap dibolehkan berbisnis dengan pembatasan tertentu melalui undang-undang.

Hal itu disampaikan Maruli terkait wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis," kata kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (22/7/2024) sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Maruli juga menyatakan tidak memaksakan wacana itu jika nantinya di dalam beleid tetap tercantum larangan buat anggota TNI berbisnis.

"Cuma kita, kalau saran saya, dibuat batasan saja, dipertegas nih bagaimana aturan-aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini, Undang-undangnya enggak boleh ya sudah enggak boleh. Kerja lagi," ujar Maruli.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.