Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk membentuk angkatan siber.

Pembentukan angkatan siber ini menjadi matra keempat di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Angkatan Siber juga disebut menjadi salah satu perhatian Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Hadi saat ditemui seusai mengadakan Rapat Kerja Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

“Pak Presiden [Joko Widodo] sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat. Termasuk Presiden terpilih [Prabowo Subianto] kan concern dengan matra keempat,” kata Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Hadi menjelaskan bahwa matra siber ini dibentuk untuk menghadapi berbagai jenis serangan siber dari luar. Pasalnya, dia mengungkap bahwa perang siber terjadi di era modern seperti sekarang, yang memerlukan peralatan sistem untuk bisa menghalau serangan balik tersebut.

“Dalam pertempuran modern saat ini, center of gravity kita sekarang adalah perang cyber. Karena perang cyber saat ini memerlukan bagaimana kita menghadapi perang proxy, proxy war, perang asimetris, kemudian ada lagi perang-perang propaganda,” ungkapnya.

Menurut Hadi, diperlukan satu unit yang melakukan patroli setiap hari, serta melakukan rangkaian mitigasi.

“Dan kalau saya sampaikan bahwa angkatan keempat ini, matra cyber ini adalah perang pikiran. Jadi bagaimana kita bisa memengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mendukung agar TNI segera untuk membuat angkatan siber untuk menyesuaikan tantangan dan dinamika global.

“Ya, sangat baik. Karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan sibernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju kesana,” ujar Presiden Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu meyakini bahwa nantinya pemerintahan selanjutnya yang akan dinaungi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mewujudkan program tersebut.

“Saya kira tapi nanti biar pemerintah baru pak, presiden Prabowo Subianto yang akan menuju kesana,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Menko Polhukam Hadi Tjahjanto optimistis pembentukan angkatan siber sebagai matra TNI keempat bakal segera terwujud. Menurut Hadi, Prabowo Subianto selaku presiden terpilih sudah setuju dengan rencana pembentukan angkatan siber tersebut. 

“Pak Presiden sudah memerintahkan untuk membentuk matra keempat, termasuk presiden terpilih concern dengan matra angkatan keempat,” tutur Hadi kepada wartawan di Komplek DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

Dikatakan Hadi, angkatan siber merupakan hal yang krusial dalam mengantisipasi perang di masa depan, yakni perang siber. Layaknya, peperangan, angkatan siber pun memerlukan peralatan sistem untuk menghalau serangan lawan.

Angkatan siber pun bertugas layaknya anggota TNI, yakni melakukan patroli hingga mitigasi.

"Saya sampaikan angkatan keempat, matra siber ini adalah perang pikiran. Bagaimana kita bisa mempengaruhi bahwa peperangan ini bisa kita menangkan. Saya ingatkan bahwa waktu Timor Leste, kita sudah melakukan perang siber, namun waktu itu kita belum menyiapkan perang siber tersebut," sambungnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera untuk membuat angkatan siber untuk menyesuaikan tantangan dan dinamika global.

Hal ini dia sampaikan saat membuka pengarahan kepada sejumlah pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Ruang Nusantara, di Istana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada siang ini, Kamis (12/9/2024)

“Ya sangat baik. Karena negara-negara lain yang saya lihat ini sudah mulai. Saya melihat ada 4 negara yang sudah mulai membangun angkatan keempatnya, angkatan sibernya, dan saya rasa nanti semua negara akan menuju kesana,” ujarnya

Dia pun meyakini bahwa nantinya pemerintahan selanjutnya yang akan dinaungi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mewujudkan program tersebut.

“Saya kira tapi nanti biar pemerintah baru pak, presiden Prabowo Subianto yang akan menuju kesana,” pungkas Jokowi.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli pembentukan Angkatan Siber yang bakal menjadi matra keempat di tubuh TNI ini bakal diisi oleh sipil dan anggota militer.

Hal ini dia sampaikan sebelum mengikuti pengarahan dari Presiden Joko Widodo bersama sejumlah pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di Ruang Nusantara, di Istana Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada siang ini, Kamis (12/9/2024).

“Kemungkinan akan gabung ya, tetapi nanti ini masih terus kita diskusikan. Kalau kita nanti dimasuki oleh militer, militer baru mulai belajar, saya pikir sudah terlambat,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Nusantara, Kamis (12/9/2024).

Dia mengamini bahwa untuk ahli di bidang siber memang sudah ada orang-orang yang lebih mawas lantaran sudah lama membidangi bidang itu, sehingga dari pihak TNI merencanakan untuk memberikan pangkat tituler kepada setiap sipil yang akan bergabung.

“Jadi tidak ada masalah. Berarti nanti akan dimix antara sipil dan juga militer. Kemungkinan besar seperti itu. Siapa tahu ada media yang mengerti bisa jadi tim cyber nanti. Bisa juga gabung,” tandas Maruli.

Sekadar informasi, pembentukan Angkatan Siber yang bakal menjadi matra keempat di tubuh TNI berlanjut di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Saat ini, TNI AD tengah menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar mempunyai organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber. Adapun, SDM yang akan mengisi Angkatan Siber itu pun bakal berpengaruh terhadap keamanan.

Nantinya, TNI bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bakal bersama membahas rencana itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pembentukan Angkatan Siber yang bakal menjadi matra keempat di tubuh TNI berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan, hal itu sudah pasti terjadi karena hampir semua negara di dunia pun sudah membuat lembaga pertahanan untuk urusan siber.

"Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang, sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Maruli mengatakan, TNI AD juga bakal menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar mempunyai organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber. Menurutnya, SDM yang akan mengisi Angkatan Siber itu pun bakal berpengaruh terhadap keamanan.

Menurut menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu duduk bersama membahas hal itu. "Nanti bagaimana mungkin, apa perlu dibagi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengakui pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI. "Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga di MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Satuan siber itu menurutnya bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil. Nantinya, kata dia, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan Dave Laksono menilai wacana pembentukan Angkatan Siber TNI tak bisa dibuat dalam waktu segera. Politikus fraksi Golkar DPR itu enyebut perlu ada landasan hukum yang kuat sebelum angkatan siber dibentuk.

"Harus ada landasan hukumnya, undang-undangnya, nah terus juga harus ada ketegasan jelasnya terus juga tupoksinya seperti apa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Dave sebelum dibentuk, pemerintah perlu menyusun rencana yang matang. Karena itu menurut dia, berbagai hal berkaitan dengan penyusunan angkatan siber baru bisa dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Alasannya, pemerintahan Jokowi tak lebih dari dua bulan lagi sebelum berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Ini tidak bisa kita buat dalam waktu segera, jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang di-carry over ke pemerintahan berikutnya," kata dia.

Di sisi lain, Dave menyebut terdapat perbaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun dari sebelumnya hanya Rp 500 miliar.

"Akan tetapi anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian pun telah menyatakan mendukung pembentukan Angkatan Siber TNI. Menurut Hinca wacana pembentukan Angkatan Siber dapat menjawab tantangan yang ada saat ini yang mana, menurutnya saat ini tantangan siber terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kehadiran Angkatan Siber menjadi hal yang penting di tengah maraknya serangan siber ke Tanah Air.

Peretasan yang dilakukan oleh Brain Cipher kepada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 telah membuat gangguan pada infrastruktur tersebut selama 2 bulan.

Diketahui PDNS 2 Surabaya mengalami serangan siber pada 20 Juni 2024. Ratusan data lembaga dan instansi pemerintah dikunci oleh peretas, yang berdampak pada gangguan sejumlah layanan.

Lelaki yang akrab disapa Bamsoet mengatakan kasus peretasan data nasional yang terjadi beberapa waktu lalu mengisyaratkan urgensi ketersediaan lembaga pemerintah yang berfokus pada keamanan siber, termasuk peraturan hukum.

Indonesia menurut National Cyber Security Index, masih menempati posisi ke-lima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber.

Dunia, lanjutnya, sudah memasuki era internet of military things. Operasi militer makin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh, dengan lebih cepat, tepat, dan akurat.

“Untuk itu, sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra ke-IV Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan menghadirkan Angkatan Siber. Kehadirannya untuk memperkuat tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara,” kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan 2024, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, kata Bamsoet, pembentukan angkatan siber juga dianggap krusial seiring posisi geopolitik Indonesia rawan lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defence Arrangement (FFDA) bersama Selandia Baru dan Britania Raya.

"Indonesia juga berada dalam arena pertarungan geopolitik Rusia, Tiongkok, dan Amerika," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berbenah diri untuk mengantisipasi agar layanan Pusat Data Nasional yang berisi ratusan data krusial tidak lagi gugur ke depannya.

Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya diketahui diserang oleh grup ransomware Brain Cipher pada 20 Juni 2024. Pemerintah menolak membayar tebusan. Hingga saat ini sejumlah data kementerian masih terkunci.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kemenkominfo Hokky Situngkir mengatakan bahwa akibat insiden serangan PDNS, pemerintah memberlakukan kebijakan pencadangan data (backup data) dengan tiga lapis. Pemerintah tidak ingin kejadian serupa terulang.

“Kami menyebutnya backup data konsep 3-2-1, jadi 3 copy datanya, terus 2 medianya yang berbeda, dan 1 data offsite. Jadi backup-nya berlapis-lapis,” kata Hokky, Jumat (9/8/2024).

Hokky menuturkan bahwa pelajaran lain yang dipetik dari adanya insiden serangan Brain Cipher ransomware adalah berkaitan dengan keamanan, termasuk kata sandi (password).

Menurut Hokky, pentingnya autentikasi multifaktor juga sangat penting. Selain itu, lanjut Hokky, fungsi dari pusat operasi keamanan (security operation center) juga akan lebih ditingkatkan dan didorong.

Hokky pun mengingatkan bahwa konsep dari keberadaan PDN bukan sentralisasi layanan, melainkan mengintegrasikan data sehingga terkoordinasi.

“Kita kan kemarin dengar juga, ya, password-nya bikinnya segampang itu. Nah, itu harusnya diperkuat, jelas … sampai sekarang belum [dihitung kerugian], ya, belum ada angka detail. Tetapi mungkin kalau nanti ada, mungkin akan segera diinformasikan,” tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar serangan yang terjadi pada PDNS 2 Surabaya telah membuat beberapa layanan pemerintah, seperti imigrasi, mengalami gangguan serius bahkan sampai lumpuh total. Serangan ransomware juga menyebabkan hilangnya data-data penting yang disimpan di PDNS.

Di sisi lain, serangan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data pribadi dan layanan pemerintah. Gangguan layanan publik dapat berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Jakarta: Pemerintah dinilai sudah saatnya memiliki pertahanan siber yang dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyampaikan hal ini sebagai respons peretasan yang terjadi terhadap data Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang beberapa kali telah diingatkan oleh beberapa pihak.

"Ya memang Lemhanas pernah membuat pernyataan. Dan memang selama tahun 2023-2024 menurut BSSN ada 1 juta hack (peretasan) masuk di seluruh data pusat di seluruh indonesia. Artinya hack itu hal biasa jadi itu lumrah data kita diretas. Tapi jadi kewajiban lembaga negara yang melindungi data itu," kata dia, Kamis, 11 Juli 2024.

Politisi PDI Perjuangan ini menyetujui upaya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang ingin membenahi SDM TNI yang mumpuni dalam bidang siber. Ia menilai, kemampuan SDM di bidang siber sudah menjadi sebuah keharusan.
"Salah satu syaratnya sumber daya manusia memang harus memiliki kemampuan soal siber. Kalau tanpa kemampuan ya sama saja. Maka saya sepakat harus diorganisir SDM tapi jangan lupa perangkatnya juga diperbaiki yang canggih dan tidak mudah ditembus," ungkapnya.

Baca juga: Progres Revisi UU Kementerian Negara, DPR: Masih Tunggu DIM dari Pemerintah

Ia juga menyebut, sebagai negara besar seharusnya Indonesia memiliki matra atau angkatan TNI yang fokus pada kekuatan siber. "Bahkan di beberapa negara angkatan perang angkatan bersenjata mereka ada angkatan siber. Karena perang itu sudah melalui siber tidak lagi langsung. Sudah saatnya kita punya angkatan itu," ujar dia.

Sebelumnya Jenderal Agus Subiyanto mengatakan saat ini pihaknya menyiapkan tim satuan siber untuk mengantisipasi kebocoran data. Anggota untuk tim siber ini akan direkrut khusus dari lulusan IT dan bukan dari lulusan bintara ataupun perwira umum, melainkan sipil yang berkuliah IT sehingga sangat paham dunia siber.

"Mulai dari rekrutmennya personel siber itu, dari civilian-nya dia memang harus mempunyai kemampuan IT, baru masuk lewat rekrutmen khusus nanti, pendidikannya khusus, baru dia masukkan ke satuan siber," ungkapnya.

(END)