JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan, kenaikan pangkat bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab.

Pesan ini disampaikan Maruli melalui Wakil Kepala Staf TNI AD Letjen Tandyo Budi yang menerima 12 orang perwira tinggi TNI AD penerima kenaikan pangkat, Selasa (5/11/2024) kemarin.

“Kenaikan pangkat ini bukan hanya wujud apresiasi, tetapi juga amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab,” kata Tandyo mengutip pesan Maruli, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

KSAD juga menekankan tentang pentingnya peran para pati dalam menjaga profesionalisme dan integritas sebagai prajurit, terutama di tengah tantangan strategis yang semakin kompleks di tingkat nasional, regional, dan global.

Menurut Maruli, dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, dan ancaman non-tradisional menuntut kesiapan serta kecepatan respons TNI AD atas potensi gangguan yang mengemuka.

Adapun para pati yang mendapat kenaikan pangkat dan berdinas di luar struktur TNI AD adalah Letjen TNI Muhammad Hasan sebagai Sesmenko Polhukam, Mayjen TNI Sinyo (Staf Ahli Bidang Sosbud Setjen Wantanas), Mayjen TNI Harvin Kidingallo (Staf Ahli Tingkat III Bidang Wasum dan LH Panglima TNI).

Kemudian, Brigjen TNI Heri Rustandi (Pa Sahli Tingkat II Kamkonf Komunal Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI), Brigjen TNI Denny Marantika(Waasrenum Panglima TNI), Brigjen TNI Rio Hendrawan Alin Putra (Karo TU dan Protokol Setjen Kemhan), dan Brigjen TNI Lin Nufrianto (Kapusada TNI).

Sementara itu, pati yang berdinas di dalam struktur TNI AD meliputi Mayjen TNI Budi Irawan (Pa Sahli Kasad Tingkat III Bid. Jahpers), Mayjen TNI Tatang Subarna (Pa Sahli Kasad Tingkat III Bid. Banusia), Brigjen TNI Purnomosidi (Danrem 121/ABW Kodam XII/Tpr), Brigjen TNI Singgih Pambudi Arianto (Kapoksahli Pangdam V/Brw), dan Brigjen TNI Wimoko (Danrem 102/Pjg Kodam XII/Tpr).

Menurut TNI AD, kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian luar biasa yang diberikan oleh para Pati dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik di dalam maupun di luar struktur organisasi TNI AD.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Dalam pertemuan itu, keduanya berdiskusi mengenai peningkatan pertahanan negara dan kesejahteraan prajurit.

Kepada Menhan, KSAD memaparkan kondisi nyata satuan-satuan jajaran TNI AD, termasuk alutsista, pemeliharaan, perawatan, serta progres pembangunan di berbagai satuan.

"Selain itu, KSAD juga menyoroti peningkatan fasilitas latihan, rehabilitasi rumah dinas prajurit, pengembangan satuan-satuan komando kewilayahan (Koramil), dan upaya pembangunan satuan baru untuk mendukung roda perekonomian di berbagai daerah," tulis keterangan Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Selasa.

Maruli juga melaporkan operasional satuan-satuan TNI AD yang bertugas di dalam maupun luar negeri.

Beberapa program unggulan TNI AD pun tak luput dari pembahasan, antara lain program ketahanan pangan dan manunggal air yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menhan Sjafrie pun mengapresiasi berbagai upaya TNI AD tersebut, utamanya dalam peningkatan kesejahteraan prajurit serta pembangunan sarana dan prasarana satuan.

Menhan juga menekankan komitmennya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui peningkatan kemampuan prajurit, satuan, dan peralatan yang dibutuhkan.

"Menhan juga menegaskan tentang pentingnya penguatan kemampuan tempur, intelijen, dan teritorial sebagai elemen kunci dalam menjaga pertahanan negara," tulis Dispenad.

Menurut Menhan, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 TNI menjadi momentum awal kebangkitan pertahanan negara yang diharapkan dapat mendukung perekonomian nasional melalui efisiensi sumber daya yang dimiliki.

Kunjungan ke Mabesad ini merupakan kunjungan kerja pertama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sejak dilantik dalam jajaran Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Menhan juga telah melakukan kunjungan kerja ke Mabes TNI di Cilangkap.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyingung para menterinya yang berasal dari TNI dan Polri dalam retreat atau pembekalan Kabinet Merah Putih (KMP) pada Jumat (25/10/2024).

Para Menteri tersebut kemudian dipuji oleh Prabowo karena berhasil keluar sebagai lulusan terbaik saat menyelesaikan pendidikan.

Prabowo kemudian menyingung momen bersama Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak saat meraih gelar juara judo tingkat Asia Tenggara.

"Beliau bintang empat dan juara Judo Asia Tenggara. Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto," kata Prabowo dalam pidatonya dalam agenda santap malam di Rumah Makan Husein Akademi Militer atau Akmil Magelang, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Saat itu, Maruli digendong Prabowo setelah berhasil memenangkan kejuaraan judo se-Asia Tenggara pada 1995.

Prabowo ketika itu masih menduduki jabatan sebagai Wakil Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Profil Maruli Simanjuntak

Melansir Antara, Maruli Simanjuntak lahir di Bandung, 27 Februari 1970, dan dikenal sebahai perwira tinggi bintang empat.

Dirinya memulai kariernya di TNI AD sejak lulus Akmil pada 1992. Ia kemudian mengabdi di satuan tempur kecabangan infanteri di Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra.

Pada 2002, Maruli mendapat posisi strategis dengan dipercaya sebagai Komandan Detasemen Tempur (Dandenpur) Cakra.

Tiga tahun kemudian, menantu Luhut Binsar Pandjaitan ini lalu kembali ke Kopassus dan ditunjuk sebagai Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus hingga 2008.

Setelah itu, Maruli dipercaya menjadi Komandan Batalyon 21 Grup 2 Kopassus hingga 2009, lalu Komandan Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus pada 2009-2010, Wakil Komandan Grup 1 Kopassus/Para Komando pada 2010-2013, Komandan Grup 2 Kopassus/Sandhi Yudha pada 2013-2014, serta Komandan Grup A Paspampres pada 2014 hingga 2016, dan Danrem 074/Warastratama Surakarta hingga 2017.

Maruli jadi perwira tinggi atau Pati ketika menjabat Wakil Komandan Paspampres pada 2017-2018.

Pangkatnya naik menjadi Pati bintang dua saat menjabat Komandan Paspampres pada 2018-2020 dan Pangdam IX/Udayana pada 2020 hingga 2022. Jabatan terakhirnya sebelum menjadi KSAD adalah Pangkostrad dengan pangkat Letnan Jenderal TNI.

Kemudian pada 2023, Maruli ditunjuk sebagai KSAD oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menorehkan prestasi kemanusiaan saat menjabat sebagai Pangdam IX/Udayana, yang membawahi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Maruli lalu mengerahkan pasukannya mencari sumber-sumber air dan memasang pompa demi membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

JAKARTA, investor.id - Pada tanggal 21 Oktober 2024 telah dilaksanakan penyerahan LHP dari BPK RI kepada PT Pindad yang disampaikan secara langsung oleh Anggota VII BPK RI, Slamet Edy Purnomo dan dihadiri oleh Auditor Utama Keuangan Negara VII Bernardus Dwita Pradana, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose, dan Komisaris Utama PT Pindad Maruli Simanjuntak. Pada momentum tersebut, selain menyampaikan dokumen LHP, BPK RI juga memberikan apresiasi kepada PT Pindad karena telah menindaklanjuti rekomendasi dan arahan BPK RI sebelumnya, dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad sudah mencapai 94,25%, melampaui target penyelesaian BPK RI sebesar 75%.

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress. Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun. Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, PT Pindad secara proaktif melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai lini. Langkah ini termasuk di antaranya memperkuat pengendalian biaya, optimalisasi pengelolaan piutang, serta menata ulang pengelolaan aset dan dana pensiun. Prinsip kehati-hatian juga telah diterapkan pada proses pengadaan, guna meminimalkan risiko keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan komitmen PT Pindad dalam pengimplementasian perbaikan secara berkelanjutan.

“Kami menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad. Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose.

Adapun terkait dana pensiun, PT Pindad sangat mengapresiasi atensi dari BPK RI yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi Covid-19. Perlu dipahami bahwa sebagaimana umumnya, suatu investasi dapat mengalami fluktuasi maka demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad. Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan rekomendasi BPK RI. Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi dana pensiun secara cermat agar dana pensiun Pindad menjadi  lebih baik. Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun  adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan. 

Dengan dukungan Dewan Komisaris, PT Pindad akan terus melakukan perbaikan dalam  pengawasan dan penerapan prinsip tata kelola keuangan yang lebih ketat dan bertanggung  jawab, memastikan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan berdaya saing. Kami yakin langkah-langkah ini akan membawa PT Pindad menuju standar tata kelola dan transparansi  yang diharapkan, serta mampu berkontribusi optimal bagi kepentingan nasional. 

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, belum mendapatkan perintah dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menambah personel TNI dalam Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Lebanon (UNIFIL).

"Itu yang mengelola semua dari Panglima TNI, kalau saya hanya posisi bersiap. Kalau memang butuh untuk menambah pasukan ke sana, tentu disiapkan," kata Maruli di Jakarta, Minggu (13/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut Maruli, TNI Angkatan Darat (AD) masih fokus untuk memikirkan bagaimana cara membantu kondisi di sana dari sisi yang lain.

"Jadi, kalau bagaimana, itu tentu akan dibahas di tingkat Mabes TNI," ujar jenderal bintang empat TNI AD itu.

Lebih lanjut, Maruli mengatakan, serangan tembak militer Israel (IDF) yang mengakibatkan dua personel TNI terluka juga akan menjadi bagian dari pembahasan.

Maruli mengatakan, jika ada kejadian, khususnya terhadap pasukan yang ada di luar negeri maka TNI tentu segera mengevaluasi kondisi terkini.

“Jadi, mudah-mudahan bisa tetap aman dan TNI bisa bekerja seperti biasa. Kalau cedera personel kemarin tentu akan jadi bahan evaluasi, kami coba memikirkan agar tidak terjadi hal yang lebih fatal lagi ke depannya," ujarnya.

Dia juga mengatakan, sampai saat ini TNI masih dalam posisi memantau dan menunggu kondisi terkini yang terjadi di Lebanon. Sebab, Indonesia tergabung dengan pasukan dari negara lain.

Sementara itu Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto pada 10 Oktober 2024, menyatakan bahwa prajurit TNI yang bertugas bersama UNIFIL terkena serangan tembak militer Israel (IDF).

Hariyanto mengatakan, personel TNI itu terluka akibat rekoset baku tembak IDF dan Hizbullah.

Namun, menurut dia, prajurit yang terkena serangan tembak itu mengalami luka ringan pada kaki dan dalam kondisi normal.

"Pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 05.05 waktu setempat di Tower Pengamatan (OP 14) Naqoura telah terjadi aktivitas saling tembak antara IDF dan Hizbullah, terdengar ledakan dari kedua belah pihak," kata Kapuspen TNI.

"Situasi kontak tembak terus terjadi dan tank Merkava IDF mulai terpantau keberadaannya di seputaran Green Hill. Rekoset (peluru nyasar) luncuran mengenai menara pengamatan (OP 14) yang diduduki oleh personel pengamat situasi,” ujarnya lagi.

Sementara itu, berdasarkan siaran resmi UNIFIL yang dikeluarkan tidak lama setelah insiden itu menyebut bahwa tank Merkava IDF membidik dan menembak ke arah menara pengamat di Markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon.

Kemudian, UNIFIL mengingatkan bahwa serangan apa pun yang sengaja ditujukan kepada prajurit pasukan perdamaian merupakan pelanggaran terhadap Resolusi Nomor 1701 Dewan Keamanan PBB.

"Kami menindaklanjuti masalah ini dengan IDF (militer Israel)," kata UNIFIL dalam pernyataan resminya yang dikutip di Jakarta pada 10 Oktober 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, pembentukan Angkatan Siber yang bakal menjadi matra keempat di tubuh TNI berlanjut di era pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan, hal itu sudah pasti terjadi karena hampir semua negara di dunia pun sudah membuat lembaga pertahanan untuk urusan siber.

"Itu kan sudah jadi ancaman global kan sekarang, sudah terbukti beberapa permasalahan tentang data-data kita segala macam itu," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Maruli mengatakan, TNI AD juga bakal menyiapkan hal-hal yang diperlukan agar mempunyai organisasi yang baik untuk memfungsikan dan mengantisipasi perkembangan siber. Menurutnya, SDM yang akan mengisi Angkatan Siber itu pun bakal berpengaruh terhadap keamanan.

Menurut menilai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perlu duduk bersama membahas hal itu. "Nanti bagaimana mungkin, apa perlu dibagi tugasnya, siapa yang bertanggung jawab," kata dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengakui pihaknya sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk membentuk Angkatan Siber sebagai matra keempat di institusi TNI. "Saya sudah diperintahkan Pak Presiden, kemarin juga di MPR waktu pidato, untuk membuat TNI Angkatan Siber," kata Agus setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Satuan siber itu menurutnya bakal berbeda dengan satuan-satuan lainnya di TNI karena akan lebih banyak diisi oleh personel sipil. Nantinya, kata dia, rekrutmen satuan tersebut akan lebih memprioritaskan keahliannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Brigjen Simon Petrus Kamlasi mengaku sudah mendapatkan restu dari KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak untuk maju pada Pilkada Nusa Tenggara Timur.

Simon mengaku sudah berkomunikasi empat mata dengan Maruli dan mengantongi

“(Maruli) sangat, sangat merestui dan beliau mengatakan pengabdian saya ini mungkin akan lebih luas,” ujar Simon di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Simon mengatakan, pengabdiannya kepada masyarakat bakal lebih luas jika menjadi seorang politikus.

Sebab, menurut Simon, ada banyak aturan yang mesti ia patuhi apabila masih berstatus sebagai anggota TNI.

Ia pun mengaku didoakan oleh Maruli untuk bertarung pada Pilkada NTT 2024.

“Pesannya seperti itu, ibaratnya,’Engkau pergi dan kami doakan'," kata Simon.

Ia menambahkan, surat pengunduran diri dari instansi TNI sudah diterima oleh Maruli dan tengah menunggu keluarnya keputusan presiden.

“Surat pengunduran diri saya sudan diterima oleh KSAD, prosesnya akan sampai presiden dan itu institusi yang menindaklanjutinya,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan rekomendasi dukungan kepada Brigjen Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu sebagai bakal calon gubernurd dan wakil gubernur NTT pada Pilkada 2024.

Surat rekomendasi itu diserahkan oleh Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP PKB, Senen, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

“Karena NTT daerah kepulauan, agar tangguh ada pulau-pulau kecil. Saya pikir patut diuji, dicoba di NTT itu gubernurnya dari tentara,” ujar Jazilul.

Kupang: Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, meresmikan pengoperasian 2.664 titik air atau sumur bor di seluruh Indonesia, termasuk 389 titik air di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peresmian titik air ini dipusatkan di Kampung Timorana, Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 29 Juli 2024, yang ditandai dengan penekanan tombol untuk mengalirkan air dari keran untuk dinikmati bersama oleh masyarakat.

Pada saat yang sama juga diresmikan pembangunan 102 rumah layak huni bersama 20 sarana air bersih, dan 50 penerangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang tersebar di 18 provinsi.

KSAD Maruli Simanjuntak juga melakukan penanaman perdana jagung seluas 2,5 hektare dan panen bawang merah seluas 1 hektare.

Seluruh kegiatan kemanusiaan tersebut merupakan kerjasama antara TNI Angkatan Darat dan PT Pertamina (Persero) melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN tersebut. "Mudah-mudahan didengar oleh perusahaan lain untuk bersama-sama membantu NTT dan semua daerah di Indonesia," ujarnya.

Menurut Maruli, sudah banyak dukungan yang datang dari berbagai pihak kepada TNI AD untuk merenovasi rumah warga agar menjadi hunian yang baik, dan membangun perekonomian warga di sektor pertanian.

Selama ini, dukungan baru berasal dari PT Pertamian, namun di masa mendatang, dia harap ada juga dukungan dan pihak lain untuk bersama TNI membantu masyarakat. "Saya sangat meyakini, bahwa butuh proses yang
cukup panjang. kita memulai di NTT sekitar tiga tahun yang lalu untuk satu titik air," kata Maruli Simanjuntak. MI/Palce Amalo

(CDE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjamin akan segera tanggap terhadap laporan masyarakat dan menindak tegas personel TNI AD yang terlibat bisnis ilegal.

"Ya kalau ada hukumnya ilegal laporkan pasti tindakan kita cepat kok. Kalau ilegal mana berani kita ilegal, orang media nyorot-nyorot terus, masyarakat dikit-dikit surat sekarang," kata Maruli kepada awak media di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Maruli menyampaikan hal itu terkait kekhawatiran masyarakat jika TNI terlibat dalam bisnis ilegal, menyusul wacana penghapusan pelarangan bisnis dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Maruli mengatakan, jika terbukti ada anggota TNI AD terlibat bisnis ilegal maka dipastikan akan mendapat sanksi hukum.

"Ya kalau ilegal hukumnya kita lebih takut. Ya saya bilang gini, kalau ilegal pasti ada hukumnya ya," ujar Maruli.

Maruli juga meminta masyarakat tak perlu khawatir melaporkan anggota TNI yang diduga terlibat bisnis ilegal karena menurut dia penegakan hukum di Tanah Air semakin membaik.

"Sudah yakinilah sekarang negara semakin baik. Ya kalau memang sudah melanggar aturan laporkan saja, Anda WA saja sekarang, saya cek. Kalau ada melihat ilegal-ilegal laporkan saya ya," ucap Maruli.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyarankan supaya personel militer tetap dibolehkan berbisnis dengan pembatasan tertentu melalui undang-undang.

Hal itu disampaikan Maruli terkait wacana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

"Kalau bisa dibikin koridor ya, kita kerjakan. Kalau memang UU-nya mengatakan tidak boleh ya sudah tidak usah berbisnis," kata kata Maruli di Mabes TNI AD, Jakarta, Senin (22/7/2024) sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Maruli juga menyatakan tidak memaksakan wacana itu jika nantinya di dalam beleid tetap tercantum larangan buat anggota TNI berbisnis.

"Cuma kita, kalau saran saya, dibuat batasan saja, dipertegas nih bagaimana aturan-aturannya supaya kita masih diperbolehkan, kalau tidak boleh pun kita nurut kok tentara ini, Undang-undangnya enggak boleh ya sudah enggak boleh. Kerja lagi," ujar Maruli.

Sebelumnya diberitakan, TNI mengusulkan supaya prajurit aktif diperbolehkan terlibat di dalam kegiatan bisnis lewat revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan Pasal 39 huruf c UU TNI, prajurit aktif dilarang terlibat kegiatan bisnis. Untuk itu, TNI mengusulkan agar pasal tersebut dihapus.

Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro beralasan bahwa seharusnya yang dilarang berkegiatan bisnis adalah institusi TNI, bukan prajurit TNI.

"Kita sarankan ini (Pasal 39 UU TNI huruf c dibuang, mestinya yang dilarang adalah institusi TNI untuk berbisnis. Tapi kalau prajurit, orang mau buka warung aja endak (enggak boleh)," ujar Kresno dalam acara "Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri" yang diselenggarakan Kemenko Polhukam di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024) sore, dikutip dari Youtube Kemenko Polhukam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Marulis Simanjuntak menegaskan tidak akan memberikan perlindungan jika ada oknum anggota TNI AD terlibat kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Rico Sampurna Pasaribu, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang mengakibatkan empat korban meninggal dunia.

Maruli mengatakan institusinya justru hanya akan mengalami kerugian jika melindungi oknum anggota yang terlibat kasus tersebut.

"Ngapain ngelindungin pelaku-pelaku kayak gitu, justru kalau ada yang berbuat salah ya kita kasih saja, ngapain pusing," kata Maruli usai memimpin upacara penerimaan perwira karir di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Sejauh ini, dia memastikan bahwa TNI AD sudah menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam kasus tersebut dengan menerjunkan tim. Namun di awal-awal, belum ada bukti yang mengarah terhadap keterlibatan prajurit.

Selain itu, menurutnya, korban pada beberapa waktu lalu membuat banyak pemberitaan yang salah satunya menyasar TNI Angkatan Darat. Kasus tewasnya korban itu diduga terkait pemberitaan judi dalam jaringan (online) yang dibuat korban beberapa waktu sebelum dia meninggal.

Untuk itu, dia mempersilakan proses pengadilan nantinya mengungkap kejelasan terkait dugaan keterlibatan oknum anggota prajurit yang dimaksud. "Sampai saat ini saya tahunya begitu, bahwa ada komunikasi (oknum prajurit TNI) dengan si korban. Nah ini yang dikejar, padahal mungkin yang komunikasi banyak," katanya.

Sebelumnya, keluarga Rico Sempurna telah melaporkan seorang anggota TNI AD, yakni Koptu HB dari Batalyon Infantri Simbisa 125 Kabanjahe ke Pusat Polisi Militer TNI AD (Puspomad) di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024). HB dilaporkan ke Puspomad karena diduga menjadi salah satu dalang dari terbunuhnya Rico bersama keluarganya.

Menurut kuasa hukum keluarga Rico, Irfan Saputra, HB beberapa kali diberitakan oleh Rico lantaran diduga terlibat dalam aktivitas judi di lingkungan TNI.

“Kalau kita melihat kasusnya ini, memang ada terkaitnya dengan pemberitaan perjudian yang lokasinya itu, diduga dimiliki oleh oknum anggota TNI,” kata Irfan saat dihubungi Republika dari Jakarta, pada Senin (15/7/2024).

Sejauh ini, Polda Sumatera Utara telah menetapkan tiga tersangka pembakaran rumah Rico Sempurna Pasaribu, yang menyebabkan korban meninggal dunia. Mereka adalah RAS, YT, dan B. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Polisi Hadi Wahyudi mengatakan bahwa tersangka B adalah orang yang memerintahkan kedua pelaku lainnya untuk membakar rumah korban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak berpesan kepada 151 orang perwira karier TNI AD yang baru dilantik agar tidak mudah marah jika menemukan ada anggota yang merupakan bawahannya, yang melakukan kesalahan.

Maruli mengatakan, pada prinsipnya perwira sebagai pemimpin merupakan bagian dari kesalahan itu apabila anak buah melakukan kesalahan. Untuk itu, ia ingin para perwira remaja tersebut memahami unsur dasar sifat kemanusiaan.

"Jangan langsung mengamuk, apalagi kamu melakukan tindakan-tindakan fisik yang menyengsarakan anggota kita," kata Maruli saat menyampaikan pesannya dalam upacara penerimaan perwira karier di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Perwira karier yang dilantik tersebut telah menempuh Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) Tahun 2024 yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Selain perwira karier dalam bidang umum, Dikmapa itu juga meluluskan perwira penerbang Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP).

Setelah lulus, Maruli meminta para perwira tersebut siap menghadapi tantangan pada masa depan yang kerap diisi dengan perubahan. Menurut dia, para perwira itu harus segera menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, baik di dalam kedinasan maupun masyarakat sekitar.

Selain itu, Maruli juga mengingatkan para perwira itu agar tidak memiliki sifat sombong. Menurut dia, seorang perwira harus mempunyai sifat yang bijak dan cermat dalam menghadapi beragam hal. "Hindari perbuatan tercela yang dapat memalukan diri sendiri dan satuan," kata mantan panglima Kostrad tersebut.

Seratusan perwira karier tersebut nantinya akan ditetapkan untuk masuk ke satuan di TNI AD dan menempuh kembali pendidikan di satuan tersebut sekitar tiga bulan. Penempatan satuan itu bakal berdasarkan kebutuhan organisasi.

Maruli mengatakan, seluruh komando daerah militer (Kodam) di Indonesia memiliki satuan tersebut. Sehingga perwira itu pun bakal disebar di seluruh daerah di Tanah Air. "Perwira-perwira ini nanti akan mendukung satuan-satuan yang di lapangan gitu, ada yang punya latar belakang psikologi, hukum, dan sebagainya," katanya.