Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menurunkan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2025. Di mana, pada tahun tersebut subsidi bunga KUR dianggarkan sebesar Rp 38,28 triliun.

Hal tersebut terungkap dalam Dokumen Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebagai perbandingan, pada 2024, subsidi bunga KUR yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 47,78 triliun.

Meski demikian, proporsi subsidi bunga KUR tetap menjadi yang terbesar dalam pos Subsidi Bunga Kredit Program. Total subsidi bunga dalam pos tersebut sebesar Rp 44,23 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM) Yulius bilang sejatinya anggaran subsidi yang disediakan di 2024 terlihat besar karena ada porsi untuk membayar carry over subsidi bunga tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan hal tersebut dikarenakan ada perbaikan data yang dilakukan penyalur KUR. Diharapkan, pembayaran carry over tersebut dapat selesai tahun ini sehingga tahun depan hanya perlu menyiapkan subsidi bunga reguler.

“Tahun depan subsidi bunga senilai Rp 38 triliun hanya untuk subsidi reguler dan jumlahnya juga hampir sama dengan tahun ini untuk subsidi reguler,” ujar Yulius, akhir pekan lalu.

Sementara itu, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Teknis Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM, Gede Edy Prasetya bilang meskipun anggaran subsidi bunga KUR di 2025 mengalami penurunan, besaran itu masih mengakomodir penyaluran KUR di tahun tersebut.

Edy bilang target penyaluran KUR tahun 2025 diproyeksikan paling tidak sama dengan target tahun 2024 yaitu sebesar Rp 280 triliun. Sebagai informasi, besaran tersebut mengalami penurunan dari target awal tahun ini yang direncanakan mencapai Rp 300 triliun.

“Namun demikian, target penyaluran KUR 2025 akan ditetapkan secara resmi oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam forum Rapat Koordinasi di Triwulan 4 2024,” ujarnya.

Ia juga menambahkan skema penyaluran KUR untuk tahun depan akan lebih tematik. Tujuannya, untuk menyasar target penerima yang tepat sasaran, contoh sektor pertanian.

Dari sisi bank penyalur KUR sendiri, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil BNI, Sunarna Eka Nugraha berpendapat kebijakan penyesuaian subsidi bunga KUR merupakan bagian dari upaya pemerintah mengelola anggaran dengan lebih efisien.

Ia bilang penurunan subsidi bunga tentunya berpengaruh pada pendapatan bunga yang diterima oleh Penyalur KUR. Namun, ia menyebutkan BNI justru melihat ini sebagai peluang untuk lebih kreatif dalam menyalurkan KUR, salah satunya melalui inovasi digital dan peningkatan efisiensi operasional.

“Sehingga, meskipun ada penurunan subsidi, BNI tetap yakin bahwa target penyaluran KUR dapat tetap tercapai,” ujarnya.

Sampai dengan 31 Juli 2024, BNI telah menyalurkan KUR sebesar Rp 8,1 triliun kepada lebih dari 36 ribu UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi belum bisa berspekulasi mengenai besaran angka subsidi untuk bunga. Sebab, ia berpendapat kebijakan pemerintah nantinya pasti akan sangat dinamis mengikuti urgensi kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan kalau diasumsikan bunga subsidi turun artinya bunga komersial bank yang menyalurkan akan meningkat menyesuaikan.

“Namun saya masih meyakini bahwa permintaan masyarakat pada pembiayaan KUR tetap akan cukup tinggi,” tandasnya

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar buka suara soal skema yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal restrukturisasi kredit, khususnya untuk kredit usaha rakyat (KUR) selama periode tertentu.

Mahendra menyampaikan pihaknya mendukung penuh program restrukturisasi KUR yang digagas dan didorong oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetapi juga secara khusus menggunakan skema yang dirumuskan oleh komite pengarah dalam program KUR.

“Dalam hal itu, kami sudah mengantisipasinya untuk dapat menerapkan skema yang diusulkan tadi itu dengan menggunakan POJK Nomor 40 Tahun 2019 yang mengacu kepada skema kualitas aset,” ujarnya dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juli 2024, Senin (5/8/2024).

Adapun, pemberian restrukturisasi yang tertuang dalam aturan tersebut ditujukan bagi debitur KUR yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam prosesnya, masing-masing bank terkait akan melakukan penilaian (assessment) terhadap debitur. Saat ini, regulator pun menilai keputusan tersebut sudah tepat untuk dapat diterapkan pada waktunya. Sayangnya, Mahendra tidak merinci lebih lanjut soal skema restrukturisasi KUR ini.

“Tentu kita tunggu pada waktu dekat. Pak Menko maupun Menteri yang terkait dengan Komite Pengarah KUR untuk mengumumkan lebih rinci skema yang terkait restrukturisasi KUR ini,” ujarnya.

Seiring dengan dinamika aturan restrukturisasi KUR yang ada, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius melaporkan sesuai data dari Kemenko Bidang Perekonomian bahwa rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) KUR per Mei 2024 masih terkendali yaitu di angka 2,16%

“NPL KUR tersebut masih dibawah rata-rata NPL kredit nasional sebesar 2,35% pada periode yang sama,” ujarnya kepada Bisnis, yang dikutip Senin (5/8/2024).

Sebelumnya, Mahendra juga memastikan terkait restrukturisasi kredit, khususnya untuk segmen KUR tidak perlu menerbitkan Peraturan OJK baru.

Hal ini dikarenakan OJK memang telah mengatur mekanisme restrukturisasi yang dilakukan dalam kondisi normal, yang memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan restrukturisasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik.

Sementara itu, restrukturisasi yang diusulkan pemerintah juga merupakan kredit yang akad pada periode 2022, sehingga, kata Mahendra, kredit tersebut masuk dalam masa normal, bukan pada periode pandemi Covid-19.

“Itu justru keterangan dari pemerintah, kami kan tidak terlalu jauh masuk ke sana. Tapi, kalau benar 2022, itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahendra menegaskan bahwa OJK akan tetap mendukung pelaksanaan restrukturisasi kredit khusus KUR tersebut, termasuk dari sisi bank penyalur dan lembaga penjaminan.

“Yang penting kami siap, pelaksanaanya bisa dilakukan dengan segera, baik dari aspek pemberian penyalurnya bank-banknya maupun di bagian penjaminan,” tuturnya.