Bisnis.com, DEPOK — PDI Perjuangan (PDIP) buka suara ihwal masuknya mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol (Purn.) Budi Gunawan yang hadir saat pembelakan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming.

Berdasarkan catatan Bisnis, Budi Gunawan atau biasa disapa BG diketahui mengikuti pembekalan calon menteri kabinet Prabowo–Gibram di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024). BG dikenal sebagai orang dekat Megawati lantaran merupakan ajudannya saat menjabat wakil presiden dan presiden.

Hasto menyebut pemilihan Budi Gunawan sebagai salah satu anggota kabinet pemerintahan baru karena hubungan kerja yang baik antara dirinya sebagai Kepala BIN saat itu, dengan Prabowo yang sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan (Menhan).

Di sisi lain, Hasto tidak menampik kedekatan BG dengan Megawati. Namun, dia memastikan purnawirawan Polri bintang tiga itu bukan representasi PDIP di kabinet Prabowo.

"Tidak dipungkiri bahwa pak BG pernah menjadi ajudan Ibu Megawati Soekarnoputri, tapi beliau bukan anggota PDIP. Sehingga sikap selama ini tugas kepala BIN sebagai mata telinga presiden secara empiris terbukti misalnya pada Pemilu 2019 ketika beliau menjadi kepala BIN, PDIP kan dipercaya rakyat menang pemilu dengan kenaikan hanya 1,3%," ujarnya kepada wartawan usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktoral di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Jumat (18/10/2024).

Hasto memastikan pemilihan BG sebagai salah satu calon menteri Prabowo tidak lain dari hubungan baik antara keduanya.

Mantan anggota DPR itu lalu memastikan BG tidak memiliki keterkaitan dengan PDIP karena tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) sebagai kader.

"Pak Budi Gunawan bukan KTA PDI Perjuangan, sehingga beliau bukan anggota PDIP," ucapnya.

Adapun mengenai keputusan PDIP untuk berada di dalam dan luar kabinet Prabowo masih menjadi mister. Hasto memastikan bahwa keputusan final tersebut hanya ada di tangan Megawati.

"Sikap apakah akan berada di dalam atau di luar merupakan kewenangan dari Ibu Megawati. Hubungan Ibu Mega dan Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat tentu akan menjadi fundamen dalam membangun kerja sama. Tetapi keputusan politiknya nanti Ibu Mega yang akan [memutuskan]," katanya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membenarkan Budi Gunawan hadir dalam pembekalan calon menteri Prabowo Subianto, Rabu (16/10/2024). Namun, tidak ada kader PDIP yang hadir di pembekalan tersebut.

Hal itu diungkap pleh Budi Arie usai menerima materi pembekalan calon kabinet oleh Prabowo Subianto pada Rabu (15/10/2024). "[Kader PDIP] tidak ada ya," ujarnya kepada awak media di lokasi.

Kendati demikian, Ketua Umum Relawan Projo itu menuturkan bahwa dalam agenda pembekalan itu turut hadir eks Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

"Pak Budi Gunawan aja tadi [pas pembekalan]," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya tidak menyembunyikan tersangka Harun Masiku dan tidak mengetahui keberadaannya saat ini.

Hal tersebut disampaikan Hasto di sela-sela acara Masa Depan Demokrasi RI Setelah "Aksi Pembegalan" yang digelar Beranda Politik di Teater Utan Kayu Jakarta, Kamis 12 September 2024 malam.

Hasto menegaskan untuk mencari lokasi keberadaan tersangka Harun Masiku itu merupakan ranah KPK, bukan dirinya. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perkara korupsi yang melibatkan tersangka Harun Masiku.

Harun Masiku adalah mantan kader PDI-P yang masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

"Jadi terkait Harun Masiku, saya tidak tahu dia ada di mana. Itu ranah KPK, bukan saya ya," tuturnya.

Hasto juga mengaku heran terhadap tim penyidik KPK yang sampai saat ini masih memburu tersangka Harun Masiku.

Padahal, menurut Hasto, Harun Masiku merupakan korban dalam perkara yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Harun Masiku ini sebenarnya hanya korban karena dari keputusan Mahkamah Agung dia memiliki legalitas untuk dilantik," kata Hasto.

Namun sayangnya, putusan Mahkamah Agung tersebut, kata Hasto dikalahkan seseorang yang berkuasa pada masa itu.

"Jadi legalitas yang dia miliki berdasarkan keputusan MA itu kan kemudian dikalahkan karena ada suatu upaya menggunakan kekuasaan untuk memancing adanya suap disitu," ujarnya.

___________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal pertemuannya dengan salah satu pihak yang terjerat di kasus suap jalur kereta, yakni mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi.

Hasto (HK) dihadirkan sebagai saksi pada Selasa (20/8/2024) lantaran diduga pernah bertemu Harno. Pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan penugasan kepada Harno seputar proyek perkeretaapian, melalui Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA). Yoseph, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, juga telah diperiksa sebagai saksi mengenai hal tersebut.

"Klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA. Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa penyidik mengetahui dugaan pertemuan itu dari bukti yang diperoleh, berupa elektronik, percakapan media (chat), maupun keterangan saksi dan pihak lain.

Adapun Hasto mengaku diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik KPK saat diperiksa, Selasa (20/8/2024). Politisi PDIP itu mengaku tidak ingat apabila pernah bertemu langsung dengan Harno. Namun, dia mengakui bahwa Yoseph membagikan nomornya ke Harno agar bisa diatur pertemuan antara keduanya.

Hasto juga menyebut tidak mengenal Harno maupun pihak-pihak lainnya dalam kasus tersebut, salah satunya terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto maupun tersangka Reza Maulana Maghribi.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan KPK, Hasto membantah bahwa adanya perintah yang disampaikan ke Harno berkaitan dengan proyek-proyek tertentu. Dia juga menegaskan tidak ada aliran dana yang diketahuinya maupun yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan.

"Dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai," kata mantan anggota DPR itu.

Untuk diketahui, Hasto dan Yoseph awalnya dipanggil oleh KPK untuk kasus tersebut pada Juli 2024. Kasus suap proyek jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub itu mulanya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2023 lalu.

Penyidikan yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan dari perkara OTT itu. Beberapa pihak yang terjaring di kasus ini, termasuk Harno Trimadi dan Dion Renato, kini sudah dijatuhi hukuan pidana di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YAAD) terkait kasus dugaan korupsi.

Juru Bicara KPK RI, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan Adhie bakal diperiksa terkait kasus di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Jawa Timur.

"YAAD selaku Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan DPP PDI Perjuangan dijadwalkan diperiksa di Gedung KPK Merah Putih," ujar demikian tertuang dalam agenda pemeriksaan KPK, Jumat (16/8/2024).

Selain Adhi, Tessa menambahkan, Anak Agung Gede Sumadi Suka Sedana sebagai karyawan swasta turut diperiksa di kasus DJKA.

Sebelumnya, lembaga antirasuah Adhi Dharmo juga sempat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, pada Kamis (18/7/2024). Adhi tidak dipanggil dalam jabatannya di partai dengan logo banteng itu.

Dalam hal ini, KPK mengonfirmasi bahwa Adhi dipanggil dalam perkara yang sama, yakni pengembangan kasus suap proyek jalur kereta di DJKA Kemenhub.

Di sisi lain, Adhi justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurutnya, dia diperiksa terkait operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhi.

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti soal data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah di tengah mencuatnya skandal demurrage Rp294,5 miliar yang diduga melibatkan Bapanas dan Bulog. Hasto beranggapan bahwa pemerintah telah memanipulasi data impor beras lantaran terbukti pada 2024 Indonesia harus melakukan impor beras sebanyak 6 juta ton.

"Kami selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto dikutip, Senin, (5/8/2024).

Hasto menegaskan kebijakan impor beras harus dapat dipertanggungjawabka. Ia juga menyinggung soal permintaan maaf Jokowi baru-baru ini.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus di kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," jelas Hasto.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melakukan koordinasi guna mendalami data terkait keterlibatan Bapanas-Bulog dalam skandal demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar.

Pihak KPK telah meminta keterangan dan data terkait keterlibatan Bulog dan Bapanas di dalam skandal demurrage sebesar Rp294,5 miliar.

Sebelumnya, dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri menemukan adanya masalah dalam dokumen impor hingga menyebabkan biaya demurrage atau denda sebesar Rp294,5 miliar.

Dalam penjelasannya, Tim Riviu menyebutkan bahwa ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage atau denda beras impor Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Rinciannya, wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp177 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) menggelar penampilan teatrikal bertajuk 'Kudatuli 27 Juli, Kami Tidak Lupa' di Kantor DPP PDIP pada Sabtu (27/7/2024).

Penampilan teatrikal itu sebagai reka adegan serangan kantor DPP PDIP pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan Peristiwa Kudatuli.

Pantauan Bisnis di lokasi, penampilan teatrikal tersebut dimulai pada pukul 08.00 WIB. Ratusan massa penampil dengan baju merah tampak berteriak di depan markas PDIP.

Sejumlah dari mereka bahkan menaiki dan menggoyang-goyangkan pagar Kantor DPP PDIP. Tiruan batu bata dari styrofoam juga dilempari.

Ratusan massa tersebut berperan sebagai kubu Soerjadi yang ingin menggulingkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI.

Kepala Badan Sejarah PDIP Bonnie Triyana menjelaskan, penampilan teatrikal penyerangan markas PDIP tersebut bukan untuk membangkitkan luka lama. PDIP, lanjutnya, hanya ingin merawat ingatan masyarakat.

“Tanpa peristiwa 27 Juli 1996, mungkin tidak akan ada reformasi 1997-1998, mungkin tidak akan ada pemilihan presiden secara langsung, tidak ada kesempatan buat seseorang bermimpi menjadi pejabat tinggi walau dari keluarga sederhana,” kata Bonnie.

Peringatan 28 tahun peristiwa Kudatuli ini juga diisi oleh pembacaan puisi oleh Sastrawan Amien Kamiel. Putra aktivis Widji Thukul, Fajar Merah, juga tampil membawakan lagu-lagunya.

Peringatan juga diisi dengan kegiatan tabur bunga dan doa bersama serta pidato dari Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun tampak mengikuti acara ini melalui daring.

Sejarah Kudatuli

Kudatuli merupakan peristiwa ketika massa pendukung PDI kubu Soerjadi bersama sejumlah orang yang diduga aparat menyerang kantor DPP PDI yang diisi oleh massa pendukung PDI kubu Megawati.

Upaya penyerangan itu didukung oleh pemerintahan Orde Baru untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati dari kantor pusat PDI.

Peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat, Jakarta Pusat.

Dari hasil penyidikan Komnas HAM, sebanyak 5 orang massa pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Saat itu, pemerintah menuduh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai penggerak kerusuhan.

Jakarta: Pemilihan pimpinan DPD ditegaskan sepenuhnya hak anggota. Pihak luar, terutama partai politik, dinilai tak berhak mengintervensi pemilihan pimpinan senator tersebut.

Hal itu disampaikan Direktur Excecutive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa merespons beredarnya foto pertemuan antara Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Disinyalir, pertemuan keduanya untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.

"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Abubakar mengamini jika manuver-manuver seperti pertemuan-pertemuan itu kerap terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Menurut dia, lumrah jika publik curiga bahwa pertemuan La Nyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan RI 7.

"Hanya saja, harus diakuai, jelang pemilihan Pimpinan DPD biasanya ada manuver politik yang dilakukan, baik dari La Nyalla Mattalitti sebagai petahana maupun penantang lain yang memiliki obsesi yang sama untuk menjadi Ketua DPD," ungkap dia.

Baca juga: Polemik Tatib DPD, Langkah La Nyalla Dikritik

Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD. Hal itu dinilai merusak demokrasi.

Sebagai pucuk pimpinan, La Nyalla seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi. "Ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," sebut Igor.

Igor bahkan menyinggung soal sikap La Nyalla yang 'arogan' saat memimpin rapat paripurna DPD beberapa waktu lalu. Saat itu, rapat berjalan ricuh lantaran La Nyalla diduga bertindak sewenang-wenang dalam menyusun perubahan tata tertib untuk mengakomodasi mekanisme penentuan paket pimpinan DPD periode depan.

"Sebelumnya juga saya baca soal pembuatan tata tertib di DPD yang ricuh, itu ironis ya, yang merupakan perwakilan perseorangan di dalam demokrasi malah menunjukkan sisi yang tidak demokratis di era sekarang," ungkap Igor.

Igor mencurigai adanya kepentingan pribadi dari upaya mempertahankan kursi Ketua DPD. Hal itu sangat disayangkan.

Foto pertemuan antara La Nyalla dengan Hasto beredar di kalangan wartawan. Informasi yang beredar pertemuan sebagai upaya menyusun kekuatan untuk merebut kembali kursi Ketua DPD dari kandidat lain.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhie Dharmo dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Pemeriksaan Aryo dilakukan pekan lalu, Kamis (18/7/2024), atau sehari sebelum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga dipanggil dalam kasus yang sama. Seperti halnya juga Hasto, Adhie tidak dipanggil dalam kaitannya sebagai Wasekjen PDIP namun sebagai karyawan swasta.

"Secara prinsip saksi tersebut dipanggil dan ditanyakan terkait pengetahuan yang bersangkutan seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Senin (22/7/2024).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut ihwal apa yang didalami dari keterangan Adhie. Dia menyebut substansi pemanggilan sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tidak bisa diungkap ke publik.

Di sisi lain, Adhie justru memberikan keterangan berbeda saat memberikan keterangan ke wartawan di Yogyakarta, Sabtu (20/7/2024). Menurut salah satu petinggi DPP PDIP itu, dia memberikan keterangan kepada penyidik soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Adhie menceritakan saat itu dia diberi tugas sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf. Adapun tim pemenangan Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Ketua Erick Thohir dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Dia lalu mengklaim pemanggilannya oleh penyidik KPK di kasus DJKA berkaitan turut menyangkut peran Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

“Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi,” kata Adhie, dikutip dari siaran pers.

Menurut politisi tersebut, pertemuannya dengan Menteri Budi Karya saat itu berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maurf. Kepada Budi Karya, terang Adhie, dia melaporkan adanya beberapa operasional rumah aspirasi relawan Jokowi-Maruf yang beralamat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, yang harus ditindaklanjuti.

“Karena pembentukan Rumah Aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasional Rumah Aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi. Penugasan saya menghadap Pak Budi Karya Sumadi atas perintah Bapak Hasto Kristiyanto dalam kapasitas sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin,” ungkapnya.

Adapun Hasto kemudian dipanggil dalam kasus yang sama, sehari setelah pemeriksaan Adhie. Namun, dia tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.

Pihak Hasto mengakui adanya surat pemanggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan. Politisi itu disebut akan tetap menghormati proses hukum yang bergulir di KPK.

Meski demikian, Hasto disebut belum bisa memenuhi panggilan penyidik KPK karena info pemanggilan itu baru diterima pada hari yang sama dijadwalkan pemeriksaan.

"Untuk undangan klarifikasi Mas Hasto sebagai saksi belum bisa dipenuhi karena baru mendapatkan info panggilan pagi tadi sedangkan sudah ada jadwal kegiatan lainnya hari ini," ujar tim hukum Hasto sekaligus Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy kepada wartawan, Jumat (19/7/2024).

Jakarta: Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Yosep Aryo Adhie diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta. Ia membeberkan salah satu yang ditanya penyidik yakni soal foto bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

"Pemeriksaan dipanggil terkait adanya foto saya bersama dengan Pak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan)" kata Adhie melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin, 22 Juli 2024.

Adhie menjelaskan foto itu diambil saat pembentukan rumah aspirasi Jokowi-Ma’ruf Amin. Menurutnya, operasional hunian itu ditangani oleh Budi.
"Karena pembentukan rumah aspirasi di awal sebagaimana arahan Erick Thohir sebagai ketua tim pemenangan bahwa operasionl rumah aspirasi di-handle oleh Pak Budi Karya Sumadi," ujar Adhie.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Anak Eks Bupati Majalengka Diberhentikan Sebagai ASN

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto enggan memerinci materi penyidikan. Namun, dia membenarkan penyidik memeriksa Adhie terkait kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta.

"Secara prinsip saksi tersebut dipanggil dan ditanyakan terkait pengetahuan yang bersangkutan (Adhie). Seputar proses pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub saja dan tidak di luar itu," ucap Tessa.

Sebelumnya, aliran dana kasus suap jalur kereta disebut mengarah ke Budi Karya Sumadi. Salah satu fakta persidangan mantan pejabat Ditjen Perkretaapian Kemenhub Harno Trimadi menjelaskan adanya pembiayaan sewa helikonter yang menggunakan uang korupsi tersebut.

KPK memastikan kabar itu akan ditindaklanjuti. Semua informasi baru dalam persidangan kini tengah dianalisis oleh Direktorat Penindakan dan Eksekusi Lembaga Antirasuah.

“Semua informasi akan dianalisa dan didalami oleh penyidik terutama yang berkaitan dengan perkara utama yang sedang ditangani,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 21 Juni 2024.

(AGA)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto hari ini, 19 Juli 2024. Dia bakal dimintai keterangan terkait dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian Kemenhub.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama Hasto Kristiyanto,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2024.

Tessa menjelaskan Hasto berstatus sebagai saksi dalam kasus ini. Hasto dipanggil dalam kapasitasnya sebagai konsultan, bukan jabatannya di PDIP.
Tessa belum bisa memerinci informasi yang akan diulik penyidik. Tapi, pendalaman yang dilakukan atas proyek kasus tersebut di wilayah Jawa Timur.

KPK menetapkan mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Semarang Yofi Oktarizsa sebagai tersangka baru kasus suap pengadaan jalur kereta api di Ditjen Perkeretaapian, Kemehub. Dia langsung ditahan status hukumnya diumumkan ke publik.

“Tersangka YO (Yofi Oktarisza) dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 13 Juni sampai dengan 2 Juli 2024,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Juni 2024.

Asep menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari persidangan penerimaan suap yang dilakukan Dion Renata Sugiarto. Dalam kasus ini, Yofi merupakan PPK untuk 18 paket pengerjaan lanjutan dan 14 paket pengerjaan baru di lingkungan BTP wilayah Jawa bagian tengah.

Setidaknya, ada empat proyek yang tidak dikerjakan Dion saat Yofi menjabat sebagai PPK. Salah satunya yakni pembangunan jembatan antara Notog-Kebasen paket PK 16.07 dengan nilai Rp128,5 miliar.

Sebagian paket pengerjaan yang didapat Dion dibantu oleh PPK salah satunya Yofi. KPK juga mengendus adanya kongkalikong untuk memenangkan proyek.

“Atas bantuan tersebut, PPK termasuk tersangka YO (Yofi Oktarisza) menerima fee dari rekanan termasuk saudara DRS (Dion Renata Sugiarto) dengan besaran 10 persen sampai 20 persen dari nilai paket pekerjaan yang diperuntukkan,” ucap Asep.

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga 2025. Tak hanya memperpanjang masa bakti, Megawati juga merombak susunan DPP PDIP.

Sejumlah pentolan partai Banteng Moncong Putih mendapatkan tugas baru dari Megawati. Salah satunya adalah Adian Napitupulu yang sebelumnya tak memiliki jabatan di DPP, diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan yang isinya di antaranya berfokus pada menyukseskan program partai.

"Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, "Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa."

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Pasalnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Persiapan Hadapi Pilkada?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani tak menampik bahwa perombakan susunan pengurus DPP PDIP juga terkait Pilkada 2024.

"Ini [masa bakti DPP PDIP] diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kita baru saja menyelesaikan Pemilu kemudian akan menjelang Pilkada yang akan datang," ujarnya kepada awak media.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Di dalam rapat tadi, kata dia, Mega mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan.

Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.

Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia.

Politikus asal Yogyakarta itu juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ujarnya dilansir dari Antara.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memilih untuk banyak berdiskusi dengan Megawati Soekarnoputri dalam rangka merayakan hari ulang tahun (HUT) ke-58.

Hasto pun mengaku mendapatkan pelajaran agar lebih banyak merenung sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan, dan tradisi itu dipelajarinya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ibu Mega memiliki tradisi berpikir dialektis, namun kontemplatif, maka Beliau sangat kokoh dalam prinsip, dan visinya terbangun dari dialektika alam pikir dan dirasakan dengan mata hati," ujarnya lewat rilisnya, Minggu (7/7/2024).

Dia lmelanjutkan bahwa seperti tahun-tahun sebelumnya tidak ada agenda khusus untuk merayakan ulang tahun. Apalagi kata Hasto, HUT-nya bertepatan dengan peringatan 1 Muharam.

"Dalam tradisi kami di Jogja, malam 1 Suro itu harus diawali dengan sikap batin yang jernih. Saya termasuk tidak pernah merayakan ultah, apalagi pas masuk bulan Suro," katanya.

Selama ini, tiap kali berulang tahun, Hasto menjalaninya dengan sederhana. Mendekatkan diri dengan alam seperti naik gunung atau merayakannya dengan menebar benih ikan.

Namun, tahun ini, pria asal Yogyakarta ini lebih memilih untuk berkontemplasi. Menurut Hasto, di tengah padatnya kesibukan dirinya akhir-akhir ini perlu untuk merenungi dan memahami peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi.

"Kontemplasi sehari saja. Selanjutnya kembali bekerja. Pelaksanaan pilkada 2024 termasuk calon kepala daerah yang akan diusung PDIP sudah di depan mata. Gagasan Bu Mega tentang pemimpin ideologis, profesional dan mumpuni akan kami jabarkan dengan baik," pungkas Hasto.