Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perlu diketahui bahwa tidak semua barang konsumsi yang beredar saat ini memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Justru, sebagian dari barang konsumsi tersebut memiliki dampak buruk bagi kesehatan apabila konsumsinya tidak dikendalikan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah instrumen untuk mengendalikan barang konsumsi, salah satunya melalui instrumen cukai.

Saat ini, pemerintah sudah memberlakukan pengenaan cukai pada hasil tembakau. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan konsumsi rokok, mengawasi peredarannya hingga berperan dalam menurunkan prevalensi merokok.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan cukai hasil tembakau atau CHT pada 2022 diklaim dapat menurunkan konsumsi rokok sebesar rata-rata 3% per tahun.

Tidak hanya mengendalikan konsumsi rokok, terbaru pemerintah juga berencana mengenakan cukai terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Pengenaan cukai atas MDK tersebut diharapkan bisa mencegah penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas hingga diabetes dengan mendorong produsen mengurangi kadar gula dalam produk mereka.

Maklum, prevalensi PTM di Indonesia terus mengalami peningkatan, seperti penyakit stroke, jantung dan diabetes. Bahkan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), PTM menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia.

Misalnya pada tahun 2001 proporsi angka kematian akibat PTM meningkat dari 49,9% menjadi 59,5% pada tahun 2007. Adapun, produk rokok dan gula menjadi faktor risiko PTM tersebut.

Oleh karena itu, pengenaan cukai terhadap produk rokok dan MBDK menjadi instrumen yang tepat apabila pemerintah benar-benar ingin serius menurunkan prevalensi PTM. Maklum, tanpa sadar, lambat laun kedua produk tersebut membuat konsumennya kecanduan sehingga muncul rasa keinginan untuk selalu mengonsumsinya secara berlebihan.

Munculnya perilaku dan kebiasaan untuk mengonsumsi produk rokok dan minuman tinggi gula tidak terlepas dari faktor lingkungan. Sebut saja masih banyaknya iklan yang memasarkannya hingga mudahnya kedua produk tersebut didapatkan, seperti swalayan maupun kios.

Sebagai sebuah instrumen untuk pengendalian konsumsi, keberadaan cukai memang sangat penting terutama untuk mengendalikan konsumsi Barang Kena Cukai (BKC) yang berdampak buruk terhadap kesehatan.

Misalnya saja melalui kebijakan cukai rokok atau CHT. Hampir setiap tahunnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku otoritas melakukan kenaikan tarif CHT, seperti keputusan kenaikan tarif untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini dimaksudkan untuk menurunkan prevalensi perokok anak serta meningkatkan target penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan turunnya prevalensi perokok anak menjadi 8,7% pada 2024.

Tidak hanya sebagai instrumen pengendali konsumsi, cukai juga berguna sebagai sumber penerimaan negara. Pemanfaatan penerimaan cukai hasil tembakau salah satunya dituangkan dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) CHT yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau tembakau.

Misalnya saja di bidang kesehatan, DBH CHT diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan di daerah.

Selain itu, jika berbicara mengenai cukai MBDK, sebetulnya rencana pengenaannya sudah diwacanakan sejak tahun 2020. Namun sampai saat ini tidak kunjung diimplementasikan dan kembali direncanakan pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Dengan adanya kebijakan cukai MBDK ini diharapkan industri makanan dan minuman (mamin) bisa mereformulasi produk MBDK yang lebih rendah gula.

Setidaknya, ada dua sisi positif yang bisa diambil dari pengenaan cukai MBDK. Pertama, pungutan cukai MBDK bisa menekan prevalensi obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes. Kedua, penerimaan yang terkumpul dari pengenaan cukai juga bisa dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan pemerintah di sektor lain, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik.

Saat ini, kampanye untuk mendorong penerapan cukai MBDK sudah semakin digalakkan oleh masyarakat, khususnya anak muda. Dengan begitu, langkah pemerintah yang akan memberlakukan kebijakan cukai MBDK pada tahun depan merupakan langkah yang tepat, namun dengan tetap memastikan memulainya dengan tarif yang moderat dan mempertimbangkan keberlangsungan industri.

Pengenaan cukai untuk mengendalikan konsumsi tentu tidak hanya terbatas terhadap produk rokok dan MBDK saja. Saat ini, pemerintah juga sudah mengenakan cukai terhadap etil alkohol (EA) dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Sama seperti rokok dan MBDK, konsumsi minuman beralkohol juga bisa memicu risiko kesehatan mental hingga muncul penyakit tida mual. Sebut saja, ketergantungan alkohol, kesulitan berkonsentrasi, hingga memicu penyakit kardiovaskuler hingga hepatitis.

Kesimpulannya, cukai merupakan instrumen yang sangat krusial dalam mengendalikan konsumsi, terutama untuk barang-barang yang berdampak buruk terhadap kesehatan. Bahkan, dalam hal ini pemerintah bisa melakukan ekstensifikasi cukai terhadap produk-produk yang berbahaya apabila konsumsinya tidak kendalikan, seperti makanan siap saji.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia baru saja menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Salah satu tujuan utama dari PP ini adalah untuk mengurangi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh (GGL) yang berlebihan di masyarakat. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan berdampak pada industri makanan dan minuman (mamin) dalam negeri, terutama terkait potensi penerapan cukai pada produk makanan dan minuman kemasan.

Eliza Mardian, seorang peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan ini jika tujuannya adalah untuk mendorong pola hidup sehat.

Eliza menyarankan agar pemerintah menerapkan sistem klasifikasi pada produk makanan dan minuman kemasan, mirip dengan sistem Nutri-Grade yang diterapkan di Singapura. Sistem ini mengklasifikasikan produk berdasarkan kadar gula dan lemak jenuh, sehingga konsumen dapat lebih mudah memahami kandungan yang ada dalam produk yang mereka konsumsi.

"Seperti yang dilakukan Singapura, negara ini memiliki klasifikasi makanan berdasarkan tingkat gula yang disebut Nutri-Grade. Sistem ini digunakan untuk mengetahui kadar gula dan lemak jenuh pada produk minuman dengan adanya klasifikasi ini setidaknya masyarakat menjadi paham makanan mereka masuk klasifikasi yang mana," jelas Eliza kepada Kontan, Selasa (06/08).

Di Singapura, klasifikasi kadar gula pada minuman diberi kode warna sebagai berikut:

• Hijau Tua: Minuman dengan 0% gula
• Hijau Muda: Minuman dengan maksimal 4% gula
• Kuning: Minuman dengan maksimal 8% gula
• Merah: Minuman dengan maksimal 12% gula

Minuman dengan kadar gula di atas 12% dilarang untuk dijual. Eliza menambahkan bahwa penerapan sistem klasifikasi seperti ini di Indonesia akan lebih adil bagi perkembangan industri mamin dan dapat meminimalisir kenaikan biaya akibat penerapan cukai.

Eliza juga menekankan pentingnya penggunaan jasa pemastian atau TIC (Testing, Inspection, and Certification) untuk melakukan klasifikasi dan sertifikasi keamanan pangan.

Dengan informasi yang lebih transparan, diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat, dan produk-produk yang tidak laku dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mereformulasi produknya.

Sistem klasifikasi gula ini sebenarnya sudah diterapkan oleh ritel supermarket Super Indo di Indonesia sejak setahun yang lalu.

Menurut General Manager of Corporate Affairs & Sustainability Super Indo, Yuvlinda Susanto, Super Indo merupakan ritel pertama di Indonesia yang menerapkan sistem indikator gula dengan kode warna pada produk minuman siap saji dalam kemasan.

Sistem ini diterapkan setelah koordinasi intensif selama hampir satu tahun dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kita mendapatkan rekomendasi dari BPOM dan juga dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Jadi ada intensif koordinasi, diskusi yang cukup panjang, hampir satu tahun untuk kemudian kami bisa menerapkan sugar indicator ini," katanya.

Super Indo menggunakan indikator warna untuk klasifikasi kadar gula sebagai berikut:

• Kuning cerah: Minuman dengan kurang dari 0,5 gram gula
• Kuning tua: Minuman dengan 0,5 gram hingga 6 gram gula
• Orange: Minuman dengan 6 gram hingga 12 gram gula
• Merah kecoklatan: Minuman dengan lebih dari 12 gram gula

Yuvlinda juga mencatat bahwa meskipun ada beberapa produsen yang mempertanyakan sistem ini, banyak yang akhirnya melihat manfaatnya, terutama bagi produk dengan kadar gula rendah yang penjualannya cukup baik.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyebut pemberian label warna (color guide) pada minuman berpemanis bakal dikebut sebelum Oktober 2024 mendatang.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM L. Rizka Andalusia mengatakan bahwa color guide merupakan salah satu sistem pelabelan gizi pada bagian depan kemasan atau Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) yang telah diterapkan di berbagai negara.

“Dengan diterapkannya kebijakan FOPNL pada pangan olahan yang didukung dengan edukasi maka dapat meningkatkan literasi masyarakat sehingga diharapkan dapat mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap pangan tinggi gula, garam dan lemak (GGL),” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Rizkia mengungkapkan, kebijakan sistem FOPNL ini diharapkan akan memberi dampak pada penurunan penyakit tidak menular (PTM) di antaranya penyakit diabetes.

Namun demikian, kata dia, untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung pula dengan kebijakan lainnya yang dilakukan secara komprehensif.

“Kebijakan FOPNL yang akan diterbitkan oleh BPOM diterapkan untuk pangan olahan yang dikemas, sementara masyarakat juga mengonsumsi pangan lainnya seperti pangan siap saji yang harus diperhatikan juga kadar GGL-nya,” terang dia.

Lebih lanjut, Rizkia menambahkan, sesuai dengan penyusunan regulasi yang baik, dalam menetapkan suatu kebijakan harus menerapkan prinsip keterbukaan, sehingga seluruh pemangku kepentingan akan dilibatkan dalam pembahasan penetapan kebijakan FOPNL.

“Kebijakan ini tentunya akan diterbitkan setelah dilakukan konsultasi publik, diharapkan sebelum Oktober 2024 kebijakan terkait FOPNL ini dapat ditetapkan,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita tunggu RPP-nya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkomentar terkait rencana pemerintah untuk memberikan label warna (color guide) pada minuman berpemanis.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPOM, L. Rizka Andalusia menjelaskan bahwa color guide merupakan salah satu sistem pelabelan gizi pada bagian depan kemasan Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) yang telah diterapkan di berbagai negara.

Pelabelan ini untuk memberikan informasi kandungan gula, garam dan lemak (GGL) pada produk pangan olahan yang dikemas, dengan format yang sederhana.

“Indonesia telah mengimplementasikan dua sistem FOPNL yang bersifat sukarela (voluntary) yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Rizka menyebutkan, dua sistem FOPNL yang telah diterapkan tersebut adalah pertama, panduan asupan gizi harian warna monokrom, yang merupakan highlight tabel informasi nilai gizi untuk informasi kandungan GGL.

Kedua, Logo Pilihan Lebih Sehat, yang dicantumkan berdasarkan kriteria profil gizi tertentu. Dia bilang, saat ini telah terdapat profil gizi untuk 20 kelompok pangan.

Saat ini BPOM tengah melakukan penelaahan lebih lanjut alias review terhadap sistem FOPNL terkait panduan asupan gizi harian warna monokrom menjadi sistem baru yang diharapkan akan lebih mudah dipahami konsumen.

“Sesuai pedoman Codex untuk menentukan format FOPNL yang efektif, perlu didukung dengan hasil riset terhadap konsumen yang valid secara ilmiah,” terangnya.

Rizkia menambahkan, BPOM telah melakukan survei preferensi konsumen terhadap berbagai format FOPNL, termasuk FOPNL yang berwarna. Hasil survei itu nantinya bakal jadi pertimbangan untuk menentukan desain label yang akan diterapkan.

“BPOM juga telah melaporkan hasil review beserta progresnya kepada Kementerian Kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kami sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita tunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis.Sejumlah analis melihat kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan minuman di Indonesia.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo menyebut jika kebijakan itu diterapkan, tidak akan berdampak signifkan pada emiten produsen miniman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Menurutnya hal tersebut hanya sebagai upaya memberikan edukasi dan himbauan kepada masyarakat.

"Jadi tidak berdampak signifikan khususnya pada penjualan," jelas Azis pada Kontan, Rabu (10/7).

Di sisi lain Azis justru melihat kenaikan cukai pada MBDK yang akan berpotensi menigkatkan biaya bagi emiten produsen MBDK. Menurutnya hal itu akan berdampak pada bottom line.

"Justru kalau dilihat aturan mengenai cukai ini yang akan berdampak langsung pada emiten produsen MBDK," ujarnya.

Senior Investment Information, Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta pun melihat hal yang sama. Menurutnya prospek emiten produsen MBDK hingga akhir tahun ini masih cukup cerah. Hal itu karena terjaganya kondisi daya beli masyarakat mengingat adanya faktor stabilitas perekonomian dalam negeri.

"Itu tergantung strategi atau mitigasi risiko dari masing-masing emiten ya, jadi belum akan berdampak langsung pada kinerja penjualan," ungkapnya.

Kata dia, sekarang yang harus dicermati adalah pendapatan perusahaan karena masih ada sentimen dari volatilitas harga komodias.

Nafan merekomendasikan untuk akumulasi pada PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dengan target Harga Rp 2.760, akumulasi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dengan target Harga Rp 6.500, akumulasi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan target Harga Rp 11.825 dan akumulasi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) dengan target Harga Rp 2.120. Sementara Azis merekomendasikan untuk trading buy PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) dengan target Harga Rp 1.980.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. BPJS Kesehatan menyambut baik perihal rencana pemberian label warna (color guide) kandungan gula pada kemasan minuman berpemanis. Hal ini diharapkan mampu menekan biaya pengobatan kasus diabetes melitus yang selama ini ditanggung perusahaan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsumsi gula yang berlebihan dan berdampak terhadap kesehatan.

“Edukasi melalui label warna dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi minuman dalam kemasan,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Rizzky mengungkapkan, kebijakan ini nantinya akan berdampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam menekan angka kasus diabetes melitus baru di Indonesia. Menurutnya, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat diharapkan akan terjadi penurunan konsumsi gula berlebih sehingga dapat mengurangi risiko terkena diabetes melitus.

“Hal ini tentunya akan berdampak positif pada penurunan biaya pengobatan diabetes melitus yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Rizzky menambahkan, berdasarkan catatan BPJS Kesehatan terdapat 10,32 juta kasus rawat inap untuk penyakit diabetes melitus sepanjang tahun 2023. Dari banyaknya kasus tersebut, BPJS Kesehatan menggelontorkan biaya hingga Rp 10,17 triliun untuk menjamin peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini merupakan langkah konkret BPJS Kesehatan untuk menjadikan Indonesia semakin sehat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita nunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.