Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Hingga saat ini, pemerintah masih belum jelas kapan akan menerapkan kebijakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, mengatakan bahwa kebijakan pungutan cukai terhadap MBDK masih dalam tahap pembahasan dan akan direview lebih lanjut pada tahun 2025.

Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai langkah hati-hati pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan ekonomi yang masih dinamis.

"Kami sampaikan bahwa kebijakan itu akan kami review di 2025 sebab kita mengikuti perkembangan ekonomi 2025 yang belum berjalan dan kita ada mekanisme untuk melakukan review internal pemerintah," kata Askolani dalam Konferensi Pers di Jakarta, Jumat (8/11).

Askolani menambahkan bahwa meskipun kebijakan tersebut direncanakan, implementasinya baru akan dilakukan setelah dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Komisi XI DPR RI, yang memiliki peran penting dalam proses legislasi kebijakan tersebut.

"Pada waktunya kami akan koordinasikan dengan Komisi XI DPR RI sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan," katanya.

Ia juga menekankan bahwa meskipun masih ada waktu hingga 2025, pihak Bea Cukai akan terus melakukan persiapan yang matang, baik dari sisi regulasi maupun implementasi operasional, agar kebijakan pungutan cukai MBDK dapat dilaksanakan secara efektif ketika saatnya tiba.

"Jadi kita masih banyak waktu untuk persiapan kebijakan MBDK sebelum kita lakukan di 2025," imbuh Askolani.

Sebagai informasi, pemerintah mematok target penerimaan cukai sebesar Rp 244,19 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Angka tersebut meningkat 5,93% dibandingkan outlook tahun 2024 ini yang sebesar Rp 230,50 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi tarif cukai minuman berpemanisdalam kemasan (MBDK) pada 2025 berpotensi memengaruhi kinerja sederetemiten konsumer.

Saham MYOR dan SIDO diyakini bakal terimbas paling signifikan, sedangkan CMRY, KLBF, dan ICBP berpotensi mengalami impak serupa dari kebijakan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan tingkat inflasi Indonesia akan terjaga dalam kisaran target Bank Indonesia (BI) sebesar 1,5% hingga 3,5%.

“Kami memproyeksikan tingkat inflasi pada 2024 sekitar 2,33%, dibandingkan dengan 2,81% pada 2023,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).

Josua mengatakan, sepanjang sisa tahun 2024, tekanan inflasi diperkirakan tetap rendah, terutama karena pemerintah telah memilih untuk menunda penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan untuk mendukung daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, potensi terkendalinya inflasi hingga akhir 2024 cenderung meningkat karena berkurangnya risiko imported inflation, karena nilai tukar rupiah diperkirakan akan cenderung stabil.

Apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, jelas Josua, didukung oleh potensi penurunan suku bunga The Fed, yang dapat meningkatkan sentimen risk-on dan menarik arus modal masuk.

“Selain itu, tekanan inflasi dari harga energi global, yang sebagian besar disebabkan oleh ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, dapat diimbangi oleh risiko penurunan permintaan global,” jelasnya.

Namun demikian, Josua mengatakan bahwa risiko kenaikan dapat muncul menjelang akhir tahun, yang lebih didorong oleh peningkatan permintaan musiman selama perayaan Natal dan tahun baru.

Lebih lanjut, menurutnya, proyeksi inflasi yang lebih rendah ini dapat memberikan ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga acuan sebagai respons terhadap potensi penurunan suku bunga The Fed.

Tercatat, indeks harga konsumen (IHK) pada September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,12% secara bulanan (month-to-month/mtm), lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 0,03% mtm.

Josua mengatakan, perkembangan tersebut menandai deflasi selama lima bulan berturut-turut, yang merupakan rekor terpanjang sejak tahun 1999.

Inflasi tahunan pada September 2024 juga turun menjadi 1,84% (year-on-year/yoy), turun dari 2,12% yoy pada bulan sebelumnya.

Deflasi bulanan dalam 5 bulan terakhir ini, jelas Josua, didominasi oleh faktor supply mengingat peningkatan produksi beberapa komoditas pangan pasca fenomena El Nino yang berimplikasi pada penurunan harga komoditas pangan.

Sementara itu, inflasi inti yang merupakan proxy inflasi sisi permintaan pada umumnya, yang justru mengalami peningkatan dimana secara bulanan masih mengalami inflasi sepanjang tahun ini.

Pemerintah berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada 2025. Kementerian Keuangan belum memutuskan angka besaran tarifnya.

"Ini masih dalam proses kajian dan belum diputuskan," kata Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan M Aflah Farobi di acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Tahap akhir akan tergantung pada keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Mengenai tarif dan apa saja yang kena (cukai) masih dalam kajian intensif," ujarnya.

Yang telah pemerintah tetapkan saat ini adalah target penerimaan cukai MBDK. Tahun ini angkanya mencapai Rp 4,3 triliun dan pada 2025 menjadi Rp 3,8 triliun.

Angka yang lebih rendah itu, menurut Afiah, karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyesuaikan dengan perekonomian.

Usulan penetapan tarif cukai MBDK muncul dalam kesimpulan rapat kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Rapat ini juga dihadiri langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%," kata Ketua BAKN Wahyu Sanjaya dalam rapat itu.

Tarif cukai tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis yang tinggi.

BAKN mendorong pemerintah menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif konsumsi dan dan meningkatkan penerimaan negara.

Menekan Angka Penderita Diabetes

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan langkah penerapan cukai MBDK sudah tepat. Aturan ini dapat mencegah bertambahnya penderita diabetes.

“Angka penderita diabetes makin tinggi dan ini menyebabkan klaim biaya kesehatan makin besar,” kata Esther.

Namun, pemerintah juga harus mewaspadai kondisi daya beli masyarakat yang masih turun. "Khawatirnya akan membuat daya beli masyarakat semakin turun," ucapnya.

Dalam laporan terbaru Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tahun ini, cukai MBDK dapat memberi dampak ganda yang positif. Karena itu, Health Economics Research Associate CISDI Muhammad Zulfiqar Firdaus mengatakan penerapannya mendesak segera dilakukan.

“Pemberlakuan cukai MBDK dapat mengurangi angka penderita diabetes melitus tipe 2 dan dapat mencegah potensi 455.310 kasus kematian kumulatif akibat penyakit tersebut dalam sepuluh tahun ke depan,” kata Zulfiqar.

Jika cukai MBDK diterapkan hingga 20%, konsumsi minuman berpemanis dan gula harian rata-rata dapat turun sebanyak 5,4 gram untuk laki-laki dan 4,09 gram untuk perempuan. Berdasarkan perhitungan pemodelan ekonomi, Zulfiqar menyebut, penurunan angka konsumsi MBDK akan mencegah 253.527 kasus kelebihan berat badan (overweight) dan 502.576 kasus obesitas hingga 2033.

Pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencatatkan target pendapatan dari cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar Rp 3,8 triliun pada 2025. Angka tersebut lebih kecil dari target tahun 2024 yang mencapai Rp 4,3 triliun.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea Cukai M. Aflah Farobi. Target tersebut ditetapkan dengan mengacu pada kajian pertumbuhan ekonomi.

"Cukai MBDK tahun ini Rp 4,3 triliun dan di tahun depan 2025 dicantumkan Rp 3,8 triliun," kata Aflah, dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9/2024).

"Kenapa, kok lebih rendah? Itu kemarin kami telah diskusi dengan DPR dan melihat bahwa untuk penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan ekonomi," sambungnya.

Lebih lanjut Aflah mengatakan, target pendapatan sektor MBDK ini dibuat dengan simulasi tarif 2,5%. Katanya, tarif 2,5% itu didapatkan setelah berdiskusi dengan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.

"Kemarin ada masukan tarif 2,5%. Karena ini masih dikaji yang tarif 2,5% itu, masuk dalam bahan kajian kami," ujarnya.

Aflah menambahkan, dirinya belum bisa berbicara banyak terkait produk apa saja yang akan terkena cukai ini. Baik persoalan tarif maupun produk tersebut akan dibahas lebih lanjut dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"2,5% masuk ke kajian kita jadi belum kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif, apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR merekomendasikan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan bertahap naik sampai 20%. Namun, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono kemudian meminta agar menjadi minimal 2,5% tahun depan dan menjadi kesimpulan rapat.

Terkait penerapan cukai tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, hal itu tergantung pada kondisi tahun depan.

"Itu nanti kita lihat tahun depan, kita belum ada punya inilah. Sangat tergantung kondisi tahun depan," katanya di DPR Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Dia mengatakan, cukai MBDK minimal 2,5% dalam kesimpulan rapat menjadi rekomendasi. Dia bilang, keputusannya tergantung pemerintah tahun depan.

Simak Video: Minuman Manis Bakal Kena Cukai Mulai 2025

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengaku masih terus menunggu kelanjutan proses penetapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Prosesnya masih panjang meski Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah mengusulkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen pada 2025.

“Kami sebagai eksekutor, jadi apa pun yang diputuskan kami menyiapkan sistem,” terang Nirwala saat ditemuiTempodi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024.

Sebelumnya, selain usulan tarif cukai yang telah diberikan BAKN DPR RI, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati target penerimaan cukai dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2025 sebesar Rp 244,19 triliun. Target tersebut naik 5,9 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Nirwala mengakui bahwa MBDK jadi salah satu stream baru untuk mencapai target penerimaan cukai 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa tarif cukai bukan semata soal cara negara menambah pendapatan.

“Jadi perlu saya luruskan, cukai itudouble benefit. Ada sisi pengaturan dan ada penerimaan. Bukan semata-mata cari duit,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan Bea Cukai masih menunggu kejelasan mengenai definisi hingga kategori MBDK. Pasalnya, hal itu berpengaruh pada proses hingga pengawasan pemungutan. “Itu nanti diatur dulu,” ujarnya.

Nirwala menambahkan, pemungutan cukai adalah kewajiban Kementerian Keuangan dari segi fiskal. Sementara dari aspek lain akan ditindaklanjuti oleh Kementerian atau lembaga negara lain.

Mengenai usulan tarif cukai MBDK, Ketua Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda besarannya terlalu rendah. Hal itu membuat dampak terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis.

"Prinsip kebijakan cukai itu seharusnya yang cukup efektif untuk bisa mempengaruhi dan mengatur konsumsi masyarakat akan produk yang buruk untuk kesehatan,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 14 September 2024.

CISDI mendorong pemerintah mengenakan tarif cukai minuman berpemanis minimal 20 persen. Berdasarkan studi yang dilakukan CISDI, cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang setara dengan kenaikan harga jual sebesar 20 persen dapat mendorong penurunan konsumsi hingga 17,5 persen.

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia bergulir sejak 2017. Kebijakan ini sempat muncul dalam APBN 2022, tapi gagal diterapkan. Rencana itu mencuat kembali pada 2023 dan sempat masuk pada RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi aturan itu kembali tidak direalisasikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif kepada produsen penting diberikan sejalan dengan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal itu menurutnya merujuk kepada kondisi daya beli masyarakat yang dilaporkan menurun.

"Saya kira, saya kira insentif menjadi sangat penting ya, apalagi, secara umum ya. Apalagi kalau menurut datanya kan banyak disampaikan oleh kementerian lain daya beli kita menurun," ujar Agus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

UNSPLASH/PAUL SIEWERT Ilustrasi minuman berpemanis, minuman manis.

Ia melanjutkan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin terus melakukan pembicaraan dengan para pelaku industri terkait penerapan cukai.

Kemenperin juga menerima masukan dari pihak industri.

Agus juga mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan usulan soal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut dari Presiden soal usulan tersebut.

"Ya itu sudah saya usulkan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden. Ya kita harap dalam waktu dekat ini ada, tindak lanjut dari Pak Presiden," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025 ini menjadi kesimpulan rapat kerja BAKN DPR RI bersama Kemenkeu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif kepada produsen penting diberikan sejalan dengan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal itu menurutnya merujuk kepada kondisi daya beli masyarakat yang dilaporkan menurun.

"Saya kira, saya kira insentif menjadi sangat penting ya, apalagi, secara umum ya. Apalagi kalau menurut datanya kan banyak disampaikan oleh kementerian lain daya beli kita menurun," ujar Agus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

UNSPLASH/PAUL SIEWERT Ilustrasi minuman berpemanis, minuman manis.

Ia melanjutkan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin terus melakukan pembicaraan dengan para pelaku industri terkait penerapan cukai.

Kemenperin juga menerima masukan dari pihak industri.

Agus juga mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan usulan soal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut dari Presiden soal usulan tersebut.

"Ya itu sudah saya usulkan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden. Ya kita harap dalam waktu dekat ini ada, tindak lanjut dari Pak Presiden," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025 ini menjadi kesimpulan rapat kerja BAKN DPR RI bersama Kemenkeu.

UNSPLASH/JOAN TRAN Ilustrasi minuman berpemanis, minuman manis.

Wahyu menjelaskan, usulan ini diajukan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang sangat tinggi.

Usulan ini juga akan meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Sebagai informasi, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah memasukkan rencana pungutan cukai MBDK ke daftar kebijakan pendapatan negara tahun depan.

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga, akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025, pemerintah menargetkan setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook setoran cukai tahun ini sebesar Rp 230,50 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan perlunya dukungan insentif untuk industri minuman seiring rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

“Kami bagian dari pemerintah, Kemenperin juga pembina dari industri. Kami akan terus-menerus melakukan atau membicarakan dengan pelaku industri bagaimana sebaiknya dalam rangka meminta kelanjutan berkaitan dengan cukai tadi," kata Agus, Kamis (19/9/2024).

Agus menuturkan, saat ini pihaknya sedang memikirkan bagaimana cara agar rencana pemberlakuan cukai berpemanis tidak akan menurunkan daya beli masyarakat.Sebab, penurunan daya beli masyarakat dapat memberatkan industri.

Untuk itu, pemerintah tengah memikirkan instrumen-instrumen penunjang guna meningkatkan daya beli produk di masyarakat, salah satunya dengan memberikan insentif kepada produsen minuman berpemanis dalam kemasan.

"Saya kira insentif jadi sangat penting apalagi secara umum ya, jadi kalau daya beli menurun tapi kemudian di satu sisi ada instrumen-instrumen yang membuat kemampuan masyarakat untuk membeli produk itu semakin rendah, nah itu yang harus kita cari jalan keluar," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025. Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024).

BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu pada Selasa (10/9/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Kementerian Keuangan menerima usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR soal tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 sebesar 2,5 persen, dinilai YLKI hanya main-main.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai tarif cukai 2,5 persen terlalu rendah. “Jika tarifnya terlalu rendah, itu namanya main-main saja. Jauh dari efektif,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 14 September 2024.

Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, usulan tersebut sejauh ini diterima sebagai rekomendasi, namun keputusannya diserahkan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Itu rekomendasi saja. Tapi nanti tergantung pemerintah tahun depan,” katanya.

Meski begitu, dia menyebut berbagai aspek akan dipertimbangkan dalam menentukan tarif cukai MBDK, tergantung kondisi pada tahun depan. “Itu nanti kita lihat, sangat tergantung kondisi tahun depan,” katanya.

Sebelumnya, usulan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen diajukan oleh BAKN DPR. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan pada Selasa itu, Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan tarif itu bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi.

BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Di samping itu, juga untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau (CHT).

“Kami merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar 2,5 persen pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20 persen,” ujar Wahyu.

Selain cukai minuman berpemanis, pihaknya juga mendorong pemerintah untuk menaikkan cukai tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM) minimal lima persen setiap tahun selama dua tahun ke depan.

Hal itu dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari CHT dan membatasi kenaikan CHT pada jenis sigaret kretek tangan (SKT) untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

Berikutnya: Bahayanya Minuman Berpemanis

• 1
• 2
• Selanjutnya

MULAI 2025, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan masuk ke dalam daftar barang yang dikenai cukai. Wacana ini tertuang di RUU APBN 2025 yang disampaikan bersamaan dengan Pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengusulkan tarifnya paling rendah sebesar 2,5 persen (Kompas.com, 11/9/2024). Nantinya, tarif tersebut direncanakan akan naik secara bertahap hingga 20 persen.

Dengan tarif cukai 20 persen, konsumsi minuman berpemanis diproyeksikan akan turun hingga 17,5 persen dan menghasilkan potensi pendapatan negara senilai Rp 3,6 triliun per tahun (Kompas.id, 19/1/2024).

Saat ini, belum terdapat aturan yang merinci jenis dan batas kandungan gula atas produk minuman berpemanis yang akan dikenai cukai.

Namun, jika merujuk ke definisinya sebagaimana dikutip dari majalah Media Keuangan (18/3/2024) milik Kementerian Keuangan, pungutan cukai MBDK dapat meliputi minuman bersoda, berenergi, sirup, serta teh dan kopi kemasan, baik yang sudah berbentuk cair, maupun konsentrat dan bubuk yang masih perlu diolah lagi.

Pemungutan cukai baru ini, bersama dengan cukai atas produk mengandung tembakau dan alkohol yang telah lama dipungut, diperkirakan akan menghasilkan pendapatan cukai senilai Rp 244,2 triliun dalam APBN 2025.

Namun, tujuan utama cukai minuman berpemanis sebenarnya bukan untuk menaikkan anggaran pemerintah.

Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular di masyarakat menjadi alasan berbagai pihak mendesak pemerintah mengambil kebijakan intervensi untuk membatasi konsumsi minuman berpemanis.

Pada Juli 2024, sebulan sebelum RUU APBN itu disampaikan, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 28/2024 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi gula di masyarakat melalui pemungutan cukai.

Termasuk dalam definisi konsumsi gula tersebut merupakan minuman berpemanis yang diyakini menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, khususnya diabetes tipe 2.

Banyak riset menunjukkan adanya korelasi antara risiko diabetes dan tingkat konsumsi minuman berpemanis.

Misalnya, dalam studi yang dipublikasikan American Diabetes Association (2019), orang yang setiap hari mengonsumsi minuman berpemanis ditemukan memiliki risiko lebih tinggi mengidap diabetes tipe 2 dalam 4 tahun ke depan dibanding orang yang jarang mengonsumsinya.

Hasil riset serupa juga disampaikan dalam konferensi American Heart Association pada Maret 2024 lalu. Terdapat risiko jangka panjang mengidap diabetes tipe 2 pada anak-anak dan remaja yang sering mengonsumsi minuman berpemanis.

Segelas teh manis dan kopi dengan perasa, misalnya, bisa mengandung 35 hingga 45 gram gula (Kompas.com, 23/8/2023).

Sementara itu, data Riset Kesehatan Dasar 2018 yang dikutip dari Harian Kompas (9/10/2022) mencatat 61,27 persen masyarakat mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali dalam sehari.

MULAI 2025, minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan masuk ke dalam daftar barang yang dikenai cukai. Wacana ini tertuang di RUU APBN 2025 yang disampaikan bersamaan dengan Pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus lalu.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengusulkan tarifnya paling rendah sebesar 2,5 persen (Kompas.com, 11/9/2024). Nantinya, tarif tersebut direncanakan akan naik secara bertahap hingga 20 persen.

Dengan tarif cukai 20 persen, konsumsi minuman berpemanis diproyeksikan akan turun hingga 17,5 persen dan menghasilkan potensi pendapatan negara senilai Rp 3,6 triliun per tahun (Kompas.id, 19/1/2024).

Saat ini, belum terdapat aturan yang merinci jenis dan batas kandungan gula atas produk minuman berpemanis yang akan dikenai cukai.

Namun, jika merujuk ke definisinya sebagaimana dikutip dari majalah Media Keuangan (18/3/2024) milik Kementerian Keuangan, pungutan cukai MBDK dapat meliputi minuman bersoda, berenergi, sirup, serta teh dan kopi kemasan, baik yang sudah berbentuk cair, maupun konsentrat dan bubuk yang masih perlu diolah lagi.

Pemungutan cukai baru ini, bersama dengan cukai atas produk mengandung tembakau dan alkohol yang telah lama dipungut, diperkirakan akan menghasilkan pendapatan cukai senilai Rp 244,2 triliun dalam APBN 2025.

Namun, tujuan utama cukai minuman berpemanis sebenarnya bukan untuk menaikkan anggaran pemerintah.

Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular di masyarakat menjadi alasan berbagai pihak mendesak pemerintah mengambil kebijakan intervensi untuk membatasi konsumsi minuman berpemanis.

Pada Juli 2024, sebulan sebelum RUU APBN itu disampaikan, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 28/2024 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk mengendalikan konsumsi gula di masyarakat melalui pemungutan cukai.

Termasuk dalam definisi konsumsi gula tersebut merupakan minuman berpemanis yang diyakini menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular, khususnya diabetes tipe 2.

Banyak riset menunjukkan adanya korelasi antara risiko diabetes dan tingkat konsumsi minuman berpemanis.

Misalnya, dalam studi yang dipublikasikan American Diabetes Association (2019), orang yang setiap hari mengonsumsi minuman berpemanis ditemukan memiliki risiko lebih tinggi mengidap diabetes tipe 2 dalam 4 tahun ke depan dibanding orang yang jarang mengonsumsinya.

Hasil riset serupa juga disampaikan dalam konferensi American Heart Association pada Maret 2024 lalu. Terdapat risiko jangka panjang mengidap diabetes tipe 2 pada anak-anak dan remaja yang sering mengonsumsi minuman berpemanis.

Segelas teh manis dan kopi dengan perasa, misalnya, bisa mengandung 35 hingga 45 gram gula (Kompas.com, 23/8/2023).

Sementara itu, data Riset Kesehatan Dasar 2018 yang dikutip dari Harian Kompas (9/10/2022) mencatat 61,27 persen masyarakat mengonsumsi minuman berpemanis lebih dari sekali dalam sehari.

Padahal, batas konsumsi harian gula yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah sebesar 25 gram bagi anak-anak dan 50 gram bagi orang dewasa.

Akibatnya, Indonesia saat ini menempati peringkat ke-5 negara dengan jumlah pengidap diabetes terbanyak di dunia. Pada 2021, jumlah penderitanya tercatat mencapai 19,5 juta orang.

Prevalensinya terus meningkat setiap tahun. Pada 2011, prevalensi diabetes hanya 5,1 persen dari populasi orang dewasa nasional. Satu dekade kemudian, angkanya naik dua kali lipat menjadi 10,6 persen pada 2021.

Tren kenaikan ini diperkirakan akan terus berlanjut. Dalam harian edisi 14 April 2023, Kompas mengestimasi jumlah penyandang diabetes akan bertambah 3,2 juta orang hingga 2045.

International Diabetes Federation juga memproyeksikan jumlah pengidap diabetes di Indonesia akan mencapai 28,6 juta orang pada 2045. Artinya, akan ada kenaikan 47 persen jika dibandingkan dengan 19,47 juta orang pada 2021.

Tanpa kebijakan intervensi, jumlah penyandang diabetes berisiko terus bertambah seiring dengan meningkatnya kebiasaan mengonsumsi minuman manis di masyarakat. Ini menjadi alasan tepat untuk memulai pemungutan cukai.

Dalam UU Cukai, salah satu kriteria barang kena cukai adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan karena menimbulkan efek negatif ke masyarakat. Jika mempertimbangkan risiko kesehatannya, minuman berpemanis memenuhi kriteria tersebut.

Pada 2019, UNICEF bersama Kementerian Kesehatan dan Bappenas juga pernah menerbitkan ringkasan kebijakan (policy brief) yang menjelaskan urgensi cukai atas minuman berpemanis.

Kini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) juga mendukung pemungutan cukai tersebut sebagai upaya mengurangi konsumsi gula di masyarakat (Kompas.com, 28/8/2024).

Konsepnya sederhana. Dengan adanya pungutan cukai, harga eceran minuman berpemanis di pasaran akan mengalami kenaikan.

Kenaikan harga tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat mengurangi konsumsi minuman manis dan beralih ke air minum yang lebih aman bagi kesehatan.

Pungutan cukai ini juga tidak berdampak negatif pada daya beli masyarakat secara keseluruhan. Pasalnya, minuman berpemanis bukanlah barang kebutuhan primer yang wajib dikonsumsi.

Di sisi lain, bagi produsen minuman berpemanis, kebijakan ini juga tidak harus dimaknai negatif. Untuk menjaga pangsa pasar, pabrikan memiliki alternatif untuk menurunkan kandungan gula dalam produknya hingga memenuhi batas aman agar dibebaskan dari cukai.

Kebijakan cukai minuman manis seperti ini sebenarnya bukan lagi hal baru. Banyak negara telah lama menerapkannya sebagai upaya memitigasi kenaikan jumlah pengidap diabetes yang menjadi epidemi dengan pertumbuhan tercepat di dunia (Harian Kompas, 15/11/2023).

Data Bank Dunia mencatat setidaknya ada 119 negara yang kini aktif memungut pajak dan cukai atas minuman berpemanis. Ada berbagai bukti yang menunjukkan kebijakan tersebut berhasil mengurangi konsumsi minuman manis oleh masyarakat.

Di Malaysia, misalnya, cukai minuman berpemanis sudah dipungut sejak 2019. Hasilnya, konsumsi minuman manis turun hingga lebih dari 9 persen.

Kebijakan ini diambil pemerintah Malaysia karena tingginya prevalensi diabetes di masyarakat. Pada 2023, setidaknya 1 dari 6 orang dewasa di Negeri Jiran tersebut mengidap diabetes.

Di Thailand, prevalensi diabetes juga tinggi mencapai 11,6 persen. Jumlah pengidapnya mencapai 6 juta orang. Untuk menekan pertumbuhannya, cukai minuman manis dipungut sejak 2017 dengan tarif antara 10 hingga 20 persen.

Kebijakan tersebut berhasil menurunkan tingkat konsumsi minuman manis hingga 26 persen. Sementara itu, rata-rata kandungan gula dalam produk minuman berpemanis yang dipasarkan juga turun hingga 10 persen.

Saat ini, hampir seluruh negara ASEAN telah menerapkan kebijakan cukai atas minuman berpemanis. Indonesia justru menjadi salah satu dari sedikit negara ASEAN yang belum memulai kebijakan tersebut, bersama Myanmar dan Singapura.

Oleh karena itu, pemungutan cukai MBDK mulai 2025 merupakan keputusan yang tepat untuk membatasi konsumsi gula berlebihan di masyarakat.

Jika berkaca dari keberhasilannya di negara-negara lain, kebijakan cukai ini bisa menjadi langkah efektif untuk menekan prevalensi diabetes dan penyakit tidak menular lainnya yang kian meningkat di masyarakat.