Bisnis.com, PADANG — Sebanyak 1.656 masyarakat yang berdomisili di Provinsi Sumatra Barat menggunakan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan persoalan dominan tentang pinjaman online atau pinjol.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra mengatakan 1.656 layanan dari masyarakat itu terdiri dari 159 pengaduan, 270 pemberian informasi dan 1.230 pertanyaan, dan sebanyak 649 layanan terkait dengan entitas yang tidak diawasi oleh OJK.

"Entitas yang dimaksud diantaranya pertanyaan mengenai pinjaman online ilegal serta penawaran investasi ilegal," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (9/8/2024).

Roni menyebutkan persoalan pinjol memang sudah menjadi hal yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat, tidak hanya di Sumbar, berbagai daerah di Indonesia juga menghadapi hal yang serupa.

Menurutnya dengan adanya layanan di APPK OJK itu, telah menunjukan kesadaran masyarakat saat hendak melakukan kesepakatan pinjaman melalui sistem online itu.

"Pinjol ini memang lagi banyak, bahkan iklannya banyak muncul di media sosial. Namun, tidak semuanya legal, banyak juga yang ilegal atau tidak berizin. Nah, soal izin atau tidak ini yang cukup banyak ditanyakan masyarakat," ujarnya.

Dikatakannya adanya cara masyarakat untuk memastikan aman atau tidak sebelum melakukan kesepakatan pinjaman dana dengan pinjol itu, artinya masyarakat telah memahami dan memiliki literasi yang bagus.

Hal tersebut seiring cukup intensnya OJK melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat. Posisi Mei 2024, OJK Sumbar telah menyelenggarakan 17 kegiatan edukasi dengan sasaran peserta kepada masyarakat umum, UMKM dan pelajar.

"Kegiatan edukasi tersebut dilakukan dengan target meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas OJK, produk dan layanan industri jasa keuangan, serta waspada aktivitas keuangan ilegal," jelasnya.

Dia berharap bila ada masyarakat yang masih ragu soal legalitas sebuah usaha pinjol tersebut, sebaiknya bertanya ke OJK melalui layanan APPK.

Roni menyatakan melihat data sampai dengan 31 Mei 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang berizin di OJK sebanyak 100 perusahaan.

"OJK menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK," imbaunya.

Bisnis.com, MALANG — Permintaan layanan konsumen ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejauh ini didominasi masalah perbankan, yakni mencapai 389 pengaduan. Sementara itu, masalah terbanyak yang diadukan seputar penipuan.

Kepala Kantor OJK Malang Biger A. Maghribi menjelaskan bahwa sampai 31 Juli 2024, OJK telah menerima 992 permintaan layanan konsumen. Topik layanan terbanyak masih terkait dengan penipuan (10,18%), permasalahan agunan (6,86%), dan kesulitan melakukan pelunasan dipercepat (6,25%).

Adapun, 389 pengaduan merupakan masalah perbankan, 227 pengaduan terkait industri financial technology atau fintech, 188 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, 12 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan instansi lainnya yang tidak di bawah pengawasan OJK seperti koperasi dan e-commerce.

"Di sisi pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2024 pengaduan entitas ilegal yang diterima sebanyak 148 pengaduan," ujar Biger, Rabu (7/8/2024).

Sebanyak 19,59% konsumen yang menyampaikan pengaduan tersebut, kata dia, mengeluhkan pinjaman yang cair tanpa adanya pengajuan kredit. Lalu, 18,24% konsumen mengalami penipuan, dan 14,86% mengeluhkan perilaku penagihan yang disertai dengan teror dan intimidasi.

Menurutnya, OJK bersama dengan 15 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 8.271 pinjaman online atau pinjol ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024.

OJK menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Bagi masyarakat yang mengetahui informasi tentang penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana yang mencurigakan atau diduga ilegal, seperti memberikan tawaran return tinggi yang tidak logis, segera laporkan ke Satgas PASTI melalui email [email protected].

Berantas Pencucian Uang dan Judi Online

Dia menegaskan pula, OJK bersama Perbankan terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

Upaya OJK yang telah dilakukan antara lain memerintahkan bank untuk memblokir lebih dari 6.000 rekening yang diindikasikan terkait dengan transaksi judi online; meminta bank melakukan enhance due diligence (EDD) atas nasabah yang terindikasi terkait transaksi judi online dan melaporkan transaksi tersebut sebagai transaksi Keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Jika dari hasil EDD terbukti nasabah melakukan pelanggaran berat terkait judi online, perbankan dapat membatasi bahkan menghilangkan akses nasabah tersebut untuk melakukan pembukaan rekening di bank (blacklisting).

Menurutnya, OJK terus memantau upaya perbankan untuk merespons tantangan dalam pemberantasan judi online melalui penguatan fungsi satuan kerja Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta satuan kerja Anti-Fraud, mengintensifkan upaya meminimalisir terjadinya praktik jual beli rekening, serta meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mengidentifikasi tindak kejahatan ekonomi termasuk judi online.

Dia menegaskan pula, OJK beserta 35 Kantor OJK yang berlokasi diseluruh tanah air telah melakukan kampanye masif tentang pencucian uang berkerjsama dengan perbankan dan pihak terkait.

OJK memandang bahwa edukasi publik terkait dengan judi online perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya judi online bagi masyarakat.

Di sisi lain, kata diam OJK kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. Untuk pertama kalinya, SNLIK diselenggarakan OJK bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43%, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. SNLIK tahun 2024 juga mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Hasil yang diperoleh menunjukkan indeks literasi keuangan syariah penduduk Indonesia sebesar 39,11%. Adapun, indeks inklusi keuangan syariah sebesar 12,88%.

“Hasil ini justru positif karena jarak antara literasi dan inklusi tidak terpaut terlalu jauh sehingga mengindikasikan masyarakat betul-betul mengerti produk lembaga hjasa keuangan yang mereka manfaatkan,” ucapnya.

Sejak 1 Januari s.d. 31 Juli 2024, dia menegaskan, OJK telah melaksanakan 64 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 15.938 orang peserta. Upaya literasi keuangan tersebut disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya. (K24)