REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat, mengerahkan Pol PP dan camat untuk melarang permainan layang-layang atau layangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif permainan tersebut seperti korban jiwa serta lainnya.

“Akibat dari permainan layangan, telah banyak warga yang menjadi korban dari tali layangan. Untuk itu, rutinlah melakukan pencegahan di tengah masyarakat," ujarnya di Pontianak, Ahad (11/8/2024).

Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat bergerak bersama di lingkungan masing-masing agar melarang permainan tersebut karena secara aturan sudah dilarang. Kemudian dari dampaknya juga sangat besar seperti korban jiwa, kecelakaan, luka-luka, pemadaman listrik dan lainnya.

"Saatnya semua bergerak agar terhindar dari korban dan dampak buruk lainnya, " kata dia.

Terkait ketertiban umum lainnya, seiring dengan pertambahan penduduk, tantangan sosial ekonomi juga meningkat, termasuk masalah ketertiban dan keamanan. "Kita sering dihadapkan dengan kenakalan remaja yang ingin mengekspresikan dirinya lewat hal-hal negatif seperti tawuran, penyalahgunaan media sosial, judi online, narkoba dan sebagainya," kata dia.

Kepada seluruh pengurus RT dan RW serta masyarakat, dia menghimbau untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan guna mencegah hal-hal tersebut. Terlebih dalam waktu tidak lama lagi akan ada perhelatan besar yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak maupun Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.

"Keberhasilan dalam mensukseskan Pemilu beberapa waktu lalu harus bisa dipertahankan. Jangan sampai Pilkada mendatang menjadi tidak aman yang pada akhirnya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit," ujar Ani Sofian.

Selain itu, Ani Sofian menyoroti pentingnya meningkatkan capaian vaksinasi Polio di Kota Pontianak. Pasalnya, capaian vaksin polio di Kota Pontianak masih terbilang rendah. Menurut data, jumlah penduduk yang harus divaksin di Kota Pontianak sebanyak 88.366. Oleh karena itu, ia menekankan peran penting RT dan RW dalam menyampaikan pemahaman tentang Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Vaksin Polio kepada warga.

"Peran RT dan RW untuk menyampaikan pemahaman tentang PIN Vaksin Polio kepada warganya sangat dibutuhkan," kata dia.