IDXChannel - Sistem jaminan sosial di Indonesia, terutama Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai perlu diperkuat untuk menghadapi ledakan aging population atau penuaan penduduk. Sebab, akan banyak orang yang mengalami masa-masa pensiun.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, cakupan kepesertaan akan lebih banyak lantaran jumlah pensiunan bakal naik, baik berasal dari pekerja penerima upah dan bukan penerima upah.

“Ya, pertama cakupan kepesertaan harus banyak, BPJS (Ketenagakerjaan), di sektor kesehatan, jadi cakupannya bisa banyak baik pekerja penerima upah maupun bukan pekerja penerima upah,” ujar Tauhid saat dihubungi IDXChannel, Minggu (15/9/2024).

Lebih lanjut menurutnya, industri ini juga harus terus dimaksimalkan, terutama di sisi mekanismenya. Siapapun seharusnya bisa lebih mudah untuk menjadi peserta.

“Nah, masukkan ke dalam regulasi sehingga penduduk yang belum masuk JHT bisa ikutan, tapi besaran preminya jangan besar,” kata dia.

East Asia Forum mencatat, bonus demografi di Indonesia diperkirakan hanya berlangsung hingga 2045 mendatang. Bahkan, hanya sedikit persiapan yang dilakukan untuk menghadapi populasi lanjut usia yang akan datang.

Dengan kurangnya jaminan pendapatan bagi populasi produktif di masa tua mereka, muncul kekhawatiran tentang keberlanjutan era bonus demografi tersebut.

Untuk mengantisipasi hal itu, lanjut Tauhid, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan jaminan sosial, khususnya secara struktural, sumber daya manusia (SDM), mekanisme pengelolaan, hingga peningkatan pengawasan.

“Kita ingin agar katakanlah secara kelembagaan, strukturnya benar-benar bisa menjangkau seluruh wilayah, kemudian SDM-nya juga harus profesional, mekanismenya harus katakanlah muda, pengelolaannya harus transparan, dan lain sebagainya, termasuk pengawasannya juga lebih kuat,” kata dia.

Persoalan saat ini berdasarkan studi East Asia Forum bahwa Indonesia memanfaatkan bonus demografinya dengan meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja. Namun, populasi lanjut usia di negara ini tidak memiliki keamanan finansial, karena rendahnya partisipasi dalam program perlindungan pendapatan dan meningkatnya kemiskinan di kalangan lansia.

Senada, Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menyatakan, pemerintah harus memberikan jaminan sosial, terutama mempermudah akses JHT, jika nantinya terjadi lonjakan aging population di dalam negeri 8-10 tahun ke depan. Di samping itu, otoritas menjamin bila JHT bisa dicairkan.

Dia memandang, jika terjadi ledakan aging population, sistem JHT di Indonesia sudah siap untuk perkara itu, dengan catatan harus saat ini proses pembenahan sudah dilakukan.

“Iya, transparansinya dioptimalkan terus kepastian mencairkannya itu, kepastian mendapatkan uangnya itu,” kata Trubus kepada IDXChannel.

Selain transparansi, ada persoalan mengenai risiko. "Jadi ada risiko yang harus dikemukakan terkait uang yang dikelola oleh pemerintah itu, kan ada lembaga dana pensiun, ada lembaganya itu, nah lembaga itu harus bisa memastikan bahwa ada risiko yang harus ditanggung oleh lembaga itu, manakala uangnya itu dikorupsi oleh pejabatnya," ujarnya.

(Dhera Arizona)