Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. memberikan respons atas gelaran lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang ditunda oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi awal 2025. Emiten berkodesaham ISAT itu terus menyiapkan diri untuk menyambut 3 lelang sekaligus.

Penundaan lelang frekuensi ini bukan kali pertama yang diumumkan Kemenkominfo. Padahal, lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz direncanakan akan digelar pada tahun ini, meski jadwalnya terus molor. Rencananya, Kemenkominfo akan menggabungkan lelang frekuensi 700 MHz, 2600 MHz dan 26 GHz sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison Steve Saerang mengatakan bahwa perusahaan mendukung penuh upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur telekomunikasi nasional.

Adapun terkait penundaan lelang spektrum, kata Steve, Indosat menghormati dan mengikuti arahan Kemenkominfo.

“Kami percaya pentingnya proses lelang yang transparan, adil, dan efisien untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan industri telekomunikasi di Indonesia,” kata Steve kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Steve menuturkan bahwa Indosat telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam lelang, sambil terus mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi yang ada untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan.

“Dengan jaringan yang semakin luas, termasuk di daerah pedesaan, kami berkomitmen untuk memperluas akses telekomunikasi yang handal dan berkualitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, untuk mendukung pemerataan akses digital, Steve menyampaikan bahwa Indosat akan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan layanan telekomunikasi kelas dunia. “Terutama di kota-kota sekunder di luar wilayah metropolitan, demi mendorong digitalisasi yang inklusif di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tahun ini. Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz.

Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan, yakni 700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz, secara nilai ekonomi akan lebih baik.

“Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” ujar Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Saat lelang nanti, jelas Ismail, pemerintah akan memberikan insentif yang saat ini masih terus dimatangkan bersama dengan Kementerian Keuangan dan operator seluler.

Dari sisi dasar lelang frekuensi, Kemenkominfo akan menghitung sesuai dengan kalkulasi harga. Setelah itu akan dihadirkan kebijakan untuk membuat operator makin ringan dalam melakukan pembayaran spektrum.

Dia menjelaskan bahwa skema kebijakan yang berlaku adalah bukan untuk memurahkan harga spektrum, melainkan memberikan kebijakan yang bisa menginsentif sehingga pengeluaran operator tidak besar di awal lelang.

“Bisa dicicil dan diatur-atur waktu pembayarannya dan lain sebagainya, sehingga cashflow tetap dapat terjaga untuk pembangunannya. Jadi kita jangan berharap hanya terima uang cash di depan tetapi pembangunan lambat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memundurkan waktu lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz menjadi awal tahun 2025. Sempat digadang-gadang tahun ini digelar, lelang diundur sesuai permintaan operator seluler.

Spektrum frekuensi 700 MHz digadang-gadang sebagai spekturm untuk pengembangan 5G di lapisan bawah dengan cakupan luas.

Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat dan Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan saat ini Kemenkominfo hakikatnya telah siap untuk menggelar lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz tahun ini. Namun, para operator mengirim surat meminta agar kedua spektrum dilelang bersamaan dengan 2,6 GHz.

Berdasarkan perhitungan operator seluler, lanjut Ismail, dengan ketiga spektrum frekuensi digelar secara bersamaan (700 MHz, 2600 MHz, dan 26 GHz), secara nilai ekonomi akan lebih baik.

“Menurut jadwal 2,6 GHz (2600 MHz) berakhir pada akhir tahun, jadi kita bisa lelang pada awal 2025. Harapan kami kuartal I/2025. Lelang akan digabung antara 700 MHz, 2,6GHz dan 26 GHz,” kata Ismail di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Sekadar informasi, pada frekeusni 700 MHz saat ini terdapat pita frekuensi selebar 112 MHz, dari jumlah tersebut yang akan dilelang untuk seluler sebesar 90 MHz. Frekuensi 700 MHz masuk dalam kategori low band yang berarti memiliki cakupan yang luas.

Sementara itu untuk 2,6 GHz digunakan oleh satelit penyiaran dan akan selesai pada akhir 2024. Ada bandwidth sebesar 150 MHz pada rentang 2.520-2.670 MHz yang dapat digunakan untuk seluler. 2,6 GHz masuk dalam kategori pita frekuensi mid-band yang memiliki keunggulan cakupan luas dan kapasitas besar.

Terakhir, pita frekuensi 26 GHz yang memiliki karakteristik dapat menampung kapasitas dengan jumlah besar. Frekuensi yang dapat digunakan di pita ini ada lebih dari 1.000 MHz.

Ismail menambah saat lelang nanti pemerintah akan memberikan insentif yang saat ini masih terus dimatangkan bersama dengan Kementerian Keuangan dan operator seluler.

Berdasarkan pengakuan operator seluler, kata Ismail, lelang ketiga spektrum lebih baik digabungkan dalam waktu yang sama dibandingkan harus sedikit-sedikit atau digelar setiap tahun.

“Kalau di 700 MHz dahulu, terus tahun depan 2,6 GHz maka arus kas mereka akan terganggu kalau dilakukan secara terpisah-pisah,” kata Ismail.

Mengenai harga, Kemenkominfo akan menghitung sesuai dengan kalkulasi harga. Setelah itu akan dihadirkan kebijakan untuk membuat operator makin ringan dalam melakukan pembayaran spektrum.

“Kebijakan bukan untuk memurahkan harga spektrum tetapi memberikan sebuah kebijakan yang bisa menginsentif sehingga pengeluaran operator tidak besar di awal. Bisa dicicil dan diatur-atur waktu pembayarannya dan lain sebagainya, sehingga cashflow tetap dapat terjaga untuk pembangunannya. Jadi kita jangan berharap hanya terima uang cash di depan tetapi pembangunan lambat,” kata Ismail.

Ismail juga menuturkan bahwa komitmen operator dalam menggelar 5G juga menjadi perhitungan pertimbangan Kemenkominfo dalam menghadirkan spektrum baru. Pemerintah berharap ke depan penetrasi 5G di Tanah Air makin merata.

“Kalau kita bicara insentif pasti dibelakangnya ada komitmen. Salah satunya adalah percepatan penggelaran infrastruktur 5G,” kata Ismail