REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Lawatan liar yang dilakukan lima Nahdliyin ke Israel hingga bertemu dengan Presiden negara Zionis itu, Isaac Herzog, menuai kontroversi di tengah gempuran mematikan terhadap puluhan ribu warga Gaza, Palestina.

Sumber kuat Republika.co.id, menyebutkan sebelum isu ini mencuat ke permukaan, kunjungan tersebut tidak terlepas dari sosok Niruban Balachandran. Menurut sumber tersebut, Niruban lah yang diduga kuat menjadi broker keberangkatan lima intelektual Nahdliyin itu.

“Kontak lima aktivis Nahdliyin itu terjadi sudah sejak lama melalui Rahim dengan program-program dialog lintas agama,” kata sumber yang menolak namanya disebutkan, kepada Republika.co.id, beberapa waktu lalu. Lantas siapa Niruban Balachandran?

Dikutip dari laman resmi Itrek dan sejumlah sumber, berikut ini sejumlah fakta seputar Niruban dan keterikatannya dengan Indonesia:

Pertama, Niruban adalah sosok penting di balik dialog dan pemahaman antara warga Israel dan Indonesia. Pakar kebijakan luar negeri dan praktisi perdamaian. Niruban telah aktif dalam mendukung dan mempromosikan hubungan antara Israel dan Indonesia selama bertahun-tahun. Untuk memperkuat hubungan antara warga Israel dan Indonesia.

Kedua, sebelum bergabung dengan East-West Center, Niruban memimpin portofolio pemberian dana hibah lingkungan global Charles Stewart Mott Foundation di Flint, Michigan.

Ketiga, Niruban membentuk kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi-organisasi seperti Pabrik Perdamaian, Nas Daily Global, dan Yayasan RAHIM Indonesia, memperluas jangkauan dan dukungan untuk memajukan dialog lintas agama dengan umat Islam Indonesia.

Keempat, Niruban adalah seorang pembuat perubahan yang diakui dalam gerakan pembangunan perdamaian global, dengan afiliasi di U.S. Institute of Peace, Varieties of Peace Network, dan Harvard Divinity School's Religions & the Practice of Peace Alumni Leadership Network.

Kelima, dia adalah Truman Security Fellow dan dinobatkan sebagai Pemimpin Generasi Penerus Keamanan Nasional oleh New America Foundation. Tulisannya telah dipublikasikan di Yale Global, The Jerusalem Post, Tablet, dan The Jakarta Post, di antara media-media bergengsi lainnya.

Keenam, Niruban Balachandran adalah Petugas Pemantau Proyek di Bank Dunia, di mana portofolionya mencakup program-program sosial, perkotaan, pedesaan, dan ketahanan bencana di Indonesia. Dia bekerja di Bank Dunia di Indonesia selama 7 tahun, memimpin program-program pembangunan desa, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan lingkungan.

Ketujuh, sebagai warga negara Amerika Serikat yang lahir dan dibesarkan di Los Angeles, kariernya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade di bidang pengembangan kapasitas, penelitian ilmu sosial, kebijakan luar negeri, dan pembangunan internasional di Cina dan Asia Tenggara.

Kedelapan, Balachandran adalah pemenang Innovation Challenge dari Bank Dunia dan The International Society for Human Ethology's Linda Mealey Award. Beliau banyak dipublikasikan di jurnal ilmiah dan media di seluruh dunia, dan fasih berbahasa Inggris, Indonesia, Mandarin, dan Prancis. Beliau mengenyam pendidikan di Amerika Serikat dan Inggris, dan pernah menempuh pendidikan di Rutgers dan LSE.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI enggan menanggapi video salah satu tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mengatakan hendak mengupayakan normalisasi diplomatik dengan Israel. Namun Kemlu RI menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki rencana demikian.

"Yang bisa saya pastikan adalah tidak ada rencana pemerintah untuk lakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel saat ini, apalagi pada saat situasi seperti ini di mana kekerasan yang dilakukan oleh Israel di Gaza masih terus berlangsung," kata Juru Bicara Kemenlu RI Roy Soemirat dalam pesan tertulis kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

"Selain itu, kami tidak bisa memberikan komentar mengenai klaim dari pihak manapun yang mengaku sedang melakukan aktivitas untuk membantu normalisasi hubungan (dengan Israel)," tambah Roy.

Dia menegaskan posisi Indonesia tetap teguh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara. Sebelumnya, satu dari lima tokoh muda NU yang belum lama ini berkunjung ke Israel, Zainul Maarif, mengatakan bahwa kedatangan mereka ke negara tersebut bertujuan mengupayakan normalisasi diplomatik Indonesia-Israel.

"Dan kedua, apa yang menjadi misi kedatangan kami ke sini adalah bahwa kami ingin membuat hubungan baik antara Israel dan Indonesia, untuk menormalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara ini," kata Zainul saat berpidato dalam sebuah acara di Israel.

Rekaman video saat Zainul berpidato sudah viral di media sosial dan menuai gelombang kritik dari publik. Dia dinilai antipati terhadap penderitaan dan pembantaian rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf sudah mengatakan bahwa kedatangan lima tokoh mudanya ke Israel tidak mewakili lembaga. Dia pun meminta maaf dan menyampaikan bahwa orang-orang terkait akan menghadapi sidang etik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik seputar kunjungan lima aktivis Nahdlatul Ulama bertemu Presiden Israel Isaac Herzog ikut direspons Presiden Nusantara Foundation, Shamsi Ali. Sosok yang pernah menjadi imam Masjid di New York, Amerika Serikat, tersebut mengungkapkan, pertemuan tersebut diatur oleh American Jewish Committee.

"Menurut informasi yang kita terima pertemuan itu diatur oleh sebuah organisasi Yahudi internasional bernama AJC (American Jewish Committee),"ujar Shamsi Ali lewat keterangan tertulis kepada Republika, Rabu (17/6/2024).

Dia menjelaskan, AJC atau American Jewish Committee adalah satu dari sekian banyak organisasi Yahudi yang paling aktif mempromosikan kegiatan-kegiatan demi mendekatkan umat Islam dengan Israel.

"Saya katakan dengan Israel, bukan dengan Yahudi, karena umumnya kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selalu ada kaitannya dengan Israel,"ujar dia.

Shamsi Ali mengaku pernah sangat dekat dengan AJC. Ketika Muslim-Jewish Advisory Council didirikan sebagai bagian dari AJC, dirinya mengungkapkan, pernah diminta untuk menjadi anggotanya. Menurut dia, MJA-AJC ini adalah kumpulan high profile Muslim dan Yahudi yang diharapkan duduk bersama membicarakan langkah-langkah untuk menghadapi musuh bersama; Islamophobia dan Anti Semit.

"Mengingat tujuannya yang mulia itu saya kemudian dengan senang bergabung,"kata dia.

Dia mengungkapkan, pertemuan-pertemuan yang diadakan pada umumnya hanyamembicarakan strategi menghadapi anti semitisme. Di sisi lain, pertemuan tersebut sangat minim membicarakan Islamophobia.

Shamsi ali menjelaskan, puncak ketidak setujuannya adalah pada waktu Israel menggempur Palestina (Gaza) dengan korban rakyat sipil yang tidak sedikit, dia pernah meminta agar Muslim-Jewish Advisory Council bersuara. Shamsi Ali menginginkan agar mereka menyerukan penghengtian pembunuhan massal kepada rakyat sipil. "Pernyataan saya malah dianggap tidak toleran dan cenderung anti Semitism,"kata dia.

"Saya dikontak secara pribadi oleh Direktur MJAC-AJC ketika itu agar non aktif sementara. Saya jawab tegas bahwa saya berhabung dengan MJAC bukan karena keinginan saya. Tapi anda yang meminta saya. Karenanya saya bukan hanya non aktif. Saya keluar dari MJAC karena saya anggap tidak sesuai dengan misi yang disampaikan,"tegas dia.

Sejak itu, Shamsi Ali mengaku sudah terputus relasi dengan organisasi ini. Belakangan, dia terkejut karena AJC begitu aktif melakukan penetrasi ke umat Islam Indonesia. Salah satunya adalah dengan berusaha mengundang tokoh-tokoh agama nasional untuk berkunjung ke Israel.

"Karenanya saya tidak terkejut sama sekali ketika beberapa tahun lalu KH Yahya Tsaquf diundang ke Israel dan sempat ketemu dengan Benjamin Natanyahu. Apalagi baru-baru ini kunjungan 5 tokoh muda NU itu tidak lepas dari peranan AJC,"kata dia.

AJC bahkan aktif melakukan pendekatandan penetrasi ke Institusi-institusi Islam. Dia mengaku pernah dikontak oleh beberapa guru besar UIN, UIM, dan lain-lain. Salah seorang Ketua Umum sebuah organisasi Islam nasional baru-baru ini mengontaknya untuk meminta masukan. "Konon kabarnya diminta untuk ketemu dengan Direktur MJC yang baru,"ujar dia.

"Saya tidak perlu menuliskan secara rinci misi AJC dan beberapa organisasi Yahudi lainnya. Karena saya tahu Israel bagi 99 persen Yahudi adalah misi keyakinan yang menjadi tujuan utama dalam semua perjuangan mereka. Untuk itu saya kita tidak perlu terkejut dan juga tidak perlu khawatir. Bukankah kejahatan memang akan terus hadir hingga akhir zaman?"kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli, menyesalkan pertemuan lima aktivis NU dengan Presiden Israel Isaac Herzog dan mencatut Gus Dur yang diklaim mewariskan upaya normalisasi hubungan Indonesia dan Israel.

Menurut Cak Gun, begitu akrab disapa, pencatutan nama Gus Dur dengan pemerintahan Israel saat ini, tidak sama konteksnya. Dia pun melihat pertemuan dengan Herzog tidaklah tepat.

“Menurut saya kalau hanya ke Israel tidak melihat konteksnya, hanya ikut-ikutan Gus Dur itu naif dan menyesatkan,” kata dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Rabu (17/7/2024).

Cak Gun menjelaskan beberapa perbedaan mencolok, pertama tokoh-tokoh yang ditemui Gus Dur adalah orang-orang Israel yang juga pro kemerdekaan Palestina dan menekankan solusi dua negara (two state solution). Mereka adalah figur yang boleh dikatakan ‘gila’ karena harus menanggung risiko dari upaya membangun perdamaian. Salah satunya Yitzhak Rabin yang tewas di tangan Yahudi Ekstremis.

Kedua, Cak Gun menyatakan tidak tepat dialog lintas agama digunakan sebagai alibi bertemu dengan Herzog. Dia menyatakan jika ketemu dengan level presiden dan perdana menteri tentu sudah politis dan bisa jadi propaganda politik pemerintah.

“Itu yg terjadi pada saat kunjungan Gus Yahya ke Netanyahu 2018, langsung Netanyahu bikin propaganda di medsosnya dikunjungi Sekretaris Jenderal NU dari Indonesia,” ujar dia.

Ketiga, Cak Gun mengatakan kondisi saat ini sedang dalam peperangan, serangan-serangan brutal militer Israel ke Gaza yang menimbulkan lebih dari 38 ribu korban jiwa.

“Bagaimana mau dialog kalau lagi suasana perang? Hentikan perang dulu, baru bisa dialog,” kata dia.

Cak Gun pun membeberkan seperti apa sosok Gus Dur dalam kancah dialog perdamaian Palestina Israel.

“Gus Dur cerdik, beliau konsisten dukung kemerdekaan Palestina dengan "menunggangi" tokoh2 Israel yang pro Palestina. Ini yang harusnya disadari oleh mereka yang masih ngaku santri-santrinya Gus Dur,” tutur dia.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mantan Wakil Presiden RI yang juga termasuk Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Jusuf Kalla (JK) turut menanggapi soal kunjungan lima Nahdliyin ke Israel belum lama ini. Jika kunjungan tersebut dilakukan untuk misi perdamaian, kata dia, maka boleh saja dilakukan.

"Ya tentu, semua ya banyak memberikan respons, tergantung sebenarnya cara atau makna kunjungan. Kalau makna kunjungan itu ingin mendiskusikan perdamaian itu boleh saja," ujar JK kepada wartawan usai Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta Pusat, Rabu, (17/7/2024).

JK pun mengaku juga sering berdiskusi dengan Israel untuk tercapainya perdamaian. Karena, menurut dia, untuk mendamaikan harus bertemu dengan kedua belah pihak.

"Kalau Anda ingin mencari perdamaian harus kenal dua belah pihak. Kalau Anda tidak kenal Israel hanya (Palestina) itu tidak bisa mendorong perdamaian, karena itu kita juga harus berkomunikasi," ucap dia.

Lebih lanjut dia, dia berseloroh bahwa kesalahan lima aktivis Nahdliyin itu sebenarnya hanya karena berfoto dengan Presiden Israel, Isaac Herzog sambil tersenyum. "Walaupun kesalahan sebenarnya karena dia tersenyum di fotonya. Itu aja udah," kata JK.

Sebelumnya, Sebelumnya, foto lima aktivis atau intelektual nuda NU bersama Presiden Israel, Isaac Herzog viral di media sosial. Kelima orang tersebut berasal dari sejumlah lembaga di bawah naungan PBNU, seperti Fatayat NU, Pengurus Pusat (PP) Pagar Nusa NU, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten.

Mereka adalah Sukron Makmun, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania. Dua nama terakhir merupakan pengurus Fatayat NU.

Foto mereka bersama Presiden Israel tersebut diunggah oleh Zainul Maarif melalui akun facebooknya @zenmaarif pada 8 Juli 2024 lalu. Meskipun foto tersebut telah dihapus, tapi ada nitizen yang sempat melakukan tangkap layar. Dalam foto itu, Zainul Maarif memberikan keterangan sebagai berikut:

"BERBINCANG LANGSUNG DENGAN PRESIDEN ISRAEL

Saya bukan demonstran, melainkan filsuf-agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Terkait konflik antara Hamas-lsrael, dan relasi Indonesia-lsrael, saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog (yang duduk dengan dasi biru) di istana Sang Presiden. Semoga hasil terbaik yang dianugerahkan untuk kita semua."

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pertemuan lima orang warga NU (nahdliyin) dengan Presiden Israel Isaac Herzog tidak mewakili PBNU sebagai organisasi.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi dengan lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU bahwa lembaga-lembaga yang personelnya berangkat itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan. Sehingga yang dilakukan oleh anak-anak tempo hari itu adalah tanggung jawab pribadi dan tidak terkait dengan lembaga," tegas Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

Gus Yahya, sapaan akrabnya, menekankan berbagai kebijakan yang sifatnya hubungan kerja sama dengan lembaga lain baik dalam lingkup nasional maupun internasional harus melalui PBNU pusat.

Ia menambahkan ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang sudah lama diterapkan, bahkan sejak periode kepengurusan sebelumnya.

"Bahkan, kalau ada pengurus daerah yang mengundang pejabat nasional harus lewat PBNU. Maka semua yang tidak lewat kelembagaan, organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab," ujarnya.

Secara prinsip, kata Gus Yahya, PBNU telah menyerukan kepada seluruh warga dan kadernya bahwa pihaknya tidak akan mengadakan kerja sama apapun yang tidak bertujuan untuk membantu rakyat Palestina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengungkap cara kerja agen-agen Israel di Indonesia. Mereka melakukan berbagai cara untuk melancarkan misinya di Indonesia.

Sudarnoto mengatakan, agen-agen Israel beroperasi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Peran agen-agen tersebut sangat penting."Apakah itu agen resmi atau agen yang sifatnya kultural tapi tugasnya itu mempromosikan tentang Israel ke setiap negara," kata Prof Sudarnoto kepada Republika, Rabu (17/7/2024).

Sudarnoto menerangkan apa yang dilakukan agen-agen Israel itu memang pekerjaan diplomasi melalui beberapa jalur. Mereka tidak sekadar untuk mempromosikan Israel tetapi juga ingin memperoleh dukungan simpatik dari masyarakat internasional.

Melalui peran agen-agen tersebut, dijelaskan dia, ada upaya promosi yang meluas di kalangan masyarakat. Dengan demikian, Israel bisa membangun narasi. Dia mencontohkan, lima aktivis Nahdliyin yang pergi ke Israel pasti narasinya yang dikembangkan di Israel itu adalah masyarakat Indonesia atau organisasi besar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) sudah memberikan empati kepada Israel.

Prof Sudarnoto menegaskan, agen-agen Israel bervariasi dan modusnya juga sangat banyak. "Saya ingin memberikan contoh bagaimana Israel mencoba untuk meyakinkan Indonesia beberapa waktu yang lalu, Presiden Amerika melalui Menteri Luar Negeri pernah membuat statement mengajak Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dalam rangka perdamaian, dan Amerika bersedia untuk memberikan bantuan finansial yang sangat besar sekali," ujarnya.

Sudarnoto segera membuat pernyataan terkait ajakan Amerika tersebut. Dia bersyukur Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk tidak pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Masuk melalui sepakbola..

Sudarnoto menjelaskan, tujuan agen-agen Israel itu juga dilakukan Duta Besar Israel di Singapura. Agen-agen Israel juga mencoba masuk melalui olahraga sepakbola.

"Kita juga mengingatkan ke pemerintah, jangan mengundang orang Israel ke Indonesia, sekali mereka diundang dan main di Indonesia tentu akan berkibaran bendera Israel, ini kalau dibiarkan, ini menjadi legitimasi bagi Israel untuk terus melakukan upaya-upaya yang lebih intensif ya membuka hubungan-hubungan diplomatik dengan berbagai cara," jelas Prof Sudarnoto.

Prof Sudarnoto mengatakan, agen-agen Israel ini modusnya dengan berbagai cara. Ada modus dengan kegiatan keagamaan, dialog antaragama Islam, Yahudi, Kristen dan sebagainya. Dia mengatakan, lima orang aktivis NU yang berkunjung ke Israel tersebut juga ikut dialog seperti itu. Padahal, dia mengatakan, yang mendapatkan keuntungan adalah Israel, sementara yang menjadi korban yakni Indonesia.

Dia menjelaskan, agen-agen Israel juga mencoba masuk melalui program-program kemanusiaan. Termasuk lewat program impor barang-barang atau produk-produk Israel ke Indonesia yang sempat ramai.

"MUI juga sudah mengingatkan kalau impor itu dibiarkan, itu artinya dukungan finansial itu akan diperoleh dari kegiatan impor di Indonesia, dan secara tidak langsung maka Indonesia memberikan dukungan finansial juga untuk melanjutkan genosida atau politiknya Israel," ujar Sudarnoto.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Bukan rahasia lagi, propaganda sudah jadi senjata Israel sejak awal gerakan Zionis. Kerap kali ia jadi upaya membungkam kritik dunia di saat-saat negara itu melakukan kejahatan di Palestina seperti sembilan bulan belakangan.

Namanya mesin perang, biayanya tentu tak sedikit. Laman berita Israel-Palestina, +972 Magazine melansir, kritik meluas atas serangan Israel ke Gaza pada 2021, jadi salah satu alasan gelontoran dana terkini.

Merujuk investigasi the Seventh Eye pada Januari 2022, Kabinet Israel menyetujui sebuah proyek yang dapat menyuntikkan dana hingga 100 juta shekel untuk mendanai propaganda pemerintah secara diam-diam di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Angka itu setara 30 juta dolar AS atau setara Rp 485 miliar dengan kurs terkini.

Dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Yair Lapid, inisiatif ini untuk menghidupkan kembali rencana Kementerian Urusan Strategis Israel, yang sempat ditutup pada tahun 2021. Rencananya adalah untuk mentransfer uang secara tidak langsung ke organisasi asing yang akan menyebarkan propaganda Israel di negara tempat mereka beroperasi, sambil menyembunyikan fakta bahwa mereka didukung oleh pemerintah Israel.

Proyek yang awalnya didirikan dengan nama “Solomon’s Sling” dan sekarang dikenal dengan nama “Concert” ini menjadi ujung tombak Kementerian Urusan Strategis dan mengubah wacana global tentang Israel, khususnya secara online. Misi Solomon’s Sling secara samar-samar digambarkan sebagai perjuangan melawan “delegitimasi” negara melalui “aktivitas kesadaran massa.”

Dalam rencana awal, yang terungkap dalam serangkaian investigasi the Seventh Eye, Solomon’s Sling mendapat anggaran yang sangat besar sebesar 256 juta shekel atau 80 juta dolar AS. Setengah dari jumlah tersebut seharusnya berasal dari anggaran negara, dan setengahnya lagi dari individu kaya dan organisasi asing, terutama di Amerika Serikat.

Prinsip yang mendasari penggunaan Solomon’s Sling, dan secara umum ketergantungan industri hasbara pada badan-badan sipil untuk menyebarkan pesan-pesan pemerintah, adalah bahwa hasbara yang kuno tidak lagi berfungsi. Ketika seorang diplomat atau juru bicara resmi ditempatkan di depan kamera dan diminta untuk menyampaikan daftar pokok pembicaraan pemerintah kepada pemirsa, pemirsa akan mengenali orang tersebut sebagai perwakilan dari pihak yang berkuasa, sehingga menyebabkan mereka tidak tertarik lagi.

Dinamika yang sama terjadi ketika perwakilan negara menggunakan media sosial. Pada tahun 2015, pemerintah memutuskan untuk membangun kembali Kementerian Urusan Strategis, yang tadinya hampir kosong, menjadi badan serbaguna dan inovatif yang akan mengoordinasikan kegiatan hasbara tidak resmi Israel.

Di bawah kepemimpinan Gilad Erdan, yang kini menjadi duta besar Israel untuk PBB, kementerian tersebut membangun jaringan organisasi, media, dan aktivis yang menyebarkan pesan-pesan politik atas nama pemerintahan Netanyahu dan lembaga keamanan. Ada yang melakukan hal tersebut dengan mengorbankan anggaran pemerintah, ada pula yang hanya karena alasan ideologis.

Sementara sejak serangan 7 Oktober, pemerintah Israel meluncurkan kampanye propaganda besar-besaran yang secara strategis ditujukan kepada negara-negara Barat. Hal ini dalam upaya terkonsentrasi untuk membentuk opini publik internasional seiring dengan serangan brutal di Jalur Gaza yang terkepung.

Kampanye multiaspek ini dilakukan di beberapa platform, termasuk X dan YouTube, dan melibatkan penyebaran iklan yang bermuatan emosi dan grafis, menurut analisis data yang dilakukan oleh media AS Politico.

Jurnalis Sophia Smith, dalam thread di X, mencatat bahwa pemerintah Israel menghabiskan hampir 7,1 juta juta dolar AS hanya untuk iklan YouTube. Smith menggunakan alat analitik Semrush, sebuah platform yang memperkirakan pengeluaran kampanye iklan, bersama dengan pusat transparansi iklan Google.

Menurut penelitiannya, kampanye tersebut secara eksplisit menargetkan Prancis, Jerman, dan Inggris, serta negara-negara lain, merilis total 88 iklan dalam waktu singkat dari 7 Oktober hingga 19 Oktober.

Kampanye tersebut dengan jelas menyebut Hamas sebagai “kelompok teroris yang kejam,” dan menyamakannya dengan kelompok militan ISIS. Berbagai macam strategi manipulasi emosional digunakan.

Iklannya berkisar dari yang menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang parah hingga memainkan lagu pengantar tidur dengan latar belakang pelangi, memohon agar para orang tua berempati terhadap mereka yang anaknya terbunuh dalam serangan terhadap Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara terkait adanya lima orang Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Tidak semua orang punya akses bertemu petinggi negara Zionis, kecuali jika tidak mendukung atau punya satu visi dengan Israel.

PKB yang lahir dari rahim memilih sikap untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, lima intelektual NU itu semestinya tak perlu bertemu dengan Presiden Israel apabila bertugas sebagai delegasi resmi dari organisasi.

Namun, ia tak bisa berkomentar apabila langkah lima orang itu bertindak atas keinginan pribadi. "Ya semestinya tidak dilakukan kalau itu delegasi resmi ya. Kalau itu tidak resmi, saya tidak tahu persisnya," kata Jazilul di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Wakil ketua MPR tersebut mengaku, tak tahu maksud dan tujuan lima orang Nahdliyin itu bertemu dengan Presiden Israel. Jazilul juga tak bisa memastikan lima orang itu mewakili organisasi atau tidak.

"Kalau yang lima orang tadi saya belum tahu persis, itu delegasi resmi atau hanya sekadar jalan-jalan dan foto-foto. Tapi yang jelas, PKB berdiri di posisi Palestina. Artinya hentikan kekerasan di Israel," kata Jazilul.

Dia menilai, publik pasti bisa menilai tindakan yang dilakukan oleh lima orang itu. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim, yang notabene mendukung kemerdekaan Palestina. Apalagi, Palestina merupakan negara yang masuk dalam daftar awal mengakui kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945.

"Publik tahu, publik lah yang akan menilai. Bahwa tindakan itu kurang tepat di tengah masyarakat Indonesia secara mayoritas berjuang untuk kemerdekaan Palestina," kata Jazilul.

Tanggapi Gibran mundur...

Jazilul juga menanggapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo pada Selasa (16/7/2024). Pengunduran diri itu dilakukan dengan menyerahkan surat langsung kepada DPRD Kota Solo.

Menurut Jazilul, langkah untuk mundur sebagai wali kota merupakan hak dari Gibran. Menurut dia, tak ada pihak yang bisa menentukan waktu putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk mundur, kecuali dirinya sendiri.

"Gimana ya, itu hak dia untuk mundur, kapan pun kan. Ya tinggal masyarakat Solo saja menilai," kata Jazilul di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa.

Dia tak mau banyak berkomentar terkait langkah Gibran yang mundur sebagai Wali Kota Solo. Namun, Jazilul menduga ada hal lain yang hendak dilakukan Gibran sebelum dilantik menjadi wakil presiden pada 20 Oktober 2024. "Mungkin ada hal yang berat yang mau dilakukan. Hak beliau lah," kata Jazilul.