Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Target local taxing power diperkirakan mencapai 2,9% pada tahun 2029, namun pengamat pajak menyebut target tersebut sangat optimis.

Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, mengungkapkan bahwa peningkatan local taxing power dari 1,3% saat ini menjadi 2,9% dalam lima tahun mendatang (2025-2029) merupakan tantangan besar.

Meski demikian, Prianto menyoroti beberapa kendala yang masih menghambat peningkatan local taxing power saat ini. "UU HKPD hadir pada 2022 karena salah satu penyebabnya adalah masalah rendahnya local taxing power," ujarnya pada Senin (14/10).

Ia menjelaskan, local taxing power adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah.

Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai diterapkan melalui peraturan daerah (perda) yang akan berlaku pada 2024, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Prianto menyebut ada empat faktor yang menyebabkan rendahnya local taxing power dari sisi pemerintah daerah sebelum penerapan UU HKPD melalui perda.

Pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) masih terbatas.

Kedua, pengawasan terhadap kepatuhan pajak dan penegakan hukumnya masih belum efektif.

Ketiga, sentralisasi perpajakan di tingkat pemerintah pusat masih dominan, dan keempat, program intensifikasi serta ekstensifikasi belum berjalan optimal.

Dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak, rendahnya local taxing power disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah masih rendah. Kedua, peran perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan belum maksimal.

Prianto menyatakan, penerapan UU HKPD beserta aturan turunannya dalam bentuk perda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota merupakan langkah awal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Namun, karena perda tersebut baru akan diterapkan pada 2024, hasil dari upaya peningkatan ini belum dapat dilihat. "UU HKPD baru diterapkan di 2024 setelah ada perda di masing-masing daerah, jadi saat ini belum bisa dilihat keberhasilannya," jelas Prianto.

Indonesia bercita-cita untuk meratakan kesejahteraan ke seluruh pelosok negeri. Untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, perlu dicapai terlebih dahulu pengurangan ketimpangan dan peningkatan kualitas belanja menjadi lebih efektif dan efisien.

Pejabat Pengawas pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I, Muchamad Rifai, S.E mengatakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikannya adalah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Dengan UU HKPD, pengelolaan transfer ke daerah didesain ulang untuk melalui transfer ke daerah yang berbasis kinerja sebab konsepsi UU HKPD adalah mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja," katanya, Rabu (2/10/2024).

Sebelum masuk ke persoalan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diketahui bahwa keuangan negara terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan dana transfer ke daerah (TKD).

TKD inilah bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia digunakan untuk mendanai urusan yang telah diserahkan kepada daerah.

TKD sendiri dapat dibagi lagi menjadi tujuh jenis: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Fiskal.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, TKD dialokasikan sebesar Rp857,6 triliun, atau 25.79%.

Bicara terkait Insentif Fiskal adalah penghargaan atau premium transfer untuk suatu daerah atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa daerah penerima Insentif Fiskal adalah daerah yang lebih unggul kinerjanya dibandingkan daerah yang tidak menerima.

"Alokasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 sebesar Rp8 triliun yang terbagi merata untuk alokasi kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan masing-masing Rp4 triliun. Kebijakan ini melanjutkan kebijakan alokasi di tahun 2023," ujarnya.

SERANG, investor.id – Pemerintah daerah (pemda) memiliki kemampuan fiskal yang berbeda-beda, sehingga belum terjadi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan transfer ke daerah (TKD) diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien, guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan di daerah.

Pada 2025, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar melakukan perluasan akses terhadap skema alternatif pembiayaan melalui obligasi dan sukuk daerah. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan penguatan pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha serta dana abadi daerah. Upaya penguatan pembiayaan kreatif juga dilakukan dengan memperkenalkan skema sinergi pendanaan untuk akselerasi pembangunan daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi jelang Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-XXXIII yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur pada 28-30 Agustus 2024.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sebagai organisasi dalam naungan Apindo Herman N. Suparman menyampaikan, Undang-undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam mengurus legalitas usaha dan pelayanan perizinan.

Namun, UU Cipta kerja tidak secara spesifik menyatakan bahwa pelayanan perizinan secara terpusat melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)

“Kementerian atau Lembaga cenderung mempertahankan sistem mereka sendiri, yang dapat menghambat tujuan utama dari UU Cipta Kerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan,” kata Arman dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jumat (23/8/2024).

Apindo juga memiliki dan menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada Pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah karena pengaturan yang belum solid dan disharmoni regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, hal ini menjadi hambatan struktural bagi percepatan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengembalian kewenangan pencabutan Perda bermasalah kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga penanganannya berjalan efektif dan efisien.

Arman juga menyoroti soal Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kebijakan ini kata dia berdampak pada kebijakan pajak dan retribusi daerah setelah pasca-diterbitkannya UU HKPD, serta menimbulkan sejumlah dampak negatifsektoral khususnya sektor industri, pariwisata, dan properti serta berpotensi menghambat investasi.

Pihaknya pun mengusulkan sejumlah rekomendasi, diantaranya merevisi pasal yang berpotensi menimbulkan distorsi terhadap ekosistem investasi dan membebani pelaku usaha dalam implementasinya. Menurutnya, UU HKPD seharusnya digunakan oleh Pemda untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha, bukan sebaliknya atau membebani usaha.

“Insentif fiskal sebagai upaya konkrit dalam merealisasikan fungsi reguler pajak dan retribusi, berpotensi meningkatkan investasi dan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membantah pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas karaoke dan mandi uap/spa menyebabkan harga tidak kompetitif dengan negara-negara lain.

"Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat," tegas Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, masing-masing negara bisa saja berbeda atau tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak karaoke dan mandi uap/spa. Hal ini dikarenakan penetapan tarif pajak tergantung kepada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor tersebut adalah budaya, keagamaan, ekonomi dan juga insentif pajak.

"Dapat kami sampaikan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain dikarenakan biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pengenaan yang sama jenisnya masih cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain," katanya.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menyebut, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, ia menilai dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

"Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar sekiranya dapat menolak seluruh dalil-dalil permohonan berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang di uji materiil tidak bertentangan dengan UUD 1945," ujar Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, aktivitas-aktivitas diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa merupakan gaya hidup lifestyle dan bukan basic needs yang dibutuhkan dalam kehidupan seperti sandang, pangan dan papan.

Oleh karena itu, tarif layanan yang relatif tinggi tersebut menjadi alasan mengapa aktivitas-aktivitas ini hanya dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi.

Kelompok masyarakat tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder ataupun tersier seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

"Pemerintah harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi atas atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai," kata Luky.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.