Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama sejumlah aktivis muda, salah satunya Soe Hok Gie.

Kendati demikian, Prabowo juga menyebut dirinya tidak mengetahui apakah LSM tersebut merupakan LSM pertama di Indonesia atau bukan.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara eksklusif yang diunggih di YouTube Liputan 6 SCTV, pada Minggu 27 Oktober.

“Saya tidak tahu [pertama atau tidak], memang saya ikut dulu bersama beberapa aktivis pemuda kita mendirikan lembaga pembangunan, tapi saya tidak tahu apakah itu alasan pertama atau tidak,” ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Presiden RI ini juga menjelaskan alasan dirinya dan kawan-kawannya mendirikan LSM ini dikarenakan ingin ikut berperan untuk Indonesia.

“Antara lain Soe Hok Gie sama teman-teman dulu kan 68 tuh habis banyak pemuda-pemuda mahasiswa pelajar ikut-ikut kesatuan aksi, tapi kita juga ingin berperanan,” pungkasnya.

Tak hanya itu, dia juga menyebutkan alasan pribadinya adalah karena dirinya memiliki concern terhadap masalah yang ada di pedesaan ataupun daerah susah.

Ketika ditanyai perihal mengapa dirinya memiliki pemikiran seperti itu, Prabowo menjawab suasana saat itu menumbuhkan idealisme yang besar.

“Saya kira suasana waktu itu ya dan juga orang tua saya, suasana waktu itu kan begitu kita baru merdeka kita ingin mengejar supaya negara kita tidak terlalu ketinggalan. Jadi idealisme kita masih besar waktu itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, eks Menteri Pertahanan era pemerintahan Jokowi ini juga merasa banyak menyerap dan mendengar ilmu dari ayahnya. Bahkan, dia menyebut ayahnya lebih pintar darinya.

“Saya kira karena bapak saya seorang tidak hanya guru besar, pendidik, dia juga seorang pemimpin politik, seorang yang sangat idealis bapak saya itu. Dia orangnya sangat pinter ya, jauh lebih pinter dari saya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama sejumlah aktivis muda, salah satunya Soe Hok Gie.

Kendati demikian, Prabowo juga menyebut dirinya tidak mengetahui apakah LSM tersebut merupakan LSM pertama di Indonesia atau bukan.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam wawancara eksklusif yang diunggih di YouTube Liputan 6 SCTV, pada Minggu 27 Oktober.

“Saya tidak tahu [pertama atau tidak], memang saya ikut dulu bersama beberapa aktivis pemuda kita mendirikan lembaga pembangunan, tapi saya tidak tahu apakah itu alasan pertama atau tidak,” ujarnya, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Presiden RI ini juga menjelaskan alasan dirinya dan kawan-kawannya mendirikan LSM ini dikarenakan ingin ikut berperan untuk Indonesia.

“Antara lain Soe Hok Gie sama teman-teman dulu kan 68 tuh habis banyak pemuda-pemuda mahasiswa pelajar ikut-ikut kesatuan aksi, tapi kita juga ingin berperanan,” pungkasnya.

Tak hanya itu, dia juga menyebutkan alasan pribadinya adalah karena dirinya memiliki concern terhadap masalah yang ada di pedesaan ataupun daerah susah.

Ketika ditanyai perihal mengapa dirinya memiliki pemikiran seperti itu, Prabowo menjawab suasana saat itu menumbuhkan idealisme yang besar.

“Saya kira suasana waktu itu ya dan juga orang tua saya, suasana waktu itu kan begitu kita baru merdeka kita ingin mengejar supaya negara kita tidak terlalu ketinggalan. Jadi idealisme kita masih besar waktu itu,” tandasnya.

Lebih lanjut, eks Menteri Pertahanan era pemerintahan Jokowi ini juga merasa banyak menyerap dan mendengar ilmu dari ayahnya. Bahkan, dia menyebut ayahnya lebih pintar darinya.

“Saya kira karena bapak saya seorang tidak hanya guru besar, pendidik, dia juga seorang pemimpin politik, seorang yang sangat idealis bapak saya itu. Dia orangnya sangat pinter ya, jauh lebih pinter dari saya,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta -Mahkamah Agung RI atau MA mengabulkan upaya kasasi warga Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara dalam perkara gugatan pembatalan dan pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP) pada 7 Oktober 2024. Sebagai informasi, PT GKP merupakan perusahaan nikel Harita Group yang dimiliki oleh Lim Hariyanto.

Dengan demikian, dalam perkara kasasi nomor 403 K/TUN/TF/2024 Majelis Hakim MA membatalkan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta nomor 367/B/2023/PT.TUN.JKT dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta bernomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Tayci, salah seorang warga Wawonii mengatakan bahwa kemenangan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan bagi masyarakat pesisir yang seharusnya tidak boleh untuk ditambang. Sebagai warga Wawonii, Tayci mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang terlibat.

Selanjutnya, Tayci juga meminta kepada penegak hukum untuk segera menindak tegas PT GKP berdasarkan seluruh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurutnya, saat ini PT GKP masih berani melakukan aktivitas penambangan dan mengabaikan kemenangan warga Wawonii.

"Karena itu, kami meminta untuk segera mengusir PT GKP keluar dari Pulau Wawonii,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Sebelumnya, upaya kasasi ini diajukan oleh Warga Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara melalui tim kuasa hukum yang bernama Tim Advokasi Penyelamatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (TAPaK). Hal tersebut merupakan upaya perlawanan yang ditempuh setelah PTTUN Jakarta mengabulkan banding PT GKP dengan membatalkan putusan PTUN Jakarta. Padahal, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan warga dengan membatalkan IPPKH PT GKP.

Selain itu, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.576/Menhut-II/2014, yang diterbitkan pada 18 Juni 2014. Keputusan tersebut terkait dengan pemberian IPPKH untuk kegiatan produksi bijih nikel dan fasilitas pendukungnya di Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT GKP di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah 707,10 hektare.

Kuasa Hukum TAPak dari JATAM, Muhammad Jamil, menyatakan bahwa dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, PT GKP seharusnya sudah kehilangan semua legitimasi untuk melanjutkan operasinya di Pulau Wawonii. Oleh karena itu, ia mendesak agar perusahaan milik Lim Hariyanto tersebut menghentikan seluruh kegiatan penambangan.

Senada dengan Jamil, Kuasa Hukum TAPaK dari Trend Asia, Arko Tarigan mengatakan bahwa putusan tersebut menjadi kabar baik bagi perjuangan warga pulau Wawonii dan pulau-pulau kecil lainnya yang sekarang sedang dalam ancaman penambangan. Menurutnya, sudah sepatutnya, KLHK mematuhi putusan ini.

"Kami dari Koalisi TAPaK mendesak Kementerian ESDM, KLHK serta Pemerintah Daerah Konkep untuk segera mencabut izin usaha pertambangan," tuturnya.

Jakarta -

Kelompok masyarakat dan individu yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang mengajukan Judicial Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 terkait pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan ke Mahkamah Agung (MA). Menurut mereka aturan ini memiliki cacat hukum hingga berpotensi merusak lingkungan hidup.

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam LHKP Muhammadiyah Pusat, Wahyu Agung Perdana, berpendapat pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan ini menyalahi Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Selain itu, pemberian izin tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan pembentukan ormas yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas).

"Secara substansi juga banyak beberapa catatan dalam PP ini karena satu tentu bertentangan dengan rencana panjang kita soal transisi energi. Kalau kemudian pilihannya adalah upaya perlindungan lingkungan hidup, maka harusnya adalah upaya pemulihan lingkungan hidup, bukan justru kemudian membagi-bagi IUP tambang pada ormas keagamaan," terang Wahyu di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

"Kedua, PP ini juga muncul pada tahun politik di penghujung tahun politik. Kalau kita lihat Undang-Undang Ormas sebagai salah satu batu uji kami selain Undang-Undang Minerba, tidak dikenal kemudian tujuan dalam konteks ekonominya pertambangan. Justru muncul tujuan ormas dalam Undang-Undang Ormas adalah upaya perlindungan lingkungan hidup," sambungnya.

Selain cacat secara hukum menurut para pemohon aturan izin tambang untuk ormas keagamaan ini dapat memberikan sejumlah dampak buruk terhadap lingkungan hidup hingga masyarakat sekitar. Selain itu PP ini juga dinilai dapat memperlambat upaya pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) untuk transisi menuju energi bersih.

Sementara itu pihak lain yang mengajukan permohonan Judicial Review, Arma Yanti Sanusi selaku perwakilan dari Solidaritas Perempuan mengklaim aktivitas tambang di berbagai daerah terbukti memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial masyarakat khususnya perempuan.

"Berdasarkan catatan Solidaritas Perempuan, setidaknya aktivitas tambang yang terjadi di Morowali, aktivitas nikel, kemudian yang terjadi di Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga yang terjadi pada tambang batu andesit di Wadas, memberikan dampak yang sangat negatif terhadap perempuan," kata Arma.

Menurutnya salah satu dampak terburuk dari aktivitas pertambangan yang kini juga diberikan kepada ormas keagamaan adalah limbah yang dihasilkan. Arma mengklaim limbah hasil tambang ini bisa mengancam kesehatan reproduksi banyak perempuan hingga meningkatkan pengidap infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) di daerah tersebut.

"Di Morowali misalnya, kita melihat bagaimana kemudian perempuan di sana, tidak hanya sumber penghidupannya yang kemudian diputus, tetapi juga ada ancaman kesehatan reproduksi akibat dari limbah-limbah tambang. Dan juga bicara bagaimana kemudian perempuan dan anak-anak hampir 80% mengidap ISPA," terangnya.

Lebih lanjut alasan-alasan pengajuan Judicial Review ini ditegaskan kembali oleh perwakilan Kuasa Hukum Para Pemohon, M Raziv Barokah. Ia mengatakan PP ini cacat hukum karena dalam UU Minerba, pihak-pihak yang berhak mendapat prioritas izin tambang hanya perusahaan-perusahaan BUMN, sehingga salah jika izin ini diberikan kepada ormas keagamaan.

"PP ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang secara hukum lebih tinggi posisinya diatas PP. Bahwa undang-undang Minerba itu mengatur bahwa salah satu pihak yang diberikan prioritas dalam rangka pertambangan itu hanya satu, yaitu BUMN. Dan pasal itu tidak lahir serta-merta, tapi lahir berdasarkan penafsiran mahkamah konstitusi yang panjang," terangnya.

Kemudian penetapan PP ini dinilai juga berpotensi besar memicu konflik horizontal antara masyarakat adat sekitar tambang dengan ormas terkait.

Selain itu menurutnya sangat tidak tepat jika izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan yang secara kelembagaan bersifat sosial, bukan untuk mencari keuntungan dan jauh dari nilai-nilai bisnis.

"Sekarang ormas keagamaan, bukan tidak mungkin, nanti juga akan dilakukan kepada ormas kepemudaan misalnya, ormas profesi, ormas industri dan lain sebagainya. Sehingga akan mendorong hasrat yang semakin berlebih dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah-wilayah di Indonesia," tegasnya.

Simak Video: Mereka yang Menolak dan Mendukung Ormas Agama Kelola Tambang

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Kehadiran Sekda OKU, Darmawan Irianto, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab setempat mendapat sorotan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).

Deputy K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan, mengatakan tindakan yang dilakukan Sekda OKU, Darmawan Irianto dan beberapa pejabat yang hadir pada salah satu acara bakal calon bupati dan wakil bupati, bukti ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, larangan keterlibatan ASN, Kepolisian, TNI, kades, perangkat desa, BPD termasuk camat, itu telah termaktub pada pasal 280 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017.

"Jika memang terbukti, Sekda dan beberapa pejabat yang hadir dalam acara itu dapat dipidana kurungan dan harus segera dicopot," terangnya.

Feri menerangkan, netralitas ASN dalam pemilihan umum telah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

"Pj Bupati harus segera memeriksa dan memanggil pejabat tersebut. Jika memang terbukti, segera copot semuanya dari jabatan," katanya.

Tidak hanya itu, kejadian yang melibatkan pejabat di OKU tersebut, harus mendapat perhatian dari Pj Gubernur Sumsel.

"Pj Gubernur Sumsel harus segera ambil tindakan, copot jabatan Sekda," katanya.

K-MAKI akan mengambil tindakan jika memang Pj Bupati OKU dan Pj Gubernur Sumsel tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pejabat atau ASN yang terlibat dalam politik praktis.

"Kami akan menggelar aksi ke Kemendagri, dan meminta Mendagri mencopot juga Pj Gubernur dan Pj Bupati, karena melakukan pembiaran terhadap netralitas ASN," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan, anggota DPRD OKU Muslimin, terkait menyebarnya foto Sekda OKU dan beberapa pejabat yang hadir dalam agenda Grass Track yang diadakan salah satu bakal calon Bupati OKU.

"Kita semua mempertanyakan netralitas Sekda OKU Darmawan Irianto," kata pria yang juga ketua Ormas Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu.

Menurut Muslimin, seharusnya sorang sekda bisa menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tetap menjaga netralitas, apalagi menjelang Pilkada OKU. Hal itu agar bisa menciptakan kedamaian demokrasi.

"Harusnya jadi contoh untuk mengutamakan netralitas," katanya.

JAKARTA - Laznas Mandiri Amal Insani (MAI) mencatatkan pencapaian penting sepanjang tahun 2023, yang diumumkan pada Public Expose. Acara ini tidak hanya menjadi ajang berbagi informasi dan capaian, tetapi juga mempererat silaturahmi dan mengokohkan komitmen MAI untuk terus berkontribusi dalam membangun masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak untuk memberi dampak baik bagi Indonesia.

Capaian MAI di 2023

Penghimpunan Dana ZIS mengalami peningkatan di 2023, usai MAI dipercaya untuk mengelola dana ZIS sebesar Rp57.540.155.708,-, jumlah tersebut meningkat 26% dari penghimpunan tahun 2022.

Tercatat ada sebanyak 7.132 donatur mempercayakan dana ZIS mereka kepada MAI, dimana angka tersebut meningkat 13% dari jumlah donatur tahun 2022 yang berjumlah 6.337.



Selain itu MAI telah menyalurkan dana Rp52.702.672.316,- melalui lima pilar program (Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Dakwah & Advokasi serta Sosial Kemanusiaan), meningkat 36% dari penyaluran tahun 2022 sebesar Rp 38.641.630.991,-.

Penerima Manfaat

Pada tahun 2023, MAI telah menyalurkan dana ZIS kepada 204.705 penerima manfaat tersebar di 29 Provinsi dan terdistribusi ke 44.137 yatim dhuafa, 47 bedah rumah dhuafa, 212 ekonomi pesantren, 1.500 pemberdayaan UMKM , 40 pemberdayaan Desa serta mendukung melahirkan generasi emas 2045 melalui beasiswa rutin dan non rutin yang telah diterima oleh 15.854 anak muda Indonesia.

Ditekankan bahwa MAI berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program yang dijalankan. Keberhasilan yang diraih adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kerjasama solid dari seluruh anggota yayasan, mitra, dan pendukung.

"Mengangkat tema Kolaborasi Sosial untuk Negeri yang berarti MAI Foundation melanjutkan tema yang berkesinambungan dari tahun sebelumnya yang bertemakan ?Mandiri dan Tumbuh Bersama Ekosistem Kebaikan? yang mana Public Expose tahun ini merupakan wujud implementasi yang telah direalisasikan oleh MAI Foundation selama tahun 2023 yang terus menguatkan kolaborasi dan tumbuh mandiri Bersama Mandiri group yang memiliki tujuan utama yakni memberikan manfaat seluas luasnya untuk negeri," ungkap Ketua Yayasan Mandiri Amal Insani Bily Arkan, di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Rencana Tahun 2024

Pada tahun 2024, MAI berencana untuk memperluas jangkauan program-programnya melalui kerjasama yang lebih erat dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, NGO, dan komunitas-komunitas lokal.

Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat upaya dalam mewujudkan perubahan positif yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, MAI bertujuan untuk menghadirkan solusi yang lebih efektif dan berdampak luas.

Inovasi dan Adaptasi

Dalam era yang terus berubah, MAI menyadari pentingnya inovasi dalam setiap langkah yang diambil. MAI bertekad untuk terus beradaptasi dan mencari cara-cara baru dalam memberikan kontribusi yang lebih besar. MAI harus menjadi pelopor dalam menciptakan program-program yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

MAI percaya bahwa untuk membangun kebermanfaatan sosial untuk Negeri, kolaborasi adalah kunci. Semua lembaga, baik filantropi, swasta, pemerintahan, maupun media, memiliki peran penting dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

Dengan bekerja sama sepenuh hati, segala tantangan akan terasa lebih ringan. Kolaborasi ini tidak hanya membuat program-program yang kita jalankan lebih efektif dan efisien, tetapi juga memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan Masyarakat.

Sebagai informasiLAZNAS Mandiri Amal Insani (MAI) adalah lembaga sosial yang berkomitmen untuk mengelola dana sosial Islam dengan profesional dan amanah. MAI menjalankan berbagai program dalam bidang Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Dakwah & Advokasi serta Sosial Kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Anggota Guardia Costiera (Penjaga Pantai) Italia menyelamatkan migran yang berlayar di dekat kapal penyelamat LSM Open Arms "Astral" di perairan internasional selatan Lampedusa, di Laut Mediterania, Senin (12/8/2024).

Sebanyak 110 orang migran telah diselamatkan dan satu orang mayat ditemukan dari tengah lautan lepas tersebut.

Dalam penyelamatannya LSM Open Arms "Astral" memberikan jaket pelampung dan menariknya dari atas kapal kayu yang terapung ke atas kapal yang lebih baik.

Beberapa migran yang diselamatkan terdiri dari 6 wanita, 4 anak-anak dan dua pria lanjut usia yang berasal dari negara Palestina, Suriah dan Mesir.

Sebanyak 300 anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (Grib) Jaya Sumsel, menggelar pertemuan guna mempererat silaturahmi dan solidaritas di Palembang, Sabtu malam, 10 Agustus 2024.

Kegiatan silaturahmi ini dihadiri juga dihadiri salah satu ulama Kota Palembang, Habib Muhammad Naufal Bin Ja’far Shahab, Ketua DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Herlan Asfiudin, Ketua DPD Grib Jaya Sumsel, Satria Amri Ramadhan S.IP, MM, dan Sekjen Sibawaihi S.Pd, I, M,Si.

Selain itu, juga ada jajaran Dewan Pembina Grib Jaya Sumsel, Diki Haitami, Achmad Yuliansyah, Hj Nirawati, serta jajaran anggota dan pengurus lainnya.

Ketua DPD Grib Jaya Sumsel, Satria Amri Ramadhan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan ajang silaturahmi antar anggota dan pembina untuk memperkuat solidaritas.

"Total ada sekitar 300 anggota baik jajaran pengurus maupun pembina. Tujuannya tidak lain agar saling mengenal satu sama lain dan mempererat silaturahmi," katanya.

Tak hanya itu, kegiatan tersebut sekaligus juga untuk menetapkan Ketua Panitia Pengukuhan Grib Jaya Sumsel yang rencananya akan dilaksanakan pada Oktober 2024.

"Kami berharap dengan kegiatan ini semua anggota akan solid menjalankan visi dan misi keanggotaan," katanya.