Jakarta: Saat mendampingi lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2021-2026 Arsjad Rasjid menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis dengan Tiongkok dan mengadopsi strategi pembangunan ekonomi-sosial yang telah terbukti berhasil di negara tersebut.

Menurut Arsjad, langkah strategis tersebut diharapkan mampu mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Republik Rakyat Tiongkok adalah mitra penting bagi Indonesia, tidak hanya sebagai mitra dagang terbesar tetapi juga sebagai investor terbesar kedua Indonesia," ujar Arsjad dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 November 2024.

"Dengan pengalaman dan keberhasilan Tiongkok dalam mencapai sasaran pembangunan, kami ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerapkan praktik terbaik dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan kesejahteraan sosial," sambung dia.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Prabowo Singgung Hubungan RI-Tiongkok yang Terjalin Berabad-abad

Dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Melalui partisipasi dalam lawatan kenegaraan ini, Arsjad berharap penguatan kemitraan strategis tersebut akan memperkokoh hubungan bilateral antara kedua negara, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

"Dengan belajar dari pencapaian Tiongkok di berbagai sektor strategis, seperti perumahan terjangkau dan transisi energi, Indonesia siap untuk melaksanakan inisiatif pengembangan kapasitas kolaboratif yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan nasional," tutup Arsjad.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja.

Lantas, apa alasan Prabowo membubarkan Satgas Undang-undang Cipta Kerja? Dalam bagian menimbang, dijelaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja sudah dilaksanakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

"Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya diganti dengan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah dapat dilaksanakan secara efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja," tulis beleid tersebut, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Lalu dijelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan maka perlu membubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi pasal 2 Keppres tersebut.

Adapun beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 8 November 2024. Adapun susunan Satgas Undang-undang Cipta Kerja sebelumnya adalah:

- Ketua Satgas: Mahendra Siregar
- Wakil Ketua I: Suahasil Nazara
- Wakil Ketua II: M. Chatib Basri
- Wakil Ketua III: Raden Pardede
- Sekretaris Satgas: Arif Budimanta

(ily/hns)

JAKARTA, investor.id - Perhutanan sosial memegang peranan penting dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan yang mendukung target iklim nasional. Pemerintah pun menetapkan target alokasi lahan seluas 12,7 juta hektare untuk redistribusi perhutanan sosial. 

“Hingga tahun 2024, lebih kurang telah tercapai 55 persen atau sekitar 7,08 juta hektare izin perhutanan sosial sudah diberikan ke masyarakat,” kata CEO Econusantara, Zulfahmi, dalam talkshow mengangkat tema “How Local Communities Can be Engaged in Nature Conservation and Climate Action” yang digelar oleh organisasi nirlaba dan badan amal terdaftar di Singapura, EB Impact, Kamis (7/11/2024).

Lebih dari 30 persen dari desa yang ada di Indonesia ada di sekitar hutan, di mana sekitar 9 juta masyarakat tinggal di sekitar hutan dan bergantung pada sumber daya hutan.

“Keberadaan masyarakat dekat dengan hutan. Ini hal yg sangat potensial di mana masyarakat bisa langsung berkontribusi dengan target pemerintah dalam target iklim,” lanjut Zul.

Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi masyarakat, di antaranya target yang diberikan kepada sektor hutan untuk memenuhi target swasembada beras, energi dan air serta penurunan emisi.

“Ini tentu menjadi sebuah hal yang sangat penting dengan beban yang besar terhadap kawasan hutan, di mana 13 juta ada di masyarakat. Ini tantangan yang berat untuk masyarakat dengan situasi saat ini,” ujar Zul.

Menurut Director of RECOFTC Indonesia, Gamma Galudra, pemberdayaan sumber daya hutan oleh masyarakat demi peningkatan kesejahteraan saat ini masih dapat ditingkatkan. Perhutanan sosial memberi kesempatan besar bagi masyarakat desa di sekitar hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

“Melalui perhutanan sosial, masyarakat dapat memiliki akses kelola hutan dan lahan yang setara dan seluas-luasnya. Dengan bentuk pemanfaatan hasil hutan yang sesuai prinsip kelestarian yang ramah lingkungan, maka tujuan konservasi lingkungan dapat sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gamma.

Gamma menuturkan, perlunya kerja sama kemitraan antara kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dengan berbagai pihak.

“Di antaranya perusahaan, NGO atau kampus yang kredibel, sehingga tata kelola perhutanan sosial dapat terkelola lebih baik terutama pada aspek peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan maupun pengembangan aspek bisnis,” kata Gamma.

Salah satunya RECOFTC berkolaborasi dengan APRIL Group lewat pengembangan model kemitraan antara hutan kemasyarakatan dan perusahaan untuk rantai pasok yang berkelanjutan. Kegiatan utamanya yakni pengembangan agroforestri dan pengembangan kapasitas untuk hutan kemasyarakatan serta kelompok usaha perhutanan sosial.

Tidak hanya dengan swasta, Gamma juga berharap dapat bekerja sama dengan universitas-universitas untuk menghasilkan evidence-based policy untuk mempengaruhi pemerintah.

“Hasil-hasil kebijakan itu betul-betul meningkatkan hak-hak masyarakat bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam pengelolaan hutan. Kerja sama dengan universitas ini untuk mempromosikan perlindungan hak masyarakat dan juga mempromosikan pengelolaan hutan bersama masyarakat,” jelasnya.

Forest Manager Earthworm Foundation, Kasmujiono, turut memberikan perhatian penuh dan mengajak bersama-sama menjaga hutan yang masih tersisa. Baik itu hutan yang masih di area kawasan hutan maupun hutan yang di luar kawasan.

Untuk mempertahankannya, lanjut Kas, harus didekati dengan program-program yang cukup bisa mengakomodir kepentingan banyak orang, salah satunya Program Konservasi Bersama Masyarakat (Community Conservation Program/CCP).

“Kebetulan kita juga saat ini sedang mencoba itu di lima desa, bekerja sama dengan APRIL sudah hampir tiga tahun lebih. Dari program bersama masyarakat, konservasi bersama masyarakat ini memang kita lakukan bersama-sama serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita pendekatannya adalah village approach, jadi pendekatannya di desa,” lanjutnya.

Ini merupakan program yang relatif baru yang dikenalkan kepada masyarakat, dan bersama APRIL baru dapat berjalan.

“Jadi program CCP ini menjadi salah satu contoh bagus dalam upaya kita menjaga sumber daya alam yang tersisa di dalam hutan, yang ada di sekitar desa,” pungkasnya.

Melalui Permen LHK P9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pemerintah membuka ruang bagi para pihak untuk membangun kolaborasi. Dalam mendorong kolaborasi ini, pelibatan pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah daerah maupun representatif dari pemerintah pusat sangat diperlukan guna meningkatkan akselerasi, komunikasi dan koordinasi para pihak.

Hal ini juga dibutuhkan untuk mendorong para pihak dalam menciptakan inovasi tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan dan tata kelola usaha perhutanan sosial menuju pencapaian tujuan program pengelolaan perhutanan sosial yang berkelanjutan, yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong membaiknya lingkungan hutan, dan mengurangi konflik sosial.

Editor: Yurike Metriani (yurikemetriani@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Saham Trump Media & Technology Group meningkat pada Jumat setelah Donald Trump, Presiden terpilih AS, menyatakan tidak berniat menjual sahamnya di perusahaan tersebut, yang mengelola platform media miliknya, Truth Social.

Melalui sebuah unggahan di Truth Social, Trump menolak rumor yang menyebutkan bahwa ia berencana untuk menjual sahamnya.

"Ada rumor dan/atau pernyataan palsu, tidak benar, dan mungkin ilegal yang dibuat oleh, mungkin, manipulator pasar atau penjual pendek, bahwa saya tertarik untuk menjual saham Truth," tulis Trump.

Trump menegaskan, "Rumor atau pernyataan itu palsu. Saya tidak ingin menjual!"

Setelah pernyataan tersebut, saham perusahaan naik sekitar 8,7% menjadi US$ 30,15 dalam perdagangan tengah pagi di Nasdaq, setelah sebelumnya sempat melonjak 12,5%.

Sebelumnya, pada hari Kamis, saham perusahaan sempat turun tajam karena spekulasi mengenai peluang Trump memenangkan masa jabatan kedua mulai meredup sehari setelah kemenangannya atas Demokrat Kamala Harris.

IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mendesak agar pemerintah melibatkan kepala desa dalam pendataan warga miskin.

Hal ini bertujuan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan dengan tepat sasaran.

Apdesi mengungkapkan bahwa selama ini pendataan warga miskin seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.

Keinginan ini disampaikan Apdesi dalam audiensi bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11/2024).

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa. Hal-hal seperti ini yang memang harus kita koreksi," ujar Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko usai audiensi.

Budiman menjelaskan, ketidaklibatan Apdesi dalam pendataan ini berakibat pada penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Ia menyebutkan bahwa kepala desa sering kali menjadi sasaran protes dari warganya akibat kesalahan data tersebut.

"Seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran," ucap Budiman.

Aspirasi untuk melibatkan kepala desa dalam pendataan ini, menurut Budiman, sudah lama terdengar dan menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Sebagai respons, BP Taskin dibentuk untuk membantu kementerian-kementerian dalam memastikan penyaluran bantuan sosial dan program-program lainnya tepat sasaran.

"Kenapa badan ini dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaran," tuturnya.

Lebih lanjut, Budiman mengungkapkan bahwa BP Taskin akan melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memverifikasi laporan yang diterima.

Ia juga mengajak kelompok-kelompok masyarakat lain yang memiliki kepedulian terhadap masalah kemiskinan untuk memberikan aspirasi.

"Tentu saja ini yang pertama, tapi bukan yang terakhir. Ada kelompok-kelompok masyarakat lain yang concern dengan soal kemiskinan agar ini bisa ditangani," jelas Budiman.

KOMPAS.com - Pemerintah Kanada memerintahkan TikTok menutup kantor yang ada di wilayahnya. Keputusan ini diambil setelah pemerintah setempat menilai media sosial asal China itu berisiko bagi keamanan nasional.

"Pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi risiko keamanan nasional tertentu, yang terkait dengan operasi ByteDance di Kanada melalui pendirian TikTok Technology Canada," kata Menteri Inovasi Kanada, Francois-Philippe Champagne pada Rabu (6/11/2024).

Regulator Kanada tidak merinci risiko keamanan yang dimaksud. Namun, walau memerintahkan penutupan kantor, Kanada masih mengizinkan warganya mengakses aplikasi maupun membuat konten TikTok. Itu artinya, aplikasi TikTok tidak diblokir.

Pemerintah hanya memperingkatkan warga agar memperhatikan keamanan siber dan mempertimbangkan kemungkinan risiko penggunaan media sosial, termasuk soal penggunaan data hingga pengelolaan data oleh pihak asing.

Sejak tahun lalu, pemerintah sebenarnya sudah melakukan peninjauan atas rencana investasi dan ekspansi bisnis TikTok di Kanada. Namun praktik ini dilakukan secara tertutup dan baru mencuat ke publik berkat laporan The Canadian Press pada Maret 2024 lalu.

Berdasarkan peninjauan itulah pada akhirnya TikTok diperintahkan keluar dari Kanada.

"Keputusan itu didasarkan pada informasi dan bukti yang diperoleh selama peninjauan dan atas masukan dari komunitas keamanan dan intelijen Kanada serta mitra pemerintah lainnya," jelas Champagne.

Adapun menurut undang-undang investasi setempat, pemerintah memang dapat menilai potensi risiko keamanan nasional dari investasi asing seperti TikTok. Namun dasar hukum itu melarang pemerintah mengungkap rincian investasinya.

Selain memerintahkan TikTok tutup kantor, Kanada juga sudah melarang TikTok diinstal di smartphone milik pegawai di pemerintahan sejak Februari 2023 lalu.

TikTok lawan Kanada di meja hijau

TikTok telah merespons permintaan penutupan kantornya di Kanada. Menurut juru bicara Tiktok, penutupan kantornya di Kanada akan membuat ratusan karyawan lokal setempat kehilangan pekerjaan. Untuk itu, dia menyatakan akan membawa kasus ini ke pengadilan.

"Kami akan menentang perintah ini di pengadilan," kata juru bicara TikTok, dikutip KompasTekno dari CTV News, Jumat (8/11/2024).

"Platform TikTok akan tetap tersedia bagi para kreator untuk menemukan audiens, mengeksplorasi minat baru dan agar bisnis berkembang," lanjut TikTok.

Tidak hanya di Kanada, TikTok juga bertentangan dengan pemerintah Amerika Serikat. Alasannya sama, yaitu terkait dengan keamanan nasional.

Pada April 2024 lalu, Presiden AS Joe Biden menandatangani aturan bernama “Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act" (Perlindungan Warga dan Aplikasi yang Dikendalikan Pesaing Asing).

Undang-undang (UU) itu mendesak ByteDance menjual TikTok ke perusahaan non-China dalam waktu maksimal 12 bulan ke depan, sejak regulasi ditetapkan. Jika tidak, TikTok akan diblokir di AS.

Namun ByteDance menolak menjual Tikok dan memilih melawan UU itu ke pengadilan dengan memakai dasar hukum Amandemen Pertama, khususnya soal praktik yang menghambat kebebasan berbicara/berekspresi.

Adalah Avatar Social, proyek media sosial baru yang diklaim unik. Ambisinya adalah menyatukan segala jenis layanan, mulai dari belanja daring hingga pembuatan konten video. Kabar terbaru, proyek ini bakal punya token yang segera diperdagangkan di Coinstore.

Kekuatan media sosial sebagai bagian penting dari pertumbuhan teknologi komunikasi, tak hanya karena ia mampu memudahkan interaksi para penggunanya.

Agar media sosial lebih tangguh, penting untuk menambahkan keragaman fitur yang disematkan. Jadi, jika sebuah aplikasi media sosial hanya bisa untuk belanja daring dan pembayaran, media sosial baru bisa punya fitur membuat video keren dan ada peran khusus token kripto di dalamnya.

Begitulah ambisi dari proyek media sosial baru dari Avatar Social ini. Mereka ingin menyatukan belasan hingga puluhan fitur media sosial di dalam satu aplikasi.

Apa Itu Media Sosial Avatar Social?

Di situs resminya disebutkan, Avatar Social adalah sebuah platform media sosial generasi baru yang dirancang untuk menggabungkan berbagai aktivitas digital dalam satu ekosistem terpadu.

“Platform ini menggunakan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (AI) untuk memberikan keamanan, privasi, dan kemudahan penggunaan, sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti berkomunikasi, berbagi konten, berbelanja, dan melakukan transaksi keuangan, tanpa harus berpindah-pindah aplikasi,” tertera di situs resminya ini.

Hal lainnya, dalam media sosial Avatar Social, pengguna bisa mengakses fitur-fitur yang biasanya tersebar di beberapa aplikasi terpisah, termasuk perpesanan instan, kalender, e-commerce, pembayaran digital, hingga koneksi untuk pekerja lepas dan bisnis.

“Melalui token khusus bernama AVATAR, platform ini juga menawarkan insentif finansial, akses premium, dan fitur-fitur unik seperti Super Tin dan Bubbles untuk memperluas jaringan serta interaksi sosial pengguna,” sebut mereka.

Peran Token Kripto AVATAR

Di dunia digital yang semakin berkembang, keberadaan token kripto menjadi nilai tambah bagi media sosial seperti Avatar Social. Token kripto AVATAR bukan sekadar alat transaksi, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan pengguna dengan berbagai fitur eksklusif di dalam platform.

Dengan memiliki token khusus media sosial  ini, kelak pengguna dapat menikmati pengalaman yang lebih mendalam, baik dalam bentuk insentif finansial, akses premium, maupun fitur-fitur tambahan yang tidak tersedia bagi pengguna biasa.

“Misalnya, pengguna yang memiliki token AVATAR dapat mendukung kreator konten favorit mereka melalui penghargaan khusus, yang tidak hanya memberikan apresiasi tetapi juga menjadi cara baru untuk berinteraksi. Selain itu, pengguna dapat mengakses layanan premium di Avatar Social hanya dengan membayar menggunakan token ini. Fitur-fitur eksklusif seperti Super Tin memungkinkan pengguna untuk memperluas jaringan pertemanan dan profesional mereka di platform ini, sementara Bubbles menawarkan cara baru untuk menikmati iklan yang tidak mengganggu, membuat pengalaman pengguna media sosial semakin nyaman,” tertera di situs Avatar Social itu.

Di sisi lain, AVATAR juga mendukung transaksi finansial di dalam platform. Pengguna bisa saling mengirim atau menerima kripto tanpa perlu aplikasi tambahan, sehingga seluruh kebutuhan mereka—dari belanja hingga pembayaran—dapat diselesaikan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Dengan adanya fitur Avatar Shop, pengguna pun dapat membeli dan menjual barang serta mendapatkan diskon eksklusif jika menggunakan token AVATAR.

Token AVATAR juga memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kreator. Di dunia digital yang dinamis ini, semakin banyak kreator dan pekerja lepas yang mencari cara baru untuk terhubung dengan audiens dan mendapatkan penghasilan. Avatar Social menjadi platform yang mendukung hal ini dengan memungkinkan para kreator media sosial menerima pembayaran langsung dari penggemar mereka dalam bentuk kripto, membuat transaksi menjadi lebih cepat dan aman.

Avatar Social memang diklaim bukan sekadar platform media sosial biasa, namun disebut hadir sebagai ekosistem terpadu yang memadukan berbagai elemen kehidupan digital. Dengan teknologi blockchain dan AI yang mendukungnya, serta token AVATAR yang memperkuat ekosistem ini, Avatar Social menawarkan pengalaman yang unik dan inovatif bagi pengguna. Keberadaan token AVATAR tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengguna untuk berinteraksi, mendukung, dan berkembang di dunia digital.

Dengan berbagai fitur ini, Avatar Social mencoba menjawab kebutuhan zaman yang semakin menuntut kesederhanaan dan efisiensi, tanpa mengorbankan aspek keamanan dan privasi.

Token AVATAR memberi warna baru dalam dunia media sosial, memfasilitasi interaksi yang tak terbatas sekaligus menciptakan ruang yang lebih terdesentralisasi dan inklusif bagi setiap pengguna.

Disebutkan di situsnya, pengguna sekarang sudah bisa mencicipi aplikasi mobile versi ujicoba. [ps]

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar berharap supaya dana bantuan sosial (Bansos) bisa mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

Mulanya, pria yang karib disapa Cak Imin itu menekankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto supaya anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita,” kata Muhaimin dalam dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Kamis (7/11/2024).

Lantas, Cak Imin pun berdoa agar arahan Presiden Prabowo dapat terealisasi dengan baik.

Setidak-tidaknya, ia berdoa supaya dana Bansos bertambah sampai Rp 100 triliun pada tahun depan.

“Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 triliun rupiah. Aamiin,” kata Cak Imin.

Muhaimin pun menyampaikan bahwa quality of life atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, Cak Imin turut menyinggung persoalan kemiskinan ekstrem di Indonesia yang hingga saat ini masih belum bisa menyentuh angka nol persen.

“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem nol persen, belum. Padahal 2029 kita upayakan itu terjadi,” kata ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Oleh sebab itu, Muhaimin mengaku mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk memakmurkan masyarakat.

Ia pun memiliki tiga kunci untuk mewujudkan arahan presiden. Pertama, harus ada pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, membuat sistem perlindungan sosial yang kuat. Terakhir, melakukan pembangunan manusia.

“Inilah tugas yang dipercayakan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial pertama tepat sasaran, kedua, produktif merubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya. Sekaligus akhirnya menjadi pribadi-pribadi dan masyarakat yang mandiri,” kata Cak Imin.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Cak Imin Berdoa Dana Bansos Tembus Rp 100 Triliun pada 2025", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16234741/cak-imin-berdoa-dana-bansos-tembus-rp-100-triliun-pada-2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Australia berencana membuat undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga Facebook.

Melansir dari Reuters, Kamis (7/11/2024) Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menjadi undang-undang pada akhir tahun depan. UU ini dibuat guna melindungi melindungi generasi muda di Australia.

Anthony mengatakan pihaknya akan menguji coba sistem verifikasi usia yang bertujuan untuk memblokir anak-anak mengakses platform media sosial.

Dirinya mengakui adanya risiko kesehatan fisik dan mental yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama bagi anak-anak. Terlebih adanya dampak negatif terhadap citra tubuh anak perempuan serta paparan terhadap konten misoginis yang ditujukan kepada anak laki-laki.

"Jika Anda seorang anak berusia 14 tahun yang terpapar dengan hal-hal tersebut, pada saat Anda menjalani perubahan besar dalam hidup menuju kedewasaan, itu bisa menjadi masa yang sangat sulit," kata Anthony.

Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengusulkan undang-undang semacam ini, dengan tujuan mengurangi dampak buruk dari media sosial pada anak-anak. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi yang paling ketat di dunia, dengan tidak adanya pengecualian bagi anak-anak yang memperoleh persetujuan orang tua atau yang sudah memiliki akun media sosial.

Metode verifikasi usia seperti biometrik atau identifikasi pemerintah akan diuji coba untuk memastikan anak-anak tidak dapat mengakses platform sosial. Hal ini akan memberikan kontrol lebih besar terhadap siapa yang dapat menggunakan media sosial, meskipun sistem semacam ini belum diterapkan di negara lainnya.

Undang-undang ini akan diperkenalkan ke parlemen Australia tahun ini. Jika disetujui, UU ini diharapakan berlaku 12 bulan setelah disahkan.

"Tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tidak mengakses media sosial akan sepenuhnya berada pada platform-platform media sosial, yang harus menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah akses tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Meta, perusahaan induk Instagram dan Whatsapp berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pengguna di Instagram yang berbohong tentang usia.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kritik dari orang tua dan anggota parlemen mengenai dampak negatif platform terhadap kesehatan mental remaja.

Melansir dari Bloomberg, Selasa (5/11/2024) dengan sistem yang disebut "pengklasifikasi dewasa", Meta akan membagi pengguna ke dalam dua kategori usia berdasarkan analisis data akun mereka. Kategori pertama di bawah dan kategori kedua di atas 18 tahun.

Direktur manajemen produk Meta Allison Hartnett mengatakan lunak tersebut dapat menyaring pemindaian profil, daftar pengikut, serta interaksi di media sosial, termasuk postingan "selamat ulang tahun" dari teman untuk memprediksi usia pengguna.

“Pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah 18 tahun akan secara otomatis beralih ke akun remaja, yang dilengkapi pengaturan privasi yang lebih ketat,” kata Allison.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Australia berencana membuat undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform media sosial seperti TikTok, Instagram, hingga Facebook.

Melansir dari Reuters, Kamis (7/11/2024) Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menjadi undang-undang pada akhir tahun depan. UU ini dibuat guna melindungi melindungi generasi muda di Australia.

Anthony mengatakan pihaknya akan menguji coba sistem verifikasi usia yang bertujuan untuk memblokir anak-anak mengakses platform media sosial.

Dirinya mengakui adanya risiko kesehatan fisik dan mental yang dapat ditimbulkan oleh penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama bagi anak-anak. Terlebih adanya dampak negatif terhadap citra tubuh anak perempuan serta paparan terhadap konten misoginis yang ditujukan kepada anak laki-laki.

"Jika Anda seorang anak berusia 14 tahun yang terpapar dengan hal-hal tersebut, pada saat Anda menjalani perubahan besar dalam hidup menuju kedewasaan, itu bisa menjadi masa yang sangat sulit," kata Anthony.

Australia menjadi salah satu negara pertama yang mengusulkan undang-undang semacam ini, dengan tujuan mengurangi dampak buruk dari media sosial pada anak-anak. Selain itu, kebijakan ini juga menjadi yang paling ketat di dunia, dengan tidak adanya pengecualian bagi anak-anak yang memperoleh persetujuan orang tua atau yang sudah memiliki akun media sosial.

Metode verifikasi usia seperti biometrik atau identifikasi pemerintah akan diuji coba untuk memastikan anak-anak tidak dapat mengakses platform sosial. Hal ini akan memberikan kontrol lebih besar terhadap siapa yang dapat menggunakan media sosial, meskipun sistem semacam ini belum diterapkan di negara lainnya.

Undang-undang ini akan diperkenalkan ke parlemen Australia tahun ini. Jika disetujui, UU ini diharapakan berlaku 12 bulan setelah disahkan.

"Tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tidak mengakses media sosial akan sepenuhnya berada pada platform-platform media sosial, yang harus menunjukkan bahwa mereka telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah akses tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Meta, perusahaan induk Instagram dan Whatsapp berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi pengguna di Instagram yang berbohong tentang usia.

Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari kritik dari orang tua dan anggota parlemen mengenai dampak negatif platform terhadap kesehatan mental remaja.

Melansir dari Bloomberg, Selasa (5/11/2024) dengan sistem yang disebut "pengklasifikasi dewasa", Meta akan membagi pengguna ke dalam dua kategori usia berdasarkan analisis data akun mereka. Kategori pertama di bawah dan kategori kedua di atas 18 tahun.

Direktur manajemen produk Meta Allison Hartnett mengatakan lunak tersebut dapat menyaring pemindaian profil, daftar pengikut, serta interaksi di media sosial, termasuk postingan "selamat ulang tahun" dari teman untuk memprediksi usia pengguna.

“Pengguna yang teridentifikasi berusia di bawah 18 tahun akan secara otomatis beralih ke akun remaja, yang dilengkapi pengaturan privasi yang lebih ketat,” kata Allison.

Jakarta -

BRI kembali menghadirkan program BRI Fellowship Journalism 2025. Program ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli yang bertujuan memberikan kesempatan kepada para jurnalis untuk meraih beasiswa pendidikan S2.

Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjelaskan BRI Fellowship Journalism melibatkan jurnalis dengan berbagai tahapan kegiatan seperti training hingga pembelajaran singkat tentang dunia jasa keuangan. Jurnalis juga diberi kesempatan mendapatkan beasiswa dari BRI Peduli untuk melanjutkan studi di jenjang Strata 2 (S2).

Adapun Beasiswa S2 dari BRI ini ditujukan untuk jurnalis yang masih aktif di media yang sudah diverifikasi Dewan Pers dan memiliki Sertifikat Kompetensi sebagai Wartawan Muda.

"Kami berharap program ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu para jurnalis meraih pendidikan yang lebih tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia," ungkap Hendy dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya mengapresiasi program BRI Fellowship Journalism 2025 untuk meningkatkan kompetensi jurnalis di Indonesia.

"Harapannya ini menambah keilmuan rekan-rekan jurnalis. Semakin profesional dalam membuat karya jurnalistik. Memberikan informasi yang berkualitas, benar dan baik," ujar Agung.

Menurut Agung, hadirnya BRI Fellowship Journalism 2025 memberi kesempatan bagi para jurnalis untuk berkesempatan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ia mengatakan jenjang pendidikan yang lebih baik akan berdampak pada karier para jurnalis.

Hadirnya program ini juga memberikan peluang bagi para jurnalis untuk berkompetisi, meningkatkan kompetensi dan berprestasi. Adapun nantinya lewat program ini, iklim media di Indonesia akan semakin sehat terkait pemberitaan.

"Apa yang dilakukan BRI dalam kurun 5 tahun ini menjadi langkah konkret kepedulian. Harapannya teman-teman BUMN yang lain ke depan juga punya kepedulian yang sama," tutur Agung.

Sebagai informasi, program ini telah dilaksanakan 5 kali, dan BRI Fellowship Journalism 2025 merupakan pelaksanaan yang ke-6.

Pembukaan pendaftaran BRI Fellowship Journalism berlangsung hingga 30 November 2024. Informasi dan syarat pendaftaran program BRI Fellowship Journalism dapat diakses melalui website resmi BRI https://bri.co.id/fellowshipjournalism.

(ega/ega)