Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan tersebut dinilai dapat menghambat pelaku usaha di luar BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN untuk ikut serta dalam pengadaan barang/jasa di BUMN.

Hambatan seperti ini tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/3/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN (Permen 2/2023), tepatnya pada Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini mengatur bahwa penunjukan langsung sebagai penyedia barang/jasa di BUMN dapat dilakukan salah satunya apabila penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN. Sayangnya, aturan ini dinilai membuat persaingan usaha dalam pengadaan di BUMN menjadi tidak sehat.

Diketahui, selama ini KPPU aktif melakukan pengawasan atas berbagai upaya sinergi BUMN yang dilakukan pemerintah. Terakhir pada tanggal 20 Mei 2014, KPPU telah menyarankan pemerintah untuk mendesain ulang kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMN agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta berkoordinasi dengan KPPU dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan sinergi BUMN.

Tahun ini, KPPU kembali melakukan analisis kebijakan sinergi BUMN dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan menemukan fakta bahwa masih terdapat pengaturan yang menghambat pelaku usaha tertentu.

Hambatan tersebut terdapat di dalam Permen 2/2023, tepatnya Pasal 155 ayat (2) huruf j. Pasal ini menyebut bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi paling sedikit salah satu persyaratan, yaitu penyedia merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan, dan barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari penyedia bersangkutan.

Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa menilai, aturan ini justru menghambat persaingan dan patut dihapus. Berdasarkan penilaian kebijakan persaingan usaha yang KPPU lakukan, peraturan ini menghambat pelaku usaha lain selain BUMN, anak usahanya, atau perusahaan yang terkait dengan BUMN untuk bisa ditunjuk langsung sebagai penyedia barang dan jasa di BUMN.

"Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip netralitas persaingan, dan justru malah mematikan persaingan. Untuk itu, aturan ini wajib dihapus", ungkap dia dalam keterangan resminya, Selasa (5/11/2024).

Guna menyampaikan sikap tersebut, KPPU telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan kepada Menteri BUMN pada tanggal 25 Oktober 2024. Dalam surat tersebut KPPU menyarankan tiga hal, yakni agar penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau jasa BUMN harus tetap mengutamakan persaingan sehat, menghapus ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf j dalam Permen 2/2023, dan selalu meminta saran dan pertimbangan dari KPPU sebelum melakukan aksi sinergi BUMN.

Hal ini ditujukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa BUMN berjalan transparan, efisien, dan kompetitif. Hingga rilis ini dikeluarkan, KPPU masih belum menerima tanggapan resmi Menteri BUMN perihal persoalan tersebut.

(akd/ega)

SOLO, KOMPAS.com - Saat berkendara, terutama ketika menghadapi medan yang menantang seperti turunan yang curam, pengemudi perlu menyesuaikan posisi tuas transmisi mobil.

Namun, diimbau bagi para pengemudi untuk tidak menggunakan gigi netral saat melewati turunan, karena bisa mengurangi kontrol kendaraan.

Menggunakan gigi netral membuat mobil tidak memiliki kekuatan rem dari mesin, sehingga semua pengendalian sepenuhnya bergantung pada sistem rem.

Ini bisa menyebabkan rem menjadi panas dan kehilangan daya, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

Roslianna Ginting, Training Director The Real Driving Centre (RDC) mengatakan, menggunakan gigi netral saat melewati turunan curam sangat tidak disarankan.

“Bila landai dan pendek, masih bisa. Namun, bila curam dan panjang tidak diperbolehkan karena bisa berisiko besar,” kata Roslianna kepada Kompas.com, belum lama ini.

Roslianna melanjutkan, risiko tersebut adalah mobil tidak bisa engine brake, sehingga pengemudi akan menggunakan pedal secara berlebih dan membuat kinerja rem jadi berat.

“Bahkan, seringkali pengemudi salah kaprah banyak yang beranggapan dengan menggunakan gigi netral di jalan menurun dapat menghemat bahan bakar,” kata Roslianna.

Dia menyarankan, pengemudi harus menggunakan gigi yang tepat di setiap melewati jalan yang berbeda.

“Wajib diperhatikan, semakin terjal turunan dan panjang maka semakin berisiko. Jadi wajib menggunakan gigi rendah, sehingga dapat menahan laju kendaraan dengan baik,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - PT TBS Energi Utama Tbk melakukan divestasi dua aset Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 200 MW senilai 144,8 juta dolar AS untuk mencapai target netralitas karbon pada 2030.

"Hasil dari transaksi ini akan dialokasikan untuk investasi di sektor-sektor berkelanjutan, penguatan struktur pemodalan perusahaan, dan rencana pembelian kembali saham yang bertujuan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham," kata Direktur PT TBS Energi Utama Tbk Juli Oktarina dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Divestasi dua aset PLTU dilakukan melalui penjualan seluruh saham perseroan di PT Minahasa Cahaya Lestari (MCL) dan PT Gorontalo Listrik Perdana (GLP).

Juli mengatakan perseroan akan menerima hasil penjualan dalam bentuk kas yang lebih tinggi dibandingkan dengan total modal yang ditanamkan untuk pembangunan kedua PLTU tersebut sebesar kurang lebih 87,4 juta dolar AS. Melalui transaksi ini, TBS akan memperoleh keuntungan kas di samping dari dividen yang telah diterima selama PLTU beroperasi.

Namun, dari sisi pencatatan akuntansi keuangan, dijelaskan TBS bahwa transaksi ini akan mencatatkan kerugian non kas sebesar kurang lebih 77 juta dolar AS.

Hal ini disebabkan oleh standar akuntansi PSAK yang mengharuskan pencatatan dimuka atas pendapatan konstruksi pembangkit dan transmisi IPP (Independent Power Producer) dengan skema Build Own Operate Transfer (BOOT) selama 25 tahun sesuai periode Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang berlaku.

Oleh karena itu, nilai aset yang tercatat di buku pada saat transaksi akan mencakup pendapatan di masa depan yang belum ditagihkan kepada PLN.

Menurut Juli, transaksi ini akan membantu perseroan untuk menciptakan nilai tambah melalui pengurangan utang konsolidasi sebesar lebih dari 70 persen yang akan meningkatkan fleksibilitas untuk melakukan investasi yang lebih besar di sektor usaha keberlanjutan seperti energi baru terbarukan, ekosistem kendaraan listrik serta manajemen limbah.

Transaksi ini diproyeksikan akan mengurangi emisi karbon TBS lebih 80 persen atau sekitar 1,3 juta ton setara CO2 (tCO2e) per tahun, sesuai dengan perhitungan metodologi protokol GHG, serta divalidasi melalui tahap preassurance oleh auditor eksternal.

“Transaksi ini juga akan mengukuhkan perseroan sebagai pionir dan satu dari sebagian kecil perusahaan terkemuka di Indonesia yang menunjukkan komitmen untuk mencapai netralitas karbon. Bersama dengan divestasi saham perseroan secara tidak langsung di PT Paiton Energy di tahun 2021, transaksi ini akan memberikan keuntungan lebih dari 100 juta dolar AS di mana keuntungan tersebut telah dan akan diinvestasikan untuk pengembangan bisnis berkelanjutan," kata dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Abdul Karim mengingatkan kepada jajarannya agar berlaku netral dalam Pilkada serentak 2024.

Jenderal polisi bintang dua ini menyatakan bahwa netralitas pada perhelatan pesta demokrasi rakyat itu sudah melekat dalam tubuh Polri.

"Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bawah Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya," ujarnya di Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2024).

Dia menambahkan, jika ada anggota Polri yang terjun dalam kontestasi Pilkada, maka yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi membawa status keanggotaannya sebagai korps Bhayangkara.

Sementara itu, Abdul juga mengungkapkan sanksi bagi anggota yang melanggar aturan ini. Sanksi tersebut memiliki kategori ringan, sedang hingga berat.

"Mulai dari penempatan khusus, ditahan sampai dengan disiplin sampai dengan kode etik. Tinggal nanti tergantung berapa skala pelanggarannya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota itu nanti akan kita sidangkan," tambahnya.

Adapun, Abdul juga mengaku sudah memberikan arahan kepada 500 personel Propam, mulai dari Divpropam Mabes Polri hingga Kabid Propam Polda jajaran agar tidak anti-kritik.

Menurutnya, kritik dari eksternal atau masyarakat diharapkan bisa terus meningkatkan dan memperbaiki roda organisasi di Propam Polri untuk terus menjadi lebih baik.

"Masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota kita harus perlu tegas dan transparan juga kepada publik bahwa kita juga menerima semua koreksi dari masyarakat, masukan-masukan atau sampai hujatan masyarakat itu harus siap sebagai propam. Karena dengan adanya hal seperti ini, kita akan memperbaiki organisasi," pungkasnya.

JAKARTA - Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi perubahan iklim yang ekstrem. Target ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

Dalam mendukung tujuan nasional, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) dan PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) sepakat untuk berkolaborasi dalam melakukan pemantauan pada lingkungan, termasuk uji emisi gas rumah kaca (GRK) serta verifikasi dan validasi karbon. Kolaborasi ini ditandai dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Graha PertaMC Jakarta, (20/08/2024)

?Kolaborasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendukung target netralitas karbon nasional, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen kami yang berada di dalam institusi untuk menjaga kelestarian lingkungan,? ujar Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, dan Certification (TIC), MUTU International berkomitmen untuk turu serta mengawal agar instansi lainnya dapat ikut serta dalam melakukan upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan serangkaian pengujian yang dilakukan oleh MUTU International, sebuah instansi dapat mengukur berapa jauh langkah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan emisi karbon.

?Apabila hal ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya target ambisius pemerintah yang dapat dicapai, namun kita juga dapat meninggalkan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,? tutup Arifin.

Kehadiran Sekda OKU, Darmawan Irianto, dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkab setempat mendapat sorotan Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (MAKI).

Deputy K-MAKI, Ir. Feri Kurniawan, mengatakan tindakan yang dilakukan Sekda OKU, Darmawan Irianto dan beberapa pejabat yang hadir pada salah satu acara bakal calon bupati dan wakil bupati, bukti ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya, larangan keterlibatan ASN, Kepolisian, TNI, kades, perangkat desa, BPD termasuk camat, itu telah termaktub pada pasal 280 ayat (2) UU nomor 7 tahun 2017.

"Jika memang terbukti, Sekda dan beberapa pejabat yang hadir dalam acara itu dapat dipidana kurungan dan harus segera dicopot," terangnya.

Feri menerangkan, netralitas ASN dalam pemilihan umum telah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

"Pj Bupati harus segera memeriksa dan memanggil pejabat tersebut. Jika memang terbukti, segera copot semuanya dari jabatan," katanya.

Tidak hanya itu, kejadian yang melibatkan pejabat di OKU tersebut, harus mendapat perhatian dari Pj Gubernur Sumsel.

"Pj Gubernur Sumsel harus segera ambil tindakan, copot jabatan Sekda," katanya.

K-MAKI akan mengambil tindakan jika memang Pj Bupati OKU dan Pj Gubernur Sumsel tidak berani mengambil tindakan tegas terhadap pejabat atau ASN yang terlibat dalam politik praktis.

"Kami akan menggelar aksi ke Kemendagri, dan meminta Mendagri mencopot juga Pj Gubernur dan Pj Bupati, karena melakukan pembiaran terhadap netralitas ASN," ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan, anggota DPRD OKU Muslimin, terkait menyebarnya foto Sekda OKU dan beberapa pejabat yang hadir dalam agenda Grass Track yang diadakan salah satu bakal calon Bupati OKU.

"Kita semua mempertanyakan netralitas Sekda OKU Darmawan Irianto," kata pria yang juga ketua Ormas Barisan Pemuda Lengkiti Bersatu.

Menurut Muslimin, seharusnya sorang sekda bisa menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tetap menjaga netralitas, apalagi menjelang Pilkada OKU. Hal itu agar bisa menciptakan kedamaian demokrasi.

"Harusnya jadi contoh untuk mengutamakan netralitas," katanya.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk netral.

Hal itu juga sempat disampaikan Sekda OKU, Darmawan Irianto, kepada jajaran Pemda setempat saat apel gabungan pada Senin 31 Juli 2023 lalu.

Namun belakangan, Darmawan bersama sejumlah jajaran pejabat di Pemkab OKU kedapatan menghadiri acara yang diselenggarakan calon bupati dan wakil bupati setempat, yakni Yudi Purna Nugraha dan Yenny Elita Sofyan Sani (YPN YESS).

Selain Darmawan, dalam foto-foto yang beredar nampak juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten, Alfarizi, dan Camat Lubuk Batang, Emharis Suryadi Putera.

Lalu, Kepala Inspektorat OKU, A Karim yang harusnya menjadi pengawas terkait netralitas ASN hadir dalam kegiatan yang bertajuk balap sepeda motor di Desa Lubuk Batang Lama, Kecamatan Lubuk Batang, OKU.

Hal ini pun menjadi sorotan Anggota DPRD OKU sekaligus Ketua LSM Barisan Pemuda Lengkiti, Muslimin. Menurutnya, masyarakat harus mempertanyakan netralitas Sekda OKU Darmawan Irianto dan beberapa pejabat tersebut.

"Seharusnya seorang Sekda bisa menjadi contoh bagi ASN lainnya untuk tetap menjaga netralitas, apalagi menjelang Pilkada OKU," katanya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga turut menyoroti beberapa foto yang beredar di media sosial itu. Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, mengaku pihaknya telah mengetahui hal itu.

“Masih dikaji secara matang," ucapnya.

Sementara itu, Sekda OKU, Darmawan Irianto, serta sejumlah pejabat yang diketahui hadir di acara tersebut sampai saat ini belum dapat memberikan respons.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet menargetkan bisa mencapai karbon netral pada 2050. Upaya pengurangan emisi karbon pun terus dilakukan pada setiap bisnis Eranet, tak terkecuali di Indonesia.

Sustainable and Permitting Expert Eramet Indonesia Novi Gusman mengatakan, dekarbonisasi menjadi salah satu prioritas Eramet di seluruh operasionalnya secara global.

Pada 2019-2022, Eramet secara global berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 12 persen. Penurunan emisi karbon pun ditargetkan mencapai 40 persen di 2035, hingga akhirnya mencapai karbon netral.

"Eramet menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 40 persen pada tahun 2035 dan mencapai karbon netral pada tahun 2050," ujar Novi dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, langkah Eramet melakukan dekarbonisasi dalam operasiona perusahaan sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Novi menjelaskan, dalam roadmap program corporate social responsibility (CSR) Eramet, perusahaan memfokuskan perhatian pada keberlanjutan di tiga area utama yakni people (manusia), nature (lingkungan), dan value chain (rantai nilai).

"Smart mining dan keberlanjutan adalah dua aspek yang saling melengkapi. Melalui roadmap CSR, kami berkomitmen untuk mengintegrasikan kinerja operasional dengan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Novi.

Adapun langkah-langkah dekarbonisasi guna mencapai target karbon netral, di antaranya dilakukan Eramet dengan mengimplementasikan teknologi inovatif melalui tim Research and Development (R&D).

Selain itu, dengan menerapkan penggunaan Integrated Remote Operation Centers (IROCs) dan drone dalam eksplorasi. Inovasi ini bertujuan untuk meminimalisir emisi karbon dan mengurangi konsumsi energi.

Perusahaan juga menerapkan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab sesuai standar keberlanjutan bertaraf internasional, yakni International Responsible Mining Assurance (IRMA).

"IRMA mengedepankan transparansi dan akuntabilitas melalui pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan lebih dari 100 entitas, dari perusahaan tambang hingga komunitas lokal. Proses audit yang ketat dilakukan secara self-assessment dan oleh pihakketiga," kata Novi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet menargetkan bisa mencapai karbon netral pada 2050. Upaya pengurangan emisi karbon pun terus dilakukan pada setiap bisnis Eranet, tak terkecuali di Indonesia.

Sustainable and Permitting Expert Eramet Indonesia Novi Gusman mengatakan, dekarbonisasi menjadi salah satu prioritas Eramet di seluruh operasionalnya secara global.

Pada 2019-2022, Eramet secara global berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 12 persen. Penurunan emisi karbon pun ditargetkan mencapai 40 persen di 2035, hingga akhirnya mencapai karbon netral.

"Eramet menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebesar 40 persen pada tahun 2035 dan mencapai karbon netral pada tahun 2050," ujar Novi dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Menurutnya, langkah Eramet melakukan dekarbonisasi dalam operasiona perusahaan sejalan dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Novi menjelaskan, dalam roadmap program corporate social responsibility (CSR) Eramet, perusahaan memfokuskan perhatian pada keberlanjutan di tiga area utama yakni people (manusia), nature (lingkungan), dan value chain (rantai nilai).

"Smart mining dan keberlanjutan adalah dua aspek yang saling melengkapi. Melalui roadmap CSR, kami berkomitmen untuk mengintegrasikan kinerja operasional dengan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Novi.

Adapun langkah-langkah dekarbonisasi guna mencapai target karbon netral, di antaranya dilakukan Eramet dengan mengimplementasikan teknologi inovatif melalui tim Research and Development (R&D).

Selain itu, dengan menerapkan penggunaan Integrated Remote Operation Centers (IROCs) dan drone dalam eksplorasi. Inovasi ini bertujuan untuk meminimalisir emisi karbon dan mengurangi konsumsi energi.

Perusahaan juga menerapkan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab sesuai standar keberlanjutan bertaraf internasional, yakni International Responsible Mining Assurance (IRMA).

"IRMA mengedepankan transparansi dan akuntabilitas melalui pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan lebih dari 100 entitas, dari perusahaan tambang hingga komunitas lokal. Proses audit yang ketat dilakukan secara self-assessment dan oleh pihakketiga," kata Novi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Toyota mengambil banyak jalur untuk menuju karbon netral. Langkah tersebut juga akan diikuti oleh Subaru yang belum lama ini mencoba bahan bakar tersebut untuk balapan.

Dikutip dari Carbuzz.com, Rabu (31/7/2024), Subaru memakai bahan bakar sintetis pada WRX untuk mengikuti Super Taikyu Series di Jepang. Sedikit berbeda dengan Toyota yang memakai bahan bakar hidrogen pada GR Corolla.

Subaru WRX yang dijejali dengan bahan bakar sintetis ini diberi nama High Performance X Future Concept. Dapur pacunya tetap mengandalkan mesin Boxer 2.400 cc, turbo, yang juga digunakan pada versi standar.

Tenaga yang dihasilkan tidak berbeda jauh, yakni 294 Tk dengan torsi 400 Nm. Sayangnya, tidak dijelaskan secara detail ubahan apa yang dilakukan oleh Subaru pada sistem pembakaran WRX agar dapat menggunakan bahan bakar sintetis.

Subaru menyebutkan bahwa langkah ini masih sebatas riset. Diyakini penggunaannya nanti bukan hanya sebatas untuk balap, tapi juga untuk mobil-mobil yang diproduksi secara massal.

Banyak yang menyebut langkah ini sebagai strategi baru Subaru pada mobil performa tinggi dengan embel-embel STI. Namun Subaru menyebut hadirnya WRX dengan bahan bakar sintetis ini masih sebatas studi dan lebih difokuskan untuk mobil produksi massal.

Subaru juga menyebutkan bahwa uji coba penggunaan bahan bakar sintetis ini akan dijadikan acuan untuk mengembangkan generasi terbaru WRX STI.

Hi!Pontianak - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat tegas akan awasi Aparatur Sipil Negara (ASN), jika terbukti tidak netral atau berpihak ke salah satu calon makan akan direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dan diberi sanksi.

Kalau ada itu, apakah dalam bentuk informasi awal atau laporan kepada Bawaslu, pasti Bawaslu melakukan kajian awal. Menentukan pemenuhan secara formil dan materil terkait hal itu," tegas Ketua Bawaslu Kalbar, Mursyid Hidayat pada Senin, 22 Juli 2024.

Mursyid bilang, jika semua unsur bukti pelanggaran sudah terpenuhi, maka Bawaslu akan menyerahkan rekomendasi ke komisi ASN untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada ASN tersebut.

Kalau seandainya terpenuhi maka Bawaslu akan merekomendasikan langsung ke komisi ASN yang akan memutuskan nantinya apakah terjadi pelanggaran terhadap ASN tersebut. Biasanya kalau memang terjadi pelanggaran ASN dari hasil kajian Bawaslu, maka sanksi akan diberikan Komite ASN," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta bersikap adil dan netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Permintaan itu datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan dalam acara bertajukRapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera, Selasa (9/7/2024).

"Harus on the track, ada tugas dan fungsi kewenangannya dan harus juga bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilihnya setiap masyarakat," kata Hadi.

Tidak hanya KPU saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga diminta Hadi agar bersikap netral selama Pilkada 2024.

Menurut Hadi, lembaga tersebut memiliki peran sentral dalam memfasilitasi masyarakat yang ingin memanfaatkan hak pilihnya.

Menko Polhukam mengatakan lembaga-lembaga independen ini juga memiliki hak dan wewenang dalam menjalankan peraturan pemilu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, kata Hadi, KPU harus independen demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dalam pemilu.

Hadi juga meminta kepada Bawaslu dan DKPP agar dapat melakukan pengawasan ketat terhadap KPU dan seluruh peserta pemilu. Dengan bersinerginya lembaga-lembaga KPU, Bawaslu dan DKPP, Hadi yakin pilkada tahun ini akan berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita harus dapat mewujudkan bahwa pilkada aman dan damai dengan menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan," kata dia.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, Hadi juga berharap seluruh instansi bisa menyamakan pandangan dan program untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan kondusif.