JAKARTA,investor.id - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini banyak orang kaya dan keluarga kaya di dunia yang ingin menauh uangnya di Indonesia. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan perlu untuk membentuk family office dan family business di Indonesia.

"Kenapa kita mau family office dan family business? Karena itu sekarang uang bertaburan yang pengen juga masuk ke Indonesia," katanya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024)..

Luhut menilai, pembentukan family office di Indonesia bisa mendatangkan banyak keuntungan bagi perekonomian. Dia mengatakan, dana milik keluarga kaya yang masuk akan disimpan ke dalam sistem keuangan dan akan memperkuat cadangan devisa.

"Kedua, dia harus investasi dan investasi itu Bu Ani (Sri Mulyani) kasih pajak, kasih lapangan kerja dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyak sekali modifikasi-modifikasi yang bisa kita lakukan," ujar Luhut.

Luhut menceritakan, dia telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sepulang dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Pertemuan itu membahas rencana pembentukan family office di Indonesia.

"Saya baru kembali dari Abu Dhabi dan saya sudah lapor bapak Presiden Jokowi dan juga bapak presiden terpilih tadi malam, masalah family office dan family business," ungkap Luhut.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak tepat sasaran, yang pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM subsidi.

“Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan pada Rabu (10/7/2024).

Bila pemerintah bisa mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, maka akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan. Pasalnya pengurangan BBM bersubsidi dipercaya dapat mengurangi jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

“Nah itu juga kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS (Kesehatan). Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negara ini yang sekarang sedang dibereskan secara bertahap,” tutur Luhut.

Upaya mengurangi polusi udara dilakukan dengan merancang penggunaan bioetanol untuk menggantikan bensin. Saat ini BBM subsidi memiliki kandungan sulfur 550 part per million (PPM). Dengan adanya penggunaan sulfur, maka akan mengurangi kandungan sulfur di udara.

“Masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara bisa dikurangi cepat. Karena kan sulfur sampai 500 PPM. kita mau sulfurnya itu 50 PPM. Sekarang sedang dikerjakan oleh Pertamina, kalau ini semua berjalan dengan baik, saya kira dari situ kita bisa menghemat lagi,” terang Luhut.

Dia juga meminta agar pemerintah bisa mengurangi ketergantungan penerimaan negara terhadap komoditas tertentu dalam pajak penghasilan (PPh) Badan. Dia mengatakan saat ini masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

“Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih,” kata Luhut.

Luhut mendorong agar pemerintah mempercepat pelaksanaan digitalisasi supaya pengumpulan penerimaan pajak dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Dengan demikian, ia optimistis pda gilirannya penerimaan negara dapat meningkat.

“Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir-pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja. Efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik tadi,” pungkas Luhut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih mempelajari mengenai family office di Indonesia. Hal ini merespons pertanyaan publik soal rencana pembentukan family office tersebut.

Wacana pembentukan family office digulirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

“Family office saya masih perlu belajar,” tukas Airlangga di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Usulan pembentukan tim family office sudah mendapat respons positif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi bahkan sempat memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukan tim ini.

Family office adalah perusahan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Umumnya keluarga yang memiliki aset dan dapat diinvestasikan sekitar US$ 50– 100 juta, dengan tujuan menumbuhkan kekayaan antargenerasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id -Para pelaku ritel meminta pemerintah dapat menindak tegas para pelaku importir ilegal. Salah satu caranya adalah dengan membentuk satgas khusus penanganan impor ilegal.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menerangkan, importir resmi di dalam asosiasi Hippindo telah mematuhi segala peraturan yang ada, seperti bayar pajak, bayar perizinan dan pendirian toko, dan lain sebagainya. Akan tetapi, saat ini banyak produk-produk importir ilegal yang beredar  dan ditemui dengan mudah di pasar itu tidak berizin atau memenuhi aturan yang ada.