Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan salah satu modal dalam menggerakan roda perekonomian. Dengan adanya subsidi, maka harga BBM pun menjadi lebih murah.

Kehadiran BBM subsidi dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan primer seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan sekolah.

Sebaliknya, jika subsidi BBM tidak ada makan harga bensin akan melonjak. Hal ini berimbas pada ongkos transportasi yang naik dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.

Agar BBM subsidi tepat sasaran, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang dituangkan dalam RAPBN 2025.

Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menyebut fakta distribusi subsidi yang ditujukan untuk rakyat belum merata. Oleh karenanya, teknologi digital bisa menjadi cara untuk menanggulangi masalah ini.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.

Pidato Prabowo sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas menggunakan teknologi berupa QR Code, CCTV, dan teknologi lain dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi.

Di samping itu, Pertamina sebagai BUMN di bidang energi juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM melalui program Subsidi Tepat. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, masyarakat harus mendaftarkan subsidi tepat di situs MyPertamina.

Sejak 1 Juli 2020 masyarakat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Pendaftaran subsidi tepat MyPertamina dapat dilakukan secara offline dan online.

Subsidi Mobil Listrik

Selain subsidi BBM, mobil listrik (EV) juga turut menjadi perhatian pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penting bagi bangsa ini untuk menjadi lebih adaptif di tengah persaingan global. Ia menyebut subsidi ini berkaitan dengan investasi.

"Seingat saya, kendaraan bermotor Rp 7 juta. Mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi pada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia," kata Jokowi.

Untuk mewujudkan ekosistem EV, pemerintah juga membangun SPKLU untuk mendukung mobil listrik dan motor listrik. Hingga saat ini, pembangunan SPKLU masih terus berlanjut.

Per Juli 2024, jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 1.882. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yaitu melakukan berbagai investasi dengan pihak lain, salah satunya adalah PT LBM Energi Baru Indonesia yang memproduksi bahan katoda baterai lithium.

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuka kesempatan bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan terkait revisi Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT).

Revisi tersebut bertujuan agar penyaluran BBM subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan tepat volume, khususnya bagi konsumen pengguna transportasi kendaraan bermotor untuk angkutan orang atau barang.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan bahwa masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan revisi tersebut.

"Pengaturan volume JBT Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian, data histori transaksi, jenis kendaraan, dan jarak tempuh," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/9/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Erika dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (3/9/2024).

Ia mengungkapkan, revisi tersebut juga mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan.

"Kami juga melakukan kajian akademis melalui survei lapangan dan kajian literatur, yang mencakup kewajaran dan perilaku konsumsi kendaraan bermotor pengguna JBT Minyak Solar dan JBKP," jelas Erika.

Kajian tersebut, lanjut dia, melibatkan analisis dampak keuangan negara, ekonomi, serta dampak sosial, politik, dan hukum, termasuk referensi pengaturan pengendalian JBT Minyak Solar serta JBKP yang diterapkan oleh pemerintah daerah (pemda).

Erika berharap bahwa masukan dari berbagai pihak akan membantu memastikan subsidi BBM lebih tepat sasaran ketika Surat Keputusan tersebut ditetapkan.

Perkuat regulasi yang tengah disusun

DOK. Humas BPH Migas Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Selasa (3/9/2024).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengapresiasi partisipasi para peserta dan menekankan bahwa masukan dari stakeholder akan memperkuat regulasi yang tengah disusun.

"Masukan Bapak Ibu sangat berharga untuk penyempurnaan regulasi ini," ujarnya.

Halim juga menambahkan bahwa revisi tersebut telah melalui proses panjang, salah satunya kajian dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), untuk memastikan akses masyarakat terhadap BBM subsidi lebih tepat sasaran.

"Setelah peraturan menteri ditetapkan, kami akan menindaklanjutinya dengan Surat Keputusan dan sosialisasi lebih lanjut," tuturnya.

Sementara itu, Vice President (VP) Retail Fuel Sales Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Eko Ricky mengatakan bahwa pihaknya mendukung upaya untuk mengatur penyaluran JBT dan JBKP agar lebih tepat sasaran, memastikan BBM subsidi dan kompensasi sampai kepada masyarakat yang berhak.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh beberapa anggota Komite BPH Migas, antara lain Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Saleh Abdurrahman, serta Direktur BBM BPH Migas, Sentot Harijady BTP.

Kemudian, turut hadir perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Selain itu, juga hadir berbagai organisasi dan institusi, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo Tbk, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), Aplikator Angkutan Sewa Khusus (ASK), serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Bisnis.com, AMBON - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memblokir sebanyak 1.967 nomor polisi kendaraan yang terindikasi menyalahgunakan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Biosolar.

"Kami telah melakukan pemblokiran kepada 1.967 nomor polisi kendaraan konsumen Biosolar yang terdeteksi melakukan kecurangan," kata Area Manajer Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Edi Mangun dalam keterangan yang diterima di Ambon, Maluku, Rabu (7/8/2024).

Ia mengatakan pemblokiran dilakukan karena terjadi ketidaksesuaian data nomor polisi kendaraan dengan data di Korps Lalu Lintas Kepolisian.

"Mayoritas nomor polisi konsumen Biosolar diblokir karena terjadi tindakan manipulasi dan penyalahgunaan data, termasuk penyalahgunaan QR code dan modifikasi kendaraan," katanya.

Selain itu, saat melakukan pendaftaran banyak pengguna yang terindikasi memalsukan identitas dengan mengedit dokumen dan foto yang hendak diunggah.

"Adanya penyalahgunaan data termasuk informasi yang terkait dengan temuan audit eksternal, seperti ketidaksesuaian data," ujarnya.

Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengapresiasi aparat penegak hukum yang secara konsisten mengungkap dan menindak tegas penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kami apresiasi pihak TNI dan Polri yang telah membantu mengungkap kasus demi kasus penyelewengan BBM subsidi ini. Harapannya, kami bisa bersama-sama segera menindak ke wilayah lainnya yang dikeluhkan masyarakat," ujarnya.

Ia menyatakan pihaknya juga terus bersinergi dengan TNI dan Polri untuk mengawasi proses penyaluran BBM subsidi di wilayah Papua Maluku.

Modus operandi yang sering dijumpai adalah BBM ditimbun untuk dijual kembali dengan harga di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Pertamina tidak dapat bertindak sendiri dalam memberantas hal tersebut, maka diperlukan sinergi bersama Polri dan TNI dalam upaya penindakan," ujar Edi.

Ia menegaskan pihaknya bersama aparat penegak hukum semakin memperketat prosedur dan mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran BBM subsidi.

"Biosolar sudah diperketat, kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi. Jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan, dapat segera melapor ke no kontak 135," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan pemerintah sedang mengkaji pengawasan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada taksi online.

“Kemarin kalau nggak salah, masih pembahasan taksi online. Mereka dikenakan (BBM subsidi), tapi pengawasannya itu,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika disinggung mengenai proses revisi Peraturan Presiden 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Meskipun pemerintah mengelompokkan kendaraan yang berhak mendapat BBM subsidi berdasarkan ukuran volume silinder mesin (CC) dan jenisnya, ia tidak ingin penyaluran BBM bersubsidi berjalan tanpa pengawasan.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah sedang menggodok mekanisme untuk pengawasan. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah BPH Migas.

Agus menambahkan, taksi online dengan kelas luxury atau mewah tidak berhak untuk menggunakan BBM bersubsidi.

“Siapa sih pengguna yang layak dilindungi? Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum dan untuk yang kendaraan masyarakat menengah,” kata Agus.

Agus mengatakan bahwa hingga saat ini, revisi dari Perpres 191 Tahun 2014 belum terbit, meskipun pemerintah memiliki rencana untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan mengurangi pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi mulai 17 Agustus 2024. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi tidak tepat sasaran, yang pada saat yang sama hal tersebut juga akan mengurangi polusi udara yang terjadi karena penggunaan BBM subsidi.

“Untuk pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan pada 17 Agustus 2024 ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi akan bisa kita kurangi,” ucap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan pada Rabu (10/7/2024).

Bila pemerintah bisa mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, maka akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan. Pasalnya pengurangan BBM bersubsidi dipercaya dapat mengurangi jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA).

“Nah itu juga kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS (Kesehatan). Jadi sebenarnya banyak sekali inefisiensi di negara ini yang sekarang sedang dibereskan secara bertahap,” tutur Luhut.

Upaya mengurangi polusi udara dilakukan dengan merancang penggunaan bioetanol untuk menggantikan bensin. Saat ini BBM subsidi memiliki kandungan sulfur 550 part per million (PPM). Dengan adanya penggunaan sulfur, maka akan mengurangi kandungan sulfur di udara.

“Masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara bisa dikurangi cepat. Karena kan sulfur sampai 500 PPM. kita mau sulfurnya itu 50 PPM. Sekarang sedang dikerjakan oleh Pertamina, kalau ini semua berjalan dengan baik, saya kira dari situ kita bisa menghemat lagi,” terang Luhut.

Dia juga meminta agar pemerintah bisa mengurangi ketergantungan penerimaan negara terhadap komoditas tertentu dalam pajak penghasilan (PPh) Badan. Dia mengatakan saat ini masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

“Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih,” kata Luhut.

Luhut mendorong agar pemerintah mempercepat pelaksanaan digitalisasi supaya pengumpulan penerimaan pajak dapat dilaksanakan secara lebih efisien. Dengan demikian, ia optimistis pda gilirannya penerimaan negara dapat meningkat.

“Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir-pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja. Efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik tadi,” pungkas Luhut.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News