Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menilai daya beli masyarakat menurun. Hal ini lantaran uang untuk berbelanja makin tipis.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja mengatakan dengan kondisi sulit saat ini, masyarakat cenderung memilih harga yang lebih murah untuk barang yang sama.

"Dikarenakan uang yang dipegang semakin sedikit, maka saat ini pola belanja masyarakat kelas menengah bawah cenderung untuk membeli barang ataupun produk dengan nilai atau harga satuan yang lebih kecil atau murah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/10).

Menurutnya, penurunan daya beli masyarakat terjadi sejak awal tahun. Penurunan makin parah setelah Hari Raya Idulfitri 2024, terutama di luar pulau Jawa.

Kondisi keuangan masyarakat kelas menengah yang menipis ini menjadi salah satu penyebab mereka memilih barang impor. Pasalnya, harga yang murah menjadi fokus utama pembeli.

"Inilah juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa barang impor ilegal semakin marak dikarenakan harganya yang sangat murah akibat tidak membayar berbagai pungutan dan pajak sebagaimana mestinya," jelasnya.

Alphonsus memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai akhir tahun. Imbasnya, ia memprediksi pertumbuhan industri usaha ritel sepanjang 2024 anjlok atau hanya single digit dibandingkan sebelumnya.

Ia menekankan untuk mengatasi permasalahan ini, pengusaha tidak bisa sendiri. Berbagai langkah telah ditempuh mulai dari memperkecil kemasan hingga menyelenggarakan program belanja seperti Jakarta Great Sale sampai Indonesia Shopping Festival dengan memberikan diskon besar-besaran, tapi tetap tidak berhasil.

Karenanya, ia mendesak pemerintah turun tangan. Salah satunya, menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Pasalnya, kebijakan itu dinilai akan menambah beban masyarakat dan memperburuk industri usaha ritel.

"Rencana kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen adalah salah faktor yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat kelas menengah bawah, sehingga sebaiknya rencana tersebut ditunda sementara waktu sampai dengan kondisi telah menjadi lebih baik," pungkasnya.

BPS mencatat Indonesia sebelumnya mengalami deflasi dalam lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024.

Pada September 2024, deflasi tercatat 0,12 persen (mtm). Ini menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan deflasi ini memang pertanda penurunan daya beli masyarakat dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar.

Hal ini terlihat dari konsumsi kelompok atas yang tetap stabil bahkan lebih fokus pada kebutuhan tersier. Artinya, alih-alih mengurangi konsumsi, mereka yang berada di lapisan atas justru tetap membelanjakan uang mereka, tetapi untuk barang-barang yang bersifat mewah atau hiburan.

"Di sisi lain, kelas menengah bawah yang daya belinya terus tergerus oleh berbagai faktor seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk konsumsi barang tersier. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat nyata dalam distribusi pendapatan di masyarakat," jelasnya.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menilai, sebagai produk unggulan, batik tidak hanya sebagai simbol identitas saja, juga memiliki potensi ekonomi sebagai warisan budaya Indonesia.

Plh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta, Ety Syartika mengatakan, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tidak ternilai karena corak dan motifnya sangat beragam. 

"Batik memiliki potensi ekonomi sebagai warisan budaya Indonesia dan bernilai tinggi secara ekonomis," kata Ety dalam pembukaan Batik Nusantara Festival di Emporium Pluit Jakarta Utara, Rabu (2/10/2024).

Menurut Ety, batik telah menjadi jendela dunia yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Maka dari itu, dalam rangka mendukung pengembangan industri batik, Dinas PPKUKM Jakarta memiliki Batik Betawi Hub di lima wilayah.

Berdiri sejak 2022, Batik Betawi Hub merupakan pusat pelatihan, pendampingan, dan pengembangan perajin batik Betawi. Tujuannya, untuk membantu pertumbuhan perajin batik Jakarta.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta, Mualim Wijoyo menuturkan, batik merupakan prioritas pengembangan perekonomian lantaran harga terjangkau dan menghasilkan profit yang baik untuk pelaku usahanya. 

"Saat ini kita dapat melihat pemanfaatan beragam dari batik itu  seperti fesyen, aksesoris, perabotan, perlengkapan rumah tangga, dekorasi interior, eksterior dan lain- lain," ucap dia.

Sementara, CEO Emporium Pluit Mall Ellen Hidayat yang bertindak sebagai tuan rumah acara mengaku bangga telah menjadi bagian dalam memperkenalkan budaya batik khususnya di pusat perbelanjaan.

"Diharapkan kegiatan ini juga sebagai wadah untuk mendukung industri kreatif lokal serta memberikan edukasi mengenai warisan budaya Indonesia kepada masyarakat," papar Ellen.

Peringatan Hari Batik Nasional 2024 diselenggarakan APPBI DPD DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Emporium Pluit Mall dengan rangkaian kegiatan bertajuk "Batik Nusantara Festival" mulai 27 September - 6 Oktober 2024. 

Dengan rangkaian kegiatan seperti pameran busana batik, lomba kompetisi fesyen batik antar 20 pusat belanja (mall) DKI Jakarta hingga menyediakan sejumlah sesi lokakarya (workshop) seperti, bermain angklung, mencanting batik, mewarnai gerabah & talenan, merangkai wayang dan menganyam rotan.

Menariknya, anak-anak yang berkunjung juga diberikan edukasi mengenai kerajinan tradisional dalam rangkaian kegiatan.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyoroti maraknya penyelundupan barang impor. APPBI mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan dari hulu yakni di pelabuhan.

"Kami mendorong pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terkontrol. Banyak produk ilegal masuk melalui jalur-jalur yang tidak diawasi dengan baik," ujar Ketua Dewan Pembina APPBI Arnes Lukman, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (9/8/2024).

Arnes menilai Bea Cukai juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini. Menurutnya, peningkatan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan harus menjadi prioritas utama.

"Pintu masuk barang kan dari Pelabuhan, tindakan sudah harus selesai disana dan tidak boleh beredar. Jadi pemerintah harus fokus," tuturnya.

Ia juga menyebut pemerintah harus bisa membedakan mana barang merek global dengan barang penyelundupan. Menurutnya, barang merek global harusnya tidak dipersulit untuk masuk ke dalam negeri.

"Yang paling tepat disasar pemerintah adalah maraknya penyelundupan barang impor, karena yang jadi musuh bersama kita itu penyelundupan. Jangan malah dibenturkan antara merek global dan merek lokal," ujarnya.

Arnes menilai regulasi terkait impor yang dibuat pemerintah yang menyasar produk tertentu karena memang perlu adanya proteksi terhadap produk lokal merupakan hal baik. Namun ia menilai perlu adanya aturan yang lebih sepesifik dan detail terkait hal ini.

"Akibat peraturan yang complicated, dampaknya jadi kemana-mana, yang mesti dijaga itu kebijakan soal impor harus jelas dan bisa 'cover both side', baik bagi produk, pasar, konsumen, produsen maupun importir," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal blak-blakan terkait dengan penyebab bisnis ritel fesyen department store seperti Matahari bisa merosot, bahkan ada yang sampai tutup gerai.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengakui bahwa saat ini ritel di sektor makanan minuman atau FnB masih menjadi penopang utama kinerja pusat perbelanjaan atau mal. Sebaliknya, ritel fesyen departement store disebut sedang tidak baik-baik saja pertumbuhan bisnisnya.

Dia menjelaskan, daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah yang melemah ditambah dengan maraknya produk impor ilegal yang murah semakin memperparah kondisi bisnis departement store dan pusat belanja.

"Makanya kenapa impor ilegal begitu marak, harga satuannya kan murah, beli di Tanah Abang Rp100.000 dapat 3, itu kan kelas menengah bawah itu akhirnya ke sana," ujar Alphonzus, Kamis (8/8/2024).

Semakin maraknya produk fesyen impor ilegal yang punya harga murah membuat ekspansi bisnis departement store mandek. Menurut Alphonzus, saat ekspansi ritel membuka gerai baru terhambat, maka secara otomatis menurunkan kinerja pusat perbelanjaan.

Para pengusaha ritel yang menahan diri untuk melakukan ekspansi gerai diakui Alphonzus menjadi tantangan utama para pengusaha pengelola pusat perbelanjaan untuk bertumbuh.

"Contoh, Matahari Departement Store biasanya setiap tahun punya target 10-15 toko baru, tahun ini hanya menargetkan 4, bahkan menutup 10 toko. Hypermart juga sama, tahun ini relatif tidak membuka toko baru. Dari brand lain semua menahan diri," ungkap Alphonzus.

Oleh karena itu, Alphonzus menegaskan agar pemerintah bisa mengambil langkah tepat dalam mengatur impor. Menurutnya, pembatasan dan pemberantasan harus dilakukan pada impor ilegal produk fesyen termasuk tekstil.

Sebaliknya, dia meminta agar impor pakaian yang selama ini dilakukan ritel departement store secara legal untuk tidak dihambat. Musababnya, dia memastikan bahwa banjirnya barang impor ilegal bukan hanya merugikan para pengusaha ritel departement store dan pengusaha mal, tapi dampak lebih buruk yaitu mematikan industri tekstil dalam negeri. Apalagi, daya beli yang melemah berisiko memperburuk keadaan.

"Makanya industri tekstil nasional terdampak, karena diserbu yang murah [impor ilegal], kemudian kebetulan orang kelas menengah bawah daya beli lagi menurun. Ini gayung bersambut," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (24/7/2024), PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) menorehkan kinerja lesu sepanjang semester I/2024 seiring dengan penurunan laba bersih dan pendapatan.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), laba bersih LPPF turun 8,44% secara year-on-year (YoY) periode Januari-Juni 2024 menjadi Rp626,1 miliar, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp683,87 miliar.

Turunnya laba bersih LPPF disebabkan pendapatan yang juga turun 2,57% menjadi Rp3,75 triliun, dibandingkan periode 6 bulan pertama 2023 sebesar Rp3,85 triliun.

CEO Matahari, Monish Mansukhani, mengatakan hasil keuangan di paruh pertama 2024 menunjukkan lemahnya kemampuan belanja konsumen yang masih terus berlanjut, terutama untuk pakaian dan alas kaki.

"Meskipun begitu, kami tetap berkomitmen pada rencana-rencana strategis untuk pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya dalam keterangan resmi Rabu (24/7/2024).

Daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah turun. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menilai tanda-tandanya sudah terlihat.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim mengatakan selain melihat dari konsumsi rumah tangga dari Badan Pusat Statistik (BPS), pihaknya juga memantau langsung ke pasar. Isy mengklaim, pihaknya mendapati keluhan dari pedagang Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua yang mengaku sepi pembeli.

"Sebenarnya, kami melihat di samping angka BPS, juga real di pasar aja udah kelihatan adanya (penurunan daya beli). Setiap kami melakukan survei ke pasar, bukan ritel ya, tradisional, tapi lebih ke pasar lah, seperti Tanah Abang dan Mangga Dua. Memang keluhan yang disampaikan pedagang memang agak lumayan turun. Jadi itu merupakan indikator," kata Isy saat ditemui di Pantai Indah Kapuk (PIK) Avenue, Jakarta Utara, Kamis (8/8/2024).

Isy menjelaskan, pihaknya masih terus memantau seberapa dalam penurunan daya beli tersebut. Adapun siasat yang telah dilakukannya dengan menggelar pameran serta diskon di ritel agar dapat sekaligus menggairahkan ritel dalam negeri.

Selain itu, dia menegaskan para pedagang tak perlu cemas akan terjadi razia di pusat belanja maupun di pasar. Pasalnya, pihaknya menyasar razia pada barang impor ilegal yang terhimpun di gudang importir. Dia pun berharap baik masyarakat maupun pedagang dapat melakukan aktivitas jual beli dengan tenang.

"Kami mengharapkan para pedagang itu tidak usah khawatir bahwa tidak dilakukan yang dinamakan razia. Barang impor ilegal itu bukan di pusat perbelanjaan, di pusat di pasar, tapi yang dilakukan adalah di gudang importir. Jadi itu sehingga masyarakat tetap berbelanja dengan tenang dan pedagang juga untuk tetap melakukan aktivitas dagangannya," terangnya

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan daya beli masyarakat yang menurun ini juga terlihat dari aktivitas di pusat belanja atau mal. Hal tersebut dapat dilihat dari tren belanja masyarakat yang cenderung membeli produk dengan harga yang lebih murah.

"Sebetulnya dari tren gaya belanjanya sudah kelihatan. Masyarakat kelas menengah bawah ini karena uangnya yang sedikit tadi, dia belanjanya ke barang-barang yang lebih kecil nilainya gitu. Makanya kenapa toko-toko, ya mungkin saya sebut aja brand-brand, toko-toko, seperti Miniso, KKV, DIY, Sociolla, penjualannya kan luar biasa, karena mereka jual barangnya per itemnya kan harganya murah, kecil," ujarnya.

Sebagai informasi, daya beli masyarakat yang menurun dapat dilihat dari konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga kuartal II-2024 sebesar 5,05%. Namun, konsumsi rumah tangga dalam tiga kuartal terakhir hanya tumbuh di bawah 5%.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2024 hanya tumbuh 4,93% secara tahunan (year on year/yoy). Meskipun masih menjadi pendorong utama perekonomian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di bawah 5% dalam tiga kuartal terakhir.

"Dari hitungan BPS, konsumsi rumah tangga sebetulnya tetap tumbuh positif 4,93%, nilai konsumsinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, namun pada sebagian komoditas mengalami pertumbuhan yang tidak setinggi pertumbuhan tahun lalu," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud dalam konferensi pers, Senin (5/8/2024).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengendus indikasi penurunan daya beli kelas menengah bawah saat ini sudah terlihat. Salah satunya, dari keluhan pedagang di pusat belanja yang penjualannya merosot.

"Di pasar saja kelihatan, setiap kami melakukan survei ke pasar seperti Tanah Abang, Mangga Dua, memang keluhan disampaikan pedagang memang (penjualan) agak mulai turun. Jadi itu merupakan indikator (daya beli melemah)," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim di PIK Avenue, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

Isy mengatakan saat ini pihaknya tengah menghitung seberapa besar penurunan daya beli masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan, misalnya dengan mendukung pusat perbelanjaan dan peritel memberikan potongan harga kepada konsumen.

Salahnya satunya lewat acara Indonesia Shopping Day Festival 2024 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Acara yang diselenggarakan pada 8 hingga 19 Agustus ini menghadirkan diskon hingga 79 persen.

"Dengan diskon 79 persen tentu ini akan meningkatkan daya beli konsumen khususnya menengah ke bawah. Mudah-mudahan acara ini bisa kembali menggairahkan sektor ritel," kata Isy.

Sementara itu, Ketua APPBI Alphonzus Wijaja mengatakan penurunan daya beli kelas menengah bawah terlihat dari pola belanja yang memilih barang dengan harga terjangkau.

"Dari tren belanjanya udah kelihatan. Sekarang kita melihat uang yang dipegang kelas menengah makin kecil. Makanya kenapa toko seperti Miniso, KKV, DIY, kan penjualannya luar biasa karena mereka jualnya per item harganya lebih kecil," katanya.

Ia mengatakan kelas menengah memang tetap belanja, tetapi melirik produk yang harganya lebih murah. Sementara produk yang mahal mulai ditinggalkan karena jumlah uang yang menipis.

Karena itu, peritel katanya harus mengatur strategi menghadapi pelemahan daya beli kelas menengah bawah. Ia mengatakan peritel sebaiknya tidak menjual produk harganya terlalu mahal sehingga sulit dijangkau kelas menengah bawah.

Sementara untuk pemerintah, ia berharap tidak menetapkan kebijakan yang bisa semakin menekan daya beli seperti iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan asuransi kendaraan bermotor.

"Itu kan semua berpotensi menurunkan daya beli. Kita berusaha minta ke pemerintah tolong iklim usahanya jangan semakin negatif," katanya.

Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengatakan daya beli kelas menengah saat ini menurun. Hal itu terlihat dari pola belanja yang lebih memilih barang dengan harga terjangkau.

"Dari tren belanjanya udah kelihatan. Sekarang kita melihat uang yang dipegang kelas menengah makin kecil. Makanya kenapa toko seperti Miniso, KKV, DIY, kan penjualannya luar biasa karena mereka jualnya per item harganya lebih kecil," kata Ketua DPP APPBI Alphonzus Wijaja di PIK Avenue, Jakarta Utara, Kamis (8/8).

Ia mengatakan kelas menengah memang masih tetap belanja, tetapi melirik produk yang harganya lebih murah. Sementara produk yang mahal mulai ditinggalkan karena jumlah uang yang menipis.

Karena itu, katanya, peritel harus mengatur strategi menghadapi pelemahan daya beli kelas menengah bawah. Ia mengatakan peritel sebaiknya tidak menjual produk harganya terlalu mahal sehingga sulit dijangkau kelas menengah bawah.

Sementara untuk pemerintah, ia berharap tidak menetapkan kebijakan yang bisa semakin menekan daya beli seperti iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), dan asuransi wajib kendaraan bermotor.

"Itu kan semua berpotensi menurunkan daya beli. Kita berusaha minta ke pemerintah, tolong iklim usahanya jangan semakin negatif," katanya.

Daya beli kelas menengah memberikan sinyal melemah. Tanda-tandanya sudah terlihat.

Ekonom Senior Indef Didik J Rachbini mengatakan daya beli masyarakat turun, terutama kelas menengah, tercermin dari deflasi yang terjadi di Indonesia selama tiga bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi pada Mei sebesar -0,03 persen, pada Juni -0,08 persen dan meningkat pada Juli 2024 sebesar -0,18 persen.

Menurut Didik, deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah. Tetapi ini bisa menjadi alarm tanda bahaya bagi perekonomian.

"Deflasi kedengarannya menguntungkan bagi konsumen karena harga yang lebih rendah, tetapi ini merupakan fenomena makro ekonomi di mana ekonomi masyarakat sedang tidak berdaya untuk membeli barang-barang kebutuhannya," ujar Didik dalam keterangan, Jumat (2/8).

IDXChannel - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Wijaya, menanggapi rencana kenaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Alphonzus menilai hal ini akan berdampak negatif bagi perekonomian. Kenaikkan PPN akan membuat harga jual barang terkerek naik. Pada akhirnya, masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha yang akan menerima getahnya.

"Kalau harga jual naik yang paling terdampak pasti yang paling bawah, bagian kelas menengah atas mungkin relatif kecil terasa, tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ini akan sangat terasa. Akhirnya adalah menurunkan daya beli," kata Alphonzus saat dijumpai di Kantor Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Alphonzus berharap Pemerintah dapat meramu strategi lain untuk meningkatkan pendapatan, misalnya menurunkan pajak daerah untu wahana permainan dan hiburan.

"Pajak daerah diturunkan maksimal 10 persen, akan meningkatkan transaksi. Banyak pelaku usaha baru yang berbisnis wahana permainan, hiburan, dan sebagainya sehingga transaksinya berlipat. Toh akhirnya pemerintah menerimanya akan lebih dari sekadar menaikan tarif," kata Alphonzus.

Melansir website Kementerian Keuangan, PPN adalah pemungutan atas pajak konsumsi yang dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

Saat ini, tarif PPN di Indonesia adalah 11 persen yang berlaku sejak 1 April 2022.

Adapun rencana kenaikkan tarif PPN ini menjadi bagian dari upaya reformasi perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Wijaya, menyambut gelaran Indonesia Shopping Festival (ISF) 2024 yang akan berlangsung pada 8-19 Agustus 2024.

Alphonzus menargetkan ISF 2024 mampu mendulang traffic pengunjung mal hingga 100 juta jiwa selama 12 hari gelaran. Selain itu juga diharapkan bisa mencatatkan transaksi sebesar Rp25 triliun.

"Maksud dan tujuan diselenggarakannya ISF 2024 adalah agar lebih bisa menggerakkan lagi industri retail yang saat ini masuk low season. Dengan ini kita angkat agar low season tidak berdampak terlalu dalam lewat penawaran promo dan grandprize mobil," kata dia di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (30/7/2024).

Senada, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Isy Karim, optimistis ISF 2024 bakal membantu mendongkrak UMKM-UMKM dalam negeri.

"Kami menyambut baik dan mendukung ISF 2024. Dengan belanja produk dalam negeri, masyarakat bukan hanya mendapat produk berkualitas tapi juga membantu perekonomian nasional," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal memandang bahwa pemberantasan barang impor ilegal di pasaran akan sulit. Pencegahan di pintu masuk dianggap perlu jadi prioritas.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa peredaran barang impor ilegal di pasaran telah lama terjadi dan makin masif saat ini. Menurutnya, sebagian pedagang di ritel pun tidak bisa memastikan ihwal legalitas barang-barang yang telah beredar di pasar.

"Yang beli barang-barang ini mungkin dia tidak tahu ini barang ilegal atau bukan, barang sudah masuk ke pasar itu lebih repot," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Oleh karena itu, Alphonzus memandang bahwa pencegahan masuknya barang impor ilegal di pintu-pintu kedatangan hingga ke "jalur tikus" di perbatasan perlu ditingkatkan. Dengan begitu, peredaran barang impor ilegal di dalam negeri semakin berkurang.

"Jadi ini sebaiknya dilakukan sebelum barang ini masuk, dicegah. Jangan sampai barang ini sudah terlanjur masuk baru ditindak," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Juan Permata Adoe mengatakan bahwa penindakan barang ilegal di kalangan pelaku usaha merupakan keputusan pemerintah. Kadin sebagai pendamping pemerintah dalam Satuan Tugas (Satgas) impor lebih mendorong agar terjadinya keseimbangan dan keadilan dalam perdagangan.

"Kalau [barang impor ilegal] sudah sampai di toko, Pak Menteri mengatakan itu bukan lagi area dilakukan pemeriksaan, tapi kalau masih digudang itulah haknya [Satgas] untuk memeriksa," jelas Juan.

Kendati begitu, Juan mengatakan bahwa dengan adanya Satgas impor tersebut nantinya diharapkan dapat menurunkan angka impor di akhir tahun. Adapun, Satgas impor yang dibentuk saat ini bakal bekerja hingga Desember 2024.

"Kita berharap akhir tahun [impor] bisa turun 25% lah," ucap Juan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menekankan bahwa para pengusaha bersama pemerintah telah sepakat untuk menghentikan penyelundupan barang-barang impor ilegal ke Tanah Air. Khususnya untuk barang-barang konsumsi atau barang jadi.

Sebaliknya, impor bahan baku dan bahan penolong, kata Shinta harus terus didukung untuk mendorong geliat dan ekspansi industri dari hulu hingga hilir.

"Jadi penanganan pemerintah sudah tepat, dan ini akan kami dukung untuk menindak yang ilegal dan memperbaiki iklim usaha," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha mal buka-bukaan dampak dari wacana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa wacana menaikkan PPN menjadi 12% bakal memperburuk daya beli masyarakat menengah bawah. Musababnya, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% bakal menyebabkan kenaikan harga jual di ritel.

"Jadi kalau harga jual naik, yang paling berdampak adalah masyarakat menengah ke bawah, bagi mereka ini akan sangat terasa, akhirnya menurunkan daya beli," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Saat daya beli masyarakat semakin tergerus, kata dia, transaksi pun akan berkurang. Alhasil penjualan dan pendapatan para pelaku usaha ritel akan anjlok.

Alih-alih menaikkan tarif PPN, menurutnya pemerintah bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan pendapatan. Salah satunya dengan membuat kebijakan yang justru mendorong transaksi di berbagai unit usaha.

Misalnya, dia mencotohkan adanya penurunan pajak daerah untuk kategori wahana permainan anak dan hiburan bioskop telah berdampak positif terhadap geliat usaha di sektor tersebut.

"Wahana permainan anak dan bioskop itu biasanya [pajak] 25-30%, sekarang turun hanya maskimal 10%, ternyata ini meningkatkan transaksi, banyak pelaku usaha baru yang berbisnis sehingga pemerintah bisa menerima lebih banyak dibandingkan menaikkan tarif," jelasnya.

Dia pun menilai tarif PPN saat ini 11% yang diterapkan Indonesia saat ini juga tidak terlalu rendah dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Alphonzus pun menegaskan, para pengusaha mendesak agar wacana penerapan PPN 12% ditunda demi menjaga daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

"Sebaiknya ditunda, waktunya belum tepat karena pertumbuhan sekarang belum optimal. Jadi dorong dulu pertumbuhannya semaksimal mungkin, baru mainkan tarifnya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha pusat belanja (mal) buka-bukaan soal prospek membuka mal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menegaskan bahwa populasi penduduk menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan usaha mal. Tanpa jumlah populasi yang memadai, usaha mal akan sulit melesat.

Melihat dari faktor kunci tersebut, menurutnya kondisi IKN saat ini belum mendukung untuk pembangunan mal seperti yang ada di kota-kota besar. Musababnya, ibu kota di tengah hutan itu tidak memiliki cukup konsumen untuk mendongkrak kunjungan dan penjualan di mal.

"Intinya pusat belanja itu perlu populasi, sedangkan di IKN kan masih belum banyak [populasi]," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Meskipun begitu, dia tak menampik bahwa potensi akan selalu ada kala pertumbuhan penduduk di IKN melesat dalam 1-2 tahun mendatang. Namun, ukuran mal di IKN juga nantinya perlu disesuikan dengan jumlah populasi terkini alias tidak bisa serta-merta pusat belanja skala besar dibangun di sana.

"Saya kira ada kemungkinan untuk buka ke sana [IKN], tapi kembali lagi sangat penting populasi, karena konsumennya mal adalah penduduk, masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Alphonzus menilai bahwa langkah pemerintah dalam menyediakan beragam pemanis untuk calon investor di IKN sudah cukup tepat, seperti hak guna usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun dan ragam insentif perpajakan.

Namun, menurut dia para pengusaha mal membutuhkan stimulus lainnya yaitu perlu adanya dukungan akses pembiayaan permodalan yang ringan dari pemerintah. Musababnya, populasi di IKN yang cenderung lebih rendah dari pada di kota-kota besar menjadi risiko cukup besar bagi pemilik mal untuk beroperasi.

Adanya insentif pembiayaan permodalan dengan bunga pinjaman yang rendah, kata dia, setidaknya bisa mengurangi beban yang harus ditanggung para pengusaha mal saat beroperasi di IKN.

"Kalau untuk pusat perbelanjaan, saya kira harus ada tambahan satu lagi, permodalan yang mudah dan ringan [insentif bunga pinjaman] ataupun grace period [masa tenggang]," katanya.