Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban amanah di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setelah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir, kini Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investigasi (Menko Marinves) itu ditetapkan dalam kabinet Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1039/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999, nantinya Luhut akan memiliki sejumlah wewenang dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah tangan Luhut, Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Selain itu, dia juga bakal bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi Presiden dalam merumuskan nasehat atau saran untuk tindak lanjut kebijakan selanjutnya.

Luhut juga akan menanggapi masalah ekonomi yang berkembang di masyarakat untuk diajukan kepada presiden serta elaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Lembaga ini kembali hadir setelah dibubarkan pada 2000 oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000.

Profil & Rekam Jejak Luhut

Luhut Pandjaitan lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatra Utara pada 28 September 1947. Dia merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Ayahnya bernama Bonar Pandjaitan adalah seorang pensiunan tentara yang menjadi sopir bus AKAP dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beralih ke dunia pendidikan, Luhut menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Penabur, Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung.

Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Langkahnya untuk mengenyam bangku pendidikan tidak berhenti hanya di sana. Luhut juga menempuh pendidikan di National Defense University, Fort McNair, USA dan mengambil gelar Maters of Public Administrastion pada 1991 di George Washington University, Washington, D.C., USA.

Terakhir, dia juga menempuh pendidikan di National Resilience Institute of the Republic of Indonesia pada 1996. Luhut pun diketahui memulai perjalanan karier pada 1981, dirinya menjadi pendiri dan Komandan Petama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus dan pada 1989 menjadi asisten operasi (Asops) Kopassus.

Perjalanan kariernya terus berlanjut, pada 1995 Luhut menjadi Komandan KOREM 081/ Dirotsaha Jaya, Madiun yang kemudian menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pussenif TNI-AD dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat hingga 1999.

Suami dari Devi Simatupang ini pada 1999 juga menjadi Duta Besar RI untuk Singapura selama satu tahun yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walaupun dalam periode yang singkat (2000–2001).

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Pada 12 Agustus 2015, Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 hingga Oktober 2024.

KOMPAS.com - Apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)? Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah lembaga yang pernah eksis di Indonesia 25 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1999. Artikel berikut akan membahas mengenai tugas dan fungsi DEN.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?

Tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Ekonomi Nasional atau DEN pertama kali dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa DEN berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 Keppres Nomor 144 Tahun 1999.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 21 Oktober 2024, dijelaskan bahwa tugas dari Dewan Ekonomi Nasional berbeda dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Ditegaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional akan lebih berfokus pada perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan presiden. Sementara itu, Kemenko Perekonomian akan lebih bertugas untuk mengkoordinasi kementerian bidang ekonomi.

Adapun tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menurut Keppres Nomor 144 Tahun 1999 sebagai berikut:

• Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lajutnya
• Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden
• Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta anggota yang berjumlah paling banyak 10 orang.

Untuk menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Atas permintaan DEN, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEN.

Nah itulah ulasan informasi mengenai apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

KOMPAS.com - Apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)? Dewan Ekonomi Nasional (DEN) adalah lembaga yang pernah eksis di Indonesia 25 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1999. Artikel berikut akan membahas mengenai tugas dan fungsi DEN.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?

Tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Dewan Ekonomi Nasional atau DEN pertama kali dikenalkan tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999, yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Mengacu Keppres tersebut, dituliskan bahwa DEN berfungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Dalam hal ini, Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 2 Keppres Nomor 144 Tahun 1999.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 21 Oktober 2024, dijelaskan bahwa tugas dari Dewan Ekonomi Nasional berbeda dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Ditegaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional akan lebih berfokus pada perumusan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berhubungan langsung dengan presiden. Sementara itu, Kemenko Perekonomian akan lebih bertugas untuk mengkoordinasi kementerian bidang ekonomi.

Adapun tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menurut Keppres Nomor 144 Tahun 1999 sebagai berikut:

• Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lajutnya
• Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden
• Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta anggota yang berjumlah paling banyak 10 orang.

Untuk menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Atas permintaan DEN, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEN.

Nah itulah ulasan informasi mengenai apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

KOMPAS.com - Apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN)? Artikel ini akan membahas mengenai pengertian DEN, fungsi, dan tugasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin 21 Oktober 2024.

Dilansir dari pemberitaan sebelumnya, pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 139/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lantas, apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan fungsinya?

Apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan fungsinya?

Dewan Ekonomi Nasional atau DEN adalah lembaga yang pernah eksis di Indonesia 25 tahun silam.

Dewan Ekonomi Nasional pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 Tahun 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Merujuk Keppres tersebut, Dewan Ekonomi Nasional dibentuk dengan fungsi memberikan nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan menanggapi dinamika globalisasi.

Pasal 2 Keppres Nomor 144 Tahun 1999 menuliskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Lebih lanjut, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)?

Tugas Dewan Ekonomi Nasional (DEN)

Menurut Keppres Nomor 144 Tahun 1999, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memiliki tugas sebagai berikut:

• Mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tindak lajutnya
• Menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden
• Melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Keanggotaan Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris sebagai pimpinan kolektif, serta anggota yang berjumlah paling banyak 10 orang.

Kala itu, Gus Dur memberikan amanah kepada Emil Salim sebagai Ketua DEN, didampingi Subiakto Tjarawerdaya sebagai wakil ketua dan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretaris.

Dalam menjalankan tugasnya, DEN bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

Atas permintaan DEN, instansi pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas DEN.

Demikian ulasan informasi mengenai apa itu Dewan Ekonomi Nasional (DEN), fungsi, dan tugasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap tugasnya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024), Luhut menyampaikan bahwa Prabowo memintanya untuk mengurus tata kelola sumber-sumber penerimaan negara. Tata kelola dimaksud salah satunya dengan digitalisasi.

"Presiden Prabowo meminta bantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu yang membuat kita lebih efisien," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mantan menteri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu menuturkan, digitalisasi yang dimaksud olehnya seperti penggunaan e-katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).

Untuk diketahui, Simbara untuk tata kelola sejumlah komoditas seperti batu bara, nikel hingga timah juga diluncurkan oleh Luhut sebelumnya saat masih menjabat Menteri Koordinator Maritim dan Investasi.

Luhut mengatakan bahwa pembenahan tata kelola yang menjadi tugasnya itu nanti diharapkan bisa menjadi program Prabowo yang bisa membuahkan hasil yang cepat, atau sekitar satu hingga dua tahun ke depan.

"Itu menjadi target Presiden Prabowo dan saya pikir bisa kita lakukan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama. Mestinya 1-2 tahun ini bisa quick win dari Presiden Prabowo," ujarnya.

Untuk diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan jabatan di kabinet pemerintahan. Pada hari ini, Senin (21/1/2024), Luhut diangkat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat dan melantik Luhut pada jabatan baru yang ada di pemerintahan tersebut. Sebelumnya, Luhut menjabat sebagai Menteri Koordinatir Maritim dan Investasi pada kabinet Indonesia Maju.

"Presiden RI menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan, terhitung sejak pelantikan mengangjat Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," demikian bunyi surat keputusan yang dibacakan pada pelantikan Kabinet Merah Putih.