MUSI RAWAS, iNews.id – Oknum Lurah Sumberharta, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, M. Ariful Amin tertangkap tangan membawa data pemilih yang diduga akan digunakan untuk kepentingan politik praktis pada Pilkada Musi Rawas. Peristiwa ini terekam CCTV dan viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, terlihat suasana menegangkan saat oknum lurah bergulat dengan seorang warga di tempat fotokopi. Pergulatan tersebut terjadi setelah warga mencurigai adanya kejanggalan pada kertas yang dibawa oleh oknum lurah.

"Saat itu, saya melihat Pak Lurah membawa kertas yang mencurigakan. Setelah saya tanya, ternyata isinya data pemilih lengkap dengan logo salah satu pasangan calon. Karena takut ketahuan, beliau berusaha merebut kembali kertas tersebut dan terjadilah pergulatan," ujar Bastiar, warga yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Bastiar mengungkapkan, oknum lurah tersebut diduga hendak memfotokopi data pemilih untuk keperluan kampanye salah satu pasangan calon. Rencananya itugagal setelah aksinya diketahui oleh warga.

"Saya langsung melaporkan kejadian ini ke Bawaslu. Saya harap pihak berwenang dapat menindak tegas oknum ASN yang terlibat politik praktis. Ini jelas pelanggaran aturan dan merugikan masyarakat," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, oknum lurah M. Ariful Amin belum dapat ditemui di kantornya. Pihak Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan tersebut dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. 

Sebagai barang bukti, Bawaslu telah mengamankan kertas berisi data pemilih yang berlogo pasangan calon.

Editor: Kurnia Illahi

Tiga lurah di Kabupaten Sleman diduga melanggar netralitas usai kedapatan berfoto dengan gestur dua jari bersama Cabup Sleman nomor urut 2. Kasus kemudian ditangani oleh Bawaslu Sleman.

Terkini, Bawaslu Sleman telah meneruskan dugaan pelanggaran netralitas lurah di Pilbup Sleman ini ke Bupati Sleman setelah diputuskan dalam rapat pleno, Sabtu (19/10) malam..

"Hari ini kami sampaikan dokumen penerusan dugaan pelanggaran netralitas ketiga lurah tersebut ke Bupati Sleman," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, Senin (21/10).

Arjuna menjelaskan Bawaslu tak punya kewenangan menjatuhkan sanksi kepada lurah. Dugaan pelanggaran ini masuk ke kategori dugaan pelanggaran di UU UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

"Oleh karenanya, dugaan pelanggaran netralitas lurah ini diteruskan ke Bupati Sleman untuk diproses lebih lanjut,” jelasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Kabupaten Sleman Raden Yuwan Sikra menjelaskan tiga lurah itu adalah Lurah Margorejo Tempel, Lurah Sambirejo Prambanan, dan Lurah Widodomartani Ngemplak.

Foto ketiganya dengan gestur dua jari bersama Cabup nomor urut 2 terjadi di dua kegiatan berbeda.

"Yaitu pertemuan di Rumah Maka Joglo Jamal di Kapanewon Tempel pada 7 Oktober 2024 dan Kenz Billiard di Maguwoharjo Kapanewon Depok pada 6 Oktober 2024," kata Yuwan.

Ketiga lurah tersebut kata Yuwan beritikad baik memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu Sleman. Dua kegiatan itu sebetulnya bukan kegiatan kampanye, tapi cabup datang untuk silaturahmi.

"Ketiganya sebenarnya tahu bahwa lurah harus netral dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah, tapi ada yang akhirnya foto dengan gestur 2 jari karena ikut-ikutan, ada yang karena mengikuti arahan fotografer, dan ada juga yang karena terprovokasi oleh warga," pungkasnya.

Penjabat (Pj) Lurah Sidokarto, Wahyudi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kecamatan Godean Sleman, bersama Lurah Sidoluhur, Godean, Hernawan Zudanto, diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman terkait dugaan pelanggaran netralitas dalam kegiatan internal tim pemenangan salah satu paslon Pilkada Sleman 2024.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, menyatakan bahwa keduanya telah diperiksa sejak Selasa (15/10) bersama dengan enam orang lainnya.

“(Enam orang) warga Sidomulyo yang hadir di acara dan warga yang membersamai Lurah Sidoluhur saat mendatangi lokasi acara,” kata Arjuna kepada Pandangan Jogja, Rabu (16/10).

Saat ini, dugaan ketidaknetralan ini masih dalam proses pendalaman oleh Bawaslu Sleman. Seluruh pihak yang terlibat sudah memberikan keterangan terkait dugaan tersebut.

“Masih kami dalami dan kaji dugaan pelanggarannya,” ujarnya.

Sebelum diperiksa oleh Bawaslu Sleman, Wahyudi dan Hernawan juga sempat terlibat konflik yang mengarah pada ancaman pidana berupa kekerasan fisik. Insiden tersebut terjadi pada Senin (7/10) lalu, Wahyudi mengaku mendapat kekerasan fisik dari Hernawan dalam sebuah acara sosialisasi politik yang digelar oleh tim pemenangan salah satu paslon.

Kasus ini juga telah dilaporkan ke Polresta Sleman untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pemukiman warga di Jalan Kalianyar VI, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, terbakar pada Selasa (15/10). Lurah Kalianyar, Dwi Cahyono, mengatakan peristiwa itu berdampak pada 40 keluarga yang terdiri dari 400 orang.

"Warga masyarakat yang mungkin terdampak ini semuanya total ada 400 warga masyarakat jiwa," kata Dwi di lokasi kebakaran pada Selasa (15/10).

Dwi mengatakan pihaknya menyiapkan tiga lokasi untuk pengungsian warga, yakni di lantai dua kantor kelurahan, pos RW, dan lapangan yang letaknya tak jauh dari lokasi kebakaran. Bantuan juga akan disalurkan di sana.

"Bantuan akan segera dateng berupa kebutuhan pokok lalu juga selimut, pampers, pakaian sekolah, buku, Insyaallah lah tiba siang ini," ucap dia.

Kebakaran menghanguskan 30 rumah. Dwi menuturkan, api cepat membesar dan merembet karena jarak antar-rumah yang berdekatan dan berjenis semi permanen. Selain itu, beberapa rumah juga membuka usaha konveksi yang terdapat bahan mudah terbakar.

"Jadi begitu api menyambar, itu terkena bahan-bahan yang mudah terbakar," ucap dia.

Sebanyak lima orang meninggal dunia dalam kebakaran itu. Mereka merupakan dua keluarga yang berada di dua rumah berbeda. Korban terdiri dari nenek-cucu, Sriyani (66) dan Raihan (7); dan ibu-anak, Aryani (40), Asgar (13), dan Yoka (12).

Namun, jasad Sriyani belum ditemukan. Sementara, jenazah empat korban lainnya sudah dievakuasi ke RS Polri Kramat Jati.

Sebanyak 4 lurah di Sleman dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman karena diduga tak netral, yakni berfoto dengan salah satu pasangan calon (paslon) yang maju di Pilkada Sleman 2024. Laporan ini diadukan oleh Front Masyarakat Madani, Senin (14/10).

Kini, Bawaslu Sleman tengah mendalami laporan tersebut dengan melibatkan tiga Panwascam, yakni Panwaslu Kecamatan Tempel, Ngemplak, dan Prambanan.

Ketua Bawaslu Sleman, Arjuna Al Ichsan Siregar, mengatakan belum bisa memutuskan apakah dugaan tersebut benar, sebab pihaknya masih mengumpulkan informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait.

“Hal ini masih dalam proses pendalaman informasi sebelum nanti diputuskan ada tidaknya dugaan pelanggarannya,” kata Arjuna dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10).

“Dalam bahasa kami, proses ini diistilahkan penelusuran informasi awal. Hasil penelusurannya seperti apa, tentu nanti kami sampaikan kepada masyarakat,” tambahnya.

Senada, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Sleman, Raden Yuwan Sikra, juga mengatakan laporan yang diterima tersebut perlu ditelusuri dengan bukti-bukti yang ada.

“Karena tentunya memproses dugaan pelanggaran itu harus diperkuat dengan bukti-bukti. Jajaran pengawas harus bekerja ekstra untuk membuktikannya,” kata Raden Yuwan.

Salah seorang Lurah di Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, diduga menganiaya dan merundung Pj Lurah Sidokarto, Godean, Wahyudi, di sebuah kafe di Sidokarto, Godean, Senin malam (7/10).

Wahyudi yang juga Sekretaris Kapanewon atau Sekretaris Kecamatan Godean, hadir ke kafe setelah mendapat informasi warga adanya sosialisasi politik. Dia melakukan pemantauan karena acara berada di wilayahnya.

"Bahwa latar belakang kejadian ini tidak jelas penyebabnya, karena pada saat korban sebagai pemangku wilayah Desa Sidokarto datang ke tempat acara di kafe yang berada di Desa Sidokarto dikarenakan mendapatkan laporan warga sekitar karena adanya acara sosialisasi politik," kata Sekjen Yayasan Bantuan Hukum Panah Janoko Attalatsany Febrian yang menjadi kuasa hukum Wahyudi ditemui di Sleman.

Attalatsany menjelaskan kegiatan dimulai pada pukul 18.00 WIB, sementara Wahyudi tiba di lokasi pada pukul 20.00 WIB dan hanya mengamati dari belakang untuk memastikan acara aman dan tak mengganggu ketertiban.

"Entah dari mana tiba-tiba ada pelaku," katanya.

Terduga pelaku datang dan mengikuti Wahyudi disertai meneriaki kata-kata kasar bernada ancaman. Setelah itu, Wahyudi dipukul.

"Umpatan itu umpatan kasar, contohnya kaya 'koe nggak netral' dengan ancaman dan kata kasar yang tak bisa kami sebutkan," katanya.

"Kemudian (pelaku) menyikut dengan lengan tangan kanan mengenai korban hingga korban lebam," jelasnya.

Wahyudi kemudian memeriksakan kondisinya sekaligus visum ke rumah sakit.

"Dan korban melaporkan kejadian tersebut di Polresta Sleman," bebernya.

Di sisi lain, Attalatsany menjelaskan tuduhan terduga pelaku bahwa kliennya tak netral tidak berdasar. Wahyudi juga tak terafiliasi politik mana pun.

"Faktanya korban mendatangi acara dikarenakan adanya laporan dari warga sekitar dan sebagai tugas Pj lurah sebagai pemangku wilayah Desa Sidokarto untuk memantau agar kondisi lingkungan sekitar desa Sidokarto ini tidak mengganggu ketertiban warga sekitar.

"Korban menjaga netralitas sebagai ASN," tegasnya.

Wahyudi menjelaskan dirinya hanya sebatas memantau dan memastikan acara berjalan dengan tertib. Ketika dari kejauhan tampak oknum lurah itu datang, kemudian marah-marah.

"Pas sudah di samping (lokasi acara) itu, dia (terduga pelaku) marah-marah dengan kata-kata kasar menuduh saya tidak netral. Sambil memukul saya pakai lengan tangannya ke pipi kanan saya," kata Wahyudi dalam keterangan tertulisnya.

"Setelah itu ada dua orang yang ikut di belakang dia (terduga pelaku) sudah mengepalkan tangannya ke arah saya sambil mengancam," jelasnya.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian saat dikonfirmasi membenarkan telah menerima laporan dugaan penganiayaan ini.

"Iya sudah, tadi malam sudah kita terima laporannya," kata Adrian.

Saat disinggung apakah terlapor merupakan salah satu lurah, Adrian belum membeberkan lebih jauh.

"Itu baru kita dalami dulu. (Laporannya) Penganiayaan," pungkasnya.

Lurah Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Evi Sjopiah Tusti, menjelaskan soal aspal rontok di Jalan Sarimanah, Bandung.

Menurut Evi jalan tersebut memang kerap terendam banjir dan menyebabkan aspal terkikis. Namun, dia menaksir penyebab lapisan aspal rontok di depan Yomart Sarimanah pada Sabtu lalu bukan hanya karena itu.

Evi mengatakan, pada tahun 2023 jalanan itu sempat belubang dan telah ditambal. Sayangnya, penambalan saat itu dilakukan di musim penghujan, sehingga hasil perbaikan tak optimal.

“Namun kalau diperbaiki juga kan, pada saat hujan kegerus lagi ya,” katanya saat ditemui di Kantor Kelurahan Sarijadi, Senin (7/10).

“Makanya saya sekarang, harus lihat dulu kondisi. Tapi ya hujan kan enggak bisa diprediksi,” ucapnya.

Dia menyampaikan, penambalan pada waktu itu pun bukan bertujuan sebagai upaya perbaikan permanen. Melainkan upaya Unit Reaksi Cepat dari UPT untuk melakukan pemeliharaan, sehingga perkara ketebalan dan spesifikasi lainnya terkait aspal tak begitu jadi perhatian.

“Kan kalau perbaikan permanen itu biasanya sepanjang jalan itu, sehingga ketebalan dan lain sebagainya jelas speknya,” ucapnya.

Sedangkan untuk terkelupasnya lapisan aspal di Jalan Sarimanah tempo hari, Evi mengatakan pihaknya telah melakukan upaya tindaklajut. Itu dilakukan dengan membuat laporan ke pihak Kecamatan dan UPT.

Apakah kelak akan dilakukan perbaikan menyeluruh atau kembali penambalan saja, Evi bilang tak bisa memastikan karena itu berada di luar wewenangnya. Namun begitu, dia berharap perbaikan Jalan Sarimanah bisa segera dilakukan.

“Adapun nanti soal perbaikan total atau bagaimana ya nanti tergantung dari sana. Yang jelas, kita mengusulkan ini ada kerusakan akibat banjir, terangkat sehingga perlu segera diperbaiki,” kata dia.

Soal banjir di Jalan Sarimanah, Evi menjelaskan hal itu tak terlepas dari letak geografis wilayahnya yang terbilang berada di kawasan rendah. Sehingga menyebabkan Sarimanah sering dapat kiriman air dari wilayah yang lebih tinggi, seperti Isola, Gegerkalong, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).

“Yang jadi persoalan kan air itu kirimannya juga dari tetangga sebelah, yakni Gegerkalong (Gerlong), Gerlong dari Isola, Isola dari KBB, sehingga kalau tidak sama-sama melakukan perbaikan, tentunya tetap imbas itu kan air datang ke tempat yang lebih rendah,” katanya.

Sebagai upaya mitigasi banjir, dia mengaku pihaknya telah menjalankan program mapag hujan. Ini dilakukan dengan membersihkan gorong-gorong yang ada di wilayah tiap RW, namun baru berlangsung beberapa kali.

“Karena mungkin di luar dugaan proses mapag hujannya baru jalan 1, 2, 3 kali, hujan besar, itu di luar kuasa kita ya, yang akhirnya terjadilah luapan air yang besar, sehingga masuklah ke jalan Sarimanah Raya dan ada aspal yang ada di sana terkelupas,” katanya.

Lapisan Aspal yang Rontok Ditaksir 10-15 Meter

Banjir yang sampai ke depan Yomart Sarimanah pada Sabtu (5/10) menurut Evi serupa kubangan. Dia menaksir aspal yang terkelupas terentang 10 sampai 15 meter.

“Kalau saya lihat tadi, lewat ke sana, sebetulnya hanya pas Yomart. Jadi ya itu kalau Yomart itu ya tidak, 15 atau 10 meter ya, kalau panjangnya, lebarnya hanya setengahnya,” katanya.

Unggahan warga asal Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang pindah ke Kalurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, viral di media sosial. Warga tersebut mengaku ditarik sebesar Rp 1,5 juta oleh ketua RT di tempat tinggalnya yang baru.

Menanggapi hal ini, Lurah Bangunjiwo, Pardja, mengatakan ada salah paham.

"Saya luruskan. Itu miskomunikasi antara yang bersangkutan (pengunggah) dengan penjelasannya Pak RT," kata Pardja dihubungi wartawan, Senin (22/7).

Pardja menjelaskan di kampung atau wilayah, RT memiliki inventaris berupa tenda, kursi, hingga balai RT. Biaya aset itu dibagi rata ke warga.

"Di RT sudah ada inventaris apa pun, ada tenda, kursi, ada balai RT dan sebagainya yang dibangun warga yang dulu, (yang) sudah tinggal (lebih dulu). Dihitung jumlahnya berapa. Warga kita semuanya mungkin 60 sampai 70 (orang), berarti satu warga kenanya sekian. Itu saja tidak memaksa sebenarnya," katanya.

Nah, ketika ada warga baru, RT menawarkan ikut menyumbang untuk menyamakan dengan warga lain. Ketika tak ikut pun tidak masalah, yang bersangkutan tetap dicatat sebagai warga tetapi tidak ikut memiliki fasilitas di RT.

"Seperti warga lain dia akan ikut memiliki fasilitas yang ada di RT. Ketika tidak mau, ya, tidak apa-apa," bebernya.

Nantinya ketika hendak menggunakan fasilitas RT, maka warga tersebut bisa menyewa ke RT.

"Kalau nanti menggunakan ya sewa, begitu istilahnya. Kalau ikut iuran itu, kalau dia menggunakan tidak sewa. Kalau dia ada hajatan, mungkin apa saja nanti bisa menggunakan," bebernya.

Pardja menegaskan uang itu bukan untuk pengurus RT dan sebagainya. Hanya saja belum dijelaskan secara utuh, hal ini sudah diviralkan.

"Kita undang semua, supaya bisa memahami, baru dia mengambil keputusan. Sudah diviralkan (dahulu) sebelum tanya-tanya," pungkasnya.