Jakarta -

Sejumlah perusahaan besar dilaporkan memberhentikan pekerja dari generasi z atau Gen Z. Tercatat, ada 6 dari 10 perusahaan yang disurvei yang telah memecat pekerja fresh graduate yang direkrut tahun ini.

Temuan ini dilaporkan oleh sebuah platform konsultasi pendidikan dan karier, Intellegent. Intellegent telah mengeluarkan laporan mengenai kinerja Gen Z yang bekerja di beberapa perusahaan.

Melansir euronews, Rabu (23/10/2024), beberapa alasan perusahaan memecat Gen Z ialah kurangnya motivasi karyawan, kurang professional dan kemampuan komunikasi yang buruk.

10 alasan perusahaan memecat pekerja Gen Z

1. Kurang motivasi dan inisiatif
2. Kurang Professional
3. Cara berorganisasi yang buruk
4. Komunikasi yang buruk
5. Kesulitan menerima feedback
6. Kurang pengalaman kerja yang sesuai
7. Kemampuan pemecahan masalah yang buruk
8. Keterampilan teknis yang kurang
9. Ketidakcocokan budaya kerja
10. Kesulitan bekerja dalam tim.

Holly Schroth, dosen senior di Haas School of Business di University of California, Berkeley, menjelaskan bahwa fokus Gen Z pada kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan daya saing di kampus daripada mendapatkan pengalaman kerja. Ini menyebabkan "ekspektasi yang tidak realistis" mengenai tempat kerja dan bagaimana menghadapi atasan mereka.

"Mereka [Gen Z] tidak mengetahui keterampilan dasar untuk interaksi sosial dengan pelanggan, klien, dan rekan kerja, atau etika di tempat kerja," kata Schroth dikutip Euronews, Rabu (23/10/2024).

"Akibatnya, perusahaan harus menerima karyawan baru dengan baik dan memberikan pelatihan yang cukup. Selain itu, atasan harus bertindak sebagai pelatih dan juga manajer," tambahnya.

Dalam data yang dikeluarkan Resume Templates juga melaporkan bahwa Gen Z terlalu bergantung pada dukungan orang tua selama mencari pekerjaan. Dari 1.500 pencari kerja muda, 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses pencarian kerja.

Adapun, sebanyak 25% lainnya bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara, sementara banyak lainnya meminta orang tua mereka mengirimkan lamaran kerja dan menulis resume untuk mereka.

Ini cara mendapatkan pekerjaan buat fresh graduate

Agar peluang diterima kerjanya tinggi, para rekruter menyarankan kualifikasi terbaik yang mereka cari adalah inisiatif dan sikap positif calon pekerja.

Berikut kualifikasi yang dicari oleh perusahaan untuk pekerja Gen-Z :

1. Inisiatif yang tinggi
2. Sikap positif
3. Etos kerja yang kuat
4. Mudah beradaptasi
5. Terbuka terhadap masukan
6. Cekatan, tepat waktu dan dapat diandalkan
7. Keterampilan teknis yang memadai
8. Keterampilan interpersonal yang baik
9. Pengalaman kerja dan magang
10. Media sosial yang sesuai dengan pekerjaan
11. Hindari politik.

Simak Video: Melihat Lagi Janji RK dan Pramono soal Nasib Gen Z di Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Sejumlah karyawan Meta dilaporkan telah dipecat karena menyalahgunakan sistem voucher makan yang diberikan perusahaan. Dalam kasus ini, karyawan menggunakan voucher tersebut untuk membeli pasta gigi dan detergen.

Melansir BBC, Sabtu (19/10/2024), karyawan Meta itu pada dasarnya mendapatkan jatah uang makan sejumlah US$ 70 berupa voucher untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Voucher tersebut digunakan untuk memesan makanan dari Grubhub, situs web makanan siap saji AS.

Dalam postingan anonim di sosial media, terdapat seorang yang menulis bahwa lebih dari 30 orang dipecat minggu lalu karena menggunakan voucher untuk beli barang yang bukan makanan dan melebihi jumlah yang ditetapkan. Contoh barang non-makanan yang dibeli termasuk pasta gigi, sikat gigi, dan gelas anggur.

"Mereka diberi peringatan untuk berhenti dan sebagian besar dari mereka melakukannya, tetapi masih dipecat tiga bulan kemudian bahkan setelah berhenti," kata seorang pengguna media sosial.

Mantan insinyur keamanan Meta, Jane Manchun Wong, mengatakan ia telah kehilangan pekerjaannya karena sudah di-PHK. "Saya masih mencoba untuk memproses hal ini, tetapi saya diberitahu bahwa peran saya di Meta masih berpengaruh," tulisnya di X.

Wong dipekerjakan lebih dari setahun, sebagai insinyur perangkat lunak setelah masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 tahun 2022. PHK ini pertama kali dilaporkan oleh Verge dan seorang juru bicara yang mengatakan dalam postingan anonim.

"Beberapa tim di Meta melakukan perubahan untuk memastikan sumber daya selaras dengan tujuan strategis jangka panjang dan strategi lokasi mereka," tulis Verge

"Ini termasuk memindahkan beberapa tim ke lokasi yang berbeda, dan memindahkan beberapa karyawan ke peran yang berbeda. Dalam situasi seperti ini ketika sebuah peran dihilangkan, kami bekerja keras untuk menemukan peluang lain bagi karyawan yang terdampak," tutupnya

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Gerindra DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mempertanyakan keputusan Polri yang memecat Ipda Rudy Soik dari Polres Kupang Kota.

Ia menilai langkah ini sebagai kemunduran bagi institusi penegak hukum di Indonesia.

Menurutnya, Ipda Rudy justru berjasa dalam mengungkap kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Ini merupakan kemunduran institusi penegak hukum. Seharusnya kepolisian memberikan apresiasi atas kerja-kerja anggota polisi seperti saudara Rudy Soik, yang banyak membuka tabir kasus-kasus yang merugikan banyak orang,” ujar Saraswati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/10/2024).

Saraswati menambahkan, Ipda Rudy Soik memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Sebelumnya, ia juga berhasil mengungkap dugaan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di NTT.

Ia khawatir pemecatan tersebut dipicu oleh pihak-pihak yang merasa bisnis ilegal mereka terganggu oleh penyelidikan yang dilakukan Ipda Rudy Soik.

“Saudara Rudy memiliki track record yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai anggota Kepolisian,” jelas Rahayu.

“Pelanggaran berat apa yang dilakukan bersangkutan sehingga layak diberhentikan dengan tidak hormat?” sambungnya.

Saraswati berharap institusi Polri mengevaluasi kembali keputusan pemberhentian Ipda Rudy, yang diduga melanggar kode etik dan profesi Polri.

“Saya mengimbau seharusnya Kepolisian, khususnya tim Etik, melakukan evaluasi pelanggaran seperti apa sehingga sampai pada pemberhentian,” pungkasnya.

Proses Pemecatan Ipda Rudy Soik

Sebelumnya, Ipda Rudy Soik dipecat setelah mengungkap mafia BBM di Kupang.

Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Rudy dalam sidang yang digelar di Markas Polda NTT pada Jumat (11/10/2024).

Ia dituding melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri karena dinilai tidak profesional dalam melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Pemecatan tersebut terjadi setelah Rudy memasang garis polisi di drum dan jeriken kosong milik Ahmad Anshar dan Algajali Munandar, yang diduga membeli BBM menggunakan barcode palsu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Trunoyudho Wisnu Andiko, menegaskan bahwa putusan pemecatan Rudy adalah wewenang Polda NTT.

“Sudah dilakukan oleh Polda NTT, dan secara prosedural oleh Divisi Propam. Lebih lanjut sudah disampaikan oleh Kabid Humas dan Kabid Propam Polda NTT,” kata Truno, dikutip dari Kompas.com, Senin (14/10/2024).

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Abdul Karim menyatakan, pihaknya akan mengasistensi pengkajian ulang putusan pemecatan Rudy.

“Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda NTT. Ada asistensi dari Div Propam,” kata Abdul.

Itu wewenang Polda NTT. Nanti kita cek lagi karena hasilnya masih ada di Propam,” tambahnya.

Alasan Pemecatan Menurut Polda NTT

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTT Kombes Ariasandy menjelaskan, pemecatan Ipda Rudy Soik dilakukan berdasarkan pelanggaran kode etik yang terkait dengan prosedur penyidikan.

“Hasil pemeriksaan sidangnya, Ipda Rudy Soik dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi,” kata Ariasandy.

Sidang Kode Etik terhadap Ipda Rudy dilaksanakan sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran, dengan tujuan menegakkan disiplin dan integritas di lingkungan Polri.

Persidangan berlangsung pada Kamis (10/10/2024) hingga Jumat (11/10/2024) dari pukul 10.00 hingga 17.00 Wita.

Hasilnya, Rudy Soik dinyatakan melakukan perbuatan tercela yang mengakibatkan keputusan untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri.

Ariasandy juga menambahkan, Rudy Soik memiliki catatan pelanggaran disiplin sebelumnya, termasuk beberapa sanksi yang telah dijatuhkan.

“Hasil putusan sidang banding Komisi Kode Etik Polri pada tanggal 9 Oktober 2024 menambah putusan sanksi berupa mutasi bersifat demosi selama lima tahun,” ujarnya.

Jakarta -

Pemerintah secara resmi telah melarang pegawai aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam judi online (judol). Bagi ASN yang melanggar, akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) hingga pemecatan sementara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan Surat Edaran mengenai pencegahan dan penanganan perjudian online di instansi pemerintah. Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 itu ditandatanganinya pada 24 September 2024.

Dalam SE tersebut, tertuang bagi ASN yang terlibat dalam judol dan menyebabkan dampak negatif bagi unit kerja atau instansi, dapat dikenakan hukuman ringan hingga sedang. Sementara itu, jika dampaknya merugikan negara atau pemerintah, sanksi yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin berat.

"Pelanggaran yang berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 3 huruf d dan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021," bunyi SE tersebut, dikutip Rabu (25/9/2024).

Sementara bagi pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan. Lalu, untuk ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian online, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau atasannya wajib memberhentikan sementara. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas pegawai non-ASN yang terlibat. Anas menyebut pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian online, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kinerja.

"Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja," tegasnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tertuang hukuman disiplin ringan hingga berat bagi ASN yang melanggar:

1. Hukuman Disiplin Ringan
- Teguran lisan
- Teguran tertulis, atau
- Pernyataan tidak puas secara tertulis.

2. Hukuman Disiplin Sedang
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau
- Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan

3. Hukuman Disiplin Berat
- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi pejabat pelaksana selama 12 bulan, atau
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

Simak Video: Surat Edaran untuk ASN Pelaku Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

(rrd/rrd)

Jakarta -

Perusahaan produsen pesawat Amerika Serikat, Boeing dikabarkan akan merumahkan sementara ribuan karyawannya mulai dari level eksekutif, manajer, hingga staff perusahaan.

Melansir CNBC, CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan ada pemogokan pekerja yang sedang berlangsung saat perusahaan sedang berupaya menghemat anggaran. Seorang jubir Boeing juga mengatakan bahwa aksi mogoknya para pekerja sangat berdampak terhadap puluhan ribu karyawan lainnya.

Rencana tersebut muncul kurang dari seminggu setelah lebih dari 30.000 pekerja Boeing di wilayah Seattle dan Oregon menolak kontrak kerja baru dan 96% memilih untuk mogok kerja.

Kabarnya, negosiasi antara kedua belah pihak berlanjut hingga minggu ini. Boeing telah menawarkan kenaikan gaji sebesar 25% dan serikat pekerja mendukung kontrak tentatif tersebut.

Namun beberapa pekerja mengatakan kepada CNBC bahwa tawaran kontrak tersebut ditolak karena kenaikan gaji tidak cukup memadai untuk mengimbangi kenaikan biaya hidup di wilayah Seattle dan tidak mengembalikan uang pensiun mereka.

"Kami tidak akan mengurangi penyuaraan tuntutan ini setelah satu hari penuh mediasi, kami frustrasi," kata salah satu serikat pekerja dikutip dari CNBC Sabtu, (21/9/2024).

Lebih lanjut Otberg mengatakan bahwa karyawan yang terkena dampak akan mengambil cuti dan timnya akan mengambil pemotongan gaji yang "sepadan" selama pemogokan berlangsung.

"Meskipun ini adalah keputusan sulit yang berdampak pada semua orang, ini adalah upaya untuk menjaga masa depan jangka panjang kami dan membantu kami melewati masa-masa yang sangat sulit ini. Kami akan terus berkomunikasi secara transparan seiring dengan perkembangan situasi yang dinamis ini dan melakukan semua yang kami bisa untuk keluar dari kesulitan ini," kata Ortberg keterangan resminya.

Ortberg menegaskan bahwa kegiatan produksi dan program sertifikasi tetap dilaksanakan. Termasuk produksi 787 Dreamliner yang dibuat oleh karyawan non-serikat pekerja di South Carolina.

CFO Boeing, Brian West juga turut menuturkan bahwa perusahaan akan membekukan perekrutan dan kenaikan gaji untuk memangkas biaya serta akan merumahkan "kontraktor non-esensial" untuk sementara waktu.

Brian West juga menambahkan terkait dampak finansial dari pemogokan ini akan bergantung pada berapa lama pemogokan ini berlangsung.

Menurutnya, mogok kerja para karyawan ini menambah tekanan pada para pemimpin Boeing yang sedang berusaha untuk membangkitkan perusahaan dalam melewati krisis dan utang sebesar U$ 60 miliar.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto berinisial RP (34) terbukti berselingkuh dengan pria lain berinisial IM (40). Akibat perilakunya ini, RP mendapat sanksi berat berupa pemecatan.

Melansir dari situs resmi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rabu (18/9/2024), perselingkuhan dan permasalahan rumah tangga merupakan jenis pelanggaran kode etik yang paling banyak dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

KASN menemukan setidaknya 172 pelanggaran terkait permasalahan rumah tangga termasuk perselingkuhan dari total 676 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah pada periode 2020-2023.

Jumlah tersebut belum termasuk pelanggaran sejenis yang ditangani oleh unit pengawas tiap instansi. Artinya ada lebih banyak kasus PNS selingkuh terjadi di luar data KASN tersebut.

Asisten KASN, Pangihutan Marpaung, mengatakan aturan terkait larangan perselingkuhan bagi ASN dimuat dalam PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Ia menjelaskan dalam Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990 melarang PNS hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

"Dalam aturan kepegawaian tidak dikenal istilah perselingkuhan, melainkan hidup bersama atau melakukan hubungan sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah," katanya sebagaimana dikutip dari situs KASN.

Marpaung menambahkan, terhadap PNS yang melanggar ketentuan di atas akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang meliputi:

a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Artinya PNS yang terbukti melakukan perselingkuhan dapat menerima salah satu sanksi di atas. Termasuk diberhentikan dari jabatan alias dipecat.

Simak Video: Suami Bunuh Istri di Lombok Gegara Kesal Dituduh Selingkuh

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar kembali angkat bicara mengenai kasus Manajemen PT Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memecat lima karyawan.

Kasus itu buntut permintaan imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan saham di BEI.

Mahendra membenarkan langkah yang dilakukan BEI tersebut untuk memecat lima staf tersebut. Menurutnya langkah itu tepat dilakukan karena lima karyawan itu telah terbukti melanggar aturan dan etika pada pasar modal.

"Keputusan dari bursa efek terhadap 5 stafnya yang kemudian di PHK terbukti melanggar aturan dan etika yang merupakan peraturan yang jelas dari BEI sebagai langkah tegas yang kami sambut baik karena hal tadi memang menujukan tidak ada tempat bagi mereka yg merusak kredibilitas bursa," kata dia dalam konferensi pers, Jumat (6/9/2024).

Pihaknya juga tengah mendalami lagi kasus tersebut apakah ada lagi potensi karyawan atau petinggi lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahendra memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh dilindungi jika ada pihak lain lagi yang terlibat.

"Walaupun tadi kami sampaikan ada lima yang di-PHK tentunya tidak terbatas kepada mereka lima saja, kepada semua pihak yang berisiko mungkin terlibat hal ini. Tapi kami belum memperoleh update apakah ada tambahan yang sudah dilakukan PHK tadi," terangnya

"Tidak boleh ada yang dikecualikan, tidak boleh ada yang dilindungi, jika hal-hal yang melanggar itu terbukti dilakukan staf maupun pejabat BEI," tambahnya.

Mahendra juga tengah melakukan penyelidikan terhadap lembaga yang dia pimpin sendiri yakni OJK. Langkah itu dilakukan untuk mengaudit apakah ada staf OJK yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Mengenai isu kemungkinan staf ataupun pihak mana pun di OJK. Kami sampaikan pada saat ini kami sedang mendalami dan melakukan audit terhadap kemungkinan itu. Namun yang dapat kami sampaikan, per hari ini kalau itu terkait dengan penerimaan dana oleh lima mantan staf bursa, bukti tidak ada staf OJK yang terlibat. Kami tidak berhenti di situ mendalami mungkin terlibat dengan peristiwa ini," pungkasnya.

Sebelumnya dari pemberitaan detikcom, beredar kabar BEI memecat lima orang dari Divisi Penilaian Perusahaan karena menerima imbalan uang dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten untuk mencatatkan sahamnya di BEI. Divisi tersebut bertanggung jawab terhadap penerimaan calon Emiten. Karyawan yang dipecat dilaporkan telah meminta sejumlah imbalan uang dan gratifikasi atas jasa analisa kelayakan calon emiten untuk dapat tercatat di BEI.

"Atas imbalan uang yang diterima tersebut, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon Emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di bursa," tulis surat yang beredar di kalangan media, dikutip detikcom Selasa (26/8/2024).

Praktik oleh oknum tersebut dikabarkan telah berjalan beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten yang saat ini telah tercatat sahamnya di bursa. Nilai uang imbalan berkisar ratusan juta sampai satu miliaran rupiah per emiten. Melalui praktik terorganisir ini, bahkan para oknum tersebut dikabarkan membentuk suatu perusahaan (jasa penasehat) yang pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan sejumlah akumulasi dana Rp 20 miliar.

(ada/rrd)

Jakarta -

Elon Musk, pernah memecat seorang karyawan Twitter (saat ini bernama X) lantaran tidak membalas email yang dikirimkan orang terkaya di bumi itu. Atas pemecatan itu, mantan karyawan bernama Gary Rooney tersebut kemudian mengajukan gugatan dan meminta ganti rugi.

Melansir dari The Guardian, Kamis (15/8/2024), permasalahan ini bermula saat Elon Musk mengirimkan email bertajuk 'persimpangan jalan' kepada semua karyawan Twitter. Email tersebut ia kirim beberapa minggu setelah mengakuisisi media sosial tersebut di 2022.

Dalam email tersebut bos Tesla ini meminta komitmen para karyawan untuk bekerja sangat keras (extremely hardcore). Sebagai bentuk persetujuan, karyawan diminta untuk meng-klik tautan tombol 'iya'.

"Ke depannya, untuk membangun terobosan Twitter 2.0 dan meraih sukses di dunia yang semakin kompetitif, kita harus bekerja sangat keras (extremely hardcore). Ini berarti kita harus bekerja selama berjam-jam dengan intensitas tinggi. Hanya kinerja luar biasa yang bisa terus bekerja," tulis Musk dalam email tersebut.

"Jika Anda yakin ingin menjadi bagian dari Twitter baru, silakan klik ya pada tautan di bawah ini," sambung orang terkaya di dunia itu seraya menambahkan bagi karyawan yang tidak meng-klik tombol tersebut akan dipecat dan diberi pesangon sebesar tiga bulan gaji.

Namun saat itu Gary Rooney yang bekerja sebagai direktur divisi pendapatan di kantor pusat Twitter di Eropa, tidak meng-klik tombol yang dimintakan. Siapa sangka tiga hari setelahnya ia menerima email lain dari perusahaan untuk mengakui keputusannya menerima tawaran pengunduran diri sukarela.

Rooney yang sudah bekerja di perusahaan tersebut sejak 2013, diberi tahu bahwa ia dianggap telah mengundurkan diri pada tanggal 18 November karena tidak meng-klik tombol tersebut dan aksesnya ke sistem Twitter telah dinonaktifkan.

Seminggu kemudian, ia mengirim email balasan ke Twitter untuk mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Dirinya juga tidak pernah menerima surat pemutusan kerja resmi dari perusahaan sehingga ia menolak PHK berkedok pengunduran diri secara sukarela itu.

"Saya tidak pernah memberi tahu Twitter bahwa saya akan mengundurkan diri dari posisi saya, saya juga tidak melihat adanya (surat) perjanjian pemisahan (PHK) apalagi menerimanya," tulisnya dalam email tersebut.

Atas kejadian itu Rooney kemudian mengajukan gugatan ke Komisi Hubungan Kerja (Workplace Relations Commission/WRC) Irlandia, tempat kantor Twitter di Eropa itu berada. Ia meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialaminya karena pemecatan itu.

Dalam persidangan kasus itu, Twitter mengklaim bahwa kegagalan Rooney untuk mengklik "iya" dalam menanggapi email tersebut mengindikasikan bahwa ia telah mengundurkan diri secara sukarela. Namun klaim ini dipatahkan oleh Rooney.

Sebab Rooney mengatakan reaksi pertamanya terhadap email yang dikirimkan oleh Elon Musk itu adalah ketidakpercayaan. Ia menjelaskan saat pertama kali menerima email itu dirinya merasa takut untuk meng-klik tombol 'iya' dan membuka tautan yang diberikan karena adalah spam atau malware.

Alhasil dari persidangan itu pengadilan memenangkan tuntutan Rooney. Bersamaan dengan itu Twitter diminta untuk membayarkan uang ganti rugi atas pemecatan tidak adil sebesar 550.131 euro atau setara dengan Rp 9,5 miliar (kurs Rp 17.280 per euro).

Jumlah tersebut terdiri dari remunerasi (peluang dapat gaji) Rooney yang hilang sebesar 350.131 euro dari Januari 2023 hingga Mei 2024 dan perkiraan remunerasi di masa depan yang hilang sebesar 200.000 euro.

(fdl/fdl)

Jakarta: Pegawai SPBU di Denpasar, Bali, dilaporkan terlibat pungutan liar alias pungli. Masyarakat melaporkan tindakan bejat itu, dan kini pegawai tersebut dipecat secara sepihak oleh otoritas pengelola SPBU.

"Sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kesempatan pertama,” kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, dikutip dari Antara, Selasa, 13 Agustus 2024.

Atas kejadian itu, pihaknya meminta pengelola SPBU meningkatkan pengawasan terhadap pegawai. Sehingga, kejadian serupa tak terulang. Terlebih, hal tersebut mencederai kepercayaan masyarakat.

“Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh SPBU agar meningkatkan pengawasan di lapangan, agar tidak ada lagi oknum-oknum operator yang melakukan pungli ataupun memberikan pelayanan tidak sesuai ketentuan,” ujar Heppy.
Pihaknya memohon maaf atas kejadian ini. Konsumen dapat melapor jika menemukan pelayanan SPBU yang tidak semestinya.

Jika konsumen menemukan kendala saat pengisian BBM di SPBU Pertamina atau mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya, dapat melaporkan ke call centre Pertamina 135,” tutur Heppy.

(ADN)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran. "Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas kepada pegawainya yang bermain judi online. Karyawan yang kedapatan berjudi diminta dipecat.

“Jika terbukti (main) judol (judi online) maka harus dipecat,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Boyamin menilai pemecatan pegawai KPK pemain judi online online pantas dipecat. Sebab, gim haram itu menyalahi aturan kepegawaian di Lembaga Antirasuah.
“Insan KPK harus bersih (dari) pelanggaran hukum pidana, padahal judol dilarang Pasal 303 KUHP, maka konsekuensi melanggar hukum pidana maka harus dipecat,” ucap Boyamin.

KPK juga didorong melaporkan permainan judi online itu kepada penegak hukum lain. Pegawai yang main gim haram itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE dan penjara lima tahun berdasarkan KUHP.

“(Dalam UU ITE) hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,” ujar Boyamin.

Ketegasan dari KPK penting dalam fenomena judi online ini. Jika dibiarkan, instansi itu diyakini bakal memburuk.

“KPK akan makin rusak jika toleran terhadap pegawai yang main judol,” ucap Boyamin.

Pegawai di lingkungan KPK diduga bermain judi online. Lembaga Antikorupsi telah menerima informasi tersebut.

"KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tessa tak mengungkap jumlah pegawai yang terduga main judi online tersebut. Namun, disebutkan bahwa pada penelusuran awal beberapa yang terindikasi bukan merupakan pegawai KPK.

(ADN)

Jakarta: Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Puruhito harap pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair dibatalkan. Rektor Unair Prof Mohammad Nasih diharapkan dapat mempertimbangkan ulang keputusannya itu.

"Kami bermaksud agar seyogyanya rektor mempertimbangkan kembali pemecatan atau pemberhentian itu, mungkin harus dikembalikan lagi jabatannya," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Puruhito mengaku belum mengetahui bisa atau tidak Budi Santoso dikembalikan ke jabatannya. Dia juga berandai-andai bila masih menjabat rektor, tak mungkin memecat seseorang tanpa memenuhi syarat pemberhentian.
Kelima syarat pemberhentian itu meliputi yang bersangkutan sudah sudah selesai masa jabatannya, mengundurkan diri dengan sukarela, dan sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Berikutnya, karena tugas atau belajar lanjutan dan masuk penjara.

"Saya sih enggak akan mecat gitu mungkin gitu ya, kemudian tidak mungkin menjawab soalnya ada syarat-syarat tadi yang (mestinya) dipenuhi," ucap Puruhito.

Bagi Puruhito, Budi Santoso telah membawa nama harum Unair di bidang akademik kedokteran. Budi juga dianggap membawa kemajuan Unair.

"Kami menganggap Prof Bus (Budi Santoso) sampai sekarang membawa kami Unair ke level yang cukup terkenal di dunia internasional, dan justru membawa kemajuan untuk Unair. Jadi kedokteran Unair termasuk fakultas yang sama di tempat lain, Universitas Indonesia makin moncer mgkn ada ekonomi, kalau Unair kedokterannya," ujar Puruhito.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(ADN)