JAKARTA, KOMPAS.com - Kini Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Maklumat Juanda, Alif Iman Nurlambang, saat memimpin aksi unjuk rasa yang diikuti para guru besar, aktivis, dan akademisi.

“Gedung MK ini adalah satu-satunya gedung yang kita percayai untuk mengemban amanat rakyat,” ujar Alif Iman dalam orasinya di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Alif mengakui bahwa MK pernah melakukan kesalahan di masa lalu, namun ia menilai bahwa MK kini telah mengembalikan marwahnya sebagai penegak demokrasi.

“Kita pernah datang ke sini untuk menyatakan mereka melakukan hal yang tidak benar. Tapi, kali ini MK mengembalikan marwahnya, kehormatannya. Oleh karena itu, kita perlu mengapresiasinya,” tambahnya.

Jaga demokrasi lewat putusan MK

MK membawa angin segar bagi demokrasi dengan mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dalam putusan yang disampaikan pada 20 Agustus 2024.

Perubahan ini didasarkan pada jumlah penduduk, menyamakan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik dengan jalur independen.

Putusan ini dianggap memberikan harapan bagi demokrasi Indonesia, terutama di Jakarta, yang belakangan ini sering menghadapi Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

MK juga memutuskan bahwa batas usia minimum calon Gubernur tetap 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bukan saat dilantik.

Hal yang sama berlaku untuk calon bupati/wali kota dengan batas usia minimum 25 tahun.

MK disebut "Mahkamah Keluarga"

Salah satu putusan kontroversial MK yang mendapat kritik tajam adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Putusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang belum berusia 40 tahun, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan memenangkan Pilpres 2024.

Keputusan ini diambil oleh Anwar Usman, Ketua MK yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.

Akibatnya, MK dijuluki “Mahkamah Keluarga” karena dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada putra sulung presiden.

Dalam putusan ini, beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), termasuk Saldi Isra.

Saldi mengkritik keras MK yang mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru, yang dikenal sebagai pengagum Gibran.

Saldi mengungkapkan kekhawatirannya tentang perubahan sikap MK yang terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kesepakatan bulat dari sembilan hakim konstitusi.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari," ujar Saldi dalam sidang pada 16 Oktober 2023.

Hakim konstitusi lainnya, Arief Hidayat, juga menyampaikan kegelisahannya terkait keterlibatan Anwar Usman dalam putusan ini.

"Ketua (Anwar Usman) malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar 'dikabulkan sebagian'. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima dengan penalaran yang wajar," ucap Arief.

Sengketa Pilpres 2024

Dalam memutus sengketa Pilpres 2024, MK kembali menghadapi kritik. Beberapa dugaan pelanggaran, seperti politisasi bantuan sosial, tidak terbukti. MK menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe politik meski mendukung anaknya sendiri di Pilpres.

Namun, sengketa ini mencatat sejarah dengan adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi.

Saldi Isra menekankan bahwa keadilan prosedural tidak selalu mencerminkan keadilan substansial, mengingatkan pada pemilu di masa Orde Baru yang meskipun memenuhi prosedur, tetap dinilai curang.

Hakim Arief Hidayat juga menyoroti dugaan intervensi dari kekuasaan eksekutif dalam Pemilu 2024, yang dianggap telah menciptakan kegaduhan dan mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan," ujar Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden BEM Universitas Brawijaya Satria Naufal dan Presiden BEM UI Verrel Uziel, diduga mengalami intimidasi dan tindakan kasar dari polisi saat mengikuti aksi "Kawal Putusan MK" dan tolak revisi Undang-Undang Pilkada.

Menurut salah satu demonstran, Mazzay Makarim, insiden terjadi setelah keduanya berhasil meloloskan diri dengan melompati pembatas tol.

"Ketika berhasil melewati pembatas Tol, aparat polisi dengan kendaraan sepeda motor masuk ke tol lalu mengintimidasi Satria dan Verrel," ujar Mazzay saat dihubungi Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

"Kondisinya, mereka benar-benar hanya berdua di sana," tambahnya.

Setelah itu, keduanya dikelilingi oleh polisi yang menggunakan sepeda motor sambil meneriakkan kata-kata kasar.

"Polisi mengelilingi mereka berdua, berputar-putar dengan sepeda motor sembari meneriakkan kalimat, 'Pulang lu kon***'," kata Mazzay.

Tidak hanya itu, keduanya juga diduga menerima tindakan represif dari polisi meski sudah dalam kondisi terluka.

"Ada pemukulan dari aparat kepolisian terhadap dua orang tersebut. Padahal sudah dalam kondisi terluka dan sedang berupaya mengamankan diri," tutur dia.

Mazzay kemudian membantu membawa Satria dan Verrel ke RS Bhakti Mulia, KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat menggunakan taksi. "Jam pastinya kurang tahu tapi dua-duanya dibawa menggunakan taksi," imbuhnya.

Akibat kejadian ini, Satria mengalami luka di bagian bawah perut karena tertusuk duri pagar saat melarikan diri.

"Satria luka di bagian perut bawah. Sedang pengobatan dan pemeriksaan lebih lanjut (USG)," ujar Mazzay. Sementara itu, Verrel mengalami luka di tangan kiri dan harus menerima 11 jahitan.

Aksi di depan Gedung DPR RI ini adalah reaksi dari berbagai aliansi masyarakat yang menolak RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini mengubah aturan mengenai ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

Threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik kini disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, seperti yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, sehari setelah Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi UU Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berusaha mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold yang hanya berlaku bagi partai politik tanpa kursi di DPRD.

Ketentuan ini ditambahkan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas hanya dalam waktu sekitar 3 jam rapat.

Namun, Pasal 40 Ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pada pemilu tetap berlaku untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, telah memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

“Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," kata Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada pada Selasa depan atau saat hari pendaftaran Pilkada.