Media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam keseharian kita. Hampir setiap hari medsos dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti berkomunikasi, belanja online, membaca berita, hiburan, dan berbagi fotoatau video. Selain itu, medsos digunakan untuk mengopinikan pendapat untuk mengajak orang lain melakukan pro atau kontra terhadap isu tersebut.

Dalam artikel ini, kami akan meninjau lebih jauh peran medsos dalam menanggapi isu putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memicu demonstrasi pada 22 Agustus lalu. Kami melakukan analisis multiplatform medsos Twitter/X dan Tikto dengan menggunakan tools Enigma SNA dalam periode sekitar seminggu setelah putusan MK ditetapkan. Enigma SNA merupakan tools analitik khusus untuk media sosial yang dibuat oleh perusahaan Celcius Co. Ltd.

Pengunjuk rasa menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk mematuhi keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang diterbitkan pada 20 Agustus 2024. Putusan MK 60 menjabarkan panduan baru terkait ambang batas pencalonan gubernur/wakil gubernur dan bupati atau walikota beserta wakilnya pada Pilkada 2024. Sementara itu, putusan MK 70 menjelaskan tentang batas usia minimal calon gubernur/bupati/wali kota.

Ambang batas pencalonan pada putusan MK 60 secara keseluruhan lebih rendah dari ambang batas yang ditetapkan pada Pasal 40 ayat 1 UU Pilkada, yakni 20% dari kursi DPRD atau 25% dari suara sah dalam pemilu terakhir.

Putusan MK 60 membuka ruang bagi munculnya calon-calon gubernur/walikota/bupati baru terutama yang diusung oleh partai yang sebelumnya tidak dapat mengusung calon sendiri karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas 20% kursi DPRD. Dengan adanya calon-calon baru, kontestasi pilkada akan semakin menarik karena pilihan kandidat menjadi lebih beragam.

Sebelumnya, sebanyak 12 partai telah membentuk Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Koalisi ini menguasai 470 kursi atau sekitar 81% kursi di DPR. Menilik kemungkinan partai-partai di daerah untuk mengikuti bentuk koalisi di tingkat nasional, tanpa adanya putusan MK 60, besar kemungkinan pilkada 2024 akan menjadi pilkada dengan opsi pilihan hanya berupa calon dari KIM Plus beserta calon independen atau kotak kosong.

Pada 21 Agustus 2024, Badan Legislatif (Baleg) DPR melakukan rapat untuk membahas RUU Pilkada sekaligus menindaklanjuti putusan MK. Baleg kemudian membuat keputusan terkait pencalonan gubernur/bupati/walikota yang berbeda dengan putusan MK 60 dan 70.

Baleg DPR berencana membawa keputusan tersebut ke dalam rapat paripurna DPR tanggal 22 Agustus 2024 sekaligus mengesahkannya menjadi undang-undang. Kabar ini memunculkan reaksi publik terutama melalui tagar #KawalPutusanMK di berbagai platform media sosial.

Berikut analisis kami menggunakan Enigma SNA, suatu perangkat lunak analisis media sosial yang sangat mudah dipergunakan untuk mengamati dan membandingkan gaung isu #KawalPutusanMK di Twitter/X dan Tiktok.

#KawalPutusanMK di Twitter/X

Sebagai platform media sosial yang didominasi oleh konten tekstual, Twitter/X banyak digunakan untuk menyampaikan dan menyebarkan berita yang bersifat real-time. Fitur “trending” di Twitter/X memberikan gambaran kepada pengguna mengenai isu lokal atau nasional terkini yang sedang banyak dibicarakan publik.

Di Twitter/X, tagar #KawalPutusanMK mulai muncul dan menjadi salah satu topik tren untuk Indonesia sejak 20 Agustus 2024, yaitu tepat di hari MK mengeluarkan putusan MK 60 dan 70. Pembicaraan mengenai topik ini terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 23 Agustus 2024 dengan lebih dari lima juta postingan. Jumlah tweets per hari secara lengkap dapat dilihat pada platform Enigma SNA di gambar berikut:

Pada 23 Agustus pagi, keseluruhan topik trending di Twitter/X untuk Indonesia didominasi oleh perbincangan terkait putusan MK dan event yang berkaitan seperti rapatparipurna DPR ataupun demonstrasi di gedung DPR pada hari sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Twitter/X merupakan platform yang sangat efektif untuk amplifikasi isu terkini dikarenakan isu trending di twitter tersebut sangat relevan dengan realitas yang sedang terjadi.

Hampir seluruh topik populer Twitter/X di 23 Agustus 2024 menyuarakan narasi yang sama untuk isu #KawalPutusanMK yakni sentimen negatif, yakni perlawanan publik terhadap perilaku institusi negara: DPR, pemerintah, ataupun kepolisian. Kontra narasi melalui topik “pilihdamai barengprabowo” tidak berhasil menetralisasi karena volume percakapannya sangat kecil dibandingkan dengan percakapan netizen yang bersifat organik yang bukan kampanye media sosial.

Postingan paling banyak disukai di Twitter/X adalah dari akun @icannn__dengan lebih dari 144 ribu likes. Postingan itu berisi harapan dan doa untuk pergerakan rakyat terhadap penguasa. Sementara itu, postingan yang paling viral dari akun @wildanalamsyahh yang sudah dilihat lebih dari enam juta kali. Postingan tersebut menyertakan tampilan video terkait arogansi oknum polisi saat menghadapi demonstran pada 22 Agustus 2024.

Menarik untuk disimak bahwa postingan-postingan viral di Twitter/X berasal dari akun-akun dengan latar belakang dan audiens yang berbeda-beda. Seperti divisualisasikan pada jejaring top influencer Twitter/X untuk tagar #KawalPutusanMK, para top influencer topik ini tidak saling terkait tetapi masing-masing mampu membuat postingan atau konten yang viral terkait #KawalPutusanMK di Twitter/X.

Representasi akun media pada jejaring top influencer hanya diwakili oleh akun @Metro_TV, sementara itu akun lainnya merupakan akun individual atau akun komunitas seperti @literarybase atau @WEBCOMICFESS. Hal ini menunjukkan bahwa isu #KawalPutusanMK berhasil menjadi satu isu organik populer, yang menggerakkan warga Twitter/X, termasuk mereka yang pada situasi normal tidak tertarik dengan isu kenegaraan atau politik, untuk bereaksi dan bersuara mengenai isu tersebut.

Isu organik artinya bahwa isu tersebut memang berasal dari kebanyakan pemikiran orang, bukan berasal dari kelompok kelompok tertentu yang ingin mengkondisikan isu.

Pada periode 22-26 Agustus 2024, postingan-postingan populer dengan tagar #KawalPemiluMK telah dilihat sebanyak lebih dari 25 juta kali dan disukai lebih dari satu juta akun. Angka ini berasal dari 35 postingan paling populer yang berhasil mencatatkan rasio interaksi pengguna sebesar 5,76%. Key metrics ini dapat dilihat dengan mudah pada platform Enigma SNA.

#KawalPutusanMK di Tiktok

Tiktok merupakan platform media sosial yang populer di kalangan anak muda terutama Gen Z. Jika Twitter merupakan platform sosial media dengan mayoritas konten berupa teks, konten di Tiktok pada umumnya merupakan video singkat yang dapat muncul di beranda pengguna melalui algoritma viralitas Tiktok. Tidak banyak platform analisis yang bisa melakukan analisis terhadap data dari Tiktok. Beruntung bahwa Enigma merupakan platform yang menyediakan fitur untuk menganalisis Tiktok.

Konten populer atau viral terkait tagar #KawalPutusanMK di Tiktok memiliki nuansa yang lebih beragam. Jika konten di Twitter/X hampir seluruhnya didominasi oleh perlawanan ataupun sentimen negatif warga Twitter/X terhadap pemerintah, warga Tiktok menyikapi isu #KawalPutusanMK dari sudut pandang yang berbeda.

Misalnya saja, video tentang aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti yang sudah ditonton lebih dari sembilan juta kali. Warga Tiktok lebih menyoroti penjebolan gerbang sebagai suatu aksi heroik dan keren, dibandingkan dengan esensi demonstrasi mahasiswa itu sendiri.

Video populer lain misalnya tentang kekaguman terhadap Erina Gudono dan segala pencapaiannya maupun simpati kepada Presiden Jokowi yang telah dilihat sebanyak 9 juta dan 8 juta kali. Kedua video tersebut pada dasarnya merupakan dukungan kepada Presiden Jokowi dan keluarga dari warga Tiktok yang sangat kontras dengan kecaman dan sentimen negatif warga Twitter terhadap Presiden Jokowi.

Salah satu komentar di Tiktok dari @the_buj4nkbrothers misalnya, menyoroti perihal kesabaran presiden RI ke-7 tersebut dalam menghadapi berbagai tuduhan dan kecaman. Komentar tersebut disukai oleh dari 39 ribu warga Tiktok.

Aspek lain yang menarik untuk dicermati lebih lanjut adalah daya jangkau Tiktok terhadap penggunanya. Jika postingan populer/viral dengan tagar #KawalPutusanMK di Twitter/X telah dilihat sebanyak lebih dari 25 juta kali, postingan populer dengan topik serupa telah dilihat sebanyak 61 juta kali di Tiktok, atau sekitar 2,5 kali dari jumlah impresi di Twitter.

Rasio interaksi pengguna di Tiktok untuk video populer terkait #KawalPutusanMK juga lebih tinggi, yakni 11%, dibandingkan dengan rasio interaksi pengguna di Twitter/X pada 5,76%.

Akan tetapi, perlu diingat bahwa konten populer di Tiktok sebagian besar bukan merupakan bentuk kecaman kepada pemerintah, melainkan dukungan dari warga Tiktok kepada pemerintah terutama Presiden Jokowi dan keluarga.

Pilkada 2024 dan Media Sosial

Media sosial memiliki peranan yang sangat vital sebagai salah satu saluran yang digunakan oleh calon gubernur/bupati/walikota untuk mendapatkan dukungan dari para pemilih. Terdapat perbedaan karakteristik dari pengguna Tiktok dan Twitter/X sebagai salah satu faktor penting dari sisi pemilih pada Pilkada 2024.

Kesuksesan calon pemimpin daerah yang menggunakan media sosial dalam kampanye akan ditentukan juga dari strategi kampanye calon tersebut di masing-masing platform sosial media.

Sebagai platform media sosial yang penggunanya didominasi oleh generasi muda, Tiktok merupakan representasi suara pemilih generasi muda, sebagai kategori pemilih terbanyak pada Pilkada 2024. Keberhasilan kampanye di Tiktok dapat mendukung terpilihnya suatu calon pada Pilkada 2024.

Pertanyaan warga Twitter/X mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi yang masih tinggi dapat dijawab dari masih dominannya dukungan warga Tiktok kepada Presiden Jokowi di tengah isu #KawalPutusanMK, meskipun Twitter/X telah menjadi “echo chamber” suara perlawanan dan sentimen negatif terhadap pemerintah.

Social network analisis dalam pilkada 2024 ini akan sangat menarik apabila kita bisa melihat lebih detail terkait popularitas dari calon pilkada, isu organik atau berbayar, termasuk mengkaitkan aktor-aktor utama influencer. Analisis yang dilakukan tidak menjamin kebenarannya.

MEDAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia akan memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan putusan Mahkamah Kontitusi (MK) soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Adapun putusan MK dimaksud nomor 60/PUU-XXII/2024 soal ambang batas pencalonan dan nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia kepala daerah.

"Kita gini, kalau Bawaslu memastikan saja pasca putusan MK baik di nomor 60, 70, kita harus memastikan apa yang dilakukan Bawaslu dalam proses pengawasannya, harus sesuai dengan mekanismenya," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Rabu (28/8/2024).

Adapun isi putusan MK tersebut juga telah diturunkan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah untuk Pilkada 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 terkait pedoman teknis pendaftaran dan persyaratan calon kepala daerah.

Menurutnya, Bawaslu juga tidak kesulitan dalam mengawasi persyaratan pencalonan kepala daerah.

Bawaslu juga akan tetap fokus dalam menjalankan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan melekat.

"Terutama KPU, harus tetap fokus pada PKPU 10, dan sudah dibuat oleh juknis (petunjuk teknis) 1229 itu, sehingga secara teknis Bawaslu melakukan pengawasan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Puadi mengatakan Bawaslu telah membuat pemetaan kerawanan pelaksanaan pilkada.

Jika Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pilkada, maka akan ditindak.

"Termasuk misalkan ada kaitannya ada calon petahana misalkan, ada kekerabatan misalkan ada keluarga TNI, ASN atau Polri ini kan jadi perhatian kita sehingga bawaslu tetap fokus, mekanisme ini harus tetap sesuai prosedur, harus dipastikan," ujar Puadi.

"Ketika nanti tiap-tiap proses tahapannya ini ada potensi pelanggaran, kemudian dicatat dalam kejadian khusus oleh pengawas pemilu, buktinya cukup kuat, ya maka kita jadikan temuan gitu," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memuji mahasiswa yang sudah mulai sadar dan bergerak terhadap ketidakadilan yang terjadi, khususnya untuk kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan calon kepala daerah.

“Saya masih merasa bersyukur akhirnya mahasiswa rupanya kalau mudeng bahasa jawa, bahasa Indonesianya apa? Mengerti,” kata Mega saat berpidato dalam pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP gelombang ketiga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Dia juga bercerita saat perjuangan menumbangkan Orde Baru pada era 1998. Saat itu, Megawati berpidato di hadapan para mahasiswa yang turun ke jalan.

“Karena saya dulu, waktu itu beberapa masih ketemu saya, masih panggil mbak kan, 'mbak saya masih inget loh situ ke Trisakti'. 'Hei kamu masih inget?' 'Lah iya saya di situ denger pidatonya mbak’. Jadi maksud saya, jelek-jelek saya itu tahu peristiwa jaman mau reformasi itu, loh,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia juga mengungkapkan rasa syukurnya untuk para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih memiliki hati nurani, dan para mahasiswa yang bergerak menyuarakan kebenaran.

“Alhamdulillah akhirnya MK, hakim-hakimnya ternyata masih punya nurani dan keberanian,” ucapnya.

Megawati mengatakan dirinya tidak bisa membayangkan jika hukum dimainkan. Apalagi, ada pihak mempermainkan putusan MK.

“Saya ga bisa bayangkan loh, kalau hukum di ini kan, dimainkan, padahal kan ada hierarki nya gitu. Harus mengurus apa boleh buat, ya begitu hukum di Indonesia ini,” pungkas Megawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin merespons hasil dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU RI terkait perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 tentang syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 yang diputuskan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Ahad (25/8/2024). Afifuddin menyebut KPU akan secepatnya mengharmonisasi revisi PKPU itu.

"Sore kami akan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan akan segera diundangkan, setelah itu kita sampaikan ke publik," kata Afif kepada wartawan, Ahad (25/8/2024).

Afif menjamin KPU akan mematuhi putusan MK terkait Pilkada yang baru saja diketok. "Semua usulan KPU, usulan perubahan untuk mengadopsi putusan MK 60 dan 70 sudah dilakukan dan sudah diterima seluruhnya," ujar Afif.

Afif juga menyebut nomor pengaturan dan kelengkapan lain terkait PKPU itu akan dikeluarkan pascaharmonisasi. "Setelah harmonisasi (nomor pengaturan dikeluarkan), Insya Allah secepatnya karena memang kita, saya sendiri menyampaikan agar proses dilakukan secepatnya," ujar Afif.

Afif menyebut hal ini dilakukan lantaran tenggat waktu kian mepet. KPU menjadwalkan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dibuka pada 27-29 Agustus 2024.

"Karena situasi dan kebutuhan pendaftaran yang semakin dekat," ujar Afif.

MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah lewat Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora, Selasa (20/8/2024). MK menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD sebelumnya, atau 20 persen kursi DPRD.

MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah oleh partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dari jalur independen/nonpartai/perseorangan. Lewat Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK juga menyatakan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU bukan saat pelantikan.

Pada hari ini, rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 diketok oleh Komisi II DPR RI dalam rapat konsulitasi bersama KPU. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru menjadi rujukan dalam Pilkada 2024.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan konsultasi perubahan PKPU itu dalam rangka memenuhi syarat formil saja. Pasalnya, materi perubahan PKPU mengenai pencalonan di Pilkada serentak 2024 mengadopsi putusan MK.

“Rapat konsultasi tentang PKPU, revisi PKPU Nomor 8 ini adalah proses formil saja,” kata Doli di Senayan pada Ahad (25/8/2024).

Doli menyebut DPR RI dan KPU RI sudah meninjau ulang materi perubahan PKPU setelah putusan MK. Selanjutnya, KPU menyiapkan draf yang disusun dengan mencantumkan semua isi putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.

"Secara materil kita sepakat bahwa revisi PKPU Nomor 8 itu rujukannya, alas hukumnya adalah putusan MK bulat-bulat," ujar Doli.

Doli menjamin PKPU itu tak melenceng dari putusan MK. "Tidak ada yang kurang, tidak ada yang ditambah," ujar politikus Golkar itu.

Diketahui, RDP itu dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan Ketua DKPP Heddy Lugito. Adapun kubu pemerintah diwakili oleh Menkumham Supratman Andi Agtas, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) Togap Simangunsong.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya menyampaikan bahwa mereka siap mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur.

Kesiapan ini diumumkan setelah organisasi keagamaan tersebut menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Gus Yahya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi masyarakat serta penerbitan izin tambang.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan," katanya, saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lokasi konsesi tambang tersebut sebelumnya dimiliki oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Bakrie Group. Saat ini, hanya sebagian kecil dari lahan konsesi yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan seberapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.

“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara.

Gus Yahya menginformasikan kesiapan untuk mengelola konsesi tambang kepada Presiden Jokowi setelah PBNU menerima Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia juga mengungkapkan apresiasinya kepada Jokowi atas pemberian izin konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan, yang memfasilitasi terbitnya IUPK.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024 yang mengubah PP 96/2021 mengenai pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Dalam Pasal 83A peraturan tersebut, diatur bahwa ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah kini diperbolehkan untuk mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

Pada hari yang sama ketika Gus Yahya menyampaikan kesiapan PBNU untuk mengelola tambang kepada Jokowi, ribuan orang menggelar demonstrasi bertajuk ‘Darurat Indonesia’ di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024. Demonstrasi ini dipicu oleh keputusan Panitia Kerja Badan Legislasi atau Panja Baleg DPR RI untuk membatalkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai UU Pilkada.

MK pada Selasa, 20 Agustus 2024, memutuskan bahwa ambang batas pencalonan kandidat Pilkada tidak lagi ditentukan oleh persentase kursi di parlemen, melainkan oleh perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dengan empat klasifikasi besaran suara sah: 10 persen, 8,5 persen, 7,5 persen, dan 6,5 persen, sesuai dengan jumlah DPT di daerah terkait (putusan MK 60/PUU-XXII/2024).

Namun, sehari setelah keputusan tersebut, pada Rabu, 21 Agustus 2024, Baleg DPR mengadakan rapat untuk membahas RUU Pilkada. Dalam rapat itu, Baleg memutuskan untuk tetap menggunakan ambang batas 20 persen kursi di parlemen bagi partai politik yang ingin mengusung calon di pemilihan kepala daerah.

SUKMA KANTHI NURANI | HENDRIK KHOIRUL MUHID

BOGOR, KOMPAS.com- R (20 tahun),) mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor mengalami teror setelah mengikuti aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pilkada di depan gedung DPR, Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

R menerima teror setelah videonya yang diduga menghina pangkat tamtama viral di media sosial.

“Dapat ancaman di media sosial dari beberapa pesan Instagram maupun Whatsapp (WA). Oleh karena itu saya menonaktifkan media sosial saya dan ancamannga berupa perkataan yang seharusnya tidak keluar dari mulut petugas,” ujar R saat ditemui Kompas.com, Jumat (24/8/2024).

R menyebutkan, ada sekitar 800 pesan bernada ancaman yang ia terima di aplikasi WhatsApp miliknya.

Ia pun heran nomor pribadinya bisa tersebar hingga diserbu oleh ratusan pesan teror tersebut.

"Pas saya buka handphone tiba-tiba ada 800 chat di WA dari nomor tidak dikenal yang kebanyakan dari instansi. Pesan ancamannya kaya ‘gue cari lu’, ‘saya samperin kampusmu’,” ungkap R.

Setelah video R yang diduga menghina aparat tersebar luas, kampus Universitas Pakuan juga didatangi sejumlah orang tak dikenal yang hendak mencari R.

Kejadian ini terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun media sosial Instagram @bemkbm_unpak, yang menunjukkan sekelompok orang mendatangi kampus dan menginterogasi mahasiswa yang baru saja tiba dari demonstrasi di Jakarta.

“Penggerudukan Militer, telah terjadi penggerudukan militer terhadap mahasiswa Universitas Pakuan,” bunyi keterangan di video tersebut.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unpak Bogor Andi Chairunnas, membenarkan ada kejadian tersebut dan dan menyayangkan tindakan oknum yang mendatangi kampus Universitas Pakuan.

“Cuma yang saya sayangkan adalah ornamen mereka masuk (ke dalam kampus) itu menyalahi aturan. Saya masih punya dokumen CCTV, saya sampaikan siapa anggota yang masuk sebelas orang, mau cari mahasiswa itu (R) saya tidak terima. Mereka dari Kedung Halang Brimob,” ungkap Andi.

Pihak kampus dan orang-orang tersebut lalu melakukan mediasi dan sepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

R juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada pihak-pihak terkait.

“Permasalahan jadi trending viral di media sudah selesai dan kami sudah sama-sama duduk bersama dan mendapatkan kata mufakat. Mas R sudah menyampaikan secara lisan untuk memohan maaf kepada semua unsur agar tidak terulang perbuatan yang sudah dilakukan,” tutur Andi.

Sementara itu, perwakilan Resimen 1 pasukan pelopor Brimob Kedung Halang Bogor, Restu Eko Prayogi mengatakan pihaknya menerima permintaan maaf R.

"Terkait permasalahan yang sempat viral yakni mahasiswa yang mengolok-olok Tamtama, kami perwakilan Brimob se-nusantara menerima permintaan maaf yang tadi disampaikan di ruangan," ujar Restu.

Ia berharap, seluruh rekan Brimobnya juga bisa menerima permintaan maaf yang telah disampaikan oleh mahasiswa tersebut, agar masalah ini tidak berlanjut dan situasi dapat kembali kondusif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polda Metro Jaya menetapkan 19 dari 301 pengunjuk rasa menolak revisi UU Pilkada di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebagai tersangka.

"Penyidik menetapkan 19 orang di antaranya sebagai tersangka," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat diwawancarai, Jumat (23/8/2024).

Ade menyebutkan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merusak pagar Kompleks Gedung DPR.

Sedangkan 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena melawan dan tidak mematuhi arahan petugas.

"Tentunya penetapan tersangka ini telah melalui proses pendalaman, penyitaan barbuk, pengumpulan alat bukti, hingga pelaksanaan gelar perkara," kata Ade Ary.

Ade menuturkan, 19 orang tersebut tidak ditahan karena pihak keluarga menjamin para tersangka tidak melakukan tindakan anarkis.

"Keluarga menjamin untuk kooperatif agar suatu saat tidak mengulangi lagi peristiwa yang sama, tidak menghilangkan barang bukti, dan juga tidak melarikan diri," ucap Ade Ary.

Untuk diketahui, secara rinci, Polda Metro Jaya menangkap 50 orang, Polres Polres Metro Jakarta Timur 143 orang, Polres Jakarta Pusat 3 orang dan Polres Metro Jakarta Barat 105 orang.

Ade mengatakan mereka yang ditangkap diduga mengganggu ketertiban, merusak fasilitas umum, hingga menyerang petugas.

"Orang-orang yang diamankan ini diduga mengganggu ketertiban, diduga merusak, diduga tidak mengindahkan peringatan petugas kami di lapangan, ada juga yang diduga melakukan kekerasan terhadap petugas," ujarnya.

Hingga Jumat malam, 300 orang sudah dipulangkan, tersisa satu orang yang masih diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Beredar kabar salah satu mahasiswa peserta aksi unjukrasa tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/8/2024), meninggal dunia. Andi Andriana, mahasiswa Universitas Bale Bandung (Unibba), sempat diisukan tewas saat mengikuti demonstrasi.

Presiden Mahasiswa Unibba Fauzi Septian membantah rekannya meninggal dunia. Ia mengatakan korban masih hidup akan tetapi mengalami luka di bagian mata kiri akibat lemparan batu dan terancam mengalami kebutaan.

"Harus ditekankan korban tidak meninggal, banyak berita yang bertebaran kalau korban itu anak Unisba dan meninggal, informasi salah. Itu anak Unibba nama Andi dan tidak meninggal tapi sedang dirawat di RS Cicendo untuk perawatan," ucap dia, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan korban bersama sejumlah mahasiswa Unibba yang tergabung di aliansi mengikuti aksi demonstrasi tolak revisi RUU Pilkada di Gedung DPRD Jabar. Mereka melakukan aksi sejak pukul 15.00 WIB hingga akhirnya kericuhan terjadi pada sore menjelang malam.

Ia mengatakan korban dan sejumlah mahasiswa Unibba lainnya dievakuasi ke kantor Gedung Sate Jabar. Namun, korban dan satu orang mahasiswa Unibba lainnya masih bertahan di lokasi aksi karena ingin membantu mahasiswa yang menjadi korban dan ditangkap polisi.

Fauzi mengatakan korban dan temannya terpisah saat berusaha membantu mahasiswa lain yang menjadi korban. Salah satu teman korban menghilang dan diketahui ditarik oleh massa untuk menjadi border.

"Ketika yang satu menghilang itu ternyata ditarik sama aksi massa untuk jadi border. Ketika jadi border ada yang melemparkan sesuatu entah batu atau botol dari belakang ke arah polisi, dan dari arah polisi melemparkan sesuatu itu batu kena Andi," ucap dia.

Fauzi mengatakan posisi Andi tengah membetulkan tali sepatu dan saat hendak berdiri terkena lemparan batu di bagian mata kiri. Setelah kejadian itu, Andi dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami pendarahan.

"Dievakuasi oleh tim medis ke RSHS jam setengah tujuh malam. Dari situ dapat perawatan secara intensif dan harus dirujuk ke RS Cicendo untuk dioperasi," kata dia.

Hasil CT Scan dan Rontgen Andi sendiri, ia mengatakan dalam keadaan baik. Namun, korban terancam kehilangan mata kiri akibat terkena lemparan batu."Hasil operasi, mau dijahit atau diangkat bola matanya Andi kehilangan indera penglihatannya atau buta permanen," kata Fauzi.

Ia pun membantah kabar hoaks bahwa Andi meninggal dunia. Pihaknya bersama kampus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam demo tersebut.

Terpisah Kepala Humas Unisba Firmansyah memastikan bahwa tidak terdapat mahasiswa Unisba yang meninggal dunia saat mengikuti aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Barat. "Hoaks," kata dia.

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memantau langsung keterlibatan anak dalam aksi unjuk rasa kawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di gedung DPR RI, Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam pantauan KPAI, terdapat palajar yang masih usia anak mengikuti aksi tersebut.

"KPAI melihat sekitar 300 sampai 400 anak memakai atribut pelajar atau bergabung dalam kelompok terebut yang ikut aksi datang dari arah GBK, Tol dan Benhil pada pukul 18.00 WIB," kata Komisioner KPAI Aris Adi Leksono kepada Medcom.id, Jumat, 23 Agustus 2024.

Anak-anak tersebut turut meramaikan aksi bakar ban. Padahal, pada waktu tersebut, sekitar pukul 19.00 WIB masa aksi sudah dibubarkan olah kepolisian.
Aris mengungkapkan pada waktu penyisiran masa aksi, KPAI menemukan beberapa pelajar terpukul dan jatuh serta diamankan di dalam Gedung DPR. Adapula yang ditangkap untuk dibawa ke Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat.

"KPAI mencatat ada 7 anak yang diamankan di Polda Metro Jaya, 78 anak diamankan di Polres Jakarta Barat," ungkap Aris.

KPAI juga menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka di rumah sakit terdekat dari DPR RI. "Kami melihat anak dipukul dan dilarikan ke RS," beber dia.

Pihaknya meminta petugas kepolisian tidak melakukan tindakan represif kepada anak-anak. Aris mengingatkan petugas kepolisian harus menjalankan dan mengedepankan upaya persuasif.

"Kami melakukan koordinasi intensif kepada Komnas HAM, KontraS, YLBHI terkait perlindungan anak di dalam situasi darurat dan pendampingan hukum bagi anak," ujar Aris.

Baca juga: Kampus Diminta Tak Intimidasi Mahasiswa yang Ikut Unjuk Rasa

(REN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) mendesak polisi agar segera membebaskan peserta aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada yang sedang ditahan segera dibebaskan.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro juga meminta agar peserta aksi yang tengah ditahan mendapatkan pendampingan hukum.

“Peserta demonstrasi yang saat ini sedang ditahan, baik di Polda maupun di Polres agar tetap dipenuhi hak-haknya,” kata Johanes dalam keterangannya, Jujat (23/8/2024).

“Khususnya untuk memperoleh pendampingan dari penasihat hukum dan diupayakan untuk dapat segera dibebaskan,” lanjut dia.

Ombudsman RI menyesalkan tindakan aparat saat membubarkan demonstran di sekitar gedung DPR/MPR RI.

Aparat diduga mengejar, menangkap, melakukan kekerasan dan mengintimidasi peserta aksi dan jurnalis.

Menurut Johanes, tindakan itu bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum serta Pasal 28 Perkapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

“Yang intinya kepolisian dalam melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif,” tegas Yohanes.

Polri telah memiliki SOP dalam pengendalian massa yang diatur melalui Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian yang bertugas di lapangan dalam penanganan aksi demonstrasi,” tegas dia.

Oleh sebab itu, Yohanes menilai polisi telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan SOP Pengendalian Massa.

Sebagai informasi, aparat kepolisian memukul mundur demonstran "Kawal Putusan MK" di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) malam.

Pengamatan Kompas.com, aksi aparat itu dimulai sekitar pukul 19.05 WIB. Awalnya, massa masih berkerumun di depan gerbang Gedung MPR/DPR RI ke arah Slipi.

Ada pula yang menduduki kedua ruas tol, baik yang ke arah Slipi maupun ke arah Cawang.

Tiba-tiba, aparat kepolisian datang dari arah Slipi. Mereka mengendarai motor dan mobil dengan menyalakan sirine.

Serbuan aparat itu sontak membuat massa kocar-kacir ke arah Semanggi.

Beberapa demonstran tampak terjebak di antara serbuan aparat. Mereka ada yang terjatuh kemudian melarikan diri, ada juga yang pasrah ditangkap polisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagar Gedung DPR RI yang rusak akibat demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada telah diperbaiki, Jumat (23/8/2024) siang.

Amrin (37), petugas Satpol PP, menyatakan bahwa pagar tersebut sudah diperbaiki saat ia dan rekan-rekannya tiba di lokasi pada pukul 07.00 WIB.

"Sesuai surat tugas, kami berada di sini jam 07.00 pagi. Kami sampai di sini, sudah dilas dan disemen. Coret-coretan (di dinding) sudah dihapus," ujar Amrin kepada Kompas.com.

Soleh (43), petugas kebersihan DKI Jakarta, menjelaskan bahwa ia dan timnya mulai membersihkan sampah sejak pukul 05.00 WIB, dan kemudian melanjutkan dengan menutup aksi vandalisme berupa coretan di dinding sepanjang Jalan Gerbang Pemuda hingga Jalan Gatot Subroto.

"Kami nyapu jalan dari jam 05.00, ngecat temboknya baru mulai jam 10.00. Ini dari Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Gatot Subroto. Harus dicat nanti bisa jadi laporan warga," jelas Soleh.

Saat ini, sampah sisa demo sudah tidak terlihat di sekitar gedung DPR, meskipun bekas pembakaran masih tampak di tengah jalan raya.

Selain itu, rumput-rumput yang terinjak oleh massa di bawah pagar beton pembatas jalan juga sudah dirapikan oleh petugas kebersihan.

Demo menolak RUU Pilkada berlangsung pada Kamis (22/8/2024) dan diikuti oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI), Partai Buruh, berbagai lapisan masyarakat, serta sejumlah komika dan aktor terkenal seperti Reza Rahadian.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya mengubah aturan mengenai ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen.

Berdasarkan Putusan MK, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pemilu legislatif sebelumnya.

Namun, sehari setelah putusan MK, DPR dan pemerintah langsung mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sempat berupaya untuk mengubah putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold yang hanya berlaku bagi partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Ketentuan ini menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada, yang dibahas dalam rapat singkat selama sekitar tiga jam.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada batal dan keputusan tetap mengikuti putusan MK.

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa, sehingga tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada sebelum pendaftaran Pilkada pada 27-29 Agustus 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai satu-satunya lembaga negara yang masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Maklumat Juanda, Alif Iman Nurlambang, saat memimpin aksi unjuk rasa yang diikuti para guru besar, aktivis, dan akademisi.

“Gedung MK ini adalah satu-satunya gedung yang kita percayai untuk mengemban amanat rakyat,” ujar Alif Iman dalam orasinya di depan Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Alif mengakui bahwa MK pernah melakukan kesalahan di masa lalu, namun ia menilai bahwa MK kini telah mengembalikan marwahnya sebagai penegak demokrasi.

“Kita pernah datang ke sini untuk menyatakan mereka melakukan hal yang tidak benar. Tapi, kali ini MK mengembalikan marwahnya, kehormatannya. Oleh karena itu, kita perlu mengapresiasinya,” tambahnya.

Jaga demokrasi lewat putusan MK

MK membawa angin segar bagi demokrasi dengan mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah dalam putusan yang disampaikan pada 20 Agustus 2024.

Perubahan ini didasarkan pada jumlah penduduk, menyamakan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik dengan jalur independen.

Putusan ini dianggap memberikan harapan bagi demokrasi Indonesia, terutama di Jakarta, yang belakangan ini sering menghadapi Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.

MK juga memutuskan bahwa batas usia minimum calon Gubernur tetap 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU, bukan saat dilantik.

Hal yang sama berlaku untuk calon bupati/wali kota dengan batas usia minimum 25 tahun.

MK disebut "Mahkamah Keluarga"

Salah satu putusan kontroversial MK yang mendapat kritik tajam adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Putusan ini memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, yang belum berusia 40 tahun, maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto dan memenangkan Pilpres 2024.

Keputusan ini diambil oleh Anwar Usman, Ketua MK yang juga merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.

Akibatnya, MK dijuluki “Mahkamah Keluarga” karena dianggap memberikan perlakuan istimewa kepada putra sulung presiden.

Dalam putusan ini, beberapa hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion), termasuk Saldi Isra.

Saldi mengkritik keras MK yang mengabulkan permohonan Almas Tsaqibbirru, yang dikenal sebagai pengagum Gibran.

Saldi mengungkapkan kekhawatirannya tentang perubahan sikap MK yang terjadi sangat cepat, bahkan tanpa kesepakatan bulat dari sembilan hakim konstitusi.

"Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari," ujar Saldi dalam sidang pada 16 Oktober 2023.

Hakim konstitusi lainnya, Arief Hidayat, juga menyampaikan kegelisahannya terkait keterlibatan Anwar Usman dalam putusan ini.

"Ketua (Anwar Usman) malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara a quo dan khusus untuk Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 diputus dengan amar 'dikabulkan sebagian'. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima dengan penalaran yang wajar," ucap Arief.

Sengketa Pilpres 2024

Dalam memutus sengketa Pilpres 2024, MK kembali menghadapi kritik. Beberapa dugaan pelanggaran, seperti politisasi bantuan sosial, tidak terbukti. MK menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe politik meski mendukung anaknya sendiri di Pilpres.

Namun, sengketa ini mencatat sejarah dengan adanya dissenting opinion dari beberapa hakim konstitusi.

Saldi Isra menekankan bahwa keadilan prosedural tidak selalu mencerminkan keadilan substansial, mengingatkan pada pemilu di masa Orde Baru yang meskipun memenuhi prosedur, tetap dinilai curang.

Hakim Arief Hidayat juga menyoroti dugaan intervensi dari kekuasaan eksekutif dalam Pemilu 2024, yang dianggap telah menciptakan kegaduhan dan mengancam nilai-nilai demokrasi.

"Apa yang dilakukan Presiden seolah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit dan berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan," ujar Arief.